Kendari, 30 April 2026 - Telah diselenggarakan kegiatan FGD Optimalisasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026 dan Monev Implementasi Central Government Advisory. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka pencapaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) TA. 2026 yang lebih optimal (khususnya indikator Deviasi Halaman III DIPA), serta dalam rangkaian kegiatan implementasi tugas dan fungsi KPPN sebagai Financial Advisory. Acara dilaksanakan secara campuran, luring di Aula KPPN Kendari dan daring melalui Ms. Teams dengan mengundang KPA/PPK/PPSPM seluruh satker mitra kerja KPPN Kendari.
Kegiatan dibuka oleh Kepala KPPN Kendari, Jaka Susila yang menekankan pentingnya pelaksanaan anggaran di satuan kerja lingkup KPPN Kendari. Secara keseluruhan capaian IKPA satker di lingkup kerja KPPN Kendari sudah sangat baik dengan nilai mencapai 94,66. Pelaksanaan anggaran pada masing-masing satker dicerminkan melalui nilai IKPA yang baik. Kedepan, capaian IKPA yang telah baik ini agar tetap dipertahankan. Selain itu, beliau menyampaikan bahwa perlu adanya strategi untuk menghadapi tahun anggaran 2026 agar lebih baik lagi khususnya pada indikator Deviasi Halaman III DIPA yang masih perlu menjadi perhatian. Kondisi pelaksanaan anggaran 2026 sangatlah menantang, diperlukