Pada Hari Rabu, 7 Oktober 2020, Bapak Adi Setiawan, Kepala KPPN Makassar II melakukan kunjungan ke Kantor Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam kunjungannya, Bapak Adi Setiawan disambut secara langsung oleh Bapak Drs. KH. Khaeroni, M.Si, Kepala Kanwil Kementerian, H. Faturrahman selaku Kepala Bagian TU, serta Muhammad Asta selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala KPPN Makassar II menyampaikan capaian realisasi penyerapan anggaran secara umum satker Kementerian Agama, penyampaian dan diskusi mengenai Jabatan Fungsional Perbendaharaan Negara, serta peran Satker Kementerian Agama di Lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilaksanakan oleh pemerintah di masa Pandemi Covid19.
KPPN Makassar II melayani 221 satker pada Tahun Anggaran 2020, dimana 52 satker merupakan Satuan Kerja di bawah Kementerian Agama, atau hampir 25% dari satker KPPN Makassar II merupakan satker dari Kementerian Agama. Secara keseluruhan, realisasi satker kementerian keagamaan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan mencapai Rp 651.522.584.938,00 dari total pagu Rp 1.000.608.651.000 atau sebesar 65,11% dari pagu. Sementara kondisi realisasi secara keseluruhan satker lingkup pembayaran KPPN Makassar II mencapai Rp 5.819.180.279.513,00 dari total pagu Rp 8.156.421.605.000,00 atau sebesar 71.34% dari total pagu (data diambil dari Aplikasi OMSPAN yang diakses pada tanggal 19 Oktober 2020).
Dilihat dari data atas, kompleksitas atas capaian output dari 52 satker Kementerian Agama serta besarnya Pagu total dari Kementerian Agama yang dikelola menjadi perhatian utama Bapak Adi Setiawan. Satker Kementerian Agama menjadi salah satu pendorong realisasi anggaran yang akan menjadi bagian dari Belanja Pemerintah yang merupakan salah satu strategi dari Program PEN. Bapak Adi Setiawan menyampaikan kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan pentingnya realisasi yang dilakukan oleh satker Kementerian Agama di Provinsi Sulawesi Selatan. Realisasi Belanja yang efektif yang dilakukan satuan kerja akan mendorong daya beli masyarakat sehingga akan meningkatkan roda perekonomian baik oleh UMKM maupun pelaku usaha di Provinsi Sulawesi Selatan.
