Jalan Tanjung Dako No 15 

KAJIAN FISKAL REGIONAL (KFR) TRIWULAN II TAHUN 2022 PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan II Tahun 2022 merangkum capaian pembangunan dan perkembangan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) selama Semester I Tahun 2022. Perekonomian Sulteng tumbuh pesat dengan pertumbuhan double digit, dan melampaui pertumbuhan sebelum Pandemi Covid-19. Peningkatan mobilitas masyarakat dan dunia usaha dari melandainya penularan Covid-19 dan kenaikan harga dan permintaan komoditas pertambangan dan pertanian di tingkat nasional dan global, menjadi beberapa faktor utama meningkatnya kinerja perekonomian Sulteng pada Triwulan II-2022. Capaian tersebut tidak terlepas pula dari intervensi APBN melalui belanja Pemerintah Pusat dan Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD), APBD melalui diantaranya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan kontribusi non-APBN melalui pelaku usaha dan aktivitas masyarakat.

Perkembangan Indikator Ekonomi Makro dan Kesejahteraan

Perekonomian Sulteng pada Triwulan II-2022 tumbuh kuat (11,17% yoy), dan menjadi yang tertinggi ketiga secara nasional, dibawah Papua dan Maluku Utara. Pertumbuhan ekonomi Sulteng melampaui pula  level perekonomian saat masa pra-pandemi. PDRB riil Sulteng saaat ini telah berada 40% di atas PDRB riil pada periode Tw II-2019. Naiknya pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini tidak terlepas dari membaiknya mobilitas masyarakat yang berdampak pada peningkatan konsumsi masyarakat, dan juga dipengaruhi oleh kinerja baik ekspor yang juga sejalan dengan kinerja Industri Pengolahan pada komponen lapangan usaha. Kedua komponen tersebut tumbuh akibat tingginya permintaan ditengah disrupsi pasokan khususnya nikel dan produk turunannya, yang berdampak pada meningkatnya harga komoditas tersebut pada pasar global.

Inflasi pada bulan Juni 2022 yang sebesar 5,15% (yoy) menjadi inflasi tertinggi Sulteng. Kenaikan inflasi ini tidak terlepas dari perayaan Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN), ketidakstabilan geopolitik yang menyebabkan harga komoditas global menjadi tinggi, dan belum pulihnya aktivitas dunia usaha (produsen) dari dampak Pandemi Covid-19. Pemerintah melalui APBN dan TKDD meredam dampak inflasi kepada ekonomi (shock absorber), khususnya masyarakat miskin dan usaha mikro, melalui beragam instrumen fiskal seperti subsidi dan insentif. Kebijakan ini mampu meredam kenaikan inflasi kepada level yang masih normal.

Menguatnya pertumbuhan ekonomi Sulteng juga berdampak terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat di Sulteng. Hal tersebut tercermin dari menurunnya tren kemiskinan di Sulteng. Pada Maret 2022, kemiskinan turun ke 12,33%, turun 0,67% (yoy), dengan jumlah penduduk miskin berkurang 16.090 orang menjadi 388.350 orang. Ketimpangan pengeluaran penduduk (Rasio Gini) relatif stagnan dengan Rasio Gini Sulteng pada Maret 2022 turun 0,01 point dibanding Maret 2021 (0,316). Penguatan ekonomi juga berpengaruh terhadap perbaikan lapangan tenaga kerja dengan angka pengangguran periode Februari 2022 tercatat sebesar 3,67%, turun 0,06% poin dibanding Februari 2021.

Perkembangan dan Pengaruh Fiskal di Daerah (APBN dan APBD) Sebagai Shock Absorber Membantu Menekan Eskalasi Berbagai Resiko Perekonomian dan Melindungi Masyarakat dari Berbagai Ketidakpastian.

Realisasi pendapatan negara tumbuh sangat baik, tercatat pada Semester I Tahun 2022 realisasinya telah di atas 70% dari target tahunan. Pertumbuhan ini merupakan hasil dari tren perbaikan dan pemulihan aktivitas ekonomi di Sulteng.

Realisasi penerimaan perpajakan di Sulteng hingga akhir Semester I-2022 telah mencapai 76,54% dari target APBN 2022. PPh Non Migas menjadi jenis pajak dengan penerimaan tertinggi dibandingkan dengan jenis pajak lainnya dengan tingkat penerimaan sebesar 65,89% dari seluruh penerimaan pajak di Sulteng. Meningkat pesatnya pertumbuhan PPh di Sulteng dipengaruhi oleh membaiknya kondisi perekonomian nasional dan regional serta peningkatan harga komoditas andalan Sulteng di pasar internasional dan nasional. Selain itu, kinerja penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh penurunan restitusi, implementasi kenaikan tarif PPN serta program Pengungkapan Pajak Sukarela (PPS).

