Kinerja APBN Bulan April 2022 Provinsi Sulawesi Tengah

Irfa Ampri

Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Sulteng (Ketua Komite)

Palu, Mei 2022 – Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah (Sulteng)  pada Triwulan I 2022 masih menunjukan trend yang baik. Dengan angka pertumbuhan PDRB 10,49% yoy, ekonomi Sulteng menjadi yang tertinggi se kawasan Sulawesi, dan tertinggi ke tiga secara nasional. Pertumbuhan tersebut masih didominasi oleh sektor unggulan Sulteng yakni Industri Pengolahan tumbuh 15,61% (yoy), lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian tumbuh 8,73% (yoy), diikuti lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang juga tumbuh 6,10% (yoy). Dari sisi pengeluaran konsumsi pertumbuhannya juga membaik, mobilitas yang meningkat mendorong konsumsi rumah tangga semakin tumbuh. Investasi juga masih menjadi komponen andalan seiring masih tingginya kepercayaan pelaku usaha terhadap tren perbaikan ekonomi di Sulteng.

Daya beli masyarakat pada Kuartal I-2022 terus membaik dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal tersebut terlihat dari Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh 3,84% (yoy).

Peningkatan lapangan kerja baru juga membantu mengakselerasi pemulihan daya beli masyarakat. Hal tersebut terlihat dari menurunnya jumlah pengangguran sebesar 470 orang pada periode Februari 2022 dibanding periode Februari 2021. Pemulihan konsumsi domestik juga mendorong pertumbuhan pada Sektor Perdagangan. Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah dalam kaitan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yakni Insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM-DTP) juga mendorong peningkatan perdagangan mobil di Sulteng pada Kuartal I 2022.

Aktivitas ekspor-impor yang berjalan baik dan mulai pulihnya konsumsi rumah tangga serta membaiknya kondisi Pandemi Covid-19 berpengaruh positif pada kinerja APBN di bulan April. Pendapatan negara tumbuh melampaui target di semua komponen pendapatan yang mengalami tren  pertumbuhan tinggi sejak awal tahun 2022. Optimalisasi dana likuid melalui belanja negara dan investasi terus ditingkatkan untuk mendorong pemulihan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat di tengah guncangan kenaikan harga komoditas.

Inflasi gabungan di Provinsi Sulteng pada bulan April 2022 tercatat sebesar 1,4% (m-to-m) dan 4,68% (y-o-y). Angka inflasi tersebut cukup tinggi dan melampaui benchmark proyeksi Bank Indonesia Perwakilan Sulteng yang sebesar 3%±1% (yoy) dan juga di atas target RKPD Sulteng 2022 yang sebesar 1,52%. Kenaikan inflasi tersebut perlu menjadi perhatian yang serius (warning) bagi pimpinan daerah khususnya tim TPID di wilayah Sulteng. Naiknya harga komoditas kelapa sawit menyebabkan kenaikan harga pada komoditas Minyak Goreng (0,49%), dan terlebih tingginya mobilitas masyarakat dengan adanya arus mudik lebaran pada Idul Fitri 2022 mengakibatkan komoditas Angkutan Udara juga mengalami inflasi dengan andil 0,29%.

Membaiknya perekonomian Sulteng tidak terlepas dari kebijakan percepatan vaksinasi serta vaksinasi booster. Total vaksinasi dosis 1 telah mencapai 87,19%, dosis 2 sebesar 58,27%, dan dosis 3 atau booster sebesar 8,63%. Percepatan vaksinasi ini perlu terus digenjot agar masyarakat dan pelaku usaha di Sulteng terlindungi dari dampak penyebaran Virus Covid-19.

APBN mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Sulteng.

Pertumbuhan pendapatan negara masih berlanjut dengan kinerja positif yang terus terjaga. Tercatat realisasi pendapatan negara di Sulteng sampai dengan akhir April 2022 sebesar Rp2,71 triliun atau sudah terealisasi 47,63% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut naik Rp987 miliar atau tumbuh 57,09% dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun lalu. Realisasi pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2,5 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp226 miliar.

Penerimaan perpajakan tersebut telah mencapai 47,43% dari target APBN 2022 di Sulteng. Angka tersebut menunjukkan kinerja yang positif dengan penerimaan pajak yang tumbuh sebesar 60,64% (yoy). Berdasarkan penerimaan per jenis pajak, capaian penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Non-migas berkontribusi paling besar  (46%) dari seluruh total penerimaan pajak, diikuti Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) dengan kontribusi terhadap total penerimaan perpajakan sebesar (25%). Penerimaan Pajak yang baik ini tidak terlepas dari dampak pemulihan ekonomi, serta diterbitkannya serangkaian kebijakan di sektor perpajakan seperti kebijakan phasing-out insentif fiskal, kenaikan PPN dari 10% menjadi 11%, serta Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Kenaikan tariff PPN menjadi 11% pada awal bulan April 2022, berdampak pada meningkatnya nilai penerimaan PPN Dalam Negeri dengan tingkat pertumbuhan sebesar 43% dibandingkan bulan Maret 2022. Selain itu program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang telah diikuti 197 Wajib Pajak juga turut menyumbangkan pendapatan perpajakan dengan nilai sebesar Rp12,87 Miliar. Seperti diketahui kebijakan PPS ini telah berlangsung mulai 1 Januari 2022 dan akan berakhir pada 30 Juni 2022 mendatang. Oleh karenanya,  diharapkan insentif ini dimanfaatkan wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela.

