Kajian Fiskal Regional secara lengkap dapat diunduh pada tautan berikut.Executive Summary Sasaran Pembangunan dan Tantangan Daerah Provinsi Jambi meliputi 12 kabupaten/kota memiliki luas wilayah tercatat 53.435,92 km2 dengan jumlah penduduk sebesar 3.548.228.Dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Jambi dilandasi dengan visi “Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah, dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”. Kekayaan sumber daya alam dengan kondisi iklim tropis merupakan modal utama pembangunan yang dimiliki oleh Provinsi Jambi. Dengan topografi wilayah yang beraneka ragam, meskipun kaya akan sumber daya alam namun rentan terhadap perubahan iklim. Ketimpangan atau kesenjangan pembangunan antar wilayah masih merupakan tantangan yang harus diselesaikan dalam pembangunan ke depan. Terkait dengan infrastruktur perekonomian, keterbatasan infrastruktur perhubungan yang mendukung lancarnya aktivitas rantai pasok industri serta keterbatasan industri manufaktur berbasis bahan baku komoditas yang dihasilkan dari pengelolaan sumber daya lahan, khususnya perkebunan, juga masih merupakan masalah bagi pembangunan Provinsi Jambi. |
Analisis Makro Regional
Perekonomian Provinsi Jambi triwulan IV-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,22% (y-on-y) meskipun secara (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar -0,38%. Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kawasan Sumatera dan Ekonomi Nasional, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi secara (y-on-y) lebih tinggi. Perekonomian Jambi memberikan kontribusi 6,55% dari total perekonomian kawasan Sumatera yang sudah lebih tinggi dibandingkan kondisi pra-pandemi. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tumbuh pada hampir seluruh lapangan usaha dengan pertumbuhan terbesar pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan. Struktur perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi oleh lapangan usaha primer. Pertumbuhan perekonomian di Jambi didukung keberhasilan program vaksinasi dan melandainya kasus covid-19 di Jambi pada tahun 2022. Meskipun demikian, Provinsi Jambi dihadapkan pada tantangan akan ketersediaan komoditas barang makanan yang bersifat volatile food. Volatilitas dari harga barang-barang tersebut mendorong kenaikan inflasi di Provinsi Jambi disaat momentum pertumbuhan ekonomi yang kembali positif setelah masa pandemi.
Perkembangan ketimpangan di Provinsi Jambi secara perlahan mengalami penurunan. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang memerlukan perhatian, diantaranya usaha menciptakan iklim investasi belum optimal pada sektor industri pengolahan berbasis komoditas lokal, kondisi tenaga kerja yang didominasi oleh tingkat pendidikan dasar, serta layanan dasar utamanya infrastruktur perhubungan yang masih memerlukan perhatian.
Analisis Fiskal Regional
Kinerja APBN pada tahun 2022 cukup menggembirakan. Kenaikan harga CPO dan Batubara di pasar global turut mendongkrak penerimaan perpajakan sehingga mampu melebihi target yang telah ditetapkan. Begitu pula realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melebihi target yang telah ditetapkan ditopang oleh meningkatnya aktivitas masyarakat.
Belanja Pemerintah Pusat mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,83% disebabkan oleh adanya penurunan pagu anggaran serta penurunan realisasi belanja modal dan belanja barang. Kondisi tersebut terjadi dikarenakan tahun 2022 menjadi tahun terakhir defisit APBN diperkenankan melebihi 3% PDB Nasional, sehingga seiring dengan membaiknya kondisi setelah pandemi covid-19 terjadi normalisasi belanja pada fungsi kesehatan.
Kinerja APBD pada tahun 2022, dari sisi realisasi pendapatan PAD telah melebihi target dengan catatan kinerja retribusi yang masih mempunyai ruang untuk dilakukan perbaikan. Dari sisi realisasi belanja, realisasi belanja tumbuh positif dibandingkan dengan tahun 2021 dengan catatan masih terjadi penumpukan realisasi belanja daerah di triwulan IV. Jumlah SILPA masih menunjukkan peningkatan dibandingkan jumlah SILPA tahun yang lalu.
