Bandar Lampung, 15 Februari 2023 – Mengawali tahun 2023, seluruh pimpinan Badan Layanan Umum (BLU), Dewan Pengawas, dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan se-Sumatera bersinergi. Melalui agenda Rapat Koordinasi Regional Badan Layanan Umum Wilayah Sumatera Tahun 2023 dengan tema “BLU Optimis, Layanan Semakin Tumbuh”, diharapkan terbangun komitmen bersama dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,  melalui langkah ekstra ordinary dalam pengembangan layanan yang affordable, accessible dan sustainable, ditengah kondisi ekonomi global dan nasional belum membaik, serta situasi geopolitik menjelang tahun 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Didyk Choiroel, menyampaikan  bahwa sejalan dengan pertumbuhan BLU dan tersedianya layanan dasar (pendidikan dan kesehatan) yang meningkat, tantangan BLU semakin besar, bagaimana menyeimbangkan fungsi BLU untuk memberikan layanan, tata kelola BLU yang professional sehingga mampu berkontribusi kepada APBN dalam bentuk kemandirian. BLU diharapkan berkontribusi meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (wilayah Sumatera 70-76) sejajar dengan IPM wilayah Jawa (DKI dan Yogyakarta). Alokasi anggaran 5% di wilayah Sumatera diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sehingga mengurangi angka stunting dan mengantisipasi isu-isu kesehatan nasional.

Kehadiran 50 BLU di wilayah Sumatera yang terdistribusi dalam 26 BLU rumpun Pendidikan, 19 BLU rumpun Kesehatan, 3 BLU rumpun Kawasan dan 2 BLU rumpun lainnya, dengan omset 7,2 triliun dan aset sebesar 121,02 triliun, yang semakin tumbuh positif tidak hanya secara kuantitas namun juga jenis dan kualitas layanan, tentu perlu dijaga tata kelola dan akuntabilitasnya dalam memberikan kontibusi positif bagi kepentingan masyarakat luas.

Kinerja BLU Se-Sumatera Tahun 2022

Ditengah-tengah perekonomian Indonesia yang masih menghadapi tantangan tingginya ketidakpastian dan peningkatan risiko global, selama tahun 2022, BLU se-wilayah Sumatera BLU menunjukkan kinerja yang sangat positif, diantaranya dari sisi pendapatan BLU yang meningkat diangka Rp7,199  triliun. Angka tersebut berkontibusi sebesar 69,59 % dari total PNBP Wilayah Sumatera sebesar 11,227 triliun. Sementara itu, dari sisi layanan, BLU juga telah mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukan peningkatan akses layanan, biaya layanan yang terjangkau dan berkelanjutan, melalui program tarif cost minus, kemitraan dengan pihak ketiga dan digitalisasi layanan.

Tantangan BLU Tahun 2023

Pada tahun 2023 tantangan yang dihadapi BLU tidaklah mudah. Oleh karena itu, seluruh BLU diharapkan mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan guna terus pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh BLU se-Indonesia diantaranya yakni terus berinovasi dan bekerja keras dalam penyediaan layanan. Selain itu, BLU diharapkan mampu mengembangkan layanan dengan menggunakan creative finance, menjaga link and match dengan kebutuhan industri dan melakukan optimalisasi atas aset BLU. Terakhir, BLU diminta untuk mengintensifkan upaya digitalisasi layanan dengan menggunakan economic sharing, baik e-rekam medis dan Sisrute (Kesehatan), virtual account, marketplace, serta QRIS.

Kegiatan Kanwil DJPb Provinsi Lampung ini dilaksanakan secara daring dengan menghadirkan Direktur Pembinaan PK BLU (Agung Yulanta), mewakili Regulator dan Pembina Keuangan BLU Pusat, Inspektur V Itjen Kementerian Keuangan (Sudarso) selaku Dewan Pengawas pada Universitas Sriwijaya. Talkshow Interaktif dikemas untuk menyampaikan update regulasi dan membedah permasalahan implementasi BLU ditataran teknis yang menghasilkan rekomendasi solutif. Agar kemanfaatan Rakor kepada para stakeholders lebih luas, kegiatan ini juga ditayangkan secara live streaming melalui kanal youtube Ditjen Perbendaharaan, dan dapat diakses secara offline.

Sinergi gerak langkah dan kolaborasi antar BLU, antara BLU dengan Pembina Keuangan dalam hal ini Direktorat Pembinaan PK BLU, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dan KPPN melalui kegiatan Rakor ini, untuk mendorong akselerasi peningkatan kinerja BLU secara signifikan, khususnya di wilayah Sumatera. Peran BLU sebagai agent of development, sangat besar dalam menopang kinerja positif perekonomian yang senantiasa menghadirkan layanan prima, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bandar Lampung, 27 Januari 2023 – Menutup tahun anggaran 2022, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Lampung dan Kemenkeu Satu Provinsi Lampung bersama stakeholder telah melakukan Rapat Asset and Liability Committee (ALCo) Realisasi 31 Desember 2022 tingkat deputies dan committee. Melalui rapat ALCo dibahas isu-isu strategis di Lampung terkait penerimaan negara, belanja negara, hingga kondisi aset, yang selanjutnya dituangkan dalam rumusan policy responses kepada pemerintah pusat.

Secara umum kinerja APBN dan APBD di Lampung sudah berjalan dengan sangat baik. Hal ini tentu menjadi modal utama dalam menjalani tahun 2023 yang penuh kewaspadaan. ”Kinerja anggaran 2022 sudah on track. Ini menjadi modal bagi seluruh stakeholders dalam menghadapi tahun 2023 yang diprediksi akan banyak tantangan,” ungkap M.Dody Fachrudin. Oleh karena itu, lanjut Kakanwil DJPb Provinsi Lampung tersebut, perlu meningkatkan sinergi dan kerjasama sehingga pelaksanaan anggaran pada tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan cermat, tepat, dan berdampak mengerek perekonomian lokal.

