Bertempat di Ruang VIP Gedung Keuangan Negara 2 Makassar, Selasa (15/08) Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan kembali menggelar Konferensi Pers untuk merilis kinerja APBN regional Sulawesi Selatan periode s.d. 31 Juli 2023.
Pada kesempatan kali ini, para rekan/awak media menyimak secara langsung paparan kinerja APBN regional Sulawesi Selatan baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja negara. Juga yang spesial dari konferensi pers periode ini terdapat pemaparan langsung dari Prof. Marsuki selaku Pengamat Ekonomi Sulsel daro Universitas Hasanuddin dan pemaparan dari Suri Handayani selaku Statistisi Madya BPS Sulawesi Selatan.
Diawali dengan pemaparan dari Kepala Perwakilan Kemenkeu Sulsel, Bapak Supendi, yang juga merupakan Kepala Kanwil DJPb Prov. Sulsel.
Perkembangan Ekonomi Nasional
Kondisi pertumbuhan ekonomi nasional pada Semester I 2023 mencapai 5,1% (yoy) sebagai terbaik kedua di dunia setelah Tiongkok dan dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. PDB Kuartal II 2023 tumbuh sebesar 5,17%. Pertumbuhan ekonomi yang baik tersebut merupakan dampak
dari berakhirnya masa pandemi. Pertumbuhan positif terjadi di hampir seluruh sektor.
Perkembangan Ekonomi Regional Sulawesi Selatan
Berdasarkan data BPS, Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan II 2023 tumbuh 5,00%. Pertumbuhan YoY secara kumulatif sedikit di atas nasional. Adapun sektor yang menyumbang paling banyak terhadap pertumbukan ekonomi Q2-2023 adalah dari Pertambangan dan Penggalian
yang tumbuh sebesar 20,70%, kemudian sektor Jasa Lainnya sebesar 17,79%, dan AdministrasiPemerintahan sebesar Rp15,65%. Untuk pertumbuhan ekonomi Q2-2023 menurut Pengeluaran yang paling besar berasal dari Konsumsi Rumah Tangga yang memiliki share terbesar 53,88% dan Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan positif paling tinggi sebesar 12,54%.
Inflasi - Inflasi tahun 2020 di gabungan 5 kota IHK (Makassar, Palopo, Parepare, Watampone dan Bulukumba) di Sulsel mencapai titik terendah sejak 2013 yaitu sebesar 2,04%. Hal ini salah satunya bisa disebabkan karena Pandemi Covid-19 yang menyebabkan permintaan akan barang dan jasa menurun signifikan. Tren inflasi gabungan 5 kota IHK di Sulsel cenderung sama dengan tren inflasi Nasional. Juli 2023 gabungan 5 kota di Sulsel mengalami inflasi sebesar 3,34%. Adapun 10 komoditas dominen yang memberikan andil/sumbangan terhadap inflasi yakni Bensin, Beras, Telur Ayam Ras, Rokok Kretek Filter, Ikan Cakalang, Udang Basah, Tarif Kendaraan Roda 2 Online, Bawang Putih, Angkutan Dalam Kota dan Emas Perhiasan.
Tingkat Kemiskinan & Ketimpangan - Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 8,70 persen, naik 0,07 persen poin terhadap Maret 2022 dan naik 0,04 persen poin terhadap September 2022. Disparitas tingkat kemiskinan antara perkotaan dan pedesaan masih tinggi. Selama September 2022 – Maret 2023, Garis Kemiskinan naik sebesar 3,09 persen, yaitu dari Rp 422.952 - per kapita per bulan pada September 2022 menjadi Rp 436.025,- per kapita per bulan pada
Maret 2023. Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan, Pada Maret 2023, komoditi makanan menyumbang sebesar 74,63 persen pada garis kemiskinan.
Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.
APBN Sulsel – Pendapatan Sulsel s.d. 31 Juli 2023 mencapai Rp8,81 Triliun atau 58,6% dari target,
dan mengalami pertumbuhan sebesar 2,54% (yoy). Kinerja pendapatan tetap solid dan positif dalam menjaga pemilihan ekonomi dan melindungi masyarakat.