Analisis Sektor Unggulan dan Potensial
Struktur perekonomian Provinsi Jambi relatif tidak mengalami perubahan dari tahun 2017-2022 dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalian menjadi sektor ekonomi unggulan sekaligus memberikan kontribusi besar dalam perekonomian di Provinsi Jambi. Dari sisi tenaga kerja, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyerap tenaga kerja paling banyak disusul oleh sektor jasa pendidikan. Sektor unggulan memberikan kontribusi penerimaan perpajakan yang berbeda,hal ini disebabkan perbedaan tata kelola diantara dua sektor tersebut dimana rantai distribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan relatif masih sulit untuk dilakukan identifikasi subjek pajaknya.
Alokasi anggaran pemerintah pada sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan saat ini masih berfokus pada sektor produksi. Sementara kebutuhan pada sektor ini adalah penciptaan atau kepastian pasar, kepastian harga serta perbaikan tata niaga bisnis dan dukungan kelembagaan. Faktor-faktor ini akan lebih memiliki pengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan petani dan mendukung pengembangan sektor pertanian kedepan.
Salah satu tantangan fiskal pemerintah di Provinsi Jambi adalah dinamika harga komoditas sektor pertanian yang turut andil atas fluktuasi laju inflasi. Meskipun menjadi sektor basis, namun terdapat beberapa komoditas pangan yang memiliki ketergantungan pasokan dari daerah lain. Selain itu, produk komoditas unggulan ekspor Jambi masih dalam bentuk bahan mentah, dengan tingkat hargayang sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas dunia.
Sektor potensial di Provinsi Jambi adalah Sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Sektor Konstruksi, Sektor Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Sektor Real Estate. Serapan tenaga kerja pada sektor Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor pada tahun 2022 sebanyak 272 ribu orang atau 14,49% dari jumlah 1,8 juta angkatan kerja di Provinsi Jambi dan merupakan sektor penyumbang pajak terbesar ketiga dari struktur penerimaan pajak per lapangan usaha tahun 2022 di Provinsi Jambi sebesar Rp868,81 miliar.
Pemerintah Provinsi Jambi berupaya untuk menggeser struktur perekonomian Provinsi Jambi dari dominasi sektor primer ke sektor sekunder. Sampai dengan tahun 2022, share perekonomian Provinsi Jambi masih di dominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor pertambangan. Beberapa sektor sekunder dan tersier telah menjadi sektor potensial yaitu sektor perdagangan (tersier) dan sektor konstruksi (sekunder). Namun, terdapat fenomena yang perlu mendapatkan perhatian dimana dalam kurun waktu tahun 2015-2022 kontribusi industri pengolahan (sekunder) terhadap PDRB Provinsi Jambi terus memperlihatkan tren penurunan setiap tahunnya.
Pelaksanaan belanja pemerintah menunjukkan keselarasan baik dari sisi pembagian kewenangan, output yang dihasilkan. Pelaksanaan belanja di bidang jalan, irigasi, sanitasi, dan air bersih menunjukan pembagian kewenangan yang jelas diantara level pemerintah. Keselarasan antara belanja K/L dengan DAK Fisik memiliki karakteristik saling melengkapi sedangkan belanja K/L dengan Dana Desa saling menunjang. Khusus pada belanja pemberdayaan UMKM, masih diperlukan peningkatan koordinasi dan fokus pemberdayaan.
Analisis Harmonisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah
Harmonisasi belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah berbasis prioritas nasional telah berjalan dengan baik di Provinsi Jambi, meskipun terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, diantaranya:
- Alternatif pembiayaan pembangunan di daerah dapat melalui berbagai sumber pendanaan, kondisi tersebut membutuhkan ketersediaan informasi data terpadu terkait dukungan program atau kegiatan yang dilaksanakan baik itu oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat yang alokasi dananya secara terpusat atau oleh BUMN/BUMD/Swasta/Pihak lain;
- Terdapat kondisi dimana RKPD ditetapkan lebih dulu dibandingkan dengan RKP namun disisi lain APBN ditetapkan terlebih dahulu dibandingan dengan APBD;
- Prioritas nasional yang memiliki penunjukan leading sector yang jelas relatif lebih mudah melakukan koordinasi dibandingkan dengan prioritas nasional lintas lembaga namun tanpa penunjukan leading sektor yang jelas;
- Adanya perbedaan struktur kodefikasi penganggaran antara pemerintah pusat dan daerah yang berpotensi untuk menjadi hambatan dalam melakukan tagging kebijakan fiskal dihubungkan dengan rencana pembangunan;
- Belum terdapat langkah-langkah yang dapat memastikan penganggaran yang dilaksanakan telah sesuai dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan pada dokumen RKPD.