Untuk diketahui bahwa informasi kinerja APBN hingga periode 31 Desember 2022 yang menunjukkan penerimaan di Lampung terealisasi sebesar 116,84 persen dari target penerimaan atau senilai Rp11,3 triliun. Adapun secara year on year (yoy), pendapatan APBN di Provinsi Lampung mengalami kenaikan sebesar 8,11 persen dengan kontribusi Pajak Penghasilan sebesar Rp3,69 triliun dan Bea Keluar sebesar Rp2,17 triliun.

Dari sisi penerimaan perpajakan, realisasi penerimaan perpajakan di Provinsi Lampung hingga 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp10,18 triliun atau tumbuh sebesar 10,55 persen dibandingkan November 2022. Realisasi penerimaan perpajakan tersebut mencapai 115,79 persen dari target penerimaan perpajakan yang ditetapkan. Sedangkan untuk penerimaan PNBP dari pengelolaan aset mencapai Rp14,38 Miliar atau naik 20,53% dari tahun lalu. Tren naiknya realisasi perpajakan di tahun 2022 menunjukkan bahwa perekonomian di Provinsi Lampung juga terus tumbuh positif. Hal tersebut tentu didorong juga oleh kinerja belanja pemerintah di Lampung melalui APBN yang sampai dengan 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp29,84 triliun, naik sebesar 2,66 triliun dibandingkan dengan realisasi bulan sebelumnya yakni Rp27,19 triliun.

Untuk kinerja APBD se-Lampung, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar Rp27,23 triliun, Belanja Daerah Rp26,74 triliun dan Pembiayaan Daerah Rp0,42 triliun sehingga menghasilkan SILPA sebesar Rp0,91 triliun. Kontribusi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terhadap pendapatan APBD sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp19,84 triliun atau 72,85 persen dari total pendapatan APBD.

Realisasi Kredit Program
Realisasi KUR di Provinsi Lampung sampai dengan 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp11,22 triliun yang disalurkan kepada 267.402 debitur atau naik sebesar 32,84 persen (yoy). Untuk mendorong UMKM tumbuh, Kanwil DJPb Provinsi Lampung terus menjalin kerja sama dan berkoordinasi dengan Pemda, Perbankan, OJK, dan stakeholders lainnya dalam rangka pemberdayaan UMKM dan percepatan akses keuangan kepada pelaku UMKM melalui Kredit Program KUR maupun pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

Adapun realisasi penyaluran UMi per 31 Desember 2022 mencapai Rp321,8 miliar untuk membantu 78.047 pelaku usaha mikro atau naik sebesar 34,78 persen (yoy). Untuk memperluas manfaat pembiayaan UMi, Kanwil DJPb Provinsi Lampung fokus untuk memperluas informasi dan menambah jumlah penyalur UMi, khususnya koperasi-koperasi yang ada di Lampung untuk dapat berpartisipasi dengan menjadi penyalur UMi baru.

Realisasi APBN dan Pola Penyerapan Anggaran
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat melalui Kementerian Negara/Lembaga, per tanggal 26 Desember 2022 sebesar Rp8,71 triliun atau 95,21 persen dari pagu yang dialokasikan sebesar Rp9,15 triliun. Sedangkan realisasi belanja TKDD tercatat sebesar Rp21,13 triliun atau telah mencapai 99,74 persen dari pagu sebesar Rp21,18 triliun. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, persentase capaian realisasi belanja negara ini mengalami peningkatan sebesar 0,78 persen.

Serapan anggaran yang dialokasikan pada Provinsi Lampung masih menumpuk di akhir tahun. Di bulan September 2022, realisasi APBN mencapai 60,26 persen sehingga secara kumulatif terdapat peningkatan sebesar 38,54 persen pada triwulan terakhir Tahun Anggaran 2022. Kementerian Keuangan bersama seluruh satker vertikal pemerintah pusat dan pemerintah daerah selaku pengelola anggaran DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan Dana Desa, akan bersinergi melaksanakan Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023. Melalui acuan yang terangkum dalam Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, diharapkan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan serta terwujudnya belanja pemerintah yang lebih berkualitas (spending better), dan juga pemulihan ekonomi di regional akan tercapai.

Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 30 November 2022 secara nominal mengalami pertumbuhan 0,37 persen (yoy), tersalur sebesar Rp20,14 triliun atau 95,07 persen dari total alokasi sebesar Rp21,19 triliun. Capaian ini lebih baik dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp20,07 triliun. Sebagian besar jenis TKD mengalami kenaikan kinerja penyaluran disebabkan kepatuhan pemerintah daerah (pemda) yang lebih baik. Realisasi DAU hingga 30 November 2022 telah mencapai 100 persen dari realisasi yaitu sebesar Rp12,02 triliun. Realisasi DBH bahkan mencapai 119,93 persen. Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) lebih tinggi karena penyaluran kelebihan bayar DBH 2021 sebagian telah disalurkan.

Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik mencapai Rp1,41 triliun atau sebesar 73,21 persen dari pagu, melonjak 12,87 persen dibandingkan tahun lalu. Persentase realisasi tertinggi dicapai oleh Pemkab. Way Kanan dengan mencatatkan realisasi DAK Fisik sebesar 94,37 persen atau sebesar Rp110,83 miliar.

Begitu juga dengan realisasi Dana Desa yang mencapai 95,07 persen dari pagu atau sebesar Rp2,11 triliun dengan rincian realisasi BLT Dana Desa sebesar Rp815,32 miliar, Dana Desa NonBLT sebesar Rp1,29 triliun, dan Realokasi Dana Desa sebesar Rp10,25 miliar. Meski secara nominal turun 3,95 persen dibanding tahun 2021 namun secara persentase mengalami peningkatan sebesar 0,77 persen. Hal ini disebabkan adanya penurunan alokasi Dana Desa 2022 sebesar 4,68 persen. Persentase realisasi tertinggi dicapai oleh Pemkab. Tulang Bawang Barat dengan mencatatkan realisasi DAK Fisik sebesar 99,76 persen atau sebesar Rp82,40 miliar.

Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) secara nominal maupun persentase juga mengalami penurunan. Selain karena penurunan alokasi pagu, hal ini juga disebabkan adanya penurunan jumlah Pemkab di Lampung yang mendapatkan alokasi Dana Insentif ini. Pada tahun ini hanya terdapat 9 daerah yang mendapatkan DID, 6 daerah mendapatkan DID atas kinerja tahun 2021 dan 4 daerah mendapatkan DID atas kinerja tahun 2022 dimana Kab. Pesisir Barat mendapatkan kedua alokasi tersebut. Delapan daerah lainnya yaitu Provinsi Lampung, Kab. Pringsewu, Kab Tulang Bawang, Kab. Mesuji, dan Kab. Lampung Barat untuk alokasi atas kinerja tahu 2021 serta Kab. Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro untuk alokasi atas kinerja tahun berjalan.

Bandar Lampung, 31 Januari 2023 – Mengawali tahun 2023, Kantor Wilayah Direktorat jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran dengan tema “Dukung Transformasi Ekonomi dengan Belanja Pemerintah yang Lebih Berkualitas (Spending Better)” yang melibatkan seluruh satuan kerja/instansi vertikal di wilayah Provinsi Lampung. Rakor Pelaksanaan Anggaran dilaksanakan secara hybrid, dihadiri oleh 458 satker/instansi vertikal dengan rincian 153 hadir secara luring dan 305 hadir secara daring.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung, Mohammad Dody Fachrudin, menyampaikan apresiasi kepada satuan kerja/instansi vertikal atas predikat baik pada kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Provinsi Lampung Tahun 2022, dengan capaian IKPA 94,64.

Total alokasi dana APBN di lingkup Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp30 Triliun yang dialokasikan untuk dana transfer sebesar Rp20,98 triliun dan belanja K/L sebesar Rp9,02 triliun (sekitar 30,09%) yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga yang terdiri dari 458 satuan kerja dan disalurkan oleh 4 (empat) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung.

Alokasi dana yang cukup besar tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi para pimpinan satuan kerja maupun pengelola keuangan untuk dimanfaatkan secara optimal, dalam menjawab tantangan perekonomian Lampung di tahun 2023 untuk terus semakin baik sesuai target pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung diproyeksikan tumbuh sebesar 3,5 sampai 4,5 persen.

Tujuan ini dapat tercapai antara lain dengan adanya disiplin pelaksanaan anggaran dengan mengedepankan efisiensi dan akuntabilitas serta strategi yang tepat melalui koordinasi yang baik antara satuan kerja, pemerintah daerah, Kementerian Keuangan dan unit terkait lainnya.

Kegiatan Rakor Pelaksanaan Anggaran tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka mendukung transformasi ekonomi dengan belanja pemerintah yang lebih berkualitas (Spending Better), menjadi sarana intimacy dengan seluruh stakeholder, meningkatkan koordinasi dan penguatan pelayanan publik untuk memenuhi ekspetasi mitra kerja dan bersama-sama meningkatkan kedisiplinan dalam pengelolaan anggaran yang lebih berkualitas.

Untuk mendukung hal tersebut, pada kegiatan Rakor Pelaksanaan Anggaran disampaikan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2023, reformulasi IKPA, dan materi terkait lainnya sebagai early warning bagi satker dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2023.

Untuk mewujudkan belanja pemerintah yang lebih berkualitas (spending better) dan mendukung pemulihan ekonomi, satuan kerja dihimbau untuk melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan.
2. Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan.
3. Melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek.
4. Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ).
5. Meningkatkan akurasi dan percepatan penyaluran Dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Pemerintah (Banper).
6. Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (value for money).
7. Meningkatkan monitoring dan evaluasi.

Seluruh peserta Rapat Koordinasi diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang sama mengenai strategi dan arah kebijakan pemerintah yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Provinsi Lampung Tahun 2023.

Bandar Lampung, 27 Desember 2022 - Menjelang tutup akhir tahun anggaran 2022, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung menggelar Press Conference Kondisi Fiskal dan Perekonomian Terkini Provinsi Lampung. Mengambil lokasi di Student Center FEB Universitas Lampung, acara tersebut mengundang narasumber dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi Lampung dan Ekonom Lampung. Berbagai media cetak dan online hadir, termasuk perwakilan mahasiswa sebagai upaya melakukan edukasi APBN.

Dalam pemaparannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung M. Dody Fachrudin, optimis perekonomian Lampung tumbuh positif. Hal tersebut selaras dengan kinerja APBN dan APBD sampai dengan periode 30 November 2022 yang menunjukkan penerimaan pendapatan di Lampung terealisasi sebesar 102,21 persen dari target penerimaan atau senilai Rp10,21 triliun. Adapun secara year on year (yoy), pendapatan APBN di Provinsi Lampung mengalami kenaikan sebesar 12,45 % yang dikontribusi dari Pajak Penghasilan sebesar Rp3,33 Triliun.

Khusus dari sisi perpajakan, penerimaan Pajak di Provinsi Lampung pada November 2022 tumbuh sebesar 41,29% dibandingkan Oktober 2022. Adapun realisasi penerimaan perpajakan sampai dengan 30 November 2022 mencapai 103,14% dari target pajak yang ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perekonomian di Provinsi Lampung terus tumbuh positif. Hal tersebut tentu didorong juga oleh kinerja belanja pemerintah di Lampung melalui APBN yang sampai dengan 30 November 2022 sebesar Rp27,19 triliun naik sebesar 4,2 triliun dibandingkan dengan realisasi bulan sebelumnya yakni Rp22,99 triliun.

Untuk kinerja APBD se-Lampung, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung mencatat realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp24,09 triliun, Belanja Daerah Rp21,74 triliun dan Pembiayaan Daerah Rp0,77 triliun sehingga menghasilkan SILPA sebesar Rp3,12 triliun. Kontribusi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terhadap pendapatan APBD sampai dengan tanggal 30 November 2022 sebesar Rp17,88 triliun atau 74,2% dari total pendapatan APBD.