Pajak
Target penerimaan Pajak untuk Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 sebesar Rp12,83 Triliun dengan kinerja Penerimaan Pajak s.d. 31 Juli 2023 mencapai Rp7,02 Triliun atau 56,68% dan penyumbang terbesar berasal dari PPh yang mencapai Rp3,86 Triliun. PPN dan PPnBM mengalami pertumbuhan yang cukup siginifikan sebesar 28,7%, dengan realisasi sebesar Rp3,06 Triliun dari target Rp5,81 Triliun, yang disebabkan oleh efek pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, peningkatan harga komiditas dan penyesuaian Tarif PPN 11%.
PPh 21 meningkat seiring dengan meningkatnya penerimaan masa (Upah dan Gaji) dari Wajib Pajak Sektor Jasa Keuangan utamanya Perbankan. Kinerja PPh Badan yang tumbuh baik sebesar 9,7% ditopang oleh tingginya penerimaan dari setoran masa Sektor Perdagangan dan Pertambangan.
Untuk PPh Final tumbuh negatif yang cukup besar sebesar –67,4%, dikarenakan tidak ada lagi penerimaan yang bersumber Program Pengungkapan Sukarela (PPS).
Pajak Daerah – Pendapatan Asli Daerah masih didominasi oleh Pajak Daerah. Kinerja pajak daerah 2023 masih tumbuh lebih tinggi dibanding tahun lalu, dimana pajak daerah tumbuh 10,56% yang ditopang oleh kinerja pajak non konsumtif. Kinerja pajak non konsumtif terbesar masih berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang berhasil mengumpulkan penerimaan sebesar Rp883,87 Miliar, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp613,46 Miliar, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp525,22 Miliar, dan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp377,60 Miliar.
Untuk kinerja pajak konsumtif terbesar berasal dari Pajak Rokok sebesar Rp443,20 Miliar, kemudian disusul dengan Pajak Restoran sebesar Rp176,26 Miliar, Pajak Air Permukaan sebesar Rp100,55 Miliar, dan Pajak Hotel sebesar Rp74,05 Miliar.
SPT Tahunan
487.559 Wajib Pajak di Provinsi Sulawesi Selatan telah melaporkan SPT Tahunan, yang mengalami pertumbuhan 2,9% dibandingkan periode lalu. SPT Tahunan Orang Pribadi berjumlah 459.730 dan SPT Tahunan Badan berjumlah 27.829. Untuk progress Pemadanan NIK-NPWP, dari 2,3 Juta Wajib Pajak, data yang sudah valid telah mencapai 1,8 Juta Wajib Pajak (data per 21 Juli 2023).
Hal ini perlu bantuan dari rekan-rekan media untuk dapat melakukan penyebarluasan informasi Pemadanan NIK-NPWP kepada masyarakat/wajib pajak guna mendukung implementasi kebijakan baru di bidang Perpajakan pada tahun 2024.
Bea Cukai
Penerimaan Kepabeanan & Cukai Sulawesi Selatan s.d. 31 Juli 2023 mencapai Rp203,94 Miliar atau 65,25% dari target penerimaan tahun 2023. Peningkatan penerimaan bea dan cukai dipengaruhi oleh kebijakan penyesuaian tarif CHT dan peningkatan produksi kakao ekspor, kontribusi Palm Kernel Shell serta realisasi impor gula.
Penerimaan cukai mencapai Rp61,41 Miliar yang dipengaruhi adanya penyesuaian tarif CHT sebesar 10% dan peningkatan MMEA pada Juli 2023 yang mencapai 80,49% (YoY). Selain itu terdapat efek positif dari penggempuran rokok ilegal sehingga terjadi peningkatan penerimaan cukai dari tembakau.
