Oleh: Budi Indrawan, Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Pada tahun 2020 KPPN Banda Aceh ditetapkan sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mengikuti penilaian Unit Kerja Berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tingkat Nasional sebagaimana ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-41/PB/2020 tanggal 22 Januari 2020. Suatu kepercayaan dari pimpinan dan sekaligus tantangan yang tentunya jauh lebih berat dari perjuangan meraih predikat WBK. Dan melanjutkan perjuangan KPPN Banda Aceh untuk terus melanjutkan inovasi dan pengembangan birokrasi yang lebih baik untuk mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2021.
Perjuangan KPPN Banda Aceh untuk mendapatkan predikat WBK tersebut tidaklah mudah mengingat sejarah KPPN Banda Aceh dimasa silam sangatlah berat mengingat adanya salah satu bencana terbesar didunia, yaitu Tsunami yang menimpa kota Banda Aceh. Bencana gempa bumi dan gelombang tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 meluluhlantakkan hampir seluruh Kota Banda Aceh -tak terkecuali KPPN Banda Aceh yang berlokasi di Gedung Keuangan Negara Banda Aceh Jl. Tgk. Chik Ditiro- menyebabkan pelayanan yang diberikan KPPN Banda Aceh dilakukan secara darurat di lokasi kantor yang tidak hancur. Tahun 2005, KPPN Banda Aceh menggunakan gudang arsip Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang berlokasi di belakang Gedung Keuangan Negara sebagai kantor darurat KPPN Banda Aceh.
Pada tahun 2006, KPPN Banda Aceh pindah ke gedung eks BPKP yang berlokasi di Jl. Tgk. M. Daud Beureueh sebagai kantor KPPN Banda Aceh yang baru. Sejalan dengan semangat Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), KPPN Banda Aceh juga berupaya untuk mewujudkan pelayanan prima. Pada tanggal 15 Januari 2008, KPPN Banda Aceh melakukan soft launching peresmian KPPN Banda Aceh menjadi KPPN Percontohan dengan layanan prima oleh Kepala Kanwil I Ditjen Perbendaharaan Banda Aceh, Drs. Bambang Isaneni Gunarto, M.A. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2008, KPPN Banda Aceh melakukan grand launching peresmian KPPN Percontohan Banda Aceh oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara (PKN) Ditjen Perbendaharaan, Tata Suntara, DESS., bersamaan dengan peresmian KPPN Percontohan Tahap II lainnya.
Pada bulan April 2008, KPPN Banda Aceh pindah kembali ke Gedung Keuangan Negara Banda Aceh, yang merupakan gedung baru sebagai rekonstruksi atas gedung lama yang hancur akibat bencana gempa bumi dan tsunami, 26 Desember 2004 silam. Pembangunan gedung baru ini dibiayai oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias.
Pada tanggal 28 April 2008, Gedung Keuangan Negara Banda Aceh diresmikan oleh Menteri Keuangan R.I, Sri Mulyani Indrawati. Dengan kantor yang baru ini para pegawai KPPN Banda Aceh semakin memantapkan semangat untuk senantiasa memberikan layanan terbaik, cepat, tepat, dan transparan kepada stakeholders.
KPPN Banda Aceh yang wilayah kerjanya meliputi hingga ke Kota Sabang dituntut untuk memiliki inovasi layanan yang memberikan kemudahan, efektivitas, dan efisiensi untuk stakeholders yang berada di wilayah paling barat di Indonesia. Karena itu, sejak tahun 2009, KPPN Banda Aceh membuka Unit Layanan Filial KPPN di Kota Sabang yang kemudian ditegaskan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-09/PB/2010 tentang Tata Cara Pembentukan Layanan Filial dan Layanan Mobile Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang telah dicabut dan diperbaharui dengan PER-07/PB/2012 tentang Tata Cara Pembentukan dan/atau Penutupan Layanan Filial dan Layanan Mobile Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
Pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada KPPN Banda Aceh terhitung mulai tanggal 23 Februari 2018. Mulai 2 April 2018, KPPN Banda Aceh telah menetapkan implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 di seluruh proses bisnis pada KPPN Banda Aceh
Instagram KPPN Banda Aceh:
