Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung melaksanakan kegiatan “Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2020” yang berlokasi di Aula Idham Chalid Pemda Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 10 Desember 2019 lalu.

      Kegiatan Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2020 di Aula Idham Chalid Pemda Hulu Sungai Utara ini merupakan rangkaian akhir dari rangkaian Kegiatan Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2020. Dimulai pada 14 November 2019 oleh Presiden Republik Indonesia kepada Menteri dan/atau Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran serta Gubernur di Istana Negara sampai penyerahan DIPA  tingkat Provinsi Kalimantan Selatan pada 27 November 2019 oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (selaku Bendahara Umum Negara) kepada Instansi Vertikal Kementerian/Lembaga selaku Kuasa Pengguna Anggarana di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.

     Tema kebijakan fiskal yang diusung untuk tahun anggaran 2020 adalah “APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia” dengan 5 (lima) program prioritas kerja :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia
2. Pembangunan infrastuktur
3. Penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi
4. Transformasi ekonomi, serta
5. Penyederhanaan birokrasi.

      Terdapat dua agenda besar program modernisasi pengelolaan keuangan negara yang menjadi perhatian, yaitu:

1. Peningkatan efektivitas penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) oleh satuan kerja. Terhitung sejak 1 Juli 2019, implementasi KKP telah efektif dilaksanakan. Sebagai salah satu program modernisasi sistem pembayaran APBN secara non tunai diharapkan program ini dapat lebih efektif dilaksanakan. Hal ini tidak terlepas dari peningkatan akuntabilitas, efesiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara atas adanya program ini, seperti peningkatan keamanan dalam bertransaksi, ataupun dapat mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai. Oleh karena itu diminta kerja sama satuan kerja agar dapat lebih meningkatkan efektivitas implementasi KKP ini
2. Kedua, implementasi program SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) pada awal tahun 2020 ini. SAKTI merupakan salah satu program besar dalam mencapai terwujudnya akuntabilitas, serta efesiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan di tingkat Kementerian Lembaga. Setelah sukses program SPAN yaitu sistem yang mengintegrasikan seluruh siklus pengelolaan keuangan negara pada tingkat Bendahara Umum Negara maka dengan berlakunya SAKTI di tingkat Kementerian Lembaga, pengelolaan keuangan negara di Indonesia telah setara dengan best practice yang diimplementasikan oleh Negara-Negara maju di dunia internasional.

     Total alokasi belanja yang akan disalurkan KPPN Tanjung pada tahun 2020 ini mencapai Rp1,28 triliun atau meningkat 0,79% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp1,27 triliun. Secara rinci alokasi tersebut ditujukan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp397,7 miliar, Belanja Barang sebesar Rp182,9 miliar, Belanja Modal sebesar Rp3,15 miliar, Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp600 juta, Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp290,6 miliar, serta Dana Desa sebesar Rp404,7 miliar.

     Alokasi untuk masing-masing Kabupaten adalah Kabupaten Tabalong sebesar  Rp441,5 miliar untuk Satker Vertikal Kementerian/Lembaga sebesar Rp 215,2 miliar dan untuk DAK Fisik dan Dana Desa sebesar Rp 226,3 miliar. Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar  Rp530,4 miliar untuk Satker Vertikal Kementerian/Lembaga sebesar Rp 247,6 miliar dan untuk DAK Fisik dan Dana Desa sebesar Rp 282,7 miliar. Kabupaten Balangan sebesar  Rp 307,7 miliar untuk Satker Vertikal Kementerian/Lembaga sebesar Rp 121,5 miliar dan untuk DAK Fisik dan Dana Desa sebesar Rp 186,2 miliar

     Secara rinci proporsi masing-masing fungsi pada ketiga kabupaten tersebut adalah Kabupaten Tabalong untuk fungsi pelayanan umum sebesar Rp250,8 miliar atau mencapai 56,8%, untuk fungsi pendidikan adalah sebesar Rp94,8 miliar atau mencapai 21,46%, serta fungsi ketertiban dan keamanan adalah sebesar Rp74,2 miliar atau mencapai 16,81% dari total alokasi belanja instansi vertikal Kementerian/Lembaga di wilayah Kabupaten Tabalong. Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk fungsi pelayanan umum adalah sebesar Rp293,6 miliar atau mencapai 55,36%, fungsi pendidikan adalah sebesar Rp148,3 miliar atau mencapai 27,96%, serta fungsi ketertiban dan keamanan adalah sebesar Rp67,2 miliar atau mencapai 12,67% dari total alokasi belanja instansi vertikal Kementerian/Lembaga di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sedangkan pada Kabupaten Balangan untuk fungsi pelayanan umum adalah sebesar Rp195 miliar atau mencapai 63,38%, untuk fungsi pendidikan adalah sebesar Rp44,8 miliar atau mencapai 14,55%, serta fungsi ketertiban dan keamanan sebesar Rp51,3 miliar atau mencapai 16,66% dari total alokasi belanja instansi vertikal Kementerian/Lembaga di wilayah Kabupaten Balangan.

     Kegiatan dihadiri oleh seluruh tamu undangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran lingkup wilayah KPPN Tanjung, Bupati Hulu Sungai Utara, serta media cetak Banjarmasin Post, Kalsel Pos, Radar Banjarmasin, dan bagian publikasi  Pemda Hulu Sungai Utara.