Bea Masuk masih mencatat realisasi yang cukup tinggi sejak periode bulan lalu, yang saat ini mencapai Rp120,21 Miliar. Capaian tersebut dipengaruhi oleh komoditi gula sebagai penyumbang utama dan didukung oleh optimalisasi audit kepabeanan dan cukai yang menyumbang bea masuk Rp8,28 Miliar. Adapun penerimaan dari Bea Keluar mencapai Rp22,32 Miliar kembali berkontribusi pada Juli 2023 seiring turunnya curah hujan yang menyebabkan optimalnya produksi Palm Kernel Shell.
Ekspor – Impor
Sama seperti periode bulan lalu, Komoditas Nickle Matte, Hasil Laut, Ferro-Nickle, Semen dan Pakan Ternak masih menjadi penyumbang terbesar untuk Ekspor, dimana negara tujuan ekspor adalah Jepang, Cina, USA, Australia dan Malaysia. Dari sisi Impor, komoditas penyumbang terbesar adalah BBM, Gandum, Mesin dan Sparepart, Bahan Pakan Ternak dan Gula dengan negara impor dari Cina, Singapura, Australia, Thailand, dan Argentina.
Surplus neraca perdagangan Prov. Sulawesi Selatan terus berlanjut hingga memasuki bulan ke-43 mencapai US$159,16. Terdapat penurunan pada kinerja ekspor sampai dengan Juli 2023 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar -17,70% atau senilai US$ 1326,69 juta, sedangkan kinerja impor meningkat sebesar US$ 659,33 juta jika dibandingkan dengan tahun 2022. Total Surplus Neraca Perdagangan per Juli 2023 pada perusahaan-perusahaan pengguna fasilitas Kawasan Berikat pada Provinsi Sulawesi Selatan sebesar US$ 155,73 juta.
Kinerja Pengawasan
Kinerja pengawasan dalam perlindungan masyarakat terkait tugas dan fungsi Bea dan Cukai antara lain berupa Penindakan Hasil Tembakau mencapai 6,42 juta batang sampai dengan 31 Juli 2023 atau tumbuh 72,42%, Penindakan cukai MMEA mencapai 1.948,13 liter dan community protector melalui pemberantasan rokok illegal (Operasi Gempur) yang terus dilakukan.
PNBP
Realisasi PNBP per 31 Juli 2023 regional Sulawesi Selatan mencapai Rp36,84 Miliar, atau 57,57% dari target Rp64 Miliar dengan rincian: Pengelolaan Aset sebesar Rp21,51 Miliar serta Lelang dan Piutang Negara sebesar Rp14,97 Miliar juga Pengurusan Piutang Negara sebesar 0,36 Miliar.
Dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu (YoY) sebesar Rp 38,43 M, terdapat penurunan sebesar -4,1%, hal ini karena perpanjangan pemanfaatan aset dengan nilai besar telah terealisasi pada periode sebelumnya.
Kinerja Pengelolaan Kekayaan Negara
Dari sisi kinerja pengelolaan kekayaan negara juga telah dilakukan sertipikasi terhadap 2.058 dari target sertifikasi 7.791 bidang tanah BMN dengan tujuan memberikan kepastian hukum atas BMN berupa tanah, perlindungan hukum kepada pemegang Hak Atas Tanah serta menyelenggarakan tertib administrasi dan mengamankan BMN berupa tanah.
Sampai dengan bulan Juli 2023 telah dilakukan 1.420 dari target 2.153 kali lelang dengan kontribusi sebesar Rp826,84 Miliar. Sedangkan penyelesaian outstanding dari 101 berkas piutang negara mencapai Rp29,97 Miliar.
Realisasi Belanja
Belanja Negara Pemerintah Pusat s.d. 31 Juli 2023 mencapai Rp11,50 Triliun atau 47,7% dari pagu, dengan pertumbuhan 19,07% (yoy). Belanja K/L difokuskan untuk percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, penyaluran bansos,dan dukungan persiapan pelaksanaan pemilu. Kinerja APBN tetap solid, tumbuh positif dalam menjaga pemulihan ekonomi dan melindungi masyarakat.
