KFR

KAJIAN FISKAL REGIONAL

Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahunan Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Pemerintah Pusat telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 dengan tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, menjabarkan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. RKP 2023 memuat lima arahan dan komitmen pemerintah, yakni: (1) Kebijakan pada prioritas nasional yang komprehensif dan sistematis; (2) Kerangka pendanaan; (3) Kerangka kelembagaan; (4) Kerangka regulasi, serta (5) Kerangka evaluasi dan pengendalian, dalam melaksanakan pembangunan nasional. Berdasarkan tema tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan tema “Mencapai Kemandirian masyarakat Jawa Barat” sebagai fokus pembangunan pada RKPD Tahun 2023.

Selengkapnya...

Kajian Fiskal Regional (KFR) Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat Triwulan III 2023

Perekonomian Jawa Barat pada triwulan III 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,57 persen (yoy) berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,25 persen. Pertumbuhan Jawa Barat pada triwulan III 2023 telah melebihi target RKPD 2023 yang ditetapkan sebesar 4,35 persen namun belum mencapai target RKP 2023 sebesar 5,3-6,0 persen. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat di triwulan III 2023 diantaranya dipengaruhi oleh melemahnya permintaan ekspor, fenomena El Nino, serta pengeluaran pemerintah yang mengalami kontraksi.

Selengkapnya...

Kajian Fiskal Regional (KFR) Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat Triwulan II 2023

Kajian Fiskal Regional (KFR) Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat Triwulan II 2023

 

Perekonomian Jawa Barat pada triwulan II 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,25 persen (yoy) berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,17 persen. Capaian pertumbuhan tersebut menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi dengan laju pertumbuhan ekonomi (yoy) tertinggi di Pulau Jawa. Tingginya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat di triwulan II 2022 sebagai dampak peningkatan aktivitas masyarakat karena adanya momentum hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan libur anak sekolah.

Pada Juni 2023 inflasi Jawa Barat mencapai 0,15 persen (mtm) atau 3,88 persen (yoy). Kenaikan inflasi disebabkan adanya peningkatan harga pada hampir seluruh kelompok pengeluaran, dengan indeks kenaikan tertinggi berasal dari kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,59 persen. Meskipun kondisi ekspor dan impor mengalami penurunan pada bulan Juni 2023, namun neraca perdagangan Jawa Barat mencatat surplus sebesar USD 2,10 miliar.

Pelaksanaan APBN wilayah Jawa Barat triwulan II 2023 menunjukkan penurunan dari sisi pendapatan dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp74,87 triliun, terjadi penurunan sebesar 1,64 persen dibandingkan dengan realisasi triwulan II tahun 2022 dengan mayoritas penerimaan berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp71,88 triliun. Sedangkan belanja negara pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp51,32 triliun atau 44,77 persen dari pagu Rp114,63 triliun dan mengalami penurunan sebesar 2,82 persen dari tahun sebelumnya. Walaupun pendapatan negara dan belanja mengalami penurunan, sampai dengan triwulan II 2023 kinerja APBN Jawa Barat masih mengalami surplus sebesar Rp23,55 triliun atau meningkat sebesar 1,06 persen.

Kinerja APBD Provinsi Jawa Barat triwulan II 2023 mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Realisasi pendapatan daerah sebesar Rp38,14 triliun mengalami peningkatan sebesar 7,45 persen dari realisasi tahun 2022. Sedangkan realisasi belanja daerah pada tahun 2023 sebesar Rp38,79 triliun tumbuh sebesar 21,98 persen dari tahun 2022. Sehingga pada triwulan II tahun 2023 kinerja APBD mengalami defisit sebesar Rp647,18 miliar atau turun sebesar 117,50 persen dari triwulan II 2022.

Salah satu kriteria dalam pengembangan daerah yaitu harus memahami setiap karakter daerah yang unik serta keberagaman ekonomi, sosial, dan geografis yang menopang perekonomian daerah maupun nasional. Penitikberatan pada sektor-sektor ekonomi prioritas dan strategis tidak lain untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan dampak dan manfaat yang paling optimal.

Sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional, Local Tax Ratio berangsur-angsur mengalami peningkatan. Peningkatan PAD merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Sepanjang tahun 2017-2023, penerimaan pajak daerah di Provinsi Jawa Barat didominasi oleh jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) rata-rata sebesar 69,79 persen, sedangkan pajak daerah di Kab/Kota didominasi oleh PBB dan BPHTB yang menyumbang rata-rata 58,57 persen. Rata-rata pendapatan dari retribusi di provinsi Jabar hanya sekitar 0,23 persen dari total PAD, sementara di Kab/Kota sekitar 4,12 persen.

Berdasarkan pengukuran tingkat kemandirian, diketahui bahwa hanya Provinsi Jawa Barat dan Kota Bekasi yang termasuk dalam klasifikasi Mandiri. Terdapat 13 Pemda yang termasuk kategori Belum Mandiri. Terdapat 13 Pemda juga yang termasuk kategori Menuju Kemandirian. Perkembangan Pemetaan Kesiapan Pemda dalam Local Taxing Power penyusunan Raperda PDRD di wilayah Jawa Barat sebagian besar berada pada tahap pembahasan bersama DPRD dan Pansus. Pelaksanaan Skenario Penyederhanaan Retribusi Daerah di Jawa Barat saat ini berada pada tahap pendataan, karena masih menunggu proses pembahasan Raperda PDRD bersama DPRD dan Pansus.

Penguatan Local Taxing Power di Jawa Barat masih memiliki permasalahan dan kendala yang menjadi isu strategis seperti keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM, belum tersedianya anggaran yang memadai, minimnya pengetahuan masyarakat akan perubahan sistematika perpajakan daerah. Namun disamping itu juga terdapat isu strategis umum lainnya yaitu dalam menaikkan tarif pajak air permukaan membutuhkan perhitungan yang lebih matang dan  penetapan pembayaran Pajak Penerangan Jalan Umum melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dari PT PLN (Persero).

 

 

 

Kajian Fiskal Regional (KFR) Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat Triwulan I 2023

 
 
 
Kajian Fiskal Regional (KFR) Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat Triwulan I 2023

 

Perekonomian Jawa Barat pada triwulan I 2023 menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan sebesar 5,00 persen (yoy). 

Besaran PDRB Jawa Barat triwulan I 2023 atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp637,20 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp407,85 triliun. Laju pertumbuhan PDRB tertinggi berdasarkan pengeluaran adalah Konsumsi Pemerintah 6,96 persen dan berdasarkan lapangan usaha adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 9,19 persen.

Pada Maret 2023, Jawa Barat mengalami Deflasi sebesar 0,18 persen (mtom), sedqangkan untuk gabungan 7 kota di Jawa Barat terjadi inflasi year on year (yoy) sebesar 5,25 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 115,85. Sedangkan, persentase penduduk miskin di Jawa Barat pada September 2022 adalah sebesar 7,98 persen dengan Gini rasio sebesar 0,412 menunjukkan peningkatan dibandingkan periode Maret 2022. Sementara tingkat pengangguran turun sebesar 0,46 persen dari periode sebelumnya menjadi 7,89 persen atau 2,01 juta orang pada Februari 2023.

Indikator kesejahteraan lain yaitu Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada bulan Maret 2023 masing-masing sebesar 105,17 turun 1,43 persen dibanding NTP Februari 2023 dan untuk NTN Jawa Barat  Februari 2023 sebesar 110,79 naik 0,37 persen dari bulan sebelumnya.

Pelaksanaan APBN wilayah Jawa Barat triwulan I 2023 menunjukkan peningkatan dari sisi pendapatan dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp 38.656,31 triliun, meningkat 14,28 persen dibandingkan realisasi tahun 2022 dimana mayoritas disumbang oleh penerimaan perpajakan. Sedangkan belanja negara terealisasi sebesar Rp 23.721,69 triliun atau 21,04 persen dari pagu  Rp 112.744,00 triliun, turun 1,55 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan surplus APBN sebesar Rp 14.934,62 triliun dibandingkan tahun 2022, yakni turun 52,93 persen.

Kinerja APBD Provinsi Jawa Barat triwulan I 2023 mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp 15,49 triliun, menurun 40,05 persen dari realisasi tahun 2022. Sedangkan belanja daerah terealisasi sebesar Rp 12,93 triliun atau 9,77 persen dari pagu yang sebesar Rp 132,34 triliun, menurun 48,37 persen dari tahun lalu. Sehingga pada triwulan I 2023 APBD Jawa Barat mengalami surplus sebesar Rp 2,56 triliun, turun sebesar 54,69 persen dari tahun sebelumnya.

