Gedung Keuangan Negara I Denpasar
Jalan Dr. Kusuma Atmaja Renon Denpasar

Berita

Seputar Kanwil DJPb

Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

APBN Tahun 2019 menjadi tahun terakhir dari rencana pembangunan jangka menengah 2015-2019 dan posisinya semakin strategis sebagai instrumen Pemerintah untuk mencapai sasaran pembangunan dalam menopang perekonomian Indonesia agar tumbuh secara berkesinambungan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tema  kebijakan fiskal yang dijalankan Pemerintah pada Tahun 2019 adalah  “APBN untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan (Investasi) Sumber DayaManusia”. 

Pengelolaan keuangan negara bertujuan mendukung pembangunan mencapai masyarakat adil dan sejahtera sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 dan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 6  mengatakan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara,  mendelegasikan sebagian kewenangan pengelolaan keuangan negara kepada Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dan sesuai perannya dalam mengola fiskal atau Chief Finacial Office (CFO) atau lebih tepat sebagai Bendahara Umum Negara (BUN).

APBN tahun 2019 disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang mengusung tema “APBN untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan (Investasi) Sumber Daya Manusia”. Dalam sistem keuangan negara APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Pelaksanaan APBN di seluruh K/L yang memiliki unit teknis vertikal di seluruh Indonesia rentan terhadap risiko pencapaian yang tidak optimal dan berkualitas yang ditunjukkan oleh berbagai indikator baik permasalahan umum maupun kendala lokal kewilayahan. Oleh karena itu diperlukan upaya monitoring/evaluasi/pemantauan yang berkesinambungan dan terintegrasi sehingga semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan anggaran memiliki tanggung jawab dalam menciptakan kondisi yang mendorong pertumbuhan ekonomi lingkup lokal maupun secara nasional.

Salah satu upaya melakukan monitoring dan evaluasi APBN ialah meninjau ulang pelaksanaan anggaran setiap semester. Oleh karena itu dalam beberapa kesempatan Kanwil Ditjen Perbendaharaan mengundang satker Kementerian Negara/Lembaga (K/L) untuk melakukan komunikasi langsung guna mengawal pelaksanaan anggaran, mengetahui dan mengidentifikasi permasalahan anggaran, serta mengevaluasi kinerja dan kualitas belanja.

Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-28/PB/2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran, Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyusun Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) setiap semester. RPA disusun untuk kepentingan manajerial, monitoring dan dapat dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan APBN di diaerah terutama pada aspek pelaksanaan anggaran yang meliputi ketercapaian output, kendala pelaksanaan, dan efesiensi operasional. Menyusul Juknis penyusunan RPA tersebut, saat ini ditegaskan kembali tentang pentingnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/lembaga melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 Tentang Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Dengan peninjauan kembali pelaksanaan anggaran Semester II TA 2019 dan penyusunan laporan RPA diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan apakah anggaran telah dilaksanakan dengan baik, dapat mencapai target yang ditetapkan serta memberi dampak yang diharapkan terutama bagi masyarakat.

Pada Semester II TA 2019 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali mendapatkan tambahan 1 (satu) Satker Tugas Pembantuan (TP) yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Jembrana (090.220214) yang memliki pagu DIPA sebesar Rp. 6.300.000.000,-, sehingga total DIPA Petikan yang dikelola oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Sampai akhir TA 2019 menjadi 431 DIPA Petikan dengan nilai total pagu sebesar Rp.12.642.461.221.000,-.

Sampai akhir TA 2019 realisasi anggaran sebesar Rp. 11.967.977.048.090,- dengan dana yang diblokir sebesar Rp. 468.204.000,- atau sebesar 0,5% dari total pagu anggaran 2019.  

Jika dilihat selama 5 tahun terakhir dari 2015 s.d 2019  tingkat penyerapan anggaran di akhir tahun semakin baik. Tingkat penyerapan anggaran yang mencapai 95%  menyisahkan dana sebesar Rp.674.484.172.910,-. Dana blokir pada Belanja Pemerintah sejak Tahun 2017 terus mengalami penurunan sampai akhir TA 2019. Dari capaian realisasi dan rendahnya dana yang diblokir, terindikasi terjadi peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran khususnya dalam perencanaan dan eksekusi anggaran APBN  pada tingkat satker K/L.

 

 Sumber :  MEBE tanggal 12 Feb 2020 (Data Diolah)

 

 

Laporan selengkapnya dapat diunduh dilink berikut : Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019

Kontributor : Tim Kehumasan / Bidang PPA I

 

 

 

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search