Sesuai norma Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Pengelola Fiskal dan menjadi representasi Kementerian Keuangan di daerah melaksanakan fungsi pembinaan, koordinasi dan supervisi pengelolaan fiskal daerah.

Dalam melaksanakan fungsi dimaksud, Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat melaksanakan penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR) yang merupakan naskah bersifat kajian dan analisis terarah yang mengelaborasi antara lain korelasi antara APBN/APBD/Transfer ke Daerah dengan indikator-indikator perekonomian, merumuskan hubungan sebab akibat antara kebijakan fiskal dengan indikator-indikator perekonomian, menentukan besarnya pengaruh APBN/APBD/Transfer ke Daerah terhadap  perkembangan  perekonomian suatu daerah, termasuk isu terkini yang dihadapi Provinsi Jawa Barat dalam program pemulihan ekonomi nasional dan tingkat kemiskinan di Jawa Barat sebagai penanganan dampak pandemi COVID-19.

Berkaitan dengan itu Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat telah menyusun Kajian Fiskal Regional secara periodik setiap triwulan. Laporan KFR Triwulan III 2021  diharapkan dapat merepresentasikan kondisi perekonomian Jawa Barat khususnya bidang fiskal dengan analisis yang didukung oleh data-data nasional dan regional serta dilengkapi dengan rekomendasi.  

Diharapkan  kajian ini dapat memberikan kontribusi bagi Kementerian Keuangan khususnya Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis. Sumbangsih ini merupakan salah satu bukti komitmen Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat untuk turut serta secara aktif membangun negeri, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Silakan klik gambar berikut untuk membaca KFR Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat periode triwulan III tahun 2021: