Sehubungan dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 berupa temuan Saldo Kas Terlambat/Belum Disetor ke Kas Negara, Kas Tidak didukung dengan Keberadaan Fisik Kas, dan Pengelolaan Kas dan Rekening Tidak Tertib pada 31 Kementerian/Lembaga (K/L), KPPN Pangkalan Bun melalui seksi Bank menyelenggarakan Sosialisasi Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Kas dan Rekening. Sosialisasi ini diikuti oleh seluruh Satuan Kerja mitra KPPN Pangkalan Bun.
Sosialisasi dilaksanakan pada hari Kamis, 25 November 2021 pukul 13.00 s.d 14.30 WIB dan dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting. Narasumber pada sosialisasi ini yaitu Kepala Seksi Bank, Agung Cahyono, dan pegawai Seksi Bank, Indah Wulansari.
Sosialisasi dibuka dengan sambutan dari Kepala KPPN Pangkalan Bun, Indra Karunia Dewanti. Dalam sambutannya, Kepala KPPN Pangkalan Bun menyampaikan latar belakang diadakannya sosialisasi dan harapan bahwa sosialisasi ini dapat membantu satuan kerja dalam pengelolaan kas dan rekening.
Sosialisasi dilanjutkan dengan pemaparan mengenai “Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Kas dan Rekening” oleh Kepala Seksi Bank. Dalam paparan tersebut, disampaikan overview temuan BPK RI pada LKPP Tahun 2020 dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menghindari temuan berulang. Langkah-langkah yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan reviu atas pengelolaan kas pada satuan kerja, melakukan reviu atas pengelolaan rekening pemerintah pada satuan kerja, dan melakukan reviu atas pelaksanaan aplikasi Sistem Rekening Terintegrasi (SPRINT) pada satuan kerja. Sebagai bentuk penyegaran kembali mengenai pembukaan dan penutupan rekening, sosialisasi dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang “Pembukaan Rekening dan Penutupan Rekening” oleh pegawai Seksi Bank. Sosialisasi diakhiri dengan sesi diskusi.
Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada satker terkait peningkatan akuntabilitas pengelolaan kas dan rekening untuk dapat menghasilkan LKPP Tahun 2021 yang berkualitas dan mengantisipasi adanya temuan oleh BPK RI pada LKPP Tahun 2021.
