Kinerja APBN Realisasi s.d Semester I Tahun 2022 Provinsi Sulawesi Tengah
Irfa Ampri
Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Sulteng (Ketua Komite)
Palu, Juli 2022 – Penambahan kasus harian Covid-19 di Sulawesi Tengah masih landai dan status PPKM level 1 masih berlaku di seluruh wilayah di Sulteng. Namun adanya penyebaran Subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 perlu menjadi perhatian khusus bersama, dan penerapan protokol kesehatan, menjadi bagian penting dari upaya pencegahan penularan virus tersebut. Selain itu adanya Subvarian Omicron baru BA.2.75 yang bernama Centaurus yang sudah terdeteksi di Indonesia, perlu kewaspadaan tambahan atas terjadinya penularan. Oleh karena itu kewaspadaan dan penerapan prokes dan vaksinasi harus terus disosialisasikan kepada masyarakat.
Pergerakan atau mobilitas masyarakat di Sulteng menunjukan pergerakan yang konstan sejak akhir Mei hingga pertengahan Juli 2022. PPKM yang sudah berada pada level I serta kekhawatiran terhadap Subvarian Covid-19 yang baru mempengaruhi pergerakan masyarakat di Sulteng. Peningkatan imunitas dengan vaksin lengkap ditambah penerapan protokol kesehatan yang terjaga menjadi prasyarat agar masyarakat dapat beraktivitas dengan normal.
Perekonomian Regional Triwulan II 2022 Diprediksi Melanjutkan Tren Pemulihan, dan Berpotensi Tumbuh Kuat Hingga Akhir 2022.
Inflasi gabungan Sulteng bulan Juni 2022 tercatat 5,12% (yoy), naik dibanding periode inflasi Juni 2021 yang sebesar -0,67% (deflasi). Angka tersebut merupakan angka inflasi gabungan tertinggi sejak 2 tahun terakhir. Kenaikan inflasi ini tidak terlepas dari akibat ketidakstabilan geopolitik yang menyebabkan harga komoditas global menjadi tinggi serta multiplier effect dari pandemi Covid-19 dengan berbagai variannya. Oleh karenanya, Pemerintah terus menjaga kemampuan daya beli masyarakat dengan berbagai instrumennya, khususnya kepada masyarakat miskin dan rentan miskin. Selain itu kenaikan inflasi menunjukan bahwa adanya perbaikan mobilitas dan peningkatan konsumsi masyarakat.
Neraca Perdagangan Sulteng surplus sebesar US$3.483,87 juta untuk Periode Januari hingga Mei 2022. Total ekspor tercatat senilai U$7.461,63 juta naik 82,8% yoy. Dari sisi impor, total impor Sulteng mencapai U$3.977,76 juta, naik 65,78% dibanding periode yang sama pada Tahun 2021. Komoditas penyumbang ekspor terbesar adalah Besi dan Baja dengan peranan 73,03%, disusul komoditas nikel sebesar 12,98% dari total ekspor. Begitupun dengan impor komoditas besi dan baja juga mendominasi impor Sulteng dengan kontribusi 24,20%, diikuti komoditas mesin dan pesawat mekanik (23,28%). Salah satu penyebab utama tingginya pertumbuhan nilai ekspor adalah naiknya harga komoditas pada pasar global, contohnya harga nikel pada 2021 masih berada di kisaran 16.500 – 20.000 ($/ton) sedangkan pada 2022 ini harganya naik di kisaran 24.000 – 33.500 ($/Ton).
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Semakin Baik Sebagai Dampak Positif Membaiknya Pertumbuhan Ekonomi Sulteng
Angka kemiskinan Sulteng periode Maret 2022 berhasil turun 0,67% poin dari sebelumnya 13% pada periode yang sama Tahun 2021. Hal tersebut terjadi meski ambang batas garis kemiskinan di Sulteng meningkat seiring kenaikan angka inflasi dan berbagai risiko perekonomian. Ambang batas garis kemiskinan Sulteng pada Maret 2022 menjadi Rp530.251 kapita/bulan naik 6,71% dari sebelumnya Rp496.872 kapita/bulan pada Maret 2021, atau naik 4,87% dari sebelumnya Rp505.608 kapita/bulan pada September 2021. Perbaikan tingkat kemiskinan pada Maret 2022 juga terjadi secara merata baik di tingkat pedesaan maupun perkotaan, dimana kedua indeks pada wilayah tersebut mengalami penurunan secara year on year.
Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sulteng yang diukur dengan Rasio Gini, juga kembali mengalami perbaikan. Tercatat Rasio Gini Sulteng pada Maret 2022 turun 0,008 poin dibanding Rasio Gini Maret 2021 (0,316) dan turun 0,018 poin dibanding Rasio Gini September 2021 (0,326). Hal tersebut menunjukkan telah terjadi perbaikan pemerataan pendapatan pada periode Maret 2021 - Maret 2022 ataupun pada periode September 2021 - Maret 2022. Angka Rasio Gini Sulteng yang sebesar 0,308 pada Maret 2022 tersebut juga merupakan yang terendah dibandingkan provinsi lainnya di regional Pulau Sulawesi.