Realisasi Kredit Program

Realisasi KUR di Provinsi Lampung sampai dengan 30 November 2022 tercatat sebesar Rp10,12 triliun yang disalurkan kepada 240.871 debitur atau naik sebesar 2,46% (yoy). Untuk mendorong UMKM tumbuh, Kanwil DJPb Provinsi Lampung terus menjalin kerja sama dan berkoordinasi dengan Pemda, Perbankan, OJK dan stakeholders lainnya dalam rangka pemberdayaan UMKM dan percepatan akses keuangan kepada pelaku UMKM melalui Kredit Program KUR maupun pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

Adapun realisasi penyaluran UMi per 30 Nov 2022 mencapai Rp248,11 miliar untuk membantu 59.096 pelaku usaha mikro atau naik sebesar 5,69% (yoy). Untuk memperluas manfaat pembiayaan UMi, Kanwil DJPb Provinsi Lampung fokus menambah jumlah penyalur UMi, khususnya koperasi-koperasi yang ada di Lampung untuk dapat menjadi penyalur UMi baru.

Realisasi APBN dan Program Perlinsos Terkini

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat melalui Kementerian Negara/Lembaga, pertanggal 26 Desember 2022 sebesar Rp7,7 triliun atau 88,56% dari pagu sebesar Rp8,7 triliun. Sedangkan realisasi belanja TKDD tercatat sebesar Rp20.89 triliun atau telah mencapai 98,61% dari pagu sebesar Rp21,18 triliun. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, persentase capaian ini mengalami peningkatan sebesar 0,3%.

Khusus penyaluran program perlindungan sosial, masyarakat di Provinsi Lampung telah memperoleh berbagai bantuan sosial diantaranya bantuan sembako telah disalurkan sebesar Rp1,67 Trilun kepada 699.528 KPM (Keluarga Penerima Manfaat), Bantuan Langsung Tunai BBM telah disalurkan sebesar Rp473 miliar kepada 789.309 KPM, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) telah disalurkan sebesar Rp1,24 triliun kepada 434.112 KPM, BLT Minyak Goreng disalurkan sebesar Rp210 miliar untuk 700.512 KPM, dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp119 miliar untuk 184.202 pekerja.

Khusus bantuan Covid-19, telah dilakukan pembayaran klaim untuk 10.861 pasien sebesar Rp405 miliar untuk 52 Rumah Sakit se-Lampung dan Pembayaran insentif untuk 5.623 nakes sebesar Rp27 miliar.

STRATEGIC BRIEF SHEET
KOLABORASI PENGENDALIAN INFLASI

A. DASHBOARD

B. PERKEMBANGAN EKONOMI REGIONAL

Pertumbuhan Ekonomi. Ekonomi Lampung triwulan III-2022 tumbuh 3,91 persen (yoy), dan secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Lampung sampai dengan triwulan III-2022 dibanding periode yang sama di tahun 2021 tumbuh sebesar 4.02 persen. Namun jika dibandingkan dengan triwulan II-2022, ekonomi Provinsi Lampung triwulan III-2022 (q-to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 0,84 persen. Seluruh komponen pengeluaran tumbuh positif kecuali komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang mengalami kontraksi sebesar 1,41 persen (q-to-q) dan 8,40 persen (yoy). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa yang tumbuh sebesar 14,17 (q-to-q) persen dan 10,54 persen (yoy). Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Lampung, pemerintah daerah perlu membuat kebijakan fiskal yang dapat mendukung daya beli masyarakat karena Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) yang terkontraksi. Dikhawatirkan PKRT mengalami kontraksi akibat dari kenaikan harga BBM yang menyebabkan beberapa harga komoditas naik tanpa diiringi oleh bantuan yang tepat sasaran dan tepat waktu. Kontributor terbesar pertumbuhan PDRB triwulan III Tahun 2022 dari sisi lapangan usaha masih oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 28,50 persen dan kontributor terbesar PDRB dari sisi pengeluaran yaitu pengeluaran konsumsi Rumah Tangga sebesar 59,49 persen.

Inflasi/Deflasi. Pada Bulan November 2022 Lampung mengalami inflasi sebesar 5,89 persen (yoy), lebih tinggi dibanding inflasi nasional yaitu sebesar 5,42 persen (yoy), dan secara month-to-month Provinsi Lampung mengalami inflasi sebesar 0,01 persen. Kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga memberikan andil inflasi (secara month-to-month) tertinggi, yaitu sebesar 0,05 persen. Adapun subkelompok yang menjadi penyumbang deflasi tertinggi pada bulan November 2022 adalah subkelompok pemeliharaan, perbaikan, dan keamanan tempat tinggal/perumahan yaitu sebesar 0,05 persen. Komoditas yang memberikan andil inflasi terbesar adalah bensin, angkatan udara, rokok kretek filter, beras, sekolah menengah atas, angkutan dalam kota dan daging ayam ras. Kenaikan harga komoditas bensin masih terjadi sebagai imbas dari kebijakan pengalihan subsidi BBM di awal bulan September. Kenaikan harga beras diakibatkan karena stok beras hasil panen musim sebelumnya sudah semakin menipis.  Kenaikan harga daging ayam ras terjadi mengingat akan memasuki libur Natal dan tahun baru (Nataru) 2023. Inflasi Sekolah Menengah Atas terjadi karena sudah dibukanya pendaftaran masuk sekolah, menjelang masa ujian akhir semester, dan beberapa sekolah mengadakan study tour.

Tingkat Pengangguran Terbuka. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT Agustus 2022 sebesar 4,52 persen, turun 0,17 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021. Penduduk yang bekerja sebanyak 4.388,0 ribu orang, meningkat sebanyak 103,6 ribu orang dari Agusutus 2021. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (0,59 persen poin). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu sektor Konstruksi (0,92 persen poin).

