Jl. Jati Lurus No. 254 Ternate

Berita

Seputar Kanwil DJPb

Torang Pe APBN: APBN Solid di Kuartal I, Tingkatkan Optimisme Perekonomian Maluku Utara

Ternate, 18 April 2023 – Prediksi perekonomian domestik tahun 2023 adalah relatif stabil sejalan dengan kinerja APBN yang terjaga positif. Sampai dengan akhir kuartal I tahun 2023, perekonomian global masih menghadapi sejumlah tantangan, diantaranya seperti aktivitas manufaktur di hampir 60% negara G-20 dan ASEAN-6 masih kontraktif, harga komoditas global termoderasi, tingkat inflasi Eropa dan Jepang masih relatif jauh di atas suku bunga acuan, adanya tekanan di sektor keuangan, potensi krisis utang di berbagai negara (debt distress), ekskalasi perang di Ukraina, serta adanya fragmentasi geoekonomi). Namun, di tengah tantangan dan ketidakpastian global, ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh stabil pada triwulan I, sesuai dengan proyeksi dari berbagai lembaga internasional, yaitu pada kisaran 4,7- 5,0%. Demikian disampaikan Perwakilan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Achmad Syaiful Mujab dalam acara Torang Pe APBN Edisi Bulan April 2023 Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara, Senin (27/02).

“APBN menjadi instrumen utama dan strategis dalam mewujudkan pemulihan ekonomi nasional. Hal ini dapat dilihat dari kinerja baik APBN di tahun 2022 yang berlanjut di awal Tahun 2023. Realisasi pendapatan sampai dengan 31 Maret 2023 sebesar Rp842,28 Miliar atau 24,65% dari target. Sedangkan belanja telah terealisasi sebesar Rp3.131,28 Miliar atau 18,53% dari pagu APBN, sehingga APBN sampai dengan periode ini mengalami defisit sebesar Rp2.289 Miliar (16,98% dari pagu),” papar Mujab pada acara tersebut.

“Kinerja pendapatan wilayah Maluku Utara sampai dengan 31 Maret 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp315,88 Miliar atau 60,01% (yoy). Kenaikan ini didominasi oleh peningkatan pajak penghasilan non migas sebesar Rp330,59 Miliar atau 131,68% (yoy),” lanjut Mujab.

“Pada sisi belanja, realisasi belanja di Provinsi Maluku Utara sampai dengan Maret 2023 untuk Belanja K/L mengalami kenaikan sebesar Rp162,18 Miliar atau 22,60% (yoy). Hal tersebut didukung oleh kenaikan belanja barang dan belanja modal masing-masing sebesar Rp118,64 Miliar atau 48,18% dan Rp25,13 Miliar atau 5,78% (yoy). Adapun Belanja TKDD sampai dengan Maret 2023 mengalami penurunan sebesar Rp6,25 Miliar atau 0,28% (yoy). Penurunan ini didorong oleh turunnya realisasi DAU sebesar Rp346,75 Miliar atau 18,17% (yoy),” sambung Mujab.

Beralih ke sisi APBD regional Maluku Utara, realisasi pendapatan daerah sampai dengan Maret 2023 adalah sebesar Rp2.264,49 Miliar (17,75% dari pagu), belanja daerah Rp1.450,03 Miliar (10,57% dari pagu), dan pembiayaan daerah sebesar Rp63,88 Miliar. Sehingga, Akumulasi SiLPA dihasilkan sebesar Rp878,34 Miliar.

“Lebih rinci, Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Maluku Utara s.d 31 Maret 2023 sebesar Rp2.264,49 Miliar didominasi oleh komponen dana transfer. Sedangkan, Realisasi Belanja APBD Provinsi Maluku Utara s.d 31 Maret 2023 sebesar Rp1.450,03 Miliar didominasi oleh komponen belanja operasi. Sedangkan komponen TKDD sampai dengan 31 Maret 2023 telah disalurkan kepada Pemerintah Daerah di Regional Maluku Utara sebesar Rp2.176,86 Miliar. TKDD tersebut terdiri dari realisasi DBH sebesar Rp385,62 M, DAU sebesar Rp1.562,03 Miliar, dan DAK Non Fisik sebesar Rp2.176,86 M” tandasnya.

Selanjutnya, Mujab juga memaparkan perkembangan realisasi pembayaran THR Tahun 2023. Pembayaran Gaji THR untuk ASN Pusat telah tersalur sebesar Rp89,1 M untuk 20.385 pegawai. Jumlah ini telah mencapai 99,99% dari target. Sedangkan untuk ASN Pemda, telah disalurkan kepada 30.117 pegawai dengan nilai total Rp129,01 M. Hanya ada satu pemda yang belum salur, yaitu Kabupaten Halmahera Utara.

Dalam kesempatan yang sama, Perwakilan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan juga menjelaskan tentang kondisi terkini perekonomian Maluku Utara. “Pertumbuhan ekonomi di Triwulan IV Tahun 2022 tercatat sebesar 17,74 persen (yoy), dengan kontribusi terbesar disumbang oleh sektor pertambangan dan penggalian,” ungkapnya.

