Pangkalan Bun, 17 Februari 2022
Memasuki tahun 2022 APBN masih berfokus pada percepatan pemulihan ekonomi nasional dan penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya, termasuk di dalamnya adalah Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Pada tahun 2022 terdapat beberapa perubahan kebijakan terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa, diantaranya perubahan kebijakan penyaluran Dana Desa dan DAK Non Fisik (Dana BOS).
Menanggapi hal tersebut, KPPN Pangkalan Bun menyelenggarakan Focus Group Discussion Penyaluran Dana Desa dan DAK Non Fisik (Dana BOS) pada hari Kamis, 17 Februari 2022. Kegiatan Focus Group Discussion diselenggarakan secara daring dengan dihadiri oleh BPKAD, BKD, DPMD dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukmara dan Kabupaten Lamandau.
Kepala KPPN pangkalan Bun, Indra Karunia Dewanti, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kebijakan-kebijakan penyaluran Dana Desa diarahkan pada pemulihan ekonomi nasional dan penanganan COVID-19 dan dampaknya serta penyaluran DAK Non Fisik (Dana BOS) bagi pendidikan dasar dan menengah untuk mendukung Indonesia merdeka belajar. Kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dan peran aktif dari pemerintah daerah.
Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh PTPN KPPN Pangkalan Bun, Muhammad Wildan Mahardika, terkait penyaluran DAK Non Fisik (Dana BOS) dan Pelaksana Seksi Bank, Indah Wulansari, terkait Penyaluran Dana Desa serta diskusi bersama para peserta Focus Group Discussion.
Dengan adanya kegiatan ini diharapkan koordinasi antara pemerintah daerah dan KPPN berjalan lebih baik, kinerja penyaluran meningkat sehingga setiap dana yang dikeluarkan dari APBN tidak hanya sebatas angka realisasi, namun dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, Sukamara dan Lamandau.
