Pemerintah terus mendorong upaya pengalokasian sumber daya nasional yang efektif dan efisien dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di daerah. Hal ini tercermin dalam program reformasi struktural di mana salah satunya ialah reformasi yang menyangkut hubungan keuangan pusat dan daerah.
Direktur Jenderal Perbendaharaan, Hadiyanto, menyampaikan bahwa reformasi struktural keuangan pemerintah tersebut merupakan konsolidasi fiskal yang akan berfokus utama pada tiga hal. “Kita akan terus mengarah pada upaya untuk terus peningkatkan pendapatan, perbaikan aspek belanja, serta pembiayaan yang inovatif dan sustainable. Jadi ketiga hal ini, collect more, spending better, inovative and sustainable financing adalah tiga hal sangat penting menjadi fokus dalam konsolidasi fiskal kita,” terang Hadiyanto dalam kegiatan Webinar Nasional Reformasi Struktural Menuju Indonesia Maju 2045, Kamis (16/9).
Sebagai perpanjangan tangan Kementerian Keuangan di daerah, Ditjen Perbendaharaan (DJPb) yang memiliki peran pada sisi penguatan aspek belanja (spending better) berkomitmen terus berkontribusi dalam mewujudkan reformasi perekonomian yang inklusif menuju Indonesia Maju melalui penajaman fungsi Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist (RCE).
Oleh karenanya, Hadiyanto, mendorong agar para stakeholders dapat mempererat sinerginya bersama Kanwil DJPb selaku mitra kerja strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan pemerataan ekonomi dan infrastruktur di daerah. “Mari kita para stakeholders pemerintah, baik pusat dan daerah, untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dalam mengawal reformasi bagi terwujudnya Indonesia maju.”
Hadiyanto berharap agar pemerintah daerah beserta stakeholders kunci di daerah dapat terus bersama untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya ekonomi bagi APBN dan APBD dapat memberikan manfaat maksimal bagi pertumbuhan dan kesejahteraan.
“Beberapa program strategis yang telah diinisiasi oleh Kanwil DJPb misalnya berkaitan dengan bagaimana upaya untuk terus menajamkan Kajian Fiskal Regional (KFR). Demikian pula adanya forum kerjasama pengelolaan keuangan negara dan berbagai fasilitas percepatan anggaran pusat dan daerah. Pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa seluruh transfer ke daerah yang sedemikian banyak dari waktu ke waktu dapat optimal dalam mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan di daerah.” tambahnya.
Dengan adanya program-program tersebut diharapkan peran Kanwil DJPb dapat menjadi penggerak bagi fungsi-fungsi RCE di daerah serta dapat berkontribusi banyak bagi proses percepatan pembangunan daerah dan pemulihan ekonomi regional.
Dalam laporannya pada kesempatan tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Sulaimansyah, turut menyampaikan bahwa sinergi Kanwil DJPb sebagai RCE dengan para stakeholders sangat relevan dengan salah satu upaya mewujudkan Indonesia Maju. “Peran seluruh stakeholders, khususnya pelaksana kebijakan fiskal pada tatanan pelaksanaan anggaran, sangat penting untuk dapat menyukseskan implementasi kebijakan reformasi struktural menuju Indonesia Maju,” terang Sulaimansyah.
Webinar yang diselenggarakan oleh Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan tersebut mendatangkan narasumber Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Bappenas, Eka Chandra Buana dan Kepala Pusat Kebijakan APBN BKF, Ubaidi S. Hamidi. Acara tersebut dihadiri secara daring oleh jajaran DJPb serta sejumlah stakeholders dari pemerintah daerah, dosen, maupun akademisi pada perguruan tinggi lingkup provinsi Kalimantan Selatan.[dr/ma]