Sektor produksi yang mengalami pertumbuhan ekonomi terbesar, sambung Mujab, adalah Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 66,35 persen (yoy). Sektor industri pengolahan masih mendominasi struktur perekonomian di Maluku Utara dengan proporsi 25,76 persen. Hal ini disebabkan tingginya aktivitas pada sektor industri pengolahan khususnya tambang. Besarnya proporsi di sektor industri pengolahan juga dapat dijelaskan melalui data ekspor Maluku Utara yang didominasi oleh ferronickel.

Beralih ke inflasi, Provinsi Maluku Utara pada bulan Maret 2023 mengalami deflasi sebesar 1,26% (m-to-m) dan inflasi 5,1% (yoy). Kelompok yang memberikan andil inflasi secara tahunan terbesar yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 2,21 %,.

“Tantangan di bulan berikutnya (April) adalah potensi kenaikan harga seiring dengan adanya Hari Raya Idul Fitri terutama pada sektor makanan dan minuman serta sektor transportasi. Mobilitas yang tinggi menjelang lebaran membuat harga tiket khususnya tiket pesawat melonjak,” lanjutnya.

Sementara itu, dari sisi produktivitas, Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) per Maret 2023 menunjukkan bahwa NTP di Maluku Utara berada di angka 103,46, sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Maluku Utara berada di angka 104,24. Untuk neraca perdagangan, total ekspor Maret 2023 tercatat USD714,66 juta dengan komoditas yang paling banyak diekspor berupa Ferro Nickel. Sementara itu, komponen impor selama Maret 2023 tercatat sebesar USD295,41 juta dengan Batu Bara/Semi Coke sebagai komoditas yang paling banyak diimpor.

Melangkah ke isu strategis regional, isu yang dibahas kali ini berupa perkembangan Peluang Investasi Maluku Utara dalam bentuk “Perkembangan Peluang Investasi Maluku Utara berupa Potensi Investasi di Sektor Pertanian”. Sektor Perikanan Menjadi sektor memiliki peluang besar untuk dikembangkan dengan Investasi. Hal ini didasarkan oleh wilayah (kab/kota) di Maluku Utara dikelilingi oleh lautan, sehingga potensi perikanan di Maluku Utara sangat melimpah. Maluku Utara merupakan provinsi yang memiliki 4 wilayah pengelolaan perikanan. “Jika menilik data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, produksi perikanan tangkap mencapai 319.924 ton (meningkat 11,01% dibandingkan tahun 2021). Komoditas utama yang menjadi basis produksi di Maluku Utara adalah tuna, cakalang, tongkol, budidaya udang vaname, dan rumput laut.” Ungkap Mujab.

Guna mengembangkan peluang investasi di sektor pertanian, terdapat beberapa dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, baik dalam bentuk fiskal maupun melalui pemberian bantuan kepada para petani dan nelayan. Saat ini, sektor perikanan di Maluku Utara telah dikembangkan melalui beberapa investasi, salah satunya: PT Jababeka Morotai sebagai Badan Usaha Pembangun dan Pengelola Pada Juni 2022, telah terbentuk konsorium oleh PT Jababeka Morotai bersama PT Ocean Mitramas dan PT Indo Numfor Pasific untuk mengembangkan industri perikanan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai. PT Jababeka Morotai telah menjalin kerja sama dengan Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo) terkait pengembangan pusat industri kelautan di KEK.

Adapun isu tematik yang dibahas pada Torang Pe APBN kali ini adalah Reviu Kinerja Pengelolaan Sampah, Air Bersih, dan Sanitasi Layak. Sistem pengelolaan sampah di Maluku Utara perlu ditinjau kembali. Pasalnya, menurut data capaian Jakstranas dan Jakstrada, tingkat penanganan sampah Maluku Utara berada di bawah target dan rata-rata nasional, bahkan menurun di tahun 2021. Merespon hal tersebut, pemkot Ternate telah melakukan inisiasi salah satunya dengan pengadaan 50 motor sampah roda tiga pada tahun 2022. Skemanya, motor sampah akan mengangkut sampah rumah tangga pada masing-masing rumah untuk selanjutnya diangkut ke trans depo masing-masing kecamatan. Sampah yang terkumpul pada trans depo akan diangkut dump truck menuju TPA.

“Untuk mewujudkan pengelolaan sampah, air bersih, dan sanitasi yang baik maka yang perlu adanya dorongan bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem dan pengelolaan persampahan yang layak seperti TPA/TPST regional di beberapa titik, mengembangkan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) regional khususnya di Kota Sofifi serta mengembangkan sistem penyediaan air minum (SPAM).” Tutup Mujab di hadapan para media dan peserta Torang Pe APBN Edisi April 2023. (itw)

 

Siaran Pers dan Dokumentasi

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara  Kementerian Keuangan RI
Jalan Jati Lurus Nomor 254 Ternate  97716

IKUTI KAMI

Search