Tumbuhnya belanja konsolidasian yang lebih signifikan dibanding kenaikan pendapatan konsolidasian dari tahun sebelumnya menimbulkan naiknya angka surplus sebesar 0,84 persen. Realisasi pendapatan konsolidasian wilayah Jawa Barat triwulan I 2023 sebesar Rp 39,82 triliun tumbuh 9,87 persen dari tahun sebelumnya. Sementara untuk belanja konsolidasian mencapai Rp 28,92 triliun naik 13,70 persen dari tahun sebelumnya.

Sentra kerajinan kulit terkemuka di Jawa Barat berada di Kabupaten Garut. Industri kulitnya terbagi menjadi dua kegiatan, yaitu industri kecil penyamakan kulit dan industri kecil kerajinan barang-barang dari kulit. Banyak pengusaha yang semakin tumbuh dan berkembang hingga memiliki toko barang-barang kulit.

PT Jaswita Jabar sudah ikut andil dalam membangun Jawa Barat baik secara langsung maupun tidak langsung. Peran serta BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut bergerak di bidang jasa, kepariwisataan, dan properti dibutuhkan dan diharapkan dapat meningkatkan pembangunan di daerah-daerah. Sinergi bisnis PT Jaswita Jabar yang dikerahkan termasuk juga pada program yang telah dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat. Selain itu, deviden yang disetorkan oleh PT Jaswita Jabar juga merupakan komponen pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Provinsi Jawa Barat.

Untuk mendukung Ketahanan Pangan di Jawa Barat, pemerintah melalui APBN menggelontorkan dana sebesar Rp 3,891 trilun di tahun 2023 dan sampai dengan Maret 2023 sudah terealisasi 13,87 persen. Permasalahan utama dalam meningkatkan ketahanan pangan di Jawa Barat adalah pemanfaatan pangan, aksesibilitas terhadap pangan, dan jumlah penduduk miskin rentan kerawanan pangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berupaya meningkatkan Ketahanan Pangan melalui : (i) Monitoring Ketersediaan Pasokan dan Harga Pangan, (ii) Mobilisasi daerah surplus ke daerah defisit pangan, (iii) Gelar Pangan Murah, dll.

Potensi timbulan sampah di Jawa Barat relatif meningkat sedangkan capaiannya masih rendah. Permasalahan pengelolaan sampah di Jawa Barat antara lain tingginya produksi sampah di Jawa Barat akibat dari kesadaran masyarakat yang masih rendah, pengelolaan sampah sebagian masih konvensional sehingga belum optimal, sampah yang dibuang masyarakat tidak memisahkan antara sampah organik dan non organik, dll.

Provinsi Jawa Barat tercatat memiliki capaian akses sanitasi layak sebesar 74,02 persen, di bawah capaian nasional 80,92 persen. Peran APBN, DAK, dan hibah untuk mendanai akses sanitasi cukup signifikan, namun Jawa Barat justru cenderung menurunkan kontribusi APBDnya, padahal akses sanitasi layaknya masih jauh dari target.

 

 

Kajian Fiskal Regional (KFR) Regional Tahunan Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

 

Pemerintah Pusat telah menetapkan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yaitu "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, dengan 4 (empat) Fokus Pembangunan, yaitu: (1) Pemulihan Industri, Pariwisata, dan Investasi; (2) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional; (3) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial; dan (4) Reformasi Sistem Ketahanan Bencana. Berdasarkan arahan tersebut tema atau fokus pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 adalah: “Permantapan Daya Saing Daerah Menuju Kemandirian” Tema tersebut memiliki makna bahwa pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2022 diarahkan untuk peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kearifan lokal Jawa Barat. Peningkatan daya saing daerah ini tentunya dapat dicapai melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang (sosial, ekonomi, dan infrastruktur) baik dalam hal kuantitas maupun kualitas untuk mewujudkan “Jabar Juara” dengan koridor peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat Jawa Barat.

