Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat sebagai Regional Chief Economist telah menyusun Government Finance Statistics (GFS) Strategis Periode Triwulan I Tahun 2023 secara tepat waktu. Dalam penyusunan GFS Strategis tersebut, terdapat 2 laporan yang disusun yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPK-TW) dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah (LSKP-TW).
LKPK-TW adalah laporan yang disusun berdasarkan konsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LKPP-TW) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsilidasian Tingkat Wilayah (LKPDK-TW) dalam suatu periode. Sedangkan LSKP-TW merupakan laporan statistik keuangan yang secara komprehensif menyajikan data aktivitas ekonomi dan keuangan pemerintah di wilayah kerja Kanwil DJPb selama suatu periode.
Pada Triwulan I 2023, berdasarkan angka LKPK-TW Provinsi Jawa Barat masih menunjukkan kondisi yang baik ditunjukkan dengan nilai pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan belanja sehingga terjadinya surplus LRA sebesar Rp13,63 Triliun. Pada LSKP-TW juga demikian, nilai Net Operating Balance pada periode ini sebesar Rp39,07 Triliun.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai Government Finance Statistics (GFS) Tingkat Wilayah Provinsi Jawa Barat Periode Triwulan I Tahun 2023 dapat diunduh laporan tersebut sebagaimana terlampir.
Dalam rangkaian proses reformasi keuangan negara, penerapan akuntansi berbasis akrual dan Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance Statistics/GFS) telah menjadi salah satu milestones dalam reformasi manajemen keuangan. Dalam rangka meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengamanatkan agar laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual Statistik Keuangan Pemerintah sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antarnegara.
Konsolidasi Fiskal dan Statistik Keuangan Pemerintah ini bermanfaat dalam menyediakan informasi fiskal dan keuangan yang lebih komprehensif dan lebih andal bagi pengambil kebijakan dalam pengambilan keputusan, memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas pemerintahan, dan untuk menilai kinerja fiskal pemerintah. Statistik Keuangan Pemerintah juga akan menghasilkan jembatan untuk menerjemahkan informasi akuntansi ke dalam bahasa yang lebih dimengerti dan sejalan dengan sistem statistik makro ekonomi yang digunakan dalam ekonomi dan statistik. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya, informasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah juga digunakan oleh lembaga rating, seperti Moodys dan Standard and Poors, dalam melakukan penilaian rating terhadap penerbit obligasi. Penilaian rating tersebut akan mempengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi dan pada akhirnya juga akan mempengaruhi tingkat bunga obligasi. Berkat reformasi di segala bidang termasuk reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara, berangsur-angsur Indonesia menjadi negara yang cukup disegani di kancah perekonomian internasional yang ditandai dengan naiknya peringkat Indonesia ke posisi Investment Grade, sehingga dapat dikatakan sejajar dengan negara-negara maju.
Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa penyusunan laporan Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance Statistics) telah menjadi salah satu milestone di dalam upaya reformasi pengelolaan keuangan negara terutama dalam rangka meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat telah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas laporan keuangan serta pentahapan pengembangan dan penerapan Statistik Keuangan Pemerintah. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah disusun berdasarkan kerangka konsolidasi akuntansi sebagaimana diatur dalam PSAP 11 dan kerangka Statistik Keuangan Pemerintah melalui estimasi, analisis, penyesuaian, dan reklasifikasi akun laporan keuangan konsolidasian (high level mapping) dengan BAS Statistik Keuangan Pemerintah. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai keuangan pemerintah tingkat wilayah yang berguna dalam rangka perencanaan, analisis dan pengambilan kebijakan fiskal daerah.
Dalam rangka penguatan peran kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist dan representasi Kementerian Keuangan di daerah , salah satu tugas Kanwil DJPb Provinsi Jawa Baratadalah penyusunan Government Finance Statistic (GFS).
Nah, apa itu GFS?
Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance Statistics/GFS) adalah suatu sistem pelaporan yang menghasilkan data yang komprehensif atas aktivitas ekonomi dan keuangan pemerintah dan sektor publik yang dilaksanakan dengan mengacu pada Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia. GFS bertujuan untuk mendukung evaluasi serta pengambilan kebijakan fiskal dan penyusunan statistik nasional. Penerapan statistik keuangan pemerintah menghasilkan jembatan untuk menerjemahkan informasi akuntansi sehingga dapat lebih dimengerti dan sejalan dengan sistem statistik makro ekonomi yang digunakan dalam ekonomi dan statistik sehingga dapat bermanfaat dalam pengambilan kebijakan fiskal, analisis fiskal, moneter, dan ekonomi.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai Government Finance Statistics (GFS) Periode Tahun 2022 Preliminary Tingkat Wilayah Provinsi Jawa Barat silahkan download laporan terlampir.
Dalam rangka penguatan peran kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist dan representasi Kementerian Keuangan di daerah , salah satu tugas Kanwil DJPb Provinsi Jawa Baratadalah penyusunan Government Finance Statistic (GFS).
Nah, apa itu GFS?
Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance Statistics/GFS) adalah suatu sistem pelaporan yang menghasilkan data yang komprehensif atas aktivitas ekonomi dan keuangan pemerintah dan sektor publik yang dilaksanakan dengan mengacu pada Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia. GFS bertujuan untuk mendukung evaluasi serta pengambilan kebijakan fiskal dan penyusunan statistik nasional. Penerapan statistik keuangan pemerintah menghasilkan jembatan untuk menerjemahkan informasi akuntansi sehingga dapat lebih dimengerti dan sejalan dengan sistem statistik makro ekonomi yang digunakan dalam ekonomi dan statistik sehingga dapat bermanfaat dalam pengambilan kebijakan fiskal, analisis fiskal, moneter, dan ekonomi.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai Government Finance Statistics (GFS) Periode Tahun 2022 Preliminary Tingkat Wilayah Provinsi Jawa Barat silahkan download laporan terlampir.
Dukungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Barat terhadap pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dibuktikan dengan penyelenggaraan kegiatan Bazar UMKM 2023. Acara yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 dan bertempat di halaman depan Kanwil DJPb Jawa Barat menghadirkan puluhan pelaku UMKM terpilih dengan bermacam produk yang dipasarkan. Total pelaku usaha yang mengikuti Bazar UMKM 2023 sebanyak 60 peserta didominasi usaha kuliner dan selebihnya bervariasi dari produk pakaian, kerajinan tangan dan lainnya. Puncak acara Bazar UMKM 2023 dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat sekaligus sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Barat, Bapak Heru Pudyo Nugroho.
Peran penting UMKM sebagai salah satu motor penggerak pemulihan ekonomi telah memberikan kontribusi yang sedemikian besar terhadap perekonomian Indonesia. UMKM terbukti mampu bertahan terhadap krisis yang melanda Indonesia termasuk pada masa pandemi Covid-19. Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan turut berupaya mengembangkan dan menguatkan sektor UMKM salah satunya melalui kegiatan Bazar UMKM. Bazar UMKM 2023 digelar serentak di seluruh Kanwil DJPb dalam rangkaian Hari Bakti Perbendaharaan ke-19 bertajuk Pekan UMKM Hari Bakti Perbendaharaan dengan tema Kemenkeu Hadir Untuk UMKM di Daerah.
Sinergi pemberdayaan UMKM dilakukan seluruh jajaran Kemenkeu Satu Jawa Barat. Tiap unit eselon II (Kanwil DJPb, Kanwil DJP, Kanwil DJBC, dan Kanwil DJKN) serta Balai Diklat Keuangan Cimahi memiliki program pemberdayaan UMKM dengan peran dan karakteristik masing-masing sesuai dengan bidang tugasnya. Pada kegiatan Bazar 2023 ini, sebagai bentuk kolaborasi dan sinergi Kemenkeu Satu Jawa Barat diadakan pula acara Sosialisasi kepada para pengunjung dan pelaku UMKM dengan tema Kemenkeu Hadir Untuk UMKM di Daerah. Sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh terkait kebijakan-kebijakan di Kementerian Keuangan terhadap pengembangan dan penguatan UMKM. Kebijakan tersebut antara lain berupa kebijakan ekspor, pajak, lelang, sisi pembiayaan, dan pelatihan UMKM.
Kerja sama Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat dengan mitra kerja di luar Kemenkeu seperti Bank Himbara, Bank Syariah Indonesia (BSI), Pegadaian, dan Permodalan Nasional Mandiri (PNM) diwujudkan dalam bentuk partisipasi UMKM binaan mereka menjadi peserta Bazar UMKM. Sebagai penunjang kegiatan Bazar, selain acara Sosialisasi yang melibatkan Narasumber dari Kemenkeu Satu, ada juga acara Talk Show Peningkatan Kapasitas UMKM. Peserta Talk Show merupakan komunitas UMKM dengan beberapa materi yang menarik yaitu tentang Digital Marketing disampaikan oleh narasumber dari BRI, Narasumber dari PNM memaparkan materi Perizinan NIB, PIRT, dan sertifikat halal dan tak kalah menarik sesi Sharing keberhasilan UMKM. Selain itu, untuk lebih mendekatkan Kanwil DJPb Jawa Barat dengan masyarakat umum, diadakan kegiatan Lomba Mewarnai dan Lomba Fashion Show dengan peserta siswa SD dan TK di sekitar Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat. Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, diadakan Layanan Kesehatan dari RS Dustira bagi pengunjung yang menghadiri Bazar UMKM 2023.
Kementerian Keuangan baik di tingkat Pusat maupun Daerah akan terus dan selalu mendukung upaya pemerintah dalam setiap program pemberdayaan UMKM untuk bangkit pasca pandemi Covid-19. Melalui kegiatan Pekan UMKM Hari Bakti Perbendaharaan, Kemenkeu benar-benar hadir untuk UMKM di daerah khususnya wilayah Provinsi Jawa Barat. UMKM bangkit bersama Kemenkeu Satu Jawa Barat. (kensoes, Kanwil DJPb Jabar)
Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9 Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710 Call Center: 14090 Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402