Tingginya kegiatan ekspor-impor di Sulteng berkontribusi pada peningkatan drastis penerimaan pajak dari kepabeanan. Tercatat hingga akhir Juni 2022 realisasi penerimaan Bea dan Cukai telah mencapai Rp1,15 triliun, atau 241,38% dari target penerimaan. Dengan kontribusi sebesar 28,7% terhadap total penerimaan perpajakan, penerimaan Bea dan Cukai tumbuh 168,64% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Melesatnya penerimaan Kepabeanan dan Cukai tidak terlepas dari tingginya ekspor komoditas CPO (Crude Palm Oil), peningkatan importasi ke Provinsi Sulteng, dan peningkatan penerbitan SPKPBK (Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar).

Kinerja PNBP pada Semester I-2022 tumbuh lebih baik dibanding kinerja pada tahun sebelumnya. Capaian PNBP sampai dengan Triwulan II mengalami pertumbuhan 34,57% (yoy) dengan realisasi mencapai Rp343 miliar, atau 74,29% dari target. Penerimaan PNBP tertinggi masih berasal dari Jasa Pelayanan Pendidikan senilai Rp109,1 miliar dengan kontribusi 31,78% dari total PNBP.

APBN bekerja keras melalui Belanja Negara untuk mendukung program pemulihan ekonomi dan menjaga dampak adanya ketidakpastian. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) hingga akhir Juni 2022 masih belum optimal dengan realisasi belanja baru mencapai Rp2,4 triliun (35,8% dari alokasi). Realisasi BPP atas Belanja Pegawai telah mencapai Rp1,17 triliun (46,83% dari pagu), Belanja Barang sebesar Rp1,01 triliun (33,21%), belanja modal sebesar Rp227 miliar (19,01%), dan belanja bantuan sosial Rp3,9 miliar (49,08%). Hingga Juni, realisasi belanja pegawai masih yang tertinggi, sedangkan realisasi belanja modal dan barang masih rendah yang disebabkan oleh beberapa faktor, utamanya pada proses pengadaan barang dan jasa yang masih terlambat dan perhitungan komponen lokal dalam pengadaan.

Realisasi penyaluran TKDD hingga Triwulan II tahun 2022 mencapai 48,17% dari Pagu Tahun 2022 yang sebesar Rp15,44 triliun. Realisasi tertinggi belanja TKDD ada pada Dana Alokasi Umum (DAU) dengan realisasi 56,97%.  Sementara itu, realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik masih terendah (9,77%). Rendahnya serapan DAK Fisik disebabkan utamanya  oleh belum terpenuhinya berbagai persyaratan salur seperti kelambatan penyampaian dokumen syarat

Sumber: SIMTRADA (data diolah)

salur, proses lelang yang berlarut, serta lamanya proses pemeriksaan oleh Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) yang menunggu kelengkapan seluruh bidang kegiatan DAK Fisik untuk direview sekaligus.

Realisasi anggaran Pemda (APBD) di Sulteng hingga Triwulan II-2022 juga mengalami penurunan baik pada sisi pendapatan maupun belanja. Realisasi pendapatan baru terealisasi Rp5,83 triliun (29,05% dari target), atau turun 25,06% dibanding periode yang sama Tahun 2021 (yoy). Realisasi Belanja Daerah mencapai Rp4,79 triliun (22,89%), dan mengalami penurunan 22,15% (yoy). Sumber kontraksi terbesar disumbangkan oleh Belanja Bansos yang turun 84,70%. Sementara Belanja Subsidi merupakan belanja dengan pertumbuhan tertinggi diantara jenis belanja yang lain.

Harmonisasi Belanja Sektor Kesehatan untuk proses perencanaan dan penganggaran yang lebih baik

Harmonisasi belanja pemerintah sangat diperlukan agar proses pelaksanaan anggaran sesuai dengan  perencanaan belanja dalam mencapai sasaran pembangunan dengan belanja yang lebih berkualitas, efisien, dan efektif. Harmonisasi belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) diharapkan dapat  meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan layanan publik dalam mencapai target output dan outcome dari berbagai program yang dibiayai.