Kinerja Belanja Pegawai sebesar Rp5,24 Triliun atau 61,2% dari pagu sebesar Rp8,82 Triliun. Untuk kinerja Belanja Barang sebesar Rp4,45 Triliun atau 45,22% dari pagu sebesar Rp9,68 Triliun. Selain digunakan untuk keperluan operasional satuan kerja K/L, anggaran Belanja Barang juga digunakan
untuk:
Rehabilitasi Jalan Ruas Koppe - Taccipi (Sumpang Labbu), Ruas Ujung-bts di Kab.Bone
Peningkatan Jalan Koridor 1 (Satu) Harue-Salo Dua, Biroro-Tappalang, Harue-Balihuko di Kab
Enrekang
Pekerjaan Peningkatan/Rekostruksi Jalan Koridor Ruas Masamba - Kambisa - Mario – Tolada,
Jalan Kapidi-Tolada di Kab. Luwu Utara
Peningkatan jalan Doi-doi – Gattareng Kab Barru
Peningkatan jalan parigi Kab Pangkep
Pasar Tempe Sengkang di Kabupaten Wajo target 1 unit tercapai 63,26%;
Rehabilitasi & Renovasi Prasarana Sekolah 21 unit tercapai 55%;
Subsidi Angkutan Penyeb. Perintis Pada Lintas Bira - Jampea - Labuan Bajo – Marapokot;
Inflasi - Inflasi tahun 2020 di gabungan 5 kota IHK (Makassar, Palopo, Parepare, Watampone dan Bulukumba) di Sulsel mencapai titik terendah sejak 2013 yaitu sebesar 2,04%. Hal ini salah satunya bisa disebabkan karena Pandemi Covid-19 yang menyebabkan permintaan akan barang dan jasa menurun signifikan. Tren inflasi gabungan 5 kota IHK di Sulsel cenderung sama dengan tren inflasi Nasional. Juli 2023 gabungan 5 kota di Sulsel mengalami inflasi sebesar 3,34%. Adapun 10 komoditas dominen yang memberikan andil/sumbangan terhadap inflasi yakni Bensin, Beras, Telur Ayam Ras, Rokok Kretek Filter, Ikan Cakalang, Udang Basah, Tarif Kendaraan Roda 2 Online, Bawang Putih, Angkutan Dalam Kota dan Emas Perhiasan.
Tingkat Kemiskinan & Ketimpangan - Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 8,70 persen, naik 0,07 persen poin terhadap Maret 2022 dan naik 0,04 persen poin terhadap September 2022. Disparitas tingkat kemiskinan antara perkotaan dan pedesaan masih tinggi. Selama September 2022 – Maret 2023, Garis Kemiskinan naik sebesar 3,09 persen, yaitu dari Rp 422.952 - per kapita per bulan pada September 2022 menjadi Rp 436.025,- per kapita per bulan pada
Maret 2023. Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan, Pada Maret 2023, komoditi makanan menyumbang sebesar 74,63 persen pada garis kemiskinan.
Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.
APBN Sulsel – Pendapatan Sulsel s.d. 31 Juli 2023 mencapai Rp8,81 Triliun atau 58,6% dari target,
dan mengalami pertumbuhan sebesar 2,54% (yoy). Kinerja pendapatan tetap solid dan positif dalam menjaga pemilihan ekonomi dan melindungi masyarakat.
Pajak
Target penerimaan Pajak untuk Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 sebesar Rp12,83 Triliun dengan kinerja Penerimaan Pajak s.d. 31 Juli 2023 mencapai Rp7,02 Triliun atau 56,68% dan penyumbang terbesar berasal dari PPh yang mencapai Rp3,86 Triliun. PPN dan PPnBM mengalami pertumbuhan yang cukup siginifikan sebesar 28,7%, dengan realisasi sebesar Rp3,06 Triliun dari target Rp5,81 Triliun, yang disebabkan oleh efek pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, peningkatan harga komiditas dan penyesuaian Tarif PPN 11%.
