Yogyakarta, 27 Januari 2023
JALAN SOLO KM 8.6 NAYAN, MAGUWOHARJO, DEPOK,SLEMAN, YOGYAKARTA
KODE POS : 55282
Yogyakarta, 27 Januari 2023
Yogyakarta, 26 Januari 2023
Yogyakarta, 19 Januari 2023
Yogyakarta, Januari 2023
Sampai dengan 31 Desember 2022, kinerja APBN menunjukkan tren yang positif. Dari sisi penerimaan negara, realisasi pendapatan dan hibah yang tercatat sampai dengan Desember 2022 sebesar Rp8,64 triliun atau 114,97 persen melampaui dari yang ditargetkan. Dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, pendapatan dan hibah tumbuh cukup signifikan 15,91 persen (yoy). Penerimaan perpajakan memberikan andil yang besar dalam peningkatan kinerja pendapatan dan hibah. Sampai dengan akhir tahun 2022, penerimaan perpajakan mengalami kenaikan sebesar Rp.977,67 miliar atau tumbuh 19,9%. Realisasi Penerimaaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga melebihi target yang ditetapkan, mencapai 125,33% atau sebesar Rp.2.757,74 miliar. Kinerja PNBP ini mengalami kenaikan sebesar Rp.209,34 miliar atau tumbuh 8,21% dari tahun sebelumnya. Kenaikan kinerja PNBP tersebut didukung adanya relaksasi PPKM yang mendorong peningkatan pendapatan rumah sakit, pendidikan, pertanahan, keimigrasian, dan keagamaan.
Dari sisi belanja negara, realisasi belanja negara di D.I. Yogyakarta sampai dengan akhir tahun 2022 mencapai Rp21,69 triliun atau 96,03 persen dari target APBN. Realisasi belanja negara di Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan akhir tahun 2022, terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp11,76 triliun atau 94,10 persen dari target APBN dan TKDD sebesar Rp9,93 triliun atau 98,43 persen.
Kinerja Belanja Negara mengalami kontraksi 0,91% atau secara nominal sebesar Rp.200 miliar. Komponen utama belanja Negara yang mengalami kenaikan yaitu Komponen Belanja Pemerintah Pusat yang meningkat 0,44%. Sedangkan TKDD mengalami kontraksi sebesar 2,46%. Percepatan realisasi belanja di akhir tahun 2022 masih bergantung kepada belanja kontraktual yang memiliki BAST pada akhir Desember dan satker yang belum mengajukan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) BLU ke KPPN.
Sedangkan untuk penyaluran TKDD di wilayah DIY sampai dengan akhir tahun 2022 mencapai 98,43 persen dari alokasi dan terkontraksi 2,46 persen (yoy) atau sebesar Rp.250,41 miliar. Komponen transfer ke daerah terkontraksi 2,36%, 2 (dua) komponen utama yaitu Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah mengalami penurunan masing-masing 2,34% dan 12,54%. Hal-hal yang mempengaruhi penurunan kinerja TKDD 2022, antara lain adanya penurunan pagu dibandingkan dengan tahun sebelumnya, adanya penurunan nilai Rencana Kegiatan pada beberapa bidang yang didanai DAK Fisik, adanya DAK Fisik yang tidak salur karena tidak sesuai persyaratan, dan adanya Pemda yang tidak dapat memenuhi kelengkapan persyaratan penyaluran dana transfer.
Terkait Belanja PC-PEN, realisasi Belanja PC-PEN di Provinsi D.I.Yogyakarta sampai dengan akhir tahun 2022 sebesar Rp3,34 triliun. Cluster Perlindungan Masyarakat mendominasi 61,84% dari seluruh realisasi PC-PEN di D.I.Yogyakarta. Penopang utama realisasi Cluster Perlindungan Masyarakat adalah realisasi sembako, yang jumlahnya sebesar Rp816,96 miliar. Adapun rincian realisasi Belanja PEN sampai dengan 30 Desember 2022 adalah: Cluster Penanganan Kesehatan sebesar Rp612,12 miliar, Cluster Perlindungan Masyarakat sebesar Rp2,07 triliun (PKH, Sembako,BSU, BLT Desa, BLT Migor,BLT BBM), dan Cluster Penguatan Pemulihan Ekonomi sebesar Rp663,06 miliar.
Pemerintah juga memberikan dukungan dalam bentuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Selama periode Januari sampai dengan akhir tahun 2022 penyaluran KUR sudah mencapai Rp7,78 triliun untuk 164.409 debitur dengan penyaluran tertinggi berada di Kabupaten Sleman yaitu sebesar Rp2,3 triliun untuk 42.482 debitur. Sedangkan untuk penyaluran pembiayan Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp.53,16 miliar untuk 14.171 debitur, dengan penyaluran tertinggi berada di Kabupaten Bantul yaitu sebesar Rp.17,39 miliar untuk 4.536 debitur.