Sebagai shock absorber APBN telah mampu meredam kenaikan tekanan harga komoditas global. Jika tekanan harga komoditas global dibiarkan, maka transmisinya terhadap harga-harga domestik, akan mengakibatkan inflasi di Indonesia termasuk di Sulteng. Dampak lanjutannya adalah kenaikan tingkat kemiskinan penduduk. Oleh karena itu, kebijakan Pemerintah untuk mempertahankan harga jual energi domestik menjadi sangat krusial untuk mencegah naiknya angka kemiskinan dan ketimpangan penduduk.
Kondisi Ekonomi Sulteng Kuat, Pendapatan Negara Terdampak Positif
Realisasi pendapatan Negara tumbuh sangat baik, tercatat pada Semester I 2022 ini realisasinya sebesar Rp4,34 triliun dan tumbuh 61,75% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini berkesinambungan dengan tren perbaikan dan pemulihan aktivitas ekonomi di Sulteng. Secara nominal, realisasi komponen pendapatan terbesar berasal dari perpajakan yang telah terealisasi sebesar Rp4,01 triliun, kemudian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp343 miliar.
Realisasi penerimaan perpajakan hingga akhir Semester I 2022 telah mencapai 76,54% dari target APBN 2022 di Sulteng. PPh Non Migas menjadi jenis pajak dengan penerimaan tertinggi dibandingkan dengan jenis pajak lainnya dengan tingkat penerimaan sebesar 65,89% dari seluruh penerimaan pajak di Sulteng. Jika melihat berdasarkan sektornya penerimaan bruto di Sulawesi Tengah didominasi oleh Sektor Industri Pengolahan sebesar Rp1.25 triliun atau berkontribusi sebesar 42,66% dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp673,8 miliar (22,94%) dari total penerimaan bruto. Meningkatnya pertumbuhan PPh di regional Sulteng sebagai kosekuensi membaiknya kondisi perekonomian nasional dan regional. Penerimaan pajak penghasilan di bulan Juni merupakan yang tertinggi sepanjang Semester I 2022. Kinerja baik penerimaan pajak tidak terlepas dari tren peningkatan harga komoditas serta membaiknya perekonomian domestik dan global. Selain itu, kinerja penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh penurunan restitusi, implementasi kenaikan tarif PPN serta program Pengungkapan Pajak Sukarela (PPS). Sampai dengan 30 Juni 2022 jumlah Wajib Pajak yang mengikuti program PPS tersebut sebanyak 2.110 Wajib Pajak dengan nilai harta bersih sebesar Rp2,376 triliun dan memberikan sumbangsih PPh sebesar Rp233,15 Milliar pada penerimaan di Provinsi Sulawesi Tengah.
Tingginya kegiatan ekspor-impor di Sulteng mendorong penerimaan komponen perpajakan dari Kepabeanan dan Cukai tumbuh tinggi. Tercatat hingga akhir Juni 2022 realisasi penerimaan Bea dan Cukai mencapai Rp1,15 triliun atau 241,38% dari target penerimaan. Dengan kontribusi sebesar 28,7% terhadap total penerimaan perpajakan, penerimaan Bea dan
Cukai tumbuh 168,64% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Berlanjutnya kinerja positif penerimaan Bea dan Cukai berasal dari penerimaan Bea Masuk yang realisasinya tumbuh 336,90% dengan kontribusi 78,9% dari total penerimaan Bea dan Cukai. Naiknya Bea Masuk sejalan dengan tumbuhnya kegiatan importasi ke Provinsi Sulteng. Sedangkan untuk Bea Keluar hingga 30 Juni 2022 penerimaannya berkontribusi 21,01% dan tumbuh 10% year on year. Penerimaan pada sektor Bea Keluar diperoleh atas ekspor Komoditas CPO (Crude Palm Oil) dan SPKPBK (Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar).
Kinerja PNBP pada Semester I 2022 tumbuh lebih baik dibanding kinerja pada tahun sebelumnya. Capaian PNBP s.d 30 Juni 2022 tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 34,57% year on year. Angka realisasi PNBP telah mencapai Rp343 miliar atau 75,64% dari target APBN 2022. Penerimaan PNBP tertinggi masih berasal dari jenis penerimaan pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan senilai Rp109,1 miliar dengan kontribusi sebesar 31,78% dari total PNBP. PNBP tersebut berasal dari satker BLU Universitas Tadulako yang merupakan satker lingkup Kemendikbudristek.
APBN Sebagai Shock Absorber Membantu Menekan Eskalasi Berbagai Resiko Perekonomian dan Melindungi Masyarakat dari Berbagai Ketidakpastian.
APBN bekerja keras melalui Belanja Negara untuk mendukung program pemulihan ekonomi dan menjaga dampak adanya ketidakpastian. Belanja Negara sampai dengan 30 Juni 2022 telah terealisasi sebesar Rp9,95 triliun atau 44,93% dari pagu 2022. Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp2,4 triliun (35,8% dari pagu) dan Belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp7,55 triliun (48,9% dari pagu).
