Pada awalnya, Provinsi Maluku Utara merupakan lingkup wilayah kerja  Kanwil XXIV DJA Ambon, yang sekarang dinamakan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku. Kemudian, dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 303/KMK.01/2004 tanggal 23 Juni 2004, maka dibentuklah Kanwil Ditjen Anggaran Ternate yang sekarang dinamakan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, yang terletak di Jl. Jati Lurus No. 254, Kelurahan Jati, Kota Ternate. Dengan kepemilikan aset tanah seluas 4.865M², maka didirikanlah sebuah bangunan kantor dengan Luas sebesar 1.200 M² yang terdiri 2 lantai. Sisi depan gedung kantor, menghadap ke arah Barat atau  ke arah Gunung Gamalama sedangkan sisi belakang menghadap ke arah Timur atau ke arah Pulau Tidore, Pulau Maitara (Pulau yang tampak di uang pecahan Rp1.000), dan kepulauan Halmahera  yang masing-masing di batasi oleh lautan. Sehingga di setiap harinya, dapat terlihat aktivitas perahu-perahu nelayan, kapal ferry ataupun speed boat yang sedang lalu lalang dan merupakan jalur lintas laut antar kepulauan di wilayah Provinsi Maluku Utara.

Kanwil Provinsi Maluku Utara ini, mulai dioperasikan pada bulan Nopember 2004, dan secara organisatoris, membawahi 2 KPPN yaitu : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ternate dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tobelo.

Meskipun usianya yang masih terbilang muda, namun Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara bertekad untuk menyejajarkan prestasi dan kinerjanya dengan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan lainnya dalam mengemban visi dan misi Direktorat Jenderal Perbendaharaan di daerah khususnya di Wilayah Provinsi Maluku Utara.

  Semenjak berdirinya, Kantor Wilayah  Provinsi Maluku Utara telah dipimpin oleh beberapa Kepala Kantor Wilayah sebagai berikut:

1. Sugianto tahun 2004 s.d 2008
2. Abdullah Nanung tahun 2008 s.d. 2009
3. Hendro Baskoro tahun 2009 s.d. 2010
4. Haryana tahun 2011 s.d. 2012
5. Sahat M.T. Panggabean tahun 2012 s.d. 2013
6. Sulaimansyah tahun 2013 s.d. 2016
7. Tri Budhianto tahun 2016 s.d. 2017
8. Edward UP Nainggolan 2017 s.d. 2018
9. Bayu Andy Prasetya 2019 s.d. 2021
10. Adnan Wimbyarto 2022 s.d 2023
11. Tunas Agung Jiwa Brata 2023 s.d. sekarang

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TERNATE

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ternate merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan  yang berada di bawah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara.

Sejak jaman kolonial Belanda urusan Perbendaharaan Negara sudah ada di daerah-daerah yang ditangani oleh Central Kantoor voor de Comptabiliteit (CKC) yang bertugas melaksanakan wewenang ordonansering. Setelah pergerakan kedaulatan RI, maka CKC diubah dengan menggunakan nama bahasa Indonesia menjadi Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN). Namun kemudian, pada tahun 1964 dilakukan integrasi KPPN, KKN dan KPKas ke dalam satu instansi yang disebut Kantor Bendahara Negara (KBN) yang umumnya terdapat di Ibu Kota Propinsi, sedangkan diluar ibukota propinsi dibentuk Kantor Pembantu Bendahara Negara (KPBN).

Kantor Bendahara Negara (KBN) Ternate sudah berdiri sejak tahun  1970-an, masyarakat  terutama orang-orang tua di  Ternate lebih mengenal KBN ini dengan nama kantor CKC.

Pada tahun 1975 KBN Ternate dipecah menjadi tiga unit kantor namun tetap berada dalam satu lokasi yaitu Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dengan wilayah kerja Kab. Maluku Utara dan Kab. Halmahera kemudian Kantor Kas Negara (KKN) dan Satker DJA yang berada dalam wilayah kerja Kanwil Direktorat  Jenderal  Anggaran  Jayapura.