PPh 21 meningkat seiring dengan meningkatnya penerimaan masa (Upah dan Gaji) dari Wajib Pajak Sektor Jasa Keuangan utamanya Perbankan. Kinerja PPh Badan yang tumbuh baik sebesar 9,7% ditopang oleh tingginya penerimaan dari setoran masa Sektor Perdagangan dan Pertambangan.
Untuk PPh Final tumbuh negatif yang cukup besar sebesar –67,4%, dikarenakan tidak ada lagi penerimaan yang bersumber Program Pengungkapan Sukarela (PPS).
Pajak Daerah – Pendapatan Asli Daerah masih didominasi oleh Pajak Daerah. Kinerja pajak daerah 2023 masih tumbuh lebih tinggi dibanding tahun lalu, dimana pajak daerah tumbuh 10,56% yang ditopang oleh kinerja pajak non konsumtif. Kinerja pajak non konsumtif terbesar masih berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang berhasil mengumpulkan penerimaan sebesar Rp883,87 Miliar, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp613,46 Miliar, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp525,22 Miliar, dan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp377,60 Miliar.
Untuk kinerja pajak konsumtif terbesar berasal dari Pajak Rokok sebesar Rp443,20 Miliar, kemudian disusul dengan Pajak Restoran sebesar Rp176,26 Miliar, Pajak Air Permukaan sebesar Rp100,55 Miliar, dan Pajak Hotel sebesar Rp74,05 Miliar.
SPT Tahunan
487.559 Wajib Pajak di Provinsi Sulawesi Selatan telah melaporkan SPT Tahunan, yang mengalami pertumbuhan 2,9% dibandingkan periode lalu. SPT Tahunan Orang Pribadi berjumlah 459.730 dan SPT Tahunan Badan berjumlah 27.829. Untuk progress Pemadanan NIK-NPWP, dari 2,3 Juta Wajib Pajak, data yang sudah valid telah mencapai 1,8 Juta Wajib Pajak (data per 21 Juli 2023).
Hal ini perlu bantuan dari rekan-rekan media untuk dapat melakukan penyebarluasan informasi Pemadanan NIK-NPWP kepada masyarakat/wajib pajak guna mendukung implementasi kebijakan baru di bidang Perpajakan pada tahun 2024.
Bea Cukai
Penerimaan Kepabeanan & Cukai Sulawesi Selatan s.d. 31 Juli 2023 mencapai Rp203,94 Miliar atau 65,25% dari target penerimaan tahun 2023. Peningkatan penerimaan bea dan cukai dipengaruhi oleh kebijakan penyesuaian tarif CHT dan peningkatan produksi kakao ekspor, kontribusi Palm Kernel Shell serta realisasi impor gula.
Penerimaan cukai mencapai Rp61,41 Miliar yang dipengaruhi adanya penyesuaian tarif CHT sebesar 10% dan peningkatan MMEA pada Juli 2023 yang mencapai 80,49% (YoY). Selain itu terdapat efek positif dari penggempuran rokok ilegal sehingga terjadi peningkatan penerimaan cukai dari tembakau.
Bea Masuk masih mencatat realisasi yang cukup tinggi sejak periode bulan lalu, yang saat ini mencapai Rp120,21 Miliar. Capaian tersebut dipengaruhi oleh komoditi gula sebagai penyumbang utama dan didukung oleh optimalisasi audit kepabeanan dan cukai yang menyumbang bea masuk Rp8,28 Miliar. Adapun penerimaan dari Bea Keluar mencapai Rp22,32 Miliar kembali berkontribusi pada Juli 2023 seiring turunnya curah hujan yang menyebabkan optimalnya produksi Palm Kernel Shell.
Ekspor – Impor
Sama seperti periode bulan lalu, Komoditas Nickle Matte, Hasil Laut, Ferro-Nickle, Semen dan Pakan Ternak masih menjadi penyumbang terbesar untuk Ekspor, dimana negara tujuan ekspor adalah Jepang, Cina, USA, Australia dan Malaysia. Dari sisi Impor, komoditas penyumbang terbesar adalah BBM, Gandum, Mesin dan Sparepart, Bahan Pakan Ternak dan Gula dengan negara impor dari Cina, Singapura, Australia, Thailand, dan Argentina.