Perekonomian Jawa Barat triwulan IV 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,61 persen (yoy) berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,01persen (yoy) dan lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Wilayah Jawa triwulan IV 2022 yang bertumbuh 4,84 persen. Namun demikian laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2022 sebesar 5,45 persen (ctc) tertinggi di pulau Jawa dan di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai sebesar 5,31 persen Tingginya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2022 sebagai dampak dari  kebijakan pengendalian dan penanganan pandemi Covid-19 yang cukup baik di Jawa Barat yang dibuktikan dengan trend kasus covid-19 yang semakin melandai, proses vaksinasi yang berhasil pelonggaran aktivitas masyarakat, yang ditandai antara lain oleh dibukanya Haji dan Umrah, tempat pariwisata, hotel dan pusat perbelanjaan serta penerapan pembelajaran tatap muka 100 persen. Peningkatan ekonomi secara umum dan pola konsumsi masyarakat yang mulai kembali ke aktifitas normal mendorong laju inflasi yang cenderung naik kembali yaitu sebesar 6,04 persen (yoy). Suku bunga sepanjang tahun mengalami fluktuasi, sempat stabil di angka 3,5 persen sampai bulan Desember 2022 kemudian terus melonjak sehingga mencapai 5,5 persen pada bulan Desember 2022 disesuaikan dengan kenaikan inflasi dan kebutuhan serta menjaga stabilitas nilai tukar yang secara rerata pada 2022 sebesar Rp14.850/USD.

Perekonomian Jawa Barat berdasarkan PDRB (ADHB) Triwulan IV 2022 Rp627,00 triliun dan (ADHK) Rp405,76 triliun. Dengan IHK 115,11, angka Inflasi Jabar Desember 2022 sebesar 0,74 persen (mtm) disebabkan kenaikan tarif air minum PAM di Kota Bandung atau sebesar  6,04 persen (yoy) dikarenakan kenaikan harga bahan bakar dan energi.

Dibandingkan tahun 2021 jumlah penduduk miskin meningkat 48,76 ribu pada September 2022 yaitu mencapai 4,05 juta  jiwa (7,98 persen). Namun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun di tahun 2022 menjadi sebesar 8,31 persen pada Agustus 2022 turun 1,51 persen dibandingkan Agustus 2021. Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2022 sebesar 103 atau mengalami peningkatan sebesar 5,16 persen (yoy). Demikian juga Nilai Tukar Nelayan (NTN) naik sebesar 1,05 persen dibandingkan tahun 2021 menjadi sebesar 109,91. Hal ini menunjukkan daya beli petani dan nelayan Jawa Barat terhadap produk konsumsi semakin baik dan secara relatif lebih sejahtera.

Indikator kesejahteraan Jawa Barat masih tetap mengalami peningkatan antara lain IPM Jawa Barat tahun 2022 tumbuh 0,92 persen menjadi 73,12. Disisi lain tingkat ketimpangan (Gini Ratio) naik 0,006 menjadi 0,412 (yoy) dengan indeks gini perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan di perdesaan yang menunjukan bahwa tingkat ketimpangan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan ketimpangan di perdesaan.

Realisasi Pendapatan Negara tumbuh sebesar 27,65 persen atau dengan nominal sebesar Rp149,38 triliun yang berasal dari penerimaan perpajakan dengan realisasi sebesar Rp143,39 triliun, penerimaan negara bukan pajak  sebesar Rp5,99 triliun. Sedangkan untuk realisasi Belanja Negara tahun anggaran 2022 di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp112,28 triliun mengalami kontraksi sebesar 2,87 persen dibandingkan tahun 2021, dengan prosentase penyerapan belanja sebesar 99,02 persen lebih baik dibandingkan dengan tahun 2021.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) tahun 2022 sebesar Rp45,03 triliun atau 96,93 persen dari target, terkontraksi sebesar 0,78 persen (yoy) dan untuk Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa realisasi  sebesar Rp67,25 triliun, mengalami penurunan sebesar 4,23 persen  dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan prosentase penyerapan sebesar 100,46 persen. Realisasi Belanja Negara tahun 2022 lebih kecil dari Pendapatan Negara, sehingga kondisi anggaran APBN di Provinsi Jawa Barat mengalami surplus sebesar Rp37,103 triliun.

