Dalam menguatkan sinergi antara pengelolaan keuangan Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan Seminar Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan II Tahun 2019 dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan Pusat dan Daerah yang diselenggarakan di Hotel Santika Palu, 03 September 2019
Kegiatan ini merupakan agenda dari Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah. Selaku pengelola fiskal, KFR ini bertujuan memberikan gambaran tentang kondisi prekonomian regional dan perkembangan kondisi fiscal di wilayah Sulawesi Tengah agar dapat digunakan sebagai masukan kepada Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan yang terarah dan terukur.
Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi, Endah Martiningrum dalam sambutannya menyampaikan sinergi yang berkualitas antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu sarana terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah.
Seminar Seminar Kajian Fiskal Rr egional (KFR) Triwulan II Tahun 2019 dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan Pusat dan Daerah menghadirkan Kepala Bappeda, Pimpinan Bank Indonesia Perwakilan, Kepala Badan Pusat Statistik, Kepala BPKAD Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, Para Direktur RSUD BLUD di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan para akademisi.
Dalam seminar menghadirkan narasumber dari Regional Economist Kementerian Keuangan di Provinsi Sulawesi Tengah, Muh. Ahlis Djirimu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Endah Martiningrum, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II pada Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah, Eko Kusdaryanto dan Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu, Fatih Zubaidi dengan Moderator Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah, Eka Yuniwasita.
Selain kegiatan Seminar Kajian Fiskal Regional juga dilakukan diskusi pengelolaan keuangan BLUD pada Rumah Sakit Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah dengan harapan pemahaman dan impplementasi pengelolaan keuangan BLUD menjadi seragam sehingga tujuan diterapkannya PK-BLU Rumah Sakit untuk meningkatkan pelyayan kesehatan di masyarakt dapat terwujud.
Wakil Direktur RSUD Anutapura, Fatih Zubaidi menyampaikan tentang pengelolaan keuangan RSUD Anutapura yang terus meningkatkan pelayanannya meskipun pernah mengalami penurunan asset yang cukup besar saat terjadinya gempa yang melanda Sulawesi Tengah September silam. Sebagai RSUD Badan Layanan Umum, Rumah Sakit memiliki keleluasaan untuk mengelola keuangan dan asetnya untuk peningkatan pelayanan tanpa harus terlebih dahulu disetor ke Kas Negara.
Secara umum, diskusi kegiatan ini membawa pada upaya mempertajam pemahaman tentang seluruh aktivitas fiskal, kredit program, DAK Fisik dan Dana Desa serta pengelolaan BLUD sebagai salah satu instrument pokok pembangunan ekonomi dan pelayanan. Pada kesempatan ini Endah Martiningrum juga menyampaikan terkait perkembangan Kredit Program di Provinsi Sulawesi Tengah berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan bulan Agustus 2019 realisasi Kredit Program telah tersalur Rp946 miliar kepada 30.017 debitur, dan sebanyak Rp7,99 miliar untuk 2.112 debitur untuk Pembiayaan Ultra Mikro. Dengan terus berkembangnya potensi dan usaha masyarakat, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan mengharapkan peran serta Pemda dalam mendukung program KUR dan UMi diantaranya melalui pembinaan dan pendataan UMKM potensial untuk diinpu pada aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).