Pada pada tanggal 12 Juni 1989 Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan No. 645/KMK.01/ 1989 tentang reorganisasi di DJA dalam rangka melaksanakan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Maka sejak tanggal 1 April 1990 KPN dan KKN digabung menjadi satu kantor dengan nama Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Ternate dalam wilayah kerja Kanwil XI  DJA Ambon.

Sebagai konsekuensi penataan kantor pusat akibat pemisahan pemisahan fungsi antara penyusun anggaran dan pelaksana anggaran, maka pengalihan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Anggaran menjadi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Likuidasi instansi Vertikal Badan Akuntansi Regional dan Badan Informasi Teknologi Keuangan sehingga diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan dan 303/KMK.01/2004 tentang organisasi dan Tata Kerja Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara pada tanggal 23 Juni 2004 sebagai hasil reorganisasi tersebut. Sejak saat itu maka KPKN berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharan Negara (KPPN) Ternate bersamaan dengan dibentuknya Kanwil XXVIII DJPBN Provinsi Maluku Utara dan mulai beroperasi pada tanggal 01 Nopember 2004.

Sebagai Ujung tombak Ditjen Perbendaharaan dalam pelayanan publik di daerah, KPPN memiliki tugas untuk melaksanakan dua jenis layanan unggulan berupa Penyelesaian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang pada proses layanan konvensional memakan waktu satu hari sedangkan pada KPPN percontohan menjadi satu jam dan penatausahaan Penerimaan Negara melalui Modul Penerimaan Negara (MPN).

Perubahan desain organisasi di tubuh Ditjen Perbendaharaan dalam memberikan pelayanan publik sebagai KPPN Percontohan Ternate mulai dilaksanakan secara penuh pada tanggal 28 April 2008 sesuai Keputusan Dirjen Perbendaharan Nomor Kep-93/PB/2008 tanggal 28 April 2008 tentang Penetapan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Percontohan Tahap III di lingkup Ditjen Perbendaharaan.

KPPN Percontohan Ternate dalam memberikan pelayanan publik dengan tujuan memberikan pelayanan prima bagi para pemangku kepentingan dengan prinsip dasar :

1. Pelayanan satu tempat (one stop service) ;
2. Bisnis proses yang sederhana;
3. Pemanfaatan teknologi informasi;
4. Memberikan informasi secara real time;
5. Transparan dan akuntabel

Dengan dibentuknya KPPN Ternate menjadi KPPN Percontohan bertekad memberikan pelayanan prima kepada stakeholders dalam wilayah kerjanya dalam mengemban tugas pokok dan fungsi Ditjen Perbendaharaan di daerah.

Semenjak berdiri sampai dengan saat ini, KPPN Ternate telah dipimpin oleh beberapa Kepala Kantor antara lain sebagai berikut :

1. Lobo tahun 2001 s.d 2002
2. S. Siregar tahun 2002 s.d 2003
3. L. Mamahit tahun 2003 s.d 2004
4. Irwan Wantogia tahun 2004 s.d 2005
5. Hadi Supangkat tahun 2005 s.d 2006
6. Karmo tahun 2006 s.d. 2006
7. Bjardianto Pujiono   tahun 2006 s.d 2007
8. Irman tahun 2007 s.d. 2007
9. Syahrial Djanin tahun 2007 s.d. 2009
10. I Nengah Gradug tahun 2009 s.d. 2010
11. Marno tahun 2010 s.d. 2012
12. Saor Silitonga tahun 2013 s.d. 2015
13. Toding Luther tahun 2015 s.d. 2018
14. M. Izma Choironi tahun 2018 s.d. 2021
15. Rochmad Arif Tri Setyawan 2021 s.d. 2023

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TOBELO

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tobelo merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara.