      Kegiatan dibuka oleh Kepala KPPN Tanjung, Bapak Bayu Setiawan Yuniarto kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh Bupati Hulu Sungai Utara, Bapak H Abdul Wahid HK.

     Dalam laporannya, Bapak Bayu Setiawan Yuniarto menjelaskan DIPA merupakan dokumen isian pelaksanaan anggaran yang disusun oleh  Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan/belanja  bagi satuan kerja dan dasar pembayaran KPPN Tanjung selaku Kuasa Bendahara Umum Negara. Bapak Bayu menjelaskan Fungsi dengan porsi anggaran terbesar adalah fungsi Pelayanan Umum sebesar Rp739,5 miliar, Fungsi Pendidikan sebesar Rp287,86 miliar dan Fungsi Ketertiban dan Keamanan sebesar Rp192,67 miliar. Hal ini menunjukan fokus pemerintah pusat pada Kab. Tabalong, Kab. HSU, dan Kab.Balangan adalah untuk mewujudkan tata kelola  pemerintahan yang  baik, peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar dan menengah serta pengembangan pendidikan vokasi, ataupun memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  bidang ketertiban,  keamanan,  pembinaan  hukum dan  peradilan,  perlindungan  bencana,  serta penelitian   dan pengembangan    di    bidang  ketertiban, keamanan, dan hukum. 

     Dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2019, Bapak Bayu Setiawan Yuniarto juga menjelaskan beberapa poin penting dalam mengajak para tamu undangan untuk selalu menjaga integritas dalam bekerja. Integritas juga merupakan salah satu nilai-nilai kementerian keuangan, dan salah satu agenda pada acara kali ini yaitu pakta integritas. 

     Sementara itu dalam sambutannya, Bapak H Abdul Wahid HK menjelaskan para kepala satuan kerja diharapkan dapat melaksanakan kegiatan dan penggunaan anggaran belanja dengan seoptimal mungkin, sehingga dapat berkontribusi atas pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pemerintah. Bupati menegaskan bahwa tahun 2020 merupakan tahun pertama dari rangkaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sehingga APBN Tahun Anggaran 2020 memiliki peran yang sangat strategis bagi pemerintah untuk secara bertahap mencapai sasaran-sasaran pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan visi Indonesia maju pada tahun 2045.

     Dalam rangkaian kegiatan Penyerahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2020 ini juga dilakukan kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas. Pakta Integritas merupakan bentuk komitmen dalam pelaksanaan tugas pelayanan untuk tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pakta Integritas ini dinyatakan secara tertulis antara Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Selatan dan KPPN Tanjung dengan seluruh stakeholder yang berada dalam lingkup wilayah kerjanya, serta diperbarui setiap tahun.

    Penandatanganan Pakta Integritas untuk Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2020  dilakukan oleh Kepala KPPN Tanjung dan Bupati Hulu Sungai Utara seusai sambutan Bupati, kemudian dilanjutkan dengan Penandatanganan Pakta Integritas secara simbolis oleh Kepala KPPN Tanjung dengan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja lingkup Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Utara, dan Balangan.

     Pada akhir acara dilakukan penyerahan Penghargaan kepada Satuan Kerja dengan beberapa kategori yaitu:

Kategori Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan kriteria penilaian 12 indikator diantaranya Penyerapan Anggaran, Rekon Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, Pengelolaan Uang Persediaan, penyelesaian Tagihan dan Indikator lainnya.

untuk total DIPA lebih dari 2,4 Miliar:

1. Polres Tabalong
2. Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara
3. Madrasah Aliyah Negeri 2 Hulu Sungai Utara

untuk total DIPA kurang dari 2,4 Miliar:

1. KPPN Tanjung
2. BNNK Kabupaten Balangan
3. Madrasah Aliyah Negeri 1 Balangan

Kategori Pengajuan Pembayaran Gaji, dengan kriteria penilaian ketepatan waktu pengajuan pembayaran gaji:

1. Lembaga Pemasyarakatan Amuntai
2. Kantor Kemenag Kab Balangan
3. Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Balangan

Kategori Rekonsiliasi dan Laporan Keuangan, dengan kriteria penilaian ketepatan waktu penyelesaian Rekonsiliasi Laporan Keuangan:

1. Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Hulu Sungai Utara
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Tabalong
3. Madrasah Aliyah Negeri 3 Tabalong

Kategori Pengelolaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dengan kriteria penilaian ketepatan waktu penandatanganan PKS, ketepatan waktu penyampaian laporan triwulanan, dan volume pengelolaan dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah :

1. KPPN Tanjung
2. Pengadilan Agama Amuntai
3. Pengadilan Agama Tanjung

Satuan kerja dengan Pengelolaan Keuangan terbaik dengan kriteria penilaian akumulasi dari seluruh indikator yang telah dilakukan penilaian:

1. Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Hulu Sungai Utara
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Tabalong
3. Kantor Kemenag Kabupaten Balangan

Diharapkan dengan diselenggarakannya kegiatan ini dapat memicu semangat para Satuan Kerja lingkup wilayah KPPN Tanjung agar dapat meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2020.