Realisasi pendapatan daerah tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan akhir tahun 2022 tercatat sebesar Rp103,09 triliun atau 85,11 persen dari target. Pendapatan transfer masih menjadi komponen utama dari pendapatan daerah dengan kontribusi sebesar 65,71 persen, sementara PAD memberikan kontribusi sebesar 33,78 persen. Sementara realisasi Belanja Daerah Jawa Barat Tahun 2022 mencapai Rp107,80 triliun atau 85,84 persen.  Surplus/Defisit APBD Provinsi Jawa Barat 2022 dialokasikan defisit Rp4,46 triliun dan pada akhir tahun realisasinya mengalami defisit sebesar Rp4,71 triliun, Meningkatnya defisit ini disebabkan oleh penurunan pendapatan di tengah tetap tingginya pengeluaran.  Hal tersebut dikarenakan dampak pandemi ini benar-benar telah memukul berbagai sektor, termasuk berdampak pada pendapatan daerah.

 

Kajian Fiskal Regional (KFR) Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat Triwulan III 2022

Dalam melaksanakan fungsi dimaksud, Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat melaksanakan penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR) yang merupakan naskah bersifat kajian dan analisis terarah yang mengelaborasi antara lain korelasi antara APBN/APBD/Transfer Daerah dengan indikator-indikator perekonomian, merumuskan hubungan sebab akibat antara kebijakan fiskal dengan indikator-indikator perekonomian, menentukan besarnya pengaruh APBN/APBD/Transfer Daerah terhadap  perkembangan  perekonomian suatu daerah, termasuk isu terkini yang dihadapi Provinsi Jawa Barat dalam program pemulihan ekonomi nasional dan tingkat kemiskinan di Jawa Barat sebagai penanganan dampak pandemi COVID-19. Berkaitan dengan itu Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat telah menyusun Kajian Fiskal Regional secara periodik setiap triwulan. Laporan KFR Triwulan III 2021  diharapkan dapat merepresentasikan kondisi perekonomian Jawa Barat khususnya bidang fiskal dengan analisis yang didukung oleh data-data nasional dan regional serta dilengkapi dengan rekomendasi.

Pandemi Covid-19 secara nasional maupun regional Jawa Barat pada periode Triwulan III 2022 semakin terkendali dan pengaruhnya terhadap perekonomian Jawa Barat semakin berkurang. Di sisi lain, perekonomian global dengan prospek yang terus melemah memberikan pengaruh yang cukup besar kepada laju perekonomian nasional dan regional. Namun demikian, Provinsi Jawa Barat terus memiliki optimisme positif terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi. Terbukti pada Triwulan III 2022 perekonomian Jawa Barat tumbuh sebesar 6,07 persen (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,68 persen (yoy). Jawa Barat mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,72 persen (yoy).

Realisasi pendapatan negara di Jawa Barat sampai dengan Triwulan III 2022 sebesar Rp92,71 triliun atau mencapai 71,60 persen dari pagu tahun 2022 dan mengalami peningkatan sebesar Rp12,46 triliun atau 15,52 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan negara tersebut berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp88.63 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp4,07 triliun. Sementara realisasi belanja negara di Jawa Barat sampai dengan Triwulan III 2022 mencapai Rp79,66 triliun atau 71,33 persen dari alokasi tahun 2022.

Sedangkan realisasi pendapatan APBD Triwulan III 2022 di Jawa Barat tercatat sebesar Rp60,77 triliun atau 50,18 persen dari pagu. Sementara realisasi belanja daerah Jawa Barat Triwulan III 2022 mencapai Rp56,94 triliun atau 45,35 persen dari pagu dan mengakibatkan surplus sebesar Rp3,83 triliun. Adapun Realisasi Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah Jawa Barat Triwulan III 2022 di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat mencapai Rp109,11 triliun, meningkat 79,68 persen dibanding Triwulan III 2021, sedangkan realisasi Belanja Konsolidasian mencapai Rp84,52 triliun, juga mengalami kenaikan sebesar 17,47 persen dibanding Triwulan III 2021 sehingga mengalami kondisi surplus sebesar Rp24,60 triliun. 

 

Kajian Fiskal Regional (KFR) Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat Tahunan 2021

Sesuai norma Peraturan Menteri  Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016,  Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Pengelola Fiskal dan menjadi  representasi   Kementerian Keuangan di    daerah melaksanakan fungsi pembinaan, koordinasi dan  supervisi pengelolaan fiskal daerah.    