Surplus neraca perdagangan Prov. Sulawesi Selatan terus berlanjut hingga memasuki bulan ke-43 mencapai US$159,16. Terdapat penurunan pada kinerja ekspor sampai dengan Juli 2023 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar -17,70% atau senilai US$ 1326,69 juta, sedangkan kinerja impor meningkat sebesar US$ 659,33 juta jika dibandingkan dengan tahun 2022. Total Surplus Neraca Perdagangan per Juli 2023 pada perusahaan-perusahaan pengguna fasilitas Kawasan Berikat pada Provinsi Sulawesi Selatan sebesar US$ 155,73 juta.
Kinerja Pengawasan
Kinerja pengawasan dalam perlindungan masyarakat terkait tugas dan fungsi Bea dan Cukai antara lain berupa Penindakan Hasil Tembakau mencapai 6,42 juta batang sampai dengan 31 Juli 2023 atau tumbuh 72,42%, Penindakan cukai MMEA mencapai 1.948,13 liter dan community protector melalui pemberantasan rokok illegal (Operasi Gempur) yang terus dilakukan.
PNBP
Realisasi PNBP per 31 Juli 2023 regional Sulawesi Selatan mencapai Rp36,84 Miliar, atau 57,57% dari target Rp64 Miliar dengan rincian: Pengelolaan Aset sebesar Rp21,51 Miliar serta Lelang dan Piutang Negara sebesar Rp14,97 Miliar juga Pengurusan Piutang Negara sebesar 0,36 Miliar.
Dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu (YoY) sebesar Rp 38,43 M, terdapat penurunan sebesar -4,1%, hal ini karena perpanjangan pemanfaatan aset dengan nilai besar telah terealisasi pada periode sebelumnya.
Kinerja Pengelolaan Kekayaan Negara
Dari sisi kinerja pengelolaan kekayaan negara juga telah dilakukan sertipikasi terhadap 2.058 dari target sertifikasi 7.791 bidang tanah BMN dengan tujuan memberikan kepastian hukum atas BMN berupa tanah, perlindungan hukum kepada pemegang Hak Atas Tanah serta menyelenggarakan tertib administrasi dan mengamankan BMN berupa tanah.
Sampai dengan bulan Juli 2023 telah dilakukan 1.420 dari target 2.153 kali lelang dengan kontribusi sebesar Rp826,84 Miliar. Sedangkan penyelesaian outstanding dari 101 berkas piutang negara mencapai Rp29,97 Miliar.
Realisasi Belanja
Belanja Negara Pemerintah Pusat s.d. 31 Juli 2023 mencapai Rp11,50 Triliun atau 47,7% dari pagu, dengan pertumbuhan 19,07% (yoy). Belanja K/L difokuskan untuk percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, penyaluran bansos,dan dukungan persiapan pelaksanaan pemilu. Kinerja APBN tetap solid, tumbuh positif dalam menjaga pemulihan ekonomi dan melindungi masyarakat.
Kinerja Belanja Pegawai sebesar Rp5,24 Triliun atau 61,2% dari pagu sebesar Rp8,82 Triliun. Untuk kinerja Belanja Barang sebesar Rp4,45 Triliun atau 45,22% dari pagu sebesar Rp9,68 Triliun. Selain digunakan untuk keperluan operasional satuan kerja K/L, anggaran Belanja Barang juga digunakan
untuk:
Rehabilitasi Jalan Ruas Koppe - Taccipi (Sumpang Labbu), Ruas Ujung-bts di Kab.Bone
Peningkatan Jalan Koridor 1 (Satu) Harue-Salo Dua, Biroro-Tappalang, Harue-Balihuko di Kab Enrekang
Pekerjaan Peningkatan/Rekostruksi Jalan Koridor Ruas Masamba - Kambisa - Mario – Tolada, Jalan Kapidi-Tolada di Kab. Luwu Utara
Peningkatan jalan Doi-doi – Gattareng Kab Barru
Peningkatan jalan parigi Kab Pangkep
Pasar Tempe Sengkang di Kabupaten Wajo target 1 unit tercapai 63,26%;
Rehabilitasi & Renovasi Prasarana Sekolah 21 unit tercapai 55%;
Subsidi Angkutan Penyeb.Perintis Pada Lintas Bira – Pattumbukang - Kayadi, Kayuadi – Jampea– Bonerate - Kalaotoa
Pekerjaan Bantuan Benih Padi Inbrida untuk 46.367 hektar capaian 8%;
Pekerjaan Penanggulangan Bencana alam Banjir Sungai Lamasi di Kabupaten Luwu dan Sungai Saddang di Kabupaten Enrekang;
Untuk Kinerja Belanja Modal sebesar Rp1,76 Triliun atau 31,82% dari pagu sebesar Rp5,54 Triliun, yang digunakan antara lain untuk:
Jalan Strategis Proyek Prioritas Nasional target 135 km tercapai 93,28 km;
Pemeliharaan Jalan target 87 km tercapai 23,57 km;
Pemeliharaan Jalan (Padat Karya) target 1221 km tecapai 729,42 km;
Jembatan Strategis Proyek Prioritas Nasional target 275 m tercapai 48,51 m;
Jalur Kereta Api Siding Mangilu - Tonasa 1 paket tercapai 14,43%;
Pembangunan Bendungan Pamakulu target 1 unit tercapai 44,12;
Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Baliase Bagian Kiri dan Kanan Kab.Luwu Utara;
Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Gilireng Bagian Kiri Kab. Wajo;
Pembangunan Perpipaan Air Limbah Kota Makassar Zona Barat Laut (Paket C-2).
Untuk Kinerja Belanja Sosial sebesar Rp53,3 Miliar atau 66,4% dari pagu Rp79,61 Miliar, yang digunakan antara lain untuk:
Kelompok Rentan yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial;
Siswa SMTK/SMA Penerima Program Indonesia Pintar;
Literasi Khusus bagi Penyandang Disabilitas Netra.
Transfer ke Daerah
Penyaluran TKD s.d. 31 Juli 2023 telah mencapai sebesar Rp16,98 Triliun, tumbuh 3,46%dari periode lalu (yoy). Pemerintah Daerah telah Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp11,008 Triliun atau tumbuh 2,17%. Untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik telah tersalurkan sebesar Rp3,75 Triliun. Untuk TKD yang realisasinya lebih rendah dibandingkan tahun lalu, seperti DAK Fisik, Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Desa utamanya karena belum diterimanya syarat penyaluran dari daerah.
Penutup
Perekonomian global masih menghadapi tantangan isu geopolitik, volatilitas sektor keuangan, dan pelemahan sektor manufaktur. Untuk ekonomi Sulawesi Selatan masih terjaga solid ditandai dengan neraca perdagangan yang kuat, aktivitas konsumsi yang bertumbuh, dan inflasi yang terkendali. APBN Anging Mammiri Semester I tetap kuat seiring pendapatan negara yang terjaga positif dan kinerja belanja negara yang bertumbuh.
Potensi sektor ekonomi Sulawesi Selatan akan terus digali sekaligus mengoptimalkan belanja negara yang memberikan dampak besar kepada masyarakat. Dampak dinamika global terhadap ekonomi Sulawesi Selatan terus diantisipasi dan dimitigasi. Pemerintah Pusat dan Daerah mendorong percepatan belanja, baik belanja konsumsi maupun investasi dan belanja modal, agar dapat merangsang pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Secara garis besar, capaian yang diperoleh sampai dengan periode 30 Juni 2023 masih menunjukkan tren yang positif. Diperlukan dukungan dan sinergi dari seluruh pihak untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja APBN pada periode berikutnya.
APBN terus diupayakan untuk berkontribusi nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat melalui berbagai program prioritas saat ini (kesehatan, pendidikan, fasilitas publik, dan bantuan sosial).