Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Kamis (23/1) menyelenggarakan acara Seminar Kebijakan APBN 2020 dan Optimalisasi Pengelolaan Kas Negara
dengan Narasumber Direktur Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan Bp. Didyk Choiroel yang menyampaikam materi Optimalisasi Kas Negara dan Beberapa Aspek yang Mendukung Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Tahun 2020 dan Penyelenggaraan Pemerintah yang efektif dan efisien.
Sebagai moderator adalah Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah Ibu Ratih Hapsari Kusumawardani, menyampaikan bahwa seminar dilaksanakan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang kebijakan APBN TA 2020 yang dilaksanakan oleh pemerintah.
Seminar ini penting dilakukan sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat bahwa APBN merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan bernegara.
Pelaksanaan anggaran menjadi penting karena dibatasi oleh momentum. Dan kadang momentum dibatasi oleh administrasi. Para pengelola perbendaharaan mencari aman dengan alasan urusan administrasi. Dalam pelaksanaan anggaran peran serta manajerial menjadi penting yang bisa mencari terobosan-terobosan yang membuat pelaksanaan anggaran menjadi cepat. Itu hanya bisa dilakukan jika punya birokrasi yang efisien, melayani dengan pendekatan solusi dan anti korupsi.
Selanjutnya sinkronisasi antara APBN dan APBD bukan lagi isue untuk apa uang itu diberikan. Namun dana yang ditransfer mau jadi apa. Kalo output Pemda terkoneksi dengan Pemerintah Pusat maka uang pemerintah pusat yang akan disalurkan untuk daerah harus berdasarkan output tersebut.
Bagaimana agar kita tidak kehilangan momentum dalam pelaksanaan anggaran?
Kita harus dapat memetakan tugas kita, mana kegiatan yang bersifat rutinitas, operasional, kegiatan yang punya target dan kegiatan pengadaan. Setelah maping, menetapkan target , menyelesaikan administrasi.
Tentang KKP, yang dibutuhkan oleh satker itu sebenarnya adalah kegiatannya bukan uangnya. Uang adalah kewajiban dari Kemenkeu utk membayar. Pemerintah berusaha untuk menghilangkan jeda antara bendahara menerima uang dengan pelaksanaan kegiatan. Cara yang paling memungkinkan adalah dengan kartu kredit. Kartu kredit dapat memberikan kecepatan dalam memenuhi kebutuhan dan melayani. Semua hal harus dimulai dari hal yg kecil, dengang kartu kredit dapat menghindari pengendapan uang, dan membantu satker agar kegiatan tetap jalan walaupun belum ada dananya.
Kita mulai diawal tahun 2020 ini dengan melaksanakan pelaksanaan anggaran dengan baik, sekecil apapun alokasi anggaran kita manfaatnya pasti besar untuk mendukung program prioritas nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.