Belanja Pemerintah Pusat (BPP) hingga akhir Juni 2022 masih belum optimal. Realisasi BPP mencakup belanja pegawai Rp1,17 triliun atau 46,86% dari pagu APBN 2022, belanja barang atau kegiatan operasional K/L Rp1,01 triliun (33,19%), belanja gedung/bangunan atau pengadaan/ peralatan mesin, jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp227 miliar (19,11%), dan belanja bantuan sosial ke masyarakat Rp3,9 milair (49,1%). Hingga Juni realisasi belanja pegawai masih menjadi yang terbesar, sedangkan realisasi belanja produktif seperti belanja modal dan barang masih rendah. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan melalui Kanwil DJPb Sulteng dan unit vertikal dibawahnya (KPPN) terus berkoordinasi dan mendorong satuan kerja Kementerian/Lembaga (K/L) di Sulawesi Tengah untuk segera merealisasikan belanja di awal waktu.
Realisasi penyaluran TKDD sampai dengan akhir Mei 2022 mencapai 48,9% dari pagu 2022 yang sebesar Rp15,44 triliun. Capaian tersebut didukung oleh meningkatnya kepatuhan pemerintah daerah (Pemda) dalam penyampaian syarat salur. Pemda dengan realisasi TKDD tertinggi hingga 30 Juni 2022 berada di Kabupaten Toli-Toli dengan serapan belanja 53,99%. Sedangkan realisasi terendah berada di Kabupaten Banggai yang baru mencapai 43,77%.
Kinerja PC-PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) Tahun 2022 diarahkan untuk mengantisipasi adanya outbreak Pandemi Covid-19 seiring dengan munculnya berbagai varian baru seperti Subvarian Omicron BA.4, BA.5., dan BA.2.75. atau Centaurus. Secara nasional realisasi belanja PC-PEN s.d 22 Juli 2022 untuk seluruh kluster mencapai Rp137,18 triliun atau 30,11% terhadap alokasi PC-PEN APBN 2022. Adapun Sektor Penanganan Kesehatan terealisasi Rp30,54 triliun (24,92% dari Alokasi), dan penyaluran dana ke kluster ini utamanya digunakan untuk klaim pasien Covid-19, Insentif/Santunan Nakes dan pengadaan Vaksin Covid-19. Untuk Sektor Perlindungan Masyarakat realisasinya mencapai Rp63,65 triliun (41,13% dari Alokasi). Penyaluran untuk kluster ini dilakukan secara bertahap terutama untuk program Bansos PKH, Sembako, BLT Desa, BLT Migor dan Bantuan PKL dan Nelayan. Sedangkan untuk Sektor Penguatan Pemulihan Ekonomi telah terealisasi sebesar Rp42,99 triliun (24,11% dari alokasi), dan realisasi dana digunakan untuk berbagai sub-sektor pada Kementerian PUPR, pembayaran subsidi Bunga UMKM (KUR) dan pengembangan jaringan satelit komunikasi Kemenkominfo.
Kinerja Penyaluran PEN di wilayah Sulteng sampai dengan 22 Juli 2022 mencapai Rp870,8 miliar. Capaian ini berasal dari penyaluran PEN kluster Perlindungan Masyarakat yang terdiri dari
program PKH dengan realisasi Rp201,3 miliar kepada 128 ribu lebih KPM (Keluarga Penerima Manfaat), program Bantuan Sembako sebesar Rp209,16 miliar kepada 207 ribu lebih KPM, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng sebesar Rp62,3 miliar untuk 207 ribu KPM. Kemudian kluster Penanganan Kesehatan khususnya klaim pasien Covid-19 telah disalurkan sebesar Rp193,6 miliar kepada 3.020 pasien di 21 Rumah Sakit, dan program Insentif Tenaga Kesehatan (Nakes) yang telah disalurkan kepada 476 nakes dengan nilai penyaluran Rp2,59 miliar. Terakhir untuk kluster Penguatan Pemulihan Ekonomi pada program padat karya Kemen PUPR telah terealisasi Rp81 juta dengan serapan pekerja 7,5 ribu pekerja, selanjutnya program infrastruktur konektivitas Kemen PUPR telah mencapai Rp75,8 miliar untuk 169,5 KM infratruktur konektivitas, dan juga program ketahanan pangan PUPR yang terealisasi Rp125,8 miliar.
Meski masih diliputi risiko ketidakpastian perekonomian global, pemulihan ekonomi di tahun 2022 diperkirakan akan terus berlanjut. Pemerintah akan terus berupaya menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi sehingga perekonomian nasional dapat stabil dan tumbuh sesuai rencana. Kesehatan fiskal merupakan salah satu faktor yang cukup krusial untuk dapat berperan optimal sebagai shock absorber yang mampu meredam gejolak yang terjadi sehingga masyarakat khususnya kelompok miskin dan rentan dapat tetap terlindungi. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas dan efektivitas belanja serta memperkuat program-program yang memberikan perlindungan pada masyarakat.