Dalam melaksanakan fungsi dimaksud, Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat melaksanakan penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR) yang merupakan naskah bersifat kajian dan analisis terarah yang mengelaborasi antara lain korelasi antara APBN/APBD/Transfer Daerah dengan indikator-indikator perekonomian, merumuskan hubungan sebab akibat antara kebijakan fiskal dengan indikator-indikator perekonomian, menentukan besarnya pengaruh APBN/APBD/Transfer Daerah terhadap  perkembangan  perekonomian suatu daerah, termasuk isu terkini yang dihadapi Provinsi Jawa Barat dalam program pemulihan ekonomi nasional dan tingkat kemiskinan di Jawa Barat sebagai penanganan dampak pandemi Covid-19.

Berkaitan dengan itu Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat telah menyusun Kajian Fiskal Regional secara periodik. Laporan KFR Tahunan 2021  diharapkan dapat merepresentasikan kondisi perekonomian Jawa Barat khususnya bidang fiskal dengan analisis yang didukung oleh data-data nasional dan regional serta dilengkapi dengan rekomendasi.  

Diharapkan  kajian ini dapat memberikan kontribusi bagi Kementerian Keuangan khususnya Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis. Semoga sumbangsih ini  dapat sebagai salah satu bukti komitmen Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat untuk turut serta secara aktif membangun negeri, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Kajian Fiskal Regional (KFR) Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat Triwulan II Tahun 2021

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai regional chief economist dan Pengelola Fiskal menjadi representasi Kementerian Keuangan di daerah melaksanakan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis, kajian, penyusunan laporan, dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016). Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat melaksanakan penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR).

Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat telah menyusun Kajian Fiskal Regional secara periodik setiap triwulan. Laporan KFR Triwulan II 2021 merepresentasikan kondisi perekonomian Jawa Barat, khususnya bidang fiskal, dengan analisis yang didukung oleh data-data nasional dan regional, serta dilengkapi dengan rekomendasi.

KFR, sebagai naskah yang bersifat kajian, disusun oleh tim dengan melakukan analisis terarah yang mengelaborasi antara lain korelasi antara APBN/APBD/Transfer Daerah dengan indikator-indikator perekonomian, merumuskan hubungan sebab akibat (causatif) antara kebijakan fiskal dengan indikator-indikator perekonomian, menentukan besarnya pengaruh APBN/APBD/Transfer Daerah terhadap perkembangan perekonomian suatu daerah, disertai hal-hal lain yang berkaitan dengan itu, termasuk isu terkini yang dihadapi Provinsi Jawa Barat menjawab tantangan keberlanjutan dalam program pemulihan ekonomi nasional dan tingkat kemiskinan di Jawa Barat sebagai penanganan dampak pandemi Covid-19.

Kajian Fiskal Regional diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Kementerian Keuangan khususnya Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis di Jawa Barat. Semoga sumbangsih kecil ini juga dapat sebagai salah satu bukti komitmen Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat untuk turut serta secara aktif mengawal APBN Indonesia maju, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat

 

Kajian Fiskal Regional (KFR) Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat Triwulan III Tahun 2021

Sesuai norma Peraturan Menteri  Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016,  Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Pengelola Fiskal dan menjadi  representasi  Kementerian        Keuangan     di     daerah     melaksanakan fungsi pembinaan, koordinasi dan  supervisi pengelolaan fiskal daerah.    

Dalam melaksanakan fungsi dimaksud, Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat melaksanakan penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR) yang merupakan naskah bersifat kajian dan analisis terarah yang mengelaborasi antara lain korelasi antara APBN/APBD/Transfer Daerah dengan indikator-indikator perekonomian, merumuskan hubungan sebab akibat antara kebijakan fiskal dengan indikator-indikator perekonomian, menentukan besarnya pengaruh APBN/APBD/Transfer Daerah terhadap  perkembangan  perekonomian suatu daerah, termasuk isu terkini yang dihadapi Provinsi Jawa Barat dalam program pemulihan ekonomi nasional dan tingkat kemiskinan di Jawa Barat sebagai penanganan dampak pandemi COVID-19.

Berkaitan dengan itu Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat telah menyusun Kajian Fiskal Regional secara periodik setiap triwulan. Laporan KFR Triwulan III 2021  diharapkan dapat merepresentasikan kondisi perekonomian Jawa Barat khususnya bidang fiskal dengan analisis yang didukung oleh data-data nasional dan regional serta dilengkapi dengan rekomendasi.  

