1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L
2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga

1. monitoring dan evaluasi belanja K/L sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L
2. pemberian penghargaan.

1. Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA terdiri dari 2 indikator yaitu :
   1. Revisi DIPA (10%)
   2. Deviasi Halaman III DIPA (10%)
2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kepatuhan Satker terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran terdiri dari 5 indikator yaitu :
   1. Penyerapan Anggaran (20%)
   2. Data Kontrak (10%)
   3. Penyelesaian Tagihan (10%)
   4. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
   5. Dispensasi SPM (5%)
3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran terdiri dari 1 indikator yaitu :
   1. Capaian Output (25%)

• SANGAT BAIK : nilai IKPA≥ 95
• BAIK : 89 ≤ nilai IKPA < 95
• CUKUP : 70 ≤ nilai IKPA < 89
• KURANG : nilai IKPA < 70

• IKPA Satker = hasil perhitungan berdasarkan data transaksi IKPA pada Satker.
• IKPA Eselon I = hasil perhitungan berdasarkan data transaksi IKPA pada seluruh Satker dalam lingkup Eselon I.
• IKPA K/L = hasil perhitungan berdasarkan data transaksi IKPA pada seluruh Unit Eselon I dalam lingkup K/L

1. terjadi gangguan pada sistem informasi, termasuk adanya pembaruan (update), transisi aplikasi, migrasi data
2. kondisi lain yang ditetapkan oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan.

1. Satker mengajukan penyesuaian perhitungan dan data kepada Kepala KPPN Kotabumi.
2. KPPN menyampaikan pengajuan penyesuaian perhitungan dan data yang diterima dari Satker secara berjenjang ke Kepala Kanwil DJPb dan Direktur Pelaksanaan Anggaran .
3. Selain Satker sebagaimana dimaksud pada angka 1, unit Eselon I K/L yang membidangi urusan teknis dan / atau perencanaan dan keuangan K/L dapat mengajukan penyesuaian perhitungan dan data IKPA kepada Direktur Pelaksanaan Anggaran untuk Satker dalam unit Eselon I atau K/L berkenaan.
4. Pengajuan penyesuaian perhitungan dan data paling sedikit memuat informasi kronologis kejadian , termasuk kondisi saat terjadinya transaksi dan dilampiri dengan copy bukti / dokumen pendukung.
5. Berdasarkan pengajuan penyesuaian perhitungan dan data sebagaimana dimaksud, Direktorat Pelaksanaan Anggaran melakukan reviu dan penelitian terhadap kronologis kejadian, salinan bukti / dokumen pendukung , dan database pada SPAN .
6. Berdasarkan hasil reviu dan penilaian, Direktur Pelaksanaan Anggaran atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat menetapkan penyesuaian perhitungan dan data IKPA, sepanjang tidak berdampak terhadap kredibilitas data dan sistem informasi dalam rangka penilaian IKPA.
7. Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat umum dan dapat berakibat pada penilaian IKPA , Direktur Pelaksanaan Anggaran atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat menetapkan penyesuaian perhitungan dan data IKPA tanpa pengajuan dari Satker atau unit Eselon I K / L.

1. Meningkatkan koordinasi antara unit pengelola kegiatan dengan unit pelaporan.
2. Menetapkan metode perhitungan capaian output untuk setiap output yang dikelola.
3. Secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas dan capaian output serta memperhatikan gap progres capaian output dengan penyerapan anggaran tidak melebihi ambang batas anomali (5% untuk output strategis, 20% untuk output lainnya).
4. Melakukan pengisian data capaian output secara akurat pada SAKTI secara disiplin setiap bulan.

1. Memperhitungkan aspek:
   1. ketepatan waktu pelaporan (indeks komposit : 30%)
      • Dihitung berdasarkan ketepatan waktu pengiriman data capaian output dari Aplikasi SAKTI.
      • Ketepatan Waktu dihitung dari tanggal kirim data pada Aplikasi SAKTI.
      • Batas waktu pengiriman data adalah 5 hari kerja bulan berikutnya.
      • Output yang TEPAT WAKTU bernilai 100, sementara yang TERLAMBAT bernilai 0.
      • Satker dapat memperbaiki dan mengirim ulang data capaian output. Namun, untuk perhitungan ketepatan waktu pengiriman data tetap menggunakan tanggal pengiriman yang pertama
   2. ketercapaian output (indeks komposit : 70%)
      • Nilai Kinerja masing-masing RO dihitung berdasarkan realisasi RO dibagi dengan Target RO.
      • Target RO:
        • Tw I – III: PCRO sebesar target penyerapan anggaran
        • Tw IV: PCRO 100%, RVRO sesuai target DIPA
      • Syarat RO dihitung nilai kinerjanya: status Terkonfirmasi
2. Penetapan target capaian triwulanan (triwulan I, II, dan III) selaras dengan target penyerapan anggaran.
3. Open Periode pertama pelaporan data capaian output diteteapkan paling lambat 5 hari kerja setelah bulan berakhir.

1. Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar senantiasa memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA efektif.
2. Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.

1. Untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini, seluruh satker yang memiliki deviasi tinggi, agar melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan.
2. Satker agar lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, dan menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal pada Satker.

• dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai

• pada akhir tahun anggaran, memperhitungkan sisa UP Tunai dan TUP Tunai yang belum disetor ke Rekening Kas Negara sebagai pengurang nilai kinerja.

1. Indikator kinerja Revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan oleh Satker dalam satu triwulan.
   
   
2. Kriteria revisi DIPA yg diperhitungkan :

   No.	Kode	Uraian Jenis Revisi
   1	201	Antar-Fungsi/Sub-Fungsi dan/atau Antar-Program
   2	211	Pemenuhan Belanja Operasional
   3	212	Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai Operasional
   4	213	Pergeseran Anggaran dari Belanja Operasional ke Belanja Non-Operasional
   5	217	Penyelesaian Tunggakan
   6	220	Pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual dan/atau Swakelola
   7	221	Pergeseran anggaran Antarjenis Belanja
   8	222	Kontrak Tahun Jamak
   9	225	RO Cadangan
   10	226	Penurunan volume RO secara total
   11	229	Penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht)
   12	231	Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran
   13	236	Pergeseran Anggaran Antar-KRO dan/atau Antar-Kegiatan
   14	239	Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya

1. Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar sangat selektif dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA (pagu tetap).
2. Selain itu, Satker agar dapat mengelola dan menghimpun kebutuhan revisi anggaran untuk kemudian dapat dijadwalkan dengan frekuensi revisi yang akan diajukan baik kepada DJA maupun Kanwil DJPb sebanyak 1 kali dalam 1 triwulan.

1. Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditandatangani dan dipastikan verifikasi kebenaran data kontraknya (approval) oleh KPPN

dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM-LS Kontraktual terhadap seluruh SPM-LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN

1. Satker agar senantiasa memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana, menetapkan mitigasi risiko penyelesaian pekerjaan dan pembayaran, dan menghitung prognosis belanja agar dapat dieksekusi tepat waktu untuk menghindari penumpukkan pencairan anggaran pada akhir tahun

1. Kotak Pengaduan di Ruang Layanan KPPN Kotabumi
2. Nomor WA Pengaduan seksi MSKI : 0811-7969-393
3. Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
4. Pengaduan melalui website http://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/kontak-kami/layanan-pengaduan.html