Berdiri pada tahun 1983 dengan nama saat itu Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan Kantor Kas Negara (KKN),lalu bergabung pada tahun 1995 dengan nama Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN). KPKN Tobelo kemudian pernah ditutup pada bulan Februari tahun 2000.Saat itu hampir bersamaan dengan peristiwa kelam yang mewarnai sejarah Halmahera Utara.Di mana pada saat itu terjadi konflik horizontal dan menorehkan duka di daerah berjulukan Bumi Hibualamo ini.Tidak terkecuali dengan KPPN Tobelo, sebagian bangunan gedungnya terbakar sedangkan sebagiannya dengan kondisi baik ditempati oleh pengungsi. Menurut salah seorang saksi sejarah yang merupakan pensiunan pegawai KPPN Tobelo, pelayanan perbendaharaan pada saat itu cukup terganggu dengan suasana yang mencekam, sebelum akhirnya kantor ditutup.  Namun sekarang, kondisi Halmahera Utara khususnya Tobelo sudah kembali normal, aman dan mulai berkembang.

Seiring dengan reformasi di bidang Keuangan Negara yang ditandai lahirnya Undang-undang  Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 3003/KMK.01/2004 tanggal 23 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Perbendaharaandan Kas Negara (KPKN) berganti menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Pada tahun 2005, dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 2 Mei 2005 Nomor 214/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, KPPN Tipe B Tobelo kembali dibentuk bersamaan dengan 5 KPPN Tipe A dan 1 KPPN Tipe A Khusus Banda Aceh. Kemudian pada tanggal 31 Juni 2005 KPPN Tobelo mulai kembali beroperasi dengan menempati kantor sementara di jalan RSU, Tobelo,sambil menunggu renovasi bangunan kantor yang lama. Selanjutnya pada tahun 2006 KPPN Tobelo kembali menempati gedung lama yang telah direnovasi tersebut sampai dengan pertengahan tahun 2011.Pada bulan Agustus 2011 gedung KPPN lama dihapuskan  sesuai dengan KMK Nomor 1074/KM.1/2011, setelah itu dibangun kembali  dengan desain yang lebih modern dan dipakai sebagai gedung permanen KPPN Tobelo saat ini  yang beralamat di Jalan Kemakmuran, Tobelo.

Sesuai surat keputusan Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-163/PB/2012 Tanggal 16 Juli 2012 di laksanakanlah Implementasi Soft Launching KPPN Tahap VI dimana KPPN Tobelo diresmikan sebagai KPPN Percontohan dari 134 KPPN yang dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2012.

Setalah berlakunya PMK 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jendral perbendaharaan sebagai impelmentasi transformasi kelembagaan yang berlangsung di organisasi Ditjen Perbendaharaan maka berubah pula struktur organisasi KPPN Tobelo sebagai KPPN Percontohan tipe A2 sebagai berikut:

Sejak awal berdiri hingga sekarang, kepemimpinan KPPN Tobelo pun silih berganti.Berikut ini adalah daftar para Kepala KPPN Tobelo mulai awal berdiri hingga sekarang.

1. Rudi Manosama tahun 1984 s.d 1989
2. Sukarna tahun 1984 s.d 1989
3. Safawi tahun 1989 s.d 1992
4. Mulyono tahun 1989 s.d 1992
5. Baharuddin Abbas tahun 1992 s.d 1995
6. Simon Mimi tahun 1995 s.d 1999
7. Anton Sianipar tahun 1996 s.d 2000
8. Kantor ditutup tahun 2000 s.d 2005
9. Yusri Syamsudin tahun 2005 s.d 2007
10. Anang tahun 2007 s.d 2009
11. Josie Tandapai tahun 2009 s.d 2010
12. Ahmad Saprianoor tahun 2010 s.d 2012
13. Tardin Hidayat tahun 2012 s.d 2014
14. Fajar Adcha tahun 2014 s.d 2016
15. M. Izma Nur Choironi tahun 2016 s.d. 2018
16. M. Palid Siregar tahun 2018 s.d. 2020
17. M. Afifudin Ikhsan 2020 s.d. 2022
18. Toni 2022 s.d sekarang