Diharapkan  kajian ini dapat memberikan kontribusi bagi Kementerian Keuangan khususnya Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis. Semoga sumbangsih ini  dapat sebagai salah satu bukti komitmen Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat untuk turut serta secara aktif membangun negeri, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat.

 

Kajian Fiskal Regional (KFR) Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat Triwulan I Tahun 2021

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai chief economist dan Pengelola Fiskal menjadi representasi Kementerian Keuangan di daerah melaksanakan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis, kajian, penyusunan laporan, dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016). Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat melaksanakan penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR).

Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat telah menyusun Kajian Fiskal Regional secara periodik setiap triwulan. Laporan KFR Triwulan I 2021 merepresentasikan kondisi perekonomian Jawa Barat, khususnya bidang fiskal, dengan analisis yang didukung oleh data-data nasional dan regional, serta dilengkapi dengan rekomendasi.

KFR, sebagai naskah yang bersifat kajian, disusun oleh tim dengan melakukan analisis terarah yang mengelaborasi antara lain korelasi antara APBN/APBD/Transfer Daerah dengan indikator-indikator perekonomian, merumuskan hubungan sebab akibat (causatif) antara kebijakan fiskal dengan indikator-indikator perekonomian, menentukan besarnya pengaruh APBN/APBD/Transfer Daerah terhadap perkembangan perekonomian suatu daerah, disertai hal-hal lain yang berkaitan dengan itu, termasuk isu terkini yang dihadapi Provinsi Jawa Barat menjawab tantangan keberlanjutan dalam program pemulihan ekonomi nasional dan tingkat kemiskinan di Jawa Barat sebagai penanganan dampak pandemi Covid-19.

Kajian Fiskal Regional diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Kementerian Keuangan khususnya Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis di Jawa Barat. Semoga sumbangsih kecil ini juga dapat sebagai salah satu bukti komitmen Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat untuk turut serta secara aktif mengawal APBN Indonesia maju, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat

 

Kajian Fiskal Regional (KFR) Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Barat, sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan, koordinasi, dan supervisi pengelolaan fiskal daerah telah menyusun Kajian Fiskal Regional (KFR) Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat Tahun 2020. Kajian dimaksud berisi analisis terarah dengan mengelaborasi korelasi antara APBN/APBD/Transfer Daerah dengan indikator-indikator perekonomian, menentukan besarnya pengaruh APBN/APBD/Transfer Daerah terhadap perkembangan perekonomian suatu daerah, disertai hal-hal lain yang berkaitan, termasuk isu terkini yang dihadapai Provinsi Jawa Barat dalam rangka penanganan pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19.

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,44% (yoy), menurun tajam dibanding tahun 2019. Jumlah penduduk miskin meningkat pada September 2020 yaitu mencapai 4,19 juta jiwa (8,43%) diikuti peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 10,46% pada Agustus 2020 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) turun 0,63% menjadi  99,39. Indikator kesejahteraan Jawa Barat yang masih tetap mengalami peningkatan tumbuh melambat antara lain IPM Jawa Barat tahun 2020 tumbuh 0,08% menjadi 72,09, tingkat ketimpangan (Gini Ratio) menurun menjadi 0,398 dan Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat 0,08% menjadi 101,41.

Realisasi Pendapatan Negara di Provinsi Jawa Barat tahun 2020 sebesar Rp106,48 triliun, dan di sisi lain realisasi Belanja Negara tahun 2020 Rp125,177 triliun, lebih besar dari Pendapatan Negara, sehingga kondisi anggaran APBN di Provinsi Jawa Barat mengalami defisit sebesar Rp18,7 triliun.

Realisasi pendapatan APBD tahun 2020 di Jawa Barat tercatat Rp110,54 triliun, sedangkan realisasi Belanja Daerah mencapai Rp111.13 triliun sehingga mengalami defisit sebesar Rp592.88 miliar.

 

KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN III TAHUN 2020

Ekonomi Jawa Barat Triwulan III-2020 mengalami kontraksi sebesar 4,08% (yoy) menurun dibanding capaian Triwulan III-2019 yang mencapai 5,15% (yoy), sedangkan terhadap Triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 3,37% (qtq). Terkontaksinya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tersebut masih akibat dampak pandemi Covid-19. Secara nominal, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat Triwulan III-2020 atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp522,49 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp364,75 triliun.

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search