Kinerja APBN yang tumbuh positif sepanjang tahun 2022 merupakan modal kuat untuk merespon tantangan global di tahun 2023. Selanjutnya, untuk mendorong pertumbuhan perekonomian D.I.Yogyakarta yang kondusif, maka peranan APBN dan APBD diharapkan tetap besar khususnya dalam menjaga dari potensi dampak inflasi kepada masyarakat miskin.
Yogyakarta, 24 Januari 2023
Melanjutkan sinergi pemberdayaan UMKM, Kepala Kanwil DJPb DIY, Arif Wibawa, berkunjung ke BNI Kanwil 17 D.I. Yogyakarta sebagai bank pendamping pemberdayaan UMKM Kanwil DJPb DIY dan diterima oleh Pimpinan Wilayah BNI, Beby Lolita Indriani (24/1).
Disampaikan oleh Pimpinan Wilayah BNI bahwa BNI mempunyai BNI Expora yang khusus membina UMKM dengan produk-produk layak ekspor dan melakukan pendampingan sampai siap ekspor.
Dengan adanya program UMKM Financing Empowerment (U-Fine) dari DJPb, pelaku UMKM yang belum mengakses perbankan bisa dibantu Bank BNI untuk mendapatkan pembiayaan KUR. Memasuki tahun 2023, kedua belah pihak bersepakat untuk lebih meningkatkan kerja sama dan memperbanyak kegiatan bersama dalam rangka pemberdayaan UMKM.
#InTress
#UMKM
#KanwilDJPbDIY
#DJPbHAnDAL
Yogyakarta, 26 Januari 2023
Sebagai upaya akselerasi pelaksanaan kegiatan dan mewujudkan belanja pemerintah yang lebih berkualitas (spending better) pada pelaksanaan anggaran TA 2023, diperlukan mitigasi awal sebagai early warning dengan mempertimbangkan permasalahan yang dibahas dalam RPA Semester I TA 2022 Kanwil DJPb Provinsi D.I Yogyakarta. Dengan demikian, satuan kerja dapat mempersiapkan langkah-langkah strategis agar masalah yang sama tidak terjadi pada semester I 2023.
Sejalan dengan upaya mitigasi tersebut, pelaksanaan APBN TA 2023 akan terus dioptimalkan untuk menjalankan fungsinya dalam mendukung produktivitas dan penguatan sosial-ekonomi masyarakat. Demikian Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) I, Rochmadi Hendrocahyono dalam sambutannya mewakili Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta pada Forum Diskusi Kamis Pahingan hari Kamis, 26 Januari 2023, yang mengangkat tema “Pemanfaatan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) Semester I TA 2022 Untuk Early Warning Pengawalan Belanja K/L TA Semester I 2023 dan Refreshment Tata Cara Revisi DIPA”. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring dan dihadiri 41 satuan kerja yang berasal dari 15 K/L dengan pagu terbesar di DIY dan KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi D.I Yogyakarta.
Pada sesi materi pertama, bertindak sebagai narasumber Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I A, Zuhdi Eka Nurrokhman menyampaikan kendala pelaksanaan anggaran pada semester I TA 2022, dengan menitikberatkan masih rendahnya pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang ditunjukkan dengan rendahnya revolving KKP. Tahun 2023 merupakan tahun kelima implementasi kebijakan marketplace dan digital payment. Seharusnya, satker semakin matang dalam pemanfaatan KKP untuk meningkatkan transaksi nontunai guna mendukung pengelolaan likuiditas keuangan Negara yang modern dan inklusif.
Pada sesi kedua, Analis Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I B Junior, Andri Pamungkas, memaparkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sesi ini menekankan revisi yang menjadi kewenangan Kanwil serta jenis revisi apa saja yang memerlukan persetujuan eselon I. Kegiatan ini ditutup dengan sesi tanya jawab yang dipandu oleh Treasury Management Representative, Lestari, selaku moderator.
Yogyakarta, 24 Januari 2023
Pada tanggal 18 Januari 2023, seluruh pejabat dan pegawai Kanwil DJPb DIY mengikuti Acara Puncak Peringatan Hari Bakti Perbendaharaan Ke-19 Tahun 2023 yang diikuti oleh seluruh unit vertikal DJPb di daerah secara daring.
Hari Bakti Perbendaharaan tahun ini mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu "Indonesian Treasury: Dukung Transformasi Ekonomi dalam Kolaborasi Kemenkeu Satu".
Tema tersebut tentunya sejalan dengan upaya penguatan tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan sebagai Regional Chief Economist yang siap berkolaborasi dengan unit eselon I Kementerian Keuangan dalam mendukung transformasi ekonomi di daerah maupun nasional.
Selamat Hari Bakti Perbendaharaan ke-19
Kemenkeu Satu, Intress HAnDAL!
#InTress
#DJPbHAnDAL
#HariBaktiPerbendaharaan
#HBP19
#KanwilDJPbDIY