Nilai Tukar Petani. NTP merupakan salah satu indikator untuk menunjukan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Pada Bulan November 2022 NTP turun 0,28 persen dari bulan sebelumnya, menjadi 101,32. Penurunan NTP disebabkan Indeks Harga yang Diterima Petani (lt) mengalami penurunan sebesar 0,20 persen dan peningkatan Indeks Harga yang Dibayar Petani (lb) sebesar 0,08 persen. Peningkatan lb disebabkan indeks biaya produksi dan penambahan berang modal sebesar 0,37 persen. Meskipun NTP Provinsi Lampung secara umum tercatat di atas 100, tetapi NTP subsektor Tanaman Pangan masih berada di bawah 100 yaitu tercatat 94,19 turun sebesar 0,12 persen dari bulan sebelumnya. Faktor pemicunya adalah komoditas ketela pohon dan jagung. Turunnya harga ketela pohon dan jagung disebabkan stok di tingkat petani mengalami peningkatan. Selain itu, beralihnya pola tanam petani yang semula menanam kelapa sawit atau karet menjadi ketela pohon juga menyebabkan peningkatan stok.

C. ANALISIS REALISASI APBN & APBD REGIONAL, DAN HUBUNGAN REALISASI APBD DAN TKDD

 1. KINERJA APBN

Pendapatan Wilayah Lampung hingga 30 November 2022 tercatat sebesar Rp10,21 triliun atau berhasil terealisasi sebesar 102,21 persen dari target penerimaan. Pendapatan APBN di Provinsi Lampung mengalami kenaikan sebesar 12,45 persen (yoy), sumber utama kenaikan berasal dari Pajak Penghasilan yang sebesar Rp3,33 Triliun. Growth dari sisi penerimaan terbesar dialami pendapatan Cukai yaitu sebesar 2.071,98% (yoy). Naiknya pendapatan cukai tidak terlepas dari kebijakan kenaikan tarif cukai pada awal tahun 2022.

Belanja negara dari sisi Belanja Pemerintah Pusat mengalami perlambatan sebesar Rp7,05 triliun atau minus 17,41 persen (yoy). Penyebab utamanya adalah melambatnya Belanja Barang (52) dan Belanja Modal (53) masing-masing sebesar minus 2,15% dan minus 55,97% serta alokasi realisasi kedua Belanja tersebut yang masih rendah. Realisasi Belanja Modal yang terealisasi sampai dengan 30 November 2022 sebesar 58,00% persen disebabkan antara lain: (1) Terdapat gagal lelang akibat tidak tersedianya spesifikasi produk pada e-catalog sehingga menyebabkan keterlambatan kontrak; (2) Sisa dana kontraktual yang bersumber dana SBSN yang tidak dapat dioptimalkan karena batasan peraturan sehingga persentase realisasi tidak mencapai target. Sedangkan kendala pada penyerapan Belanja Barang adalah keterlambatan juknis dari K/L pada satker Kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, khususnya terkait pengadaan belanja barang.

2. KINERJA APBD

Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Lampung s.d 30 November 2022 adalah sebesar Rp23,24 triliun didominasi oleh komponen Pendapatan dari Dana Transfer sebesar 18,14 triliun atau 86,66 persen dari total pendapatan APBD. Realisasi Belanja APBD Provinsi Lampung hingga 30 November 2022 sebesar Rp20,69 triliun didominasi oleh komponen Belanja Operasi Rp15,48 triliun. Jumlah DAK Fisik yang telah disalurkan Pemerintah pusat s.d 30 November 2022 kepada RKUD provinsi/kabupaten/kota di regional Lampung sebesar Rp1,40 triliun atau 73,21 persen dari alokasi.

D. CURRENT ISSUES MAKROEKONOMI DAN FISKAL

Perkembangan kasus Covid-19 yang mulai naik kembali menjelang akhir tahun 2022 tampaknya tidak mempengaruhi kondisi perekonomian Lampung secara signifikan dan berarti. Data Infografis Covid-19 per 30 November 2022 di Provinsi Lampung terkonfirmasi mencapai 75.891 kasus, dengan 4.184 kasus kematian, 484 kasus aktif, dan 71.226 kasus kesembuhan. Dalam kurun waktu satu bulan terakhir kasus Covid-19 terkonfirmasi naik 1.064 kasus, dan terdapat 19 kasus kematian. Alokasi anggaran Percepatan Pemulihan Nasional hingga 30 November 2022 telah terealisasi sebesar Rp3,98 Triliun untuk terus mempertahankan kegiatan ekonomi di Provinsi Lampung melalui berbagai program.

1. Penyaluran KUR dan UMi di Provinsi Lampung
   Berdasarkan survey Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (2020), UMKM berkontribusi sebesar 61,1 persen atas PDB, penyerapan tenaga kerja sebesar 89,2 persen, penyediaan lapangan kerja 97 persen. Mengingat 99,9 persen unit usaha di Indonesia berbentuk UMKM, maka Pemerintah Pusat memberikan perhatian lebih kepada para pelaku usaha UMKM agar mampu bertahan di tengah guncangan perekonomian global dengan memberikan program pembiayaan melalui KUR dan UMi. Realisasi KUR untuk Provinsi Lampung per 30 November 2022 mencapai Rp10,12 Triliun untuk membiayai 240.871 pelaku usaha. Capaian ini meningkat sebesar 2,46% dari periode yang sama tahun sebelumnya (yoy). Sedangkan untuk pembiayaan UMi mencapai Rp248,11 Miliar untuk membantu 59.096 pelaku usaha. Capaian ini meningkat sebesar 5,69% dari periode yang sama tahun sebelumnya (yoy).
   