Sementara itu realisasi penerimaan komponen perpajakan dari Kepabeanan dan Cukai menjadi komponen penerimaan terbesar kedua setelah PPh.  Realisasi penerimaan Bea dan Cukai mencapai 28% terhadap total penerimaan perpajakan. Dengan realisasi sebesar Rp697 miliar, penerimaan Bea dan Cukai telah terealisasi 146,38% dari target yang ditetapkan dan tumbuh sebesar 206,14% dibandingkan periode yang sama  tahun sebelumnya. Kinerja positif penerimaan Bea dan Cukai ini didorong dari meningkatnya sisi penerimaan Bea Masuk atas impor Peralatan/Perlengkapan dari Bangunan Prapabrikasi dan Batubara, serta penerimaan Bea Keluar yang meningkat drastis karena adanya larangan ekspor terhadap komoditas CPO dan turunannya pada tanggal 28 April sehingga banyak pengusaha memanfaatkan dan melakukan ekspor atas produk-produk CPO dan turunannya sebelum diterbitkannya peraturan terkait larangan ekspor CPO.

Kinerja PNBP di tahun 2022 terlihat lebih baik dibandingkan dengan kinerja PNBP di tahun 2021. Capaian PNBP s.d bulan April mengalami pertumbuhan sebesar 26,47% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi PNBP sampai dengan April 2022 sebesar Rp226 miliar atau 49,98% dari target APBN 2022. Penerimaan PNBP tertinggi berasal dari Jasa Pelayanan Pendidikan satuan kerja (Satker) BLU Universitas Tadulako (Untad)  yang berada di bawah Kemendikbudristek. Kontribusi PNBP Untad mencapai 38,1% dari total penerimaan satker PNBP di Sulteng. Kontribusi terbesar kedua PNBP disumbangkan oleh Satker Imigrasi di bawah Kementerian Hukum dan HAM dengan penerimaan sebesar 14,9% yang berasal utamanya dari pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (re-entry Permit).

Upaya optimalisasi Belanja Negara terus dilakukan untuk mengantisipasi risiko-risiko global dan domestik.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 30 April 2022 mencapai Rp6,6 triliun atau 28,23% dari pagu. Realisasi ini tumbuh sebesar 7,97% dibanding periode yang sama di tahun 2021. Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp1,6 triliun (20,14% dari pagu) dan Belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp5 triliun (32,43% dari pagu).

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) hingga April 2022 mengalami penurunan sebesar Rp190,072 miliar atau terkontraksi 10,56% dibandingkan periode tahun sebelumnya. Penyebabnya adalah masih rendahnya realisasi Belanja Modal yang baru terealisasi 10,17% dari pagu. Capaian serapan belanja Modal mengalami kontraksi tertinggi sebesar 60,08% (yoy). Sampai dengan bulan April, masih banyak jenis belanja Modal yang masih dalam tahapan lelang dan penandatanganan kontrak yang diprediksi realisasinya akan meningkat drastis di akhir triwulan II tahun ini. Belanja Barang juga terkontraksi sebesar 4% dengan realisasi Rp629 miliar atau 17% dari pagu. Namun demikian optimalisasi terus dilakukan khususnya dari sisi Belanja Pegawai yang berhasil tumbuh 15,87% dengan serapan mencapai 31,9% dari pagu. Tingginya realisasi belanja pegawai di bulan April ditunjang dari serapan yang berasal pemberian gaji ke-14 atau THR bagi para ASN dan pegawai PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) lingkup kementerian dan lembaga (K/L) di Sulteng. Dari realisasi belanja K/L, serapan belanja terbesar s.d. April masih sama dengan bulan sebelumnya yakni pertama Satker lingkup Kepolisian RI sebesar Rp342 milyar, disusul Satker lingkup Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp248 milyar, kemudian diikuti Satker lingkup Kementerian Agama sebesar Rp218 milyar.

Realisasi penyaluran TKDD terus membaik seiring perbaikan pemenuhan syarat salur DAU dan Dana Desa oleh Pemerintah Daerah. Sampai dengan akhir April 2022, realiasi penyaluran TKDD mencapai 32,43% dari pagu APBN 2022 yang sebesar Rp15,44 triliun. Realisasi TKDD tersebut lebih tinggi Rp678 miliar atau 15,67% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Realisasi TKDD mencakup transfer dana perimbangan ke daerah sebesar Rp4,55 trilyun (32,56% dari pagu) dan Dana Desa sebesar Rp461 milyar (31,2% dari pagu). Pemda dengan realisasi TKDD tertinggi masih dipegang Kabupaten Tolitoli dengan serapan belanja 37,6%. Sedangkan Pemda dengan serapan terendah berada di Kabupaten Banggai.

Kinerja penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terus terjaga positif, dimana hingga April 2022 dana BOS telah disalurkan Rp201 miliar, dengan jumlah sekolah penerima sebanyak 4.326 sekolah dan jumlah total penerima siswa mencapai 581 ribu siswa. Pemda dengan Penyaluran BOS tertinggi berasal dari Kota Palu dengan nilai salur Rp27,3 Miliar kepada 81,8 ribu siswa, sedangkan penyaluran terendah berasal dari Kab. Banggai Laut dengan nilai penyaluran Rp7 Miliar kepada 14,7 ribu siswa.

Kinerja PC-PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) Tahun 2022 yang masih difokuskan untuk menjaga tingkat daya beli masyarakat, mengakselerasi pemulihan ekonomi, dengan tetap mengantisipasi adanya outbreak Pandemi Covid-19 ataupun yang lainnya.  Secara nasional Realisasi Belanja PC-PEN s.d 20 Mei 2022 untuk seluruh kluster mencapai Rp78,11 triliun atau 17,14% terhadap alokasi PC-PEN APBN 2022. Realisasi belanja diantaranya mencakup Sektor Penanganan Kesehatan mencapai Rp16,39 triliun (13,40% dari Alokasi), Klaim pasien Covid-19 dan Insentif/Santunan Nakes. Sektor Perlindungan Masyarakat Rp52,4 triliun (33,86%), tersalurkan secara bertahap terutama untuk program bansos PKH, Sembako, BLT Desa, BLT Minyak Goreng dan Bantuan PKL dan Nelayan. Disamping itu, realisasi belanja pada Sektor Penguatan Pemulihan Ekonomi mencapai Rp9,32 triliun (5,22% dari Alokasi) yang digunakan  untuk pembayaran Subsidi Bunga UMKM (KUR).

Kinerja Penyaluran PEN di wilayah Sulteng sampai dengan 20 Mei 2022 mencapai lebih dari Rp466,5 miliar. Capaian ini berasal dari penyaluran PEN kluster Perlindungan Masyarakat yang antara lain terdiri dari program PKH sebesar Rp160,9 miliar kepada 133 ribu lebih KPM, dan program Bantuan Sembako sebesar Rp128.2 miliar kepada 71 ribu lebih KPM. 

APBN akan selalu menjadi instrumen utama yang diandalkan rakyat dan perekonomian, baik dalam terminologinya sebagai stabilizer, shock absorber, ataupun counter cyclical, dalam mengatasi berbagai gejolak dan tekanan yang ada. Pemerintah akan tetap mewaspadai 3 risiko global dan domestik yaitu (1) kenaikan inflasi, (2) kenaikan cost of fund, serta (3) perlambatan ekonomi sebagai dampak eskalasi geopolitik Rusia-Ukraina dan dinamika kebijakan moneter Amerika Serikat. Dengan mulai stabilnya pasokan Minyak Goreng, dibukanya kembali keran ekspor CPO, serta akan berakhirnya bantuan BLT Minyak Goreng diharapkan dapat menhan laju kenaikan inflasi. Seperti diketahui kenaikan Inflasi akibat naiknya beberapa harga komoditas telah menjadi  isu besar bagi banyak negara di dunia  sejak meredanya pandemi Covid-19, Pemerintah menambah subsidi untuk Bahan Bakar dan Energi sampai lebih dari Rp70 triliun. Diharapkan dengan tercapainya target penerimaan pajak, Pabean, dan PNBP, penambahan subsidi tersebut dapat diserap sehingga tidak berdampak signifikan terhadap target defisit sebesar 4,8%. Pemulihan ekonomi di Tahun 2022 terus berlanjut dan makin kuat seiring dengan terus terkendalinya pandemi Covid-19. Ke depan harus terus diseimbangkan tiga tujuan yang semuanya sama penting, yaitu: a) menjaga kesehatan dan keselamatan rakyat; b) menjaga kesehatan dan pemulihan ekonomi; dan c) mengembalikan kesehatan APBN.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah (Kanwil DJPb Sulteng), Jalan Tj. Dako No.15, Palu. Kanwil DJPb Sulteng juga menerbitkan publikasi terkait informasi dan kinerja fiskal regional triwulanan berupa Kajian Fiskal Regional Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I 2022. Publikasi tersebut dapat diakses pada link: bit.ly/KFRDJPBSULTENG.