POTRET MAKRO EKONOMI DAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2019
Sebagai instrumen fiskal yang dikelola oleh Pemerintah, APBN dan APBD harus dapat diformulasikan secara tepat untuk mendorong pertumbuhan, pembangunan, dan pemerataan kesejahteraan di seluruh daerah. Dalam pelaksanaannya, APBN dan APBD sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro baik tingkat nasional maupun global. Untuk level daerah yang perlu diperhatikan adalah laju dan tingkat Produk Domestik Bruto Regional (PDRB), dan indikator lainnya yang menunjukan kemandirian daerah dalam menghimpun penerimaan dan mengalokasikan belanjanya dalam APBD.
Pada tahun 2019, untuk wilayah Banten lima dari enam indikator ekonomi makro yang ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) memenuhi target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Persentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Gini Ratio dan Inflasi. Sementara untuk Laju Pertumbuhan Ekonomi belum mencapai target yang ditetapkan walaupun capaiannya melampaui capaian nasional.
Tren positif pertumbuhan ekonomi Banten sejalan dengan meningkatnya alokasi dan realisasi APBN. Realisasi pendapatan pemerintah pusat tahun 2019 Rp46.957,11 miliar meningkat Rp1.624,68 miliar atau tumbuh 3,58% dibandingkan tahun 2018 (Rp45.332,43 miliar).Penerimaan perpajakan pemerintah pusat tahun 2019 sebesar Rp44,67 triliun sedangkan penerimaan PNBP sebesar Rp2,28 triliun, sehingga surplus APBN di Banten sebesar Rp23,36 triliun meningkat 13,47 persen dibandingkan tahun 2018.
Alokasi anggaran pemerintah pusat untuk wilayah Banten sebesar Rp11,95 triliun, meningkat 13,31% dibandingkan tahun 2018. Peningkatan ini sebagai akibat dari meningkatnya alokasi belanja modal sebesar 46,84%. Berbanding terbalik dengan meningkatnya alokasi anggaran, prosentase penyerapaan anggaran belanja modal di wilayah Banten merupakan tingkat penyerapan terendah selama tiga tahun terakhir walaupun secara total keseluruhan prosentase penyerapan belanja pemerintah pusat mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018.
Dari sisi pelaksanaan APBD, alokasi dan realisasi APBD lingkup Provinsi Banten dalam tren membaik. Realisasi pendapatan meningkat 7,29% dibandingkan tahun 2018. Tercapainya target pendapatan ini didukung komponen pendapatan daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 43,69%, pendapatan transfer (52,97%), dan Lain-Lain PAD yang Sah (3,34%). Tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Banten cukup baik dengan didukung PAD yang melebihi pendapatan transfer dana perimbangan pada tiga daerah, yaitu : Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.
Dari sisi APBD, porsi alokasi anggaran berdasarkan fungsi memperlihatkan bahwa terdapat empat fungsi dengan alokasi terbesar, yaitu Fungsi Pelayanan Umum (35,08%), Pendidikan (26,05%), Perumahan dan Fasilitas Umum (15,15%), serta Kesehatan (13,43%). Dari empat fungsi ini mengindikasikan bahwa Pemerintah daerah di Banten menitikberatkan APBD untuk pelayanan masyarakat, pendidikan, pembangunan dan infrastruktur.
Realisasi Belanja Daerah tahun 2019 mencapai Rp31.990,13 miliar atau 89,51% dari pagu. Realisasi ini kontribusi terbesarnya berasal dari belanja operasional (pegawai, barang, hibah dan bansos) yaitu 78,30%, diikuti belanja modal 21,50% dan belanja tidak terduga 0,20%.
Jika ditinjau dari hasil analisis proporsi dan perbandingan, pendapatan konsolidasian mengalami peningkatan sebesar 5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan konsolidasian didominasi oleh pendapatan perpajakan 90,86%, pendapatan bukan pajak 7,26%, dan pendapatan hibah 1,88%. Sementara dari sisi belanja konsolidasian yang realisasinya mencapai Rp45,16 triliun, komposisi belanja didominasi oleh belanja pegawai dan barang yang berasal dari anggaran Pemerintah Daerah. Hal ini dilihat berdasarkan komposisinya dimana sebesar 67,80% belanja dari pemerintah daerah dan 32,20% dari pemerintah pusat. Ini artinya bahwa belanja pemerintah daerah menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian regional Banten.
Demikian potret singkat kondisi makro ekonomi dan keuangan pemerintah pusat dan daerah di Banten pada tahun 2019. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat di sini.
