Pada Maret 2023 ini, inflasi gabungan 2 kota di Provinsi Maluku berada pada angka 5,43% (yoy) dan 0,18% (mtm). Kota Ambon mengalami inflasi year on year (yoy) sebesar 5,30% yang terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh peningkatan indeks pada 10 kelompok pengeluaran. Selanjutnya, Kota Tual mengalami inflasi year on year (yoy) sebesar 7,49% yang terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh peningkatan indeks pada 9 kelompok pengeluaran.
Pendapatan dan Belanja APBN
Pendapatan regional Maluku sampai dengan 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp426,70 Miliar atau dengan pertumbuhan realisasi 22,26% (yoy) dari Maret 2022 dengan komponen pendapatan berasal dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp314,01 Miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp112,69. Jumlah pendapatan terbesar disumbang dari Pajak Penghasilan Non Migas sebesar Rp192,59 Miliar.
Sampai dengan 31 Maret 2023, realisasi belanja K/L di wilayah Maluku adalah sebesar Rp1.578,52 Miliar dengan pertumbuhan realisasi 14,45%. Peningkatan tersebut didominasi oleh peningkatan Belanja Barang sebesar 39,21% dengan realisasi sebesar Rp504,43 Miliar. Namun, realisasi Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) pada Maret 2023 mengalami penurunan sekitar 15,69% (yoy) yang disebabkan oleh realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang menurun sekitar 22,99%. Penurun tersebut sebagai akibat dari kebijakan penundaan dan pemotongan DAU di beberapa pemerintah daerah di Provinsi Maluku.
Perkembangan Ekonomi Regional Maluku
Perekonomian Provinsi Maluku sampai Maret 2023 masih didominasi oleh komponen Government Expenditure (G) yang meningkat dibandingkan bulan Februari sebelumnya. Komponen tersebut berasal dari Belanja Pegawai dan Belanja Transfer.
Pada Maret 2023, Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Maluku adalah sebesar 103,16 atau naik 0,06% dibandingkan bulan Februari sebelumnya. Peningkatan NTP disebabkan oleh indeks harga hasil produksi pertanian (It) yang tercatat meningkat sebesar 0,02% dan indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang tercatat menurun sebesar 0,04%. Adapun Nilai Tukar Nelayan (NTN) berada pada nilai 113,19 atau turun 3,11% dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan ini terjadi karena Ib mengalami peningkatan sebesar 0,26% dan penurunan It sebesar 2,86%. Penurunan It disebabkan oleh turunnya harga komoditas pada kelompok penangkapan di perairan laut.
Selanjutnya, dilihat dari sektor ekspor-impor, ekspor Maluku pada Maret 2023 memiliki nilai realisasi sebesar USD 4,655,365 atau 1,081,999 Kg yang didominasi oleh komoditas ikan dan krustasea, moluska, serta invertebrata air dengan nilai devisa USD 9,815,488 dan berat bersih 2,229,180 Kg dengan eksportir terbesar di Provinsi Maluku yaitu PT. Wahana Lestari Investama. Selain komoditas perikanan, komoditas ekspor lainnya di Provinsi Maluku adalah sektor kehutanan seperti damar dengan nilai devisa USD 137,348 dan berat bersih 60,060 Kg. Negara tujuan ekspor terbesar yaitu China dengan nilai devisa ekspor USD 9,815,488 dengan berat bersih 2,229,180 Kg, tujuan ekspor kedua yaitu Hongkong dengan nilai devisa USD 964,294 dengan berat bersih 46,393 Kg.
Sementara itu, realisasi impor pada Maret 2023 adalah sebesar USD 29,970,788 atau 34,720,900 Kg. Realisasi impor tersebut masih didominasi importasi bahan bakar mineral dengan nilai devisa USD 53,303,971 dengan berat bersih 63,634,016 Kg. Importir terbesar yaitu PT. Pertamina Patra Niaga dan PT. Wahana Lestari Investama dengan negara asal importir terbesar adalah Singapore dan disusul oleh Malaysia.
Current Issue di Regional Maluku
Current issue yang pertama adalah kondisi pengelolaan sampah di wilayah Maluku yang masih lemah dan terbatas. Hal ini diindikasikan oleh masih banyaknya masalah dalam perizinan dan pengawasan lingkungan seperti kasus AMDAL, laporan ketidaktaatan industri, keberadaan KPA di kabupaten/kota yang masih terbatas dan rendahnya kemampuan pengawasan lingkungan oleh kabupaten/kota. Belum optimalnya penanggulangan sampah tersebut disebabkan karena keterbatasan jumlah dan kapasitas saran prasarana eksisting serta SDM pengelola persampahan (sarana pengangkutan dan TPA) sedangkan rencana pengembangan TPA masih terhambat oleh persepsi masyarakat dan sulitnya pemenuhan lokasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah Provinsi Maluku sendiri telah mengalokasikan APBN untuk bidang persampahan pada tahun 2018-2021 dengan jumlah mencapai Rp32,04 Miliar yang menghasilkan output seperti Sistem Penanganan Persampahan, Pengawasan Pengelolaan Limbah Medis di RS, Pengawasan Pengelolaan Limbah Medis di Fasyankes, Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota, Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat, dan Sistem Pengelolaan Persampahan Menjadi Sumber Energi Terbarukan (PEN). Selain itu, sampah menjadi salah satu sumber PAD yaitu melalui retribusi persampahan dimana pada tahun 2022 retribusi tersebut mencapai Rp7,02 Miliar.
Current issue selanjutnya adalah penyediaan air bersih dan sanitasi layak di regional Maluku. Persentase Rumah Tangga (RT) yang memiliki akses air minum layak di Maluku berada di atas angka Indonesia. Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir telah terjadi peningkatan signifikan terhadap akses air minum layak di Maluku dengan akses air minum layak tertinggi berada di Kota Ambon dan terendah berada di Kabupaten Seram Bagian Barat.
Pada tanggal 12 April 2023, Kanwil DJPb Provinsi Maluku menyelenggarakan Rapat Komite ALCo Regional Maluku untuk periode Maret 2023 yang turut dihadiri oleh Kanwil Bea dan Cukai Provinsi Maluku, KPPBC Tipe C Ambon, KPP Pratama Ambon, dan KPKNL Ambon. Rapat tersebut diawali dengan pembukaan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku dan dilanjutkan pemaparan laporan ALCo Regional Maluku untuk realisasi s.d. 31 Maret 2023 yang telah disusun oleh Kanwil DJPb Provinsi Maluku. Pemaparan laporan ALCo tersebut bertujuan untuk melakukan validasi data yang diperoleh dari instansi vertikal Kemenkeu di Provinsi Maluku.