Jalan Achmad Nadjamuddin No.3 Kota Gorontalo

Berita

Seputar Kanwil DJPb

Penyerahan DIPA Petikan dan Daftar Alokasi TKDD Tahun 2022

Kamis, 2 Desember 2021, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo menyelenggarakan kegiatan Penyerahan DIPA Petikan dan Buku Daftar Alokasi TKDD (Transfer Ke Daerah dan Dana Desa) Tahun 2022 yang diikuti dengan kegiatan penganugerahan Treasury Awards 2021.

Kegiatan Penyerahan DIPA Petikan dan TKDD tersebut dihadiri secara langsung oleh Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, Bupati/Walikota di Provinsi Gorontalo, Forkompida, dan perwakilan dari Satker lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo.

Acara yang dilaksanakan secara hybrid (daring dan luring) tersebut diawali dengan persembahan tarian dari sanggar penari Universitas Negeri Gorotalo yang dilanjutkan dengan laporan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo (Bapak Sugiyarto) dan diikuti dengan sambutan dari Wakil Gubernur Gorontalo (Bapak Idris Rahim).

Penyerahan Buku Daftar Alokasi TKDD kepada Sekda Provinsi dan Bupati/Walikota serta penyerahan DIPA Petikan kepada beberapa Satker terpilih diserahkan secara langsung oleh Bapak Wakil Gubernur dengan didampingi oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo.  Sedangkan DIPA Petikan untuk Satker lainnya dapat diambil di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo (untuk satker lingkup KPPN Gorontalo) dan di KPPN Marisa (untuk satker lingkup KPPN Marisa).

Untuk meneguhkan komitmen dalam penyaluran dana APBN, setelah prosesi penyerahan DIPA Petikan dilanjutkan dengan kegiatan penandatanganan Pakta Integritas yang dilakukan secara simbolis oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Provinsi Gorontalo, Kepala KPPN Gorontalo, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dan disaksikan oleh Bapak Wakil Gubernur Gorontalo.

Setelah penyerahan DIPA Petikan dan TKDD, disampaikan Keynote Speech dari Direktur Jenderal Perbendaharaan, Bapak Hadiyanto, secara virtual. Dalam keynote speech-nya, Bapak Hadiyanto menyampaikan bahwa APBN Tahun 2022 diprioritaskan untuk dukungan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dalam rangka penguatan ekonomi Indonesia. Beliau juga berpesan agar semua pihak berkomitmen untuk mempercepat pelaksanaan APBN sehingga DIPA dan alokasi TKDD dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat untuk mendukung pemulihan ekonomi tahun 2022 dengan tetap menjaga akuntabilitas, transparansi, dan good governance.

Selanjutnya dilakukan penyerahan Treasury Awards yang merupakan penghargaan kepada satuan kerja/pemerintah daerah terbaik dalam hal kinerja pengelolaan keuangan, serta penyerahan piagam/plakat WTP bagi Pemerintah Daerah.

ALOKASI APBN TA 2022 DI GORONTALO

Tema APBN 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. APBN Tahun Anggaran 2022 berada pada posisi yang strategis di antara harapan untuk percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi dan menjadi pondasi untuk mewujudkan visi jangka panjang menuju Indonesia emas di tahun 2045.

Alokasi APBN Tahun 2022 untuk lingkup Gorontalo adalah sebesar Rp9,831 Triliun yang terbagi ke dalam anggaran belanja pusat sebesar Rp3,812 Triliun dan anggaran TKDD sebesar Rp6,019 Triliun.

Dari dana TKDD sebesar Rp6,019 Triliun terbagi untuk Provinsi Gorontalo sebesar Rp1,306 Triliun, Kabupaten Boalemo sebesar Rp710 Miliar, Kabupaten Gorontalo sebesar Rp1,122 Triliun, Kota Gorontalo sebesar Rp643 Miliar, Kabupaten Pohuwato sebesar Rp766 Miliar, Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp764 Miliar, dan Kabupaten Gorontalo Utara sebesar Rp706 Miliar.

Percepatan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022

Untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi perlu ditunjang dengan pelaksanaan anggaran yang berkualitas. Untuk itu, perlu dilakukan percepatan pelaksanaan anggaran tahun 2022, diantaranya dengan melakukan:

  1. Percepatan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga dapat dilakukan proses pengadaan dan penandatanganan kontrak sebelum awal tahun anggaran setelah DIPA diterima, namun kontrak tersebut berlaku efektif mulai 1 Januari 2022;
  2. Percepatan penetapan pejabat perbendaharaan; dan
  3. Percepatan pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Dokumentasi kegiatan Penyerahan DIPA Petikan dan Daftar Alokasi TKDD Tahun 2022

 

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search