Selama periode Tahun 2015 hingga 2021, Sulteng berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir sebesar 1,57 tahun atau rata- rata tumbuh sebesar 0,35 % per tahun. Meskipun indeks UHH Sulteng masih berada dibawah nasional, namun pertumbuhan selama 4 tahun terakhir lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional. Rendahnya indeks UHH di Sulteng berkaitan erat dengan masih rendahnya pembangunan kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana tercermin pada rendahnya Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) sebagian besar Pemda di Sulteng. Selain itu, tingkat kemiskinan yang masih tinggi, asupan gizi yang kurang, sanitasi yang belum layak, sarana kesehatan dan akses perawatan kesehatan yang belum baik turut mempengaruhi rendahnya UHH.

Hasil analisis regresi data panel yang dilakukan tentang pengaruh Belanja Kesehatan pada 13 kabupaten/kota di Sulteng terhadap salah satu komponen IPM yakni UHH diperoleh hubungan positif yang signifikan. Hal ini mengindikasikan terdapat korelasi antara peningkatan jumlah belanja kesehatan terhadap peningkatan UHH di Provinsi Sulteng. Dengan rata-rata pertumbuhan belanja kesehatan se-Sulteng sebesar Rp316 miliar/tahun sejak tahun 2015-2020, Indeks UHH juga mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0,26 poin/tahunnya.

Dari hasil harmonisasi yang dilakukan baik melalui kegiatan forum group discussion (FGD) yang diikuti oleh satuan kerja (satker) terkait di lingkup kesehatan (diantaranya Pemda dan BKKBN) tidak ditemukan adanya duplikasi pendanaan atas suatu kegiatan yang sama. Namun hasil tracing pemetaan terhadap RKAKL dan data kontrak pada DAK Fisik bidang kesehatan dan KB, ditemukan indikasi awal adanya duplikasi pendanaan khususnya pada pengadaan IUD dan implant pada satker BKKBN dan juga Pemda melalui dana DAK Fisik. Namun, nilai duplikasi pengadaan tidak terlalu signifikan.

Beberapa Rekomendasi Kebijakan dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan di Sulteng.

Beberapa rekomendasi perlu diusulkan kepada Pemda untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Sulteng diantaranya:

  1. Kenaikan inflasi yang telah melampaui target di Sulteng perlu direspons dengan cepat oleh Pemda dengan berupaya keras menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat, kelancaran distribusi barang dan jasa, dan distribusi subsidi yang tepat kepada masyarakat dan dunia usaha yang membutuhkan. Reformasi pelayanan publik dan perijinan usaha perlu diakselerasi oleh Pemda dalam mendorong sisi supply (penawaran) yang dapat meningkatkan perekonomian dan menurunkan inflasi. Di sisi lain, validitas data Keluarga Penerima Manfaat (KPH) maupun penerima program bantuan lainnya perlu dipastikan agar kemanfaatanya benar-benar tepat sasaran.
  2. Reformasi perencanaan dan penganggaran dengan penyamaan program kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Pemda (harmonisasi) perlu segera dilaksanakan. Harmonisasi RPJMN dan RPJMD akan memudahkan untuk mengukur perkembangan dari berbagai program pembangunan baik dari sisi output dan outcome yang dihasilkan.
  3. Pemda perlu meningkatkan sosialiasi dan kepatuhan masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan retribusi yang berdampak Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat tingginya potensi PAD Pemda di beberapa sektor seperti pariwisata, akomodasi, dan restoran.
  4. Pemda diharapkan dapat mengakselerasi realisasi belanja dalam mendorong perekonomian dan perbaikan kesejahteraan masyarakat Sulteng, khususnya pada jenis belanja yang berkaitan langsung dengan indikator kesejahteraan.
  5. Kanwil Perbendaharaan dan KPPN di Sulteng perlu meningkatkan kegiatan konsultasi dan pembinaan melalui berbagai program Bimtek/FGD/Sosialisasi dalam mengedukasi dan meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan negara satker baik di instansi vertikal maupun Pemda.
  6. Konsultasi oleh Kanwil Perbendaharan mencakup pula peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan institusi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang didominasi oleh rumpun kesehatan. BLUD memiliki peran sentral dan strategis tidak hanya untuk peningkatan PAD, namun juga dalam memajukan tingkat kesehatan di daerah. Oleh karenanya, perlu peningkatan dan perbaikan tata kelola dan pelayanan BLUD agar kualitas dan jumlah pelayanan kesehatan ke masyarakat yang membutuhkan lebih meningkat.

 

Softfile Laporan Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan II Tahun 2022 Provinsi Sulawesi Tengah dapat diunduh pada tautan : bit.ly/KFRDJPBSULTENG

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search