   
2. Reviu Penyaluran TKDD Provinsi Lampung
   Penguatan kualitas desentralisasi fiskal melalui kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2022 yang diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung kinerja daerah. TKDD diarahkan untuk melanjutkan kebijakan perbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan antar daerah. Alokasi dana TKDD total yang diterima oleh Provinsi Lampung tahun 2022 sebesar Rp 21,18 Triliun yang terdiri dari Dana Bagi Hasil sebesar Rp711,23 Miliar yang berhasil terealisasi 100 persen; Dana Alokasi Umum sebesar Rp12.021,11 Miliar yang juga terealisasi 100 persen; DAK Fisik sebesar Rp1.920,27 Miliar hingga 30 November 2022 terealisasi sebesar Rp1.455,45 Miliar atau 73,21 persen; DAK Non Fisik sebesar Rp4.096,61 Miliar terealisasi sebesar Rp3.659,33 Miliar atau sebesar 89,33 persen; Dana Insentif Daerah sebesar Rp112,75 Miliar terserap 79,85 persen atau sebesar Rp90,03 Miliar; dan Dana Desa sebesar Rp2.326,83 Miliar tersalurkan sebesar Rp2.114,88 Miliar atau 90,89 persen. Alokasi DAK Fisik merupakan alokasi dengan realisasi paling rendah yang tidak mencapai target dari penyerapan anggaran.
   
   
3. Perkembangan Peluang Investasi
   Provinsi Lampung sebagai gerbang masuk pulau Sumatera memiliki potensi yang cukup besar. Potensi tersebut sangat layak untuk dikembangkan khususnya di daerah Bakauheni, Lampung Selatan di mana daerah tersebut merupakan pintu awal ketika memasuki Provinsi Lampung. Maka dirancang sebuah megaproyek Bakauheni Harbour City yang ditargetkan menjadi destinasi pariwisata unggulan di Lampung. Bakauheni Harbour ditargetkan sebagai kawasan Bakauheni dapat menjadi destinasi pariwisata yang bukan hanya sebagai pelabuhan penyeberangan, tetapi juga menjadi lokasi wisata baru dan menjadi favorit wisatawan lokal maupun mancanegara. Kawasan pariwisata terpadu Bakauheni yang dibangun di atas lahan dengan luas total 214 hektare ini akan menjadi kawasan pariwisata tepi laut terbesar dan berkelas dunia yang berada di Provinsi Lampung.
   
   Namun seiring dengan rancangan proyek tersebut, beberapa kendala turut hadir salah satunya terkait pemilikan lahan kawasan Bakauheni Harbour City dimiliki oleh beberapa pihak sehingga dimungkinkan terjadi sengkata lahan. Kendala lainnya yang dihadapi adalah terkait pembiayaan proyek. Pemerintah daerah merencanakan untuk membiayai kegiatan ini melalui pinjaman, dan meminta persetujuan DPRD pada saat pembahasan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas, serta Plafon Anggaran Sementara. Kepala Daerah berdasarkan pasal 18 ayat 1 PP 56/2018 menyampaikan usulan rencana pinjaman daerah untuk mendapatkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Karena bertepatan dengan tahun politik, menteri dalam negeri memerlukan waktu untuk mengkaji keberlangsungan pembangunan infrastruktur yang dibiayai dengan pinjaman sehubungan dengan masa jabatan kepala daerah.

Analisis Tematik

1. Isu 1 Kemiskinan Ekstrim, Stunting, dan Ketahanan Pangan
   Tren angka kemiskinan berbanding lurus dengan tren angka stunting di Provinsi Lampung. Hal ini menandakan bahwa kemiskinan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada angka stunting di suatu regional. Sedangkan naiknya angka cadangan beras yang mencerminkan ketahanan pangan di Provinsi Lampung, menunjukkan hubungan yang berbanding terbalik dengan tren kemiskinan dan stunting.
   
   Dana yang dialokasikan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan pada tahun 2022 melalui Belanja K/L sebesar Rp32,11 Miliar (naik 22,2 persen dibanding alokasi tahun 2021) dan Transfer Daerah sebesar Rp725,5 Miliar (naik 26,14 persen dibanding alokasi tahun 2021) melalui BLT Dana Desa, terbukti berhasil mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Lampung. Selain itu dana yang dialokasikan pemerintah untuk penanganan stunting pada tahun 2022 melalui Belanja K/L sebesar Rp29,76 Miliar (naik 48,8 persen dibanding alokasi tahun 2021) dan Transfer Daerah melalui DAK Fisik mencapai Rp23,94 Miliar, naiknya alokasi belanja penanganan stunting juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi menurunnya angka stunting di Provinsi Lampung.
   
   Sedangkan dana yang dialokasikan pemerintah untuk ketahanan pangan pada tahun 2022 melalui Belanja K/L sebesar Rp40,38 Miliar (turun 37,3 persen dibanding alokasi tahun 2021) namun dibarengi oleh komitmen pemerintah daerah untuk menjaga Lampung dari krisis pangan melalui dibentuknya satgas pangan berhasil membuat surplus beras sebagai komoditas utama pangan tetap surplus sebesar 1,5 juta ton di tahun 2022.
   
   
2. Isu 2: Risiko dan Penanganan Bencana
   Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah yang minim akan bencana alam besar, namun memiliki resiko yang besar terkait keberadaannya sebagai salah satu daerah terdekat dengan Gunung Krakatau dan Anak Gunung Krakatau yang masih aktif. Bencana alam yang sering terjadi di Provinsi Lampung adalah banjir dan tanah longsor. Belanja penanggulangan bencana yang dialokasikan pada Provinsi Lampung pada tahun 2022 sebesar Rp308,9 Miliar (naik sebesar 35,25 persen dibanding alokasi tahun 2021) hingga akhir November 2022 hanya terserap sebesar Rp84,78 Miliar atau sebesar 27,45 persen dari alokasi. Hal ini menandakan anggaran penanggulangan bencana di tahun 2022 sedikit terpakai karena makin sedikitnya bencana yang terjadi.
   
   
3. Isu 3: Kelayakan Sanitasi dan Tata Kelola Sampah
   Pemerintah telah mengalokasikan dana untuk kelayakan sanitasi pada tahun 2022 melalui Belanja K/L sebesar Rp57,83 Miliar dan melalui Transfer Daerah sebesar Rp66,81 Miliar melalui DAK Fisik Kelayakan Sanitasi. Namun, alokasi untuk pengelolaan sampah yang dianggarkan melalui APBN sepertinya masih nihil/minim.

