Lebih Dari 4 Triliun Rupiah Dana PEN Telah Disuntikkan di Sulsel untuk Mengatasi Efek Pandemi Covid-19

“Kuartal III tahun 2020 adalah Kunci,” itulah arahan utama Presiden Joko Widodo yang disampaikan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan, Sudarmanto, saat menghadiri Rapat Pengendalian dan Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Semester I Tahun 2020 yang diselenggarakan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Claro Makassar, Senin (31/8).

"Sebagai upaya mengatasi efek pandemi, belanja negara  Rp25,15 triliun yang dikelola Kuasa BUN  di Sulawesi Selatan ingin direalisasikan semuanya. Saat ini konsumsi dan investasi sedang turun, maka yang bisa menjadi tonggak pertumbuhan ekonomi adalah belanja pemerintah," ungkap Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada level nasional, Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Juli 2020 tercatat sebesar Rp1.252,42 triliun atau sekitar 45,72% dari pagu APBN. Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp793,60 triliun, tumbuh 4,25% (yoy) dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp458,82 triliun tumbuh negatif 3,4 % (yoy).

Ditjen Perbendaharaan di Sulsel hingga 27 Agustus 2020 telah mencairkan belanja negara sebesar Rp15,07 triliun atau 59,92% dari total pagu APBN Rp25,15 triliun. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp10,28 triliun atau mencapai 56,86% dari pagu Rp18,07 triliun, tumbuh negatif 12,40% (yoy) dan realisasi TKDD sebesar Rp4,80 triliun atau 67,74% dari pagu Rp7,08 triliun, tumbuh 109,31 % (yoy). Pertumbuhan negatif belanja K/L dipengaruhi proses refocussing dan realokasi anggaran dalam rangka penanganan Covid-19, sedangkan TKDD telah diakselarasi dengan sangat baik melalui kebijakan relaksasi percepatan penyaluran TKDD dalam rangka percepatan APBD untuk mendukung pemulihan ekonomi di daerah.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di wilayah Sulawesi Selatan yang difokuskan untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 telah disuntikkan dana lebih dari Rp4 triliun hingga akhir Agustus 2020, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program PEN untuk sektor kesehatan telah dicairkan Rp71,18 miliar dengan rincian untuk Pembayaran Insentif Tenaga Medis sebesar Rp24,24 miliar untuk  5,361 Tenaga Kesehatan dan Klaim penggantian biaya perawatan pasien Covid-19 sebesar Rp46,94 miliar untuk 31 RS.
2. Program PEN untuk sektor perlindungan sosial telah tersalur Rp3.467,38 miliar meliputi Pembayaran PKH untuk 2,18 juta keluarga penerima manfaat sebesar Rp948,42 miliar, Penyaluran Sembako untuk 3,3 juta keluarga penerima manfaat senilai Rp829,28 miliar, Penyaluran Bantuan Sosial Tunai untuk 1,06 juta keluarga penerima manfaat  senilai Rp640,79 miliar, Peserta yang telah menerima insentif Kartu Prakerja sebanyak 18,163 dari 51,631 peserta yang telah ditetapkan dengan total nilai manfaat sebesar Rp183,29 miliar, dan Penyaluran BLT Dana Desa sebesar Rp865,60 miliar untuk 259.419 keluarga penerima manfaat.
3. Program PEN untuk Sektoral K/L & Pemda sebesar Rp386,48 miliar yaitu Realisasi Program Padat Karya sektor Pertanian sebesar Rp16,36 miliar dari pagu sebesar Rp39,51 miliar dengan tenaga kerja 67,450, Realisasi Program Padat Karya sektor Perhubungan sebesar Rp98,42 miliar dari pagu sebesar Rp1,73 triliun dengan tenaga kerja 1.060,  Realisasi Program Padat Karya sektor PUPR sebesar Rp244,09 juta miliar dari pagu sebesar Rp420,34 juta miliar dengan tenaga kerja 8.824, dan Penyaluran DAK Fisik Cadangan sebesar Rp27,61 miliar.
4. Program PEN untuk UMKM terserap Rp78,58 miliar untuk Realisasi Subsidi BPUM sebanyak 11.915 pelaku usaha mikro sebesar Rp28,60 miliar, dan Realisasi Tambahan Subsidi Bunga KUR sebesar Rp49,98 miliar kepada 240.665 debitur.

Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan dan sembilan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di wilayah Sulawesi Selatan berkomitmen terus mengawal APBN dan memastikan peningkatkan pelayanan untuk menghindari penundaan (delay) administrasi. Selain itu, juga dilakukan berbagai langkah percepatan penyerapan antara lain mengintensifkan pembinaan terhadap satker pengelola dana APBN, FGD Percepatan Belanja APBN dan APBD dengan Sekda Prov/Kab/Kota, Simplifikasi persyaratan penyaluran dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, Penguatan peran pendamping desa untuk mempercepat penyaluran BLT Dana Desa, dan Percepatan proses penganggaran dan eksekusi usulan baru dalam rangka penanganan dampak Covid-19. Seluruh upaya dilakukan agar APBN dapat menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi di masa pandemi dengan tetap menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi.