Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mencanangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2021.Pencanangan ditandai dengan penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas oleh Kepalaa Kanwil DJPb Provinsi Kalsel Sulaimansyah dan Fedinan Lengkong Kakanwil DJKN Kalselteng, Mohamad Agung Budijono, S.I.K., M.Si Wakapolda Kalsel , serta Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Maulana Achmadi sebagai Saksi dilanjutkan penandatanganan komitmen Bersama dalam mendukung pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM di Kanwil DJPb Kalsel oleh seluruh pegawai acara ini berlangsung di ruang aula lt 2  Kanwil pada Kamis, 25 Februari 2021.

Acara dilakukan secara langsung dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan secara virtual melalui Aplikasi Zoom Undangan ( stakeholder ) yang hadir langsung.

Kegiatan Pencanangan ini merupakan wujud komitmen jajaran Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Selatan, Sulaimansyah, memaparkan, ada 3 milestones yang dicanangkan guna meraih predikat WBK/WBBM.

"Di antaranya adalah reformasi manajemen keuangan, keuangan untuk menuju birokrasi,  transformasi kelembagaan yang kemudian diperkuat dengan pembangunan zona integritas," papar Sulaimansyah.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, lembaga terus berupaya meningkatkan peran Kepatuhan Internal membuka layanan pengaduan masyarakat atas tindakan korupsi, dan pencanangan pembangunan zona integritas.

Apalagi di upaya mencapai zona integritas integritas WBK/WBBM ini juga bergelut dengan pandemi covid-19.

"Karenanya diperlukan inovasi guna meningkatkan pelayanan meski di tengah pandemi," tambah Sulaimansyah.

"Salah satunya adalah inovasi SIJAYA UNIK ( Aplikasi Kinerja dan Layanan Unit Kerja DJPb Provinsi Kalimantan Selatan ) sebagai bentuk digitalisasi administrasi Keuangan Negara dan percepatan ragam layanan Kanwil Ditjen Perbendaharaan," tambahnya.

Dengan adanya aplikasi ini, urusan yang berkaitan dengan Kanwil atau Satker tetap bisa dilakukan tanpa perlu tatap muka.

Dalam hal birokrasi yang efektif dan efisien , Kanwil DJPb Provinsi Kalsel telah menerapkan perbaikan SOP layanan unggulan.

Selain itu, membangun komunikasi untuk bersinergi dengan stakeholder dan melakukan monitoring dan evaluasi atas feedback dan masukan dari stakeholder terhadap kegiatan yang dilakukan.

"Semoga dengan penerapan yang demikian, seluruh Satker dan Kanwil bisa meraih predikat yang terbaik," tutup Sulaimansyah.

Turut berhadir perwakilan kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Korem 101 Antasari, Bakeuda Provinsi Kalimantan Selatan, Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan, Kanwil Ditjen Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah.

Kemudian, Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Selatan, BPS Kalimantan Selatan, dan Bank Kalsel.

Sementara, partisipan melalui Zoom yakni para Satker , Kepala KPPN lingkup Kalimantan Selatan , dan para pegawai Kanwil DJPD Provinsi Kalimantan Selatan

Maulana Achmadi dalam sambutannya mengapresiasi prestasi KPPN Pelaihari yang berhasil meraih WBBM, serta 4 KPPN lainnya di bawah naungan Kanwil DJPBn Kalsel yang meraih WBK. Pihaknya juga berpesan agar Kanwil DJPBn Kalsel selaku pembina unit kerja yang berprestasi dapat terpacu untuk menyamai prestasi unit kerja yang selama ini dibinanya. 

Kepala Kanwil DJPBn Kalsel yang baru seminggu dilantik, Sulaimansyah, memaparkan bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah awal bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharan Kalimantan Selatan guna menyusul apa yang sudah berhasil diraih oleh 5 KPPN sebagai Unit Kerja di bawah naungannya. Hal ini karena pada Tahun 2020 KPPN Pelaihari berhasil meraih predikat WBBM dan 4 KPPN lainnya Unit Kerja di bawah naungan Kanwil DJPBn Kalsel meraih predikat WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Melalui pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kanwil DJPbn Kalsel, Kami berharap dapat segera menyusul pencapaian 4 KPPN kami yang telah terlebih dahulu meraih predikat WBK dan KPPN Pelaihari yang telah berhasil meraih WBBM", tutur Sulaimansyah.

Pada kesempatan ini juga dilakukan penyerahan secara simbolis dana PEN sebesar Rp 200 milyar dari pemerintah yang diserahkan oleh Kakanwil DJPb Kalsel kepada Dirut Bank Kalsel.