E. PELAKSANAAN TATA KELOLA RCE DI DAERAH

Dalam rangka identifikasi isu perekonomian Lampung, Kanwil DJPb Provinsi Lampung telah melaksanakan rapat Deputies Penyusunan ALCo Realisasi 30 November 2022, pada tanggal 12 Desember 2022 pukul 13.30 hingga 16.00 WIB, di Aula Semergow Kanwil DJPb Provinsi Lampung. Pada rapat kali ini Kanwil DJPb Provinsi Lampung turut serta mengundang Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung, Bappeda Provinsi Lampung, dan Local Expert mitra Kanwil DJPb Provinsi Lampung yaitu Dr. Marselina, SE, MPM. Kegiatan ini dilaksanakan dengan fokus diskusi terkait current/strategis issues, local issues, analisis tematik yang akan diangkat untuk ALCo Bulan November 2022, juga policy responses atas isu strategis dan isu tematik di regional, selain menjadi wadah konfirmasi data untuk laporan ALCo Regional.

F. KEBERMANFAATAN RCE BAGI STAKEHOLDER DAN MASYARAKAT

Pembentukan identitas Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist (RCE) nyatanya telah memberikan dampak yang signifikan bagi para stakeholder, masyarakat, dan insitusi pendidikan di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Lampung. Kegiatan RCE yang telah dilaksanakan hingga 31 Oktober 2022 mendapat respon positif diantaranya:

1. Biro Perekonomian Provinsi Lampung sebagai stakeholder menyatakan bahwa dengan diinisiasinya rapat-rapat koordinasi oleh Kanwil DJPb Provinsi Lampung terkait perkembangan perekonomian Lampung, menjadi salah satu sumber informasi dalam rangka penyusunan kebijakan-kebijakan pemerintah, serta mengetahui informasi tentang pengelolaan keuangan pemerintah pusat. Selain itu Biro Perekonomian juga berharap dapat berkolaborasi dengan Kanwil DJPb Provinsi Lampung dalam pelaksanaan pembinaan dan asistensi BLUD lingkup Provinsi Lampung; dan
2. Bank Indonesia dan Universitas Lampung sebagai institusi pendidikan juga menggunakan hasil Kajian Fiskal Regional yang telah disusun Kanwil DJPb Provinsi Lampung tiap triwulan sebagai bahan yang digunakan dalam melakukan penyusunan laporan-laporan dan penelitian.

G. HIGHLIGHT FORUM KOORDINASI PENGELOLA KEUANGAN NEGARA

1. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Persiapan BLU Politeknik Negeri Lampung. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 01 November 2022 bertempat di Ruang Sidang Utama Politeknik Negeri Lampung, dihadiri oleh rektor dan wakil rektor Polinela dan seluruh civitas akademi Polinela (Tim Pesiapan BLU). Permasalahan yang dihadapi yaitu satker kurang memahami peraturan terkait syarat-syarat menjadi satker BLU dan satker belum dapat menggali potensi PNBP yang dapat diperoleh untuk menambah PNBP satker. Oleh karena itu, kegiatan dilaksanakan agar Politeknik Negeri Lampung siap menjadi satker BLU setelah diberikan bimbingan dan arahan secara teknis.
   
   
2. Rapat Peningkatan Kualitas Pelaporan Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Lingkup Pemerintah Provinsi Lampung. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 10 November 2022 bertempat di hotel Golden Tulip, Bandar Lampung, dihadiri oleh Kanwil DJPb Provinsi Lampung, Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dan Satker DK/TP lingkup Provinsi Lampung. Permasalahan yang dihadapi yaitu kinerja pelaksanaan anggaran satker DK/TP lingkup Provinsi Lampung sampai dengan triwulan III 2022 masih rendah dan dibawah target. Kanwil DJPb Provinsi Lampung sebagai narasumber melakukan pembinaan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Diharapkan kinerja pelaksanaan anggaran satker DK/TP Periode Triwulan IV Tahun 2022 tercapai sesuai target yang telah ditetapkan untuk setiap indikator.
   
   
3. Sosialisasi dan Diskusi Aturan Pembayaran Remunerasi ke 13 dan 14. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 14 November bertempat di Ruang Sidang Utama Rektorat Universitas Lampung, dihadiri oleh Kanwil DJPb Provinsi Lampung, rektor dan wakil rektor Universitas Lampung, serta seluruh civitas akademi Universitas Lampung. Diadakan sosialisasi dikarenakan remunerasi ke 13 dan 14 yang bersumber dari PNBP belum dibayarkan kepada para Pegawai dan Civitas Akademik UNILA. Diharakan agar pembayaran Remunerasi ke 13 dan 14 yang bersumber dari PNBP dapat dibayarkan kepada para pegawai dan civitas akademik UNILA.
   
   
4. Monitoring dan Evaluasi dan Pemetaan Satker PNBP yang Berpotensi Menerapkan PK BLU. Kegiatan dilaksanakan tanggal 17─25 November 2022 bertempat di UIN Raden Intan Bandar Lampung, Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung, dan Institut Teknologi Sumatera. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka memperoleh gambaran utuh mengenai kinerja keuangan dan layanan atas implementasi pola pengelolaan keuangan BLU pada satu tahun anggaran; memperoleh landasan bagi perbaikan kebijakan pembinaan BLU; memperoleh data dan informasi detil terkait dengan pengembangan pola pembinaan BLU dan diharapkan menambah jumlah satker PNBP yang berpotensi menerapkan pengelolaan keuangan BLU.
   
   
5. Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Terkait Revisi Anggaran dan Strategi Untuk Memperoleh Nilai IKPA Sangat Baik. Dilaksanakan tanggal 29 November 2022 bertempat di Kalianda Lampung Selatan, kegiatan ini dihadiri oleh Kanwil DJPb Provinsi, Badan POM Bandar Lampung, dan Loka POM Tulang Bawang. Pengetahuan dan Pemahaman pengelola keuangan belum merata terkait Revisi Anggaran dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengelolaan keuangan bagi petugas di Lingkup Badan POM Bandar Lampung.
   
