Pangkalpinang, 21 Oktober 2021, melalui zoom meeting Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung melaksanakan Focus Grup Discussion dengan tema ‘Menggali Potensi Perekonomian Daerah Guna Memaksimalkan Peluang Investasi Pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung’. Acara FGD ini dihadiri oleh Kepala BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Perwakilan PT. Sarana Multi Infrastruktur, Perwakilan Bank Indonesia, Perwakilan Universitas Bangka Belitung, Kepala BAPPEDA kota Pangkalpinang dan Para Kepala BAPPEDA seluruh Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Perbendaharaan, Edih Mulyadi dalam pembukaan acara menyampaikan bahwa tugas Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung memiliki tugas sebagai Regional Chief Economist yang dalam pelaksanaan tugas tersebut Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung harus melaksanakan kajian terhadap kinerja fiskal di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam penyusunan Kajian Fiskal Regioal pada Triwulan III tahun 2021 diharapkan dapat memberikan penajaman analisa terhadap potensi ekonomi serta peluang investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Dalam pemaparannya Kepala BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fery Insani menyampaikan bahwa permasalahan yang dihadapi di Provinsi Wilayah pada infrastruktur dan sumber daya manusia. Investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk pembangunan infrastruktur tersebut relatif kecil. Pembangunan infrastruktur Pemerintah Provinsi Kepulauan bangka Belitung masih bergantung pada belanja modal pemerintah, sehingga tidak ada rencana investasi yang besar dan masif. Realisasi nvestasi yang cukup besar yang masih berjalan adalah pembangunan Pelabuhan Tanjung Ular di Kabupaten Bangka Barat dan smelter timah.
Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI (Persero)) yang diwakili oleh I Kadek Dian Sutrisna, dalam acara ini menyampaikan bahwa PT. SMI menyediakan mekanisme pembiayaan yang dapat membantu pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur di wilayahnya dan bagaimana melakukan kajian terhadap kelayakan suatu investasi. Pelaksanaan FGD ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang mekanisme pembiayaan yang diperlukan pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur daerah yang menjadi kendala di berbagai daerah.
