Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 24 Banjarmasin

Berita

Seputar Kanwil DJPb

PRESS RELEASE : KINERJA POSITIF APBN 2022 MODAL KUAT MERESPON TANTANGAN GLOBAL DI TAHUN 2023

 

 Banjarmasin 10 Januari 2023,  Menutup akhir tahun 2022, kondisi perekonomian nasional maupun Kalimantan Selatan menunjukkan kondisi yang penuh optomisme walaupun tetap waspada. Hal tersebut telah membuktikan bahwa kerja keras APBN selama ini telah berhasil menjaga masyarakat dan perekonomian dalam menghadapi berbagai guncangan dan ketidakpastian .

    Selama tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan telah menunjukkan angka yang cukup menggembirakan. Capaian pertumbuhan ekonomi sampai dengan periode akhir triwulan III 2022  menunjukkan angka pertumbuhan sebesar 5,59 % ( yoy ) yang terutama didorong oleh sektor pertambangan dan penggalian, sedikit lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,72 % pada periode yang sama.

     Keberhasilan pemulihan ekonomi di Kalimantan Selatan tahun 2022 juga terlihat dari penurunan angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari semula 4,95% pada bulan Agustus tahun lalu menjadi 4,74% pada bulan Agustus tahun 2022. Demikian juga untuk tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan juga menurun dari semula sebanyak 208,11 ribu jiwa (4,83%) pada Agustus 2021 menjadi 195,70 ribu jiwa (4,49% )  pada bulan Agustus 2022.

     Beberapa indikator lain yang menunjukkan keberhasilan capaian pembangunan daerah di Kalimantan Selatan adalah peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) selama 6 tahun terakhir dengan posisi tahun 2022 sebesar 71,84. Gini ratio selama 6 tahun berturut-turut dengan kecenderungan membaik dengan posisi akhir pada tahun 2022 adalah sebesar 0,317 dari tahun  sebelumnya sebesar  0, 330. Demikian juga dengan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) yang mengalami kenaikan selama 6 tahun berturut-turut dengan posisi terakhir pada tahun 2022 sebesar 71,92 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 71,03.

      Untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang kondusif pada tahun 2023 maka tetap perlu dilakukan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter. Hal tersebut terutama pada tahun 2023 masih akan menghadapi ketidakpastian perekonomian global yang dapat berdampak kepada peningkatan inflasi yang berpotensi mengurangi daya beli dan kesejahteraan masyarakat.

      Pada tahun 2023 tingkat inflasi diperkirakan akan kembali ke sasaran optimal pada 3 + 1 % dan 2,5 + 1 % pada tahun 2024. Hal ini dapat terwujud melalui sinergi yang erat upaya subsidi energi pemerintah, kenaikan terukur suku bunga Bank Indonesia, stabilitas rupiah, koordinasi TPID-TPID dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan ( GNPIP ).

      Perekonomian regional Kalimantan Selatan diprediksi masih akan optimis pada tahun 2023 mengingat harga komoditi ekspor batubara akan tetap menguat sebagai sektor penyumbang pertumbuhan ekonomi Kalsel terbesar walaupun harga sawit akan cenderung menurun. Hal tersebut juga disebabkan oleh masih kuatnya kemampuan ekonomi negara tujuan ekspor batubara Kalimantan Selatan, antara lain : China, India , Jepang serta Korea Selatan.

     Realisasi APBN secara nasional pada TA 2022 menunjukkan  kinerja yang luar biasa dengan berhasil menekan defisit APBN sebesar 2,38 % dari PDB, yang berarti lebih cepat dari rancangan awal yang diperkirakan baru  akan tercapai pada tahun 2023 defisit APBN kurang dari 3 % PDB ( sesuai UU No.2 Tahun 2022). Hal tersebut tidak lepas dari keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan negara yang melebihi target dengan capaian 115 %. Pendapatan Negara tumbuh tinggi seiring dengan pemulihan ekonomi yang terus terjaga, harga komoditas di level yang masih relatif tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang ekspansif, serta implementasi UU HPP. Pada sisi belanja negara direalisasikan sebesar 99,5 % yang digunakan sebagai shock absorber, antara lain untuk : belanja prioritas dan perlindungan masyarakat, subsidi energi serta perlindungan daya beli masyarakat. Demikian juga  belanja Transfer ke Daerah digunakan untuk pemulihan ekonomi dan pelayanan publik di daerah. Belanja Negara tumbuh positif dan terus dioptimalkan untuk penguatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, penguatan spending better, serta peningkatan kualitas belanja daerah sehingga dapat mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan.

     Sementara itu, progres realisasi APBN  Kalimantan Selatan TA 2022 menunjukkan kinerja yang optimal dengan capaian pendapatan negara yang melebihi target yaitu sebesar  124,66 % atau sebesar Rp. 18,3 trilyun dari target Rp.14,6 trilyun. Hal tersebut banyak dipengaruhi oleh penerimaan perpajakan yang berasal dari aktivitas perdagangan batu bara serta untuk penerimaan bea cukai yang berasal dari aktivitas ekspor CPO.  Sedangkan di sisi belanja APBN K/L  berhasil direalisaikan pagu APBN sebesar 96,39 % atau sebesar Rp8,1 trilyun dan untuk dana transfer ke daerah (TKD) telah direalisasikan sebesar Rp.25,9 trilyun atau 127, 42 % dari pagu.

    Penyaluran PC PEN di Kalimantan Selatan pada tahun 2022 tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk menjadikan APBN sebagai shock absorber. PC PEN telah dialokasikan untuk sektor perlindungan masyarakat dan telah direalisasikan sebesar Rp. 988,8 milyar selama tahun 2022 antara lain untuk ; PKH, BLT BBM, BSU, Kartu Sembako serta BLT Minyak Goreng. Dua sektor prioritas lain yang telah direalisasikan dalam rangka PC PEN adalah sektor penanganan kesehatan dengan realisasi sebesar Rp. 367,11 milyar serta sektor penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp. 802,19 milyar.

     KUR selama tahun 2022 di Kalimantan Selatan telah direalisasikan sebesar Rp. 5,57 trilyun untuk 108.424 debitur dengan peningkatan nilai kredit sebesar 26,10 % dibandingkan tahun sebelumnya namun ada penurunan jumlah debitur sebanyak 2,88 %. Sektor usaha yang paling banyak menerima KUR adalah sektor perdagangan dengan porsi 46,11 % atau sebesar Rp. 2,57 trilyun dengan wilayah terbanyak menerima KUR adalah Kota Banjarmasin.

       Sedangkan realisasi kredit UMi selama tahun 2022 di Kalimantan Selatan telah berhasil disalurkan kredit sebesar Rp. 52,44 milyar untuk 13.320 debitur. Jumlah kredit tersebut meningkat sebesar  38,63 % dan jumlah debitur  meningkat sebesar 24,03 % dari tahun yang lalu. Sektor usaha terbesar yang diberikan oleh kredit UMi adalah sektor perdagangan dengan wilayah yang paling banyak menerima kredit adalah Kota Banjarmasin.

      Kebijakan APBN tahun 2023 pada bidang pendapatan diarahkan untuk untuk mendukung konsolidasi fiskal yang berkualitas dan kesinambungan fiskal dengan tetap menjaga iklim investasi dan daya saing usaha tetap kondusif. Sedangkan pada bidang belanja difokuskan untuk meningkatkan kualitas SDM, melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau, serta tetap diarahkan untuk melindungi masyarakat dari risiko ketidakpastian. Kebijakan subsidi pada APBN 2023 terus didorong agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan, namun tetap diselaraskan dengan pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat serta dilakukan pada waktu yang tepat.

Untuk APBN tahun 2023 di wilayah Kalimantan Selatan telah dialokasikan  belanja negara secara keseluruhan sebesar Rp. 31,39 trilyun. Terdiri dari Rp.8,13 trilyun belanja pemerintah pusat dan Rp. 23, 26 trilyun belanja transfer ke daerah (TKD). Jika dibandingkan dengan tahun yang lalu maka terjadi penurunan untuk belanja pemerintah pusat sebesar 3,2 % sedangkan untuk belanja transfer ke daerah ada peningkatan sebesar 14,43 %. Secara proporsional nasional, alokasi APBN untuk Kalimantan Selatan tahun 2023  meningkat dibandingkan dengan tahun 2022. Fokus belanja K/L pada tahun 2023 telah bergeser untuk percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan mendukung transfer ekonomi serta mendukung persiapan pemilu.

      Khusus untuk dana Transfer ke Daerah se Kalimantan Selatan TA 2023 telah dialokasikan dana sebesar Rp. 23,62 trilyun. Jika dibandingkan dengan tahun lalu maka mengalami kenaikan sebesar  14,43 % dari pagu tahun lalu sebesar Rp. 20,33 trilyun. Komponen yang paling banyak meningkat berasal dari Dana Bagi Hasil meningkat sebesar 34,33 % menjadi Rp. 10,38 trilyun. Seluruh pemerintah daerah mengalami kenaikan alokasi TKD dengan rata-rata kenaikan 35,24 %. Kenaikan tertinggi diterima oleh Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan.

Kebijakan transfer ke daerah semakin diperkuat dengan implementasi UU HKPD dan diarahkan pada peningkatan kualitas layanan publik dan pemerataan ekonomi daerah yang berkeadilan agar mampu mendorong pemulihan ekonomi di daerah, dengan meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat-daerah serta harmonisasi belanja pusat-daerah.

     Untuk tetap mendorong pertumbuhan perekonomian Kalimantan Selatan yang kondusif pada tahun 2023, maka peranan APBN dan APBD diharapkan tetap besar khususnya dalam menjaga potensi dampak inflasi kepada masyarakat miskin.

Demi menjaga keberlanjutan fiskal jangka menengah dan jangka panjang, APBN 2023 disusun ekspansif, terarah, dan terukur. Defisit APBN kembali di bawah 3 persen PDB dan pertama kalinya target pajak di atas Rp2 ribu triliun. Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pengelolaan utang yang aman dan kredibel, serta mendorong pembiayaan inovatif untuk mempercepat pembangunan proyek strategis pusat dan daerah.

Kemenkeu sangat mengapresiasi masyarakat, pemda, K/L, media, dan seluruh pemangku kepentingan terkait yang telah mendukung kesuksesan pelaksanaan APBN 2022. Mari bersama kita kawal APBN 2023, kawal Uang Kita agar masyarakat makin sejahtera.

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

 

Search