   
6. Kegiatan BANGIK (Bincang Anggaran dan IKPA). Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 30 November 2022 bertempat di Cendana Ballroom Hotel Aidia Grande Kota Metro, dihadiri oleh Kanwil DJPb Provinsi Lampung, KPPN Metro, dan satker mitra kerja KPPN Metro. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dan implementasi digital payment, serta pemahaman mengenai mekanisme revisi anggaran dan kebijakan zero dispensasi.
   
   
7. Pelaksanaan Program Gerakan Tanam Cabai. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 15 November 2022 bertempat di Kantor Kecamatan Tegineneng, Desa Trimulyo, Kabupaten Pesawaran dan dihadiri oleh Kanwil DJPb Provinsi Lampung, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, dan Bank Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam upaya pengendalian inflasi pangan di Provinsi Lampung. Perekonomian Lampung ditopang oleh sektor pertanian dan mengingat ketidakpastian global yang menyebabkan kenaikan harga berbagai komoditas, Bank Indonesia dan Pemerinah Provinsi Lampung melaksanakan program Gerakan Tanam Cabai sebagai salah satu langkah kebijakan.
   
   
8. Focus Group Discussion Calon Penyalur UMi. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 30 November 2022 di Aula Semergow Kantor Wilayah DJPb Provinsi Lampung, dihadiri oleh Kanwil DJPb Provinsi Lampung; Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung; Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan BLU Pusat Investasi Pemerintah sebagai narasumber. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah agar penyaluran pembiayaan UMi dapat terus ditingkatkan seiring dengan bantuan rekan-rekan koperasi yang akan menjadi mitra penyaluran UMi yang baru dan lebih lanjut dengan adanya pembiayaan UMi yang mendorong perkembangan UMKM dan perekonomian Indonesia tumbuh inklusif.

H. POLICY RESPONSES

Isu 1: Kemiskinan Ekstrim, Stunting, dan Ketahanan Pangan

Pemerintah daerah perlu melakukan upaya extra ordinary, mengingat angka kemiskinan di Provinsi Lampung masih di atas rata-rata nasional. Diperlukan langkah kebijakan strategis dari pemerintah dalam menekan angka kemiskinan dan stunting. Isu penting lainnya yaitu terkait ketahanan pangan. Pemerintah Provinsi Lampung berharap melalui program dan kegiatan yang dicanangkan dapat menjaga ketahanan pangan di Provinsi Lampung tetap stabil. Program Gerakan Tanam Cabai di Kabupaten Pesawaran yang telah dilaksanakan pada November 2022 merupakan salah satu bentuk aksi pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan pangan di Provinsi Lampung dan Kanwil DJPb Provinsi Lampung turut mendukung program tersebut. Selain itu, pemerintah daerah Provinsi Lampung memberikan dukungan kepada petani melalui alokasi APBN untuk sektor pertanian dan juga program Kartu Petani Berjaya (KPB) yang diharapkan dapat meningkatkan produksi panen. Local Expert memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam menghadapi isu ketahanan pangan antara lain yaitu:

1. Penambahan anggaran untuk BLT;
2. Pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMTAS);
3. Pemberian bantuan supplement untuk Ibu Hamil;
4. Bantuan Sembako dan pasar murah;
5. Pelatihan-pelatihan dan Bantuan Modal untuk Rakyat Miskin;
6. Bantuan Pemasaran untuk produk yang berasal dari usaha-usaha RT Miskin;
7. Anggaran untuk Pandemi bisa dialihkan ke program penurunan kemiskinan dan pencegahan stunting lebih banyak.
8. Pendataan secara akurat tentang riil luas lahan produktif yang ada, jumlah produksi, dan tingkat produktivitas lahan per Ha;
9. Inventarisasi Lahan lahan tidur dan membuat regulasi untuk pemanfaatan lahan-lahan tidur yang ada;
10. Kebijakan Pencegahan alih fungsi lahan. Misal dengan memberikan subsidi kepada RT yang mempertahankan lahan produktifnya;
11. Memberikan sosialisasi dan pelatihan pada masyarakat untuk pemanfatan lahan, memberikan bantuan bibit, ternak, dan lain-lain;
12. Penambahan anggaran untuk subsidi pupuk dan bibit;
13. Perbanyak pelatihan dan sosialisasi menggunakan produk-produk non beras yaitu seperti sukun, jagung, Ubi, dan lain-lain; dan
14. Mengembangkan Pertanian Perkotaan (hydroponic) dan pemanfaatan di lahan-lahan sempit.

Isu 2: Penanganan Bencana Pengelolaan Sampah

Local Expert memberikan saran kebijakan untuk menghadapi isu bencana dan pengelolaan sampah antara lain:

1. Sosialisasi pada masyarakat mengenai jenis-jenis potensi bencana di Provinsi Lampung Kabupaten/Kota serta trennya ke depan;
2. Memberikan pelatihan bagi tenaga-tenaga tanggap bencana;
3. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tanggap Bencana sehingga ketika bencana terjadi sudah jelas “Siapa Melakukan Apa” dan koordinasinya seperti apa; dan
4. Meningkatkan anggaran penanggulangan bencana.

Isu 3: Sanitasi dan Pengelolaan Sampah

1. Penyadaran kepada RT/masyarakat akan pentingnya pemisahan sampah-sampah rumah tangga yaitu sampah mudah busuk, sampah-sampah kertas, dan sampah pecahan kaca dan lain-lain;
2. Meningkatkan anggaran untuk pengelolaan sampah terutama yang berasal dari APBN;
3. Pemerintah daerah mencari investor untuk mengelola sampah menjadi barang ekonomis;
4. Fasilitasi Pendirian Bank Sampah di setiap desa; dan
5. Sosiliasi pengolahan sampah organic menjadi MOL (Mikro Organisme Lokal) pupuk cair.