Gedung Keuangan Negara I Denpasar
Jalan Dr. Kusuma Atmaja Renon Denpasar

Berita

Seputar Kanwil DJPb

Rapat Kerja Percepatan Penyaluran Dan Pengeolaan Dana Desa Tahun 2020 Wilayah Provinsi Bali

Selasa, 25 Februari 2020 , bertempat di Agung Room Grand Inna Bali Beach Hotel Sanur – Bali, diadakan Kegiatan Rapat Kerja Percepatan Penyaluran Dan Pengeolaan Dana Desa Tahun 2020

 

 Pemaparan Materi oleh Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Tri Budhianto

 

Denpasar, 25 Februari 2020 Bertempat di Agung Room Grand Inna Bali Beach Hotel Sanur – Bali, Kementerian Dalam Negeri, Pemda Provinsi Bali  menginisiasi Kegiatan Rapat Kerja Percepatan Penyaluran Dan Pengeolaan Dana Desa Tahun 2020 yang dihadiri  dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan Pemda yang terkait dalam pengelolaan Dana Desa, termasuk Camat dan Kepala Desa se-Provinsi Bali. Dalam rangka mengawal penyaluran dana desa yang cepat dan akurat pada tahun 2020, diperlukan suatu kegiatan koordinasi yang melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan proses penyaluran dan pengelolaan Dana Desa di Tahun 2020. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi ketidakpahaman para pengelola Dana Desa mengenai kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan dalam penyaluran Dana Desa. Selain itu, juga penting agar tidak terjadi keterlambatan dalam penyampaian pengajuan syarat-syarat penyaluran, sehingga penyaluran dapat dilakukan dengan segera, dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan akan dibiayai dari Dana Desa dapat segera dilaksanakan, sehingga masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya.

Acara dibuka dengan sambutan selamat datang oleh Gubernur Provinsi Bali yang diwakili oleh Asisten III Administrasi Umum Setda Provinsi Bali, Bpk. I Wayan Suarjana, dan kemudian dialnjutkan dengan keynote speech pembukaan acara oleh Dirjen Otda Kemendagri (Akmal Malik).  Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi I oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali, Bpk. Tri Budhianto. Beliau memaparkan materi mengenai progress penyaluran Dana Desa di wilayah Provinsi Bali Tahun 2019 dan kebijakan-kebijakan baru dalam penyaluran Dana Desa Tahun 2020. Selain itu, beliau juga menyampaikan apresiasi untuk Pemda-Pemda di Provinsi Bali yang mendapatkan penghargaan Pemda Berkinerja Baik dalam Penyaluran Dana Desa Tahun 2019 sehingga mendapatkan insentif berupa penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun 2020 sebesar 60% dari yang seharusnya hanya 40%. Terdapat empat Kabupaten yang mendapat insentif tersebut dari 20 Pemda yang berkinerja baik (20%). Hal ini juga berarti bahwa secara umum kinerja penyaluran Dana Desa 2019 di Provinsi Bali sudah cukup baik.

Paparan yang kedua disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Desa PDTT Bidang HubunganAntar Lembaga (Bpk. Supradedi), yang menyampaikan materi tentang kebijakan Dana Desa dan penggunaannya. Bahwa dana desa harus digunakan secara bijak, tidak dimonopoli oleh elit atayu golongan tertentu, fokus pada pemberdayaan masyarakat desa,mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi pengangguran. Progress penyaluran Dana Desa Tahun 2020, surat kuasa sudah 44%. Selain itu, kinerja Dana Desa Provinsi Bali tahun 2019 juga berjalan sangat baik dengan penyaluran 100%.  Selanjutnya, paparan oleh Auditor Madya BPKP Perwakilan Bali (Gusti Ayu AgungMahasanti) yang menyampaikan materi mengenai peran BPKP dalam pengawasan terhadap penyaluran dan pengelolaan Dana Desa. BPKP sesuai PP 60/2008 bertugas melakukan pengawasan intern dari instansi pemerintah. Juga pembinaan penyelenggaraan SPIP, dan consulting (penerapan sistem) dan assurance. BPKP juga berperan memberikan masukan dalam perubahan regulasi. BPKP juga melakukan bimbingan konsultasi, yang telah dilakukan di seluruh kabupaten/kota. KPK meminta BPKP membuat tools yang memudahkan kades dalam mengelola  keuangan untuk menyelamatkan keuangan negara yang disalurkan ke desa. Untuk itu, Simda desa diubah menjadi siskeudes dalam MoU Kemendagri dengan BPKP. Paparan terakhir disampaikan oleh Perwakilan Itjen Kemendagri (Rivai, Kasubbag Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan Wilayah II) dengan fokus pada Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siswakeudes. Materi ini penting karena disatu sisi pengawasan mutlak harus dilakukan, di sisi lain ada ketakutan para penyelenggara desa akan adanya audit, sehingga muncul tindakan berlebihan seperti pembakaran dan sebagainya. Ke depan, sistem pengawasan akan berbasis web melalui Siswakeudes. Sistem ini sudah di- launching, dan akan ada kelas khusus dan pendampingan. Acara ditutup oleh Kepala Dinas PMD Provinsi Bali dengan harapan bahwa penyampaian materi yang sudah dilakukan oleh para narasumber dijadikan panduan mengelola dana desa dengan sebaik-baiknya. Juga agar dalam penggunaan Dana Desa dapat mengutamakan tenaga lokal, bahan baku lokal, dan dilaksanakan secara swakelola.

 

 Kontributor : Tim Kehumasan / Bidang PP II



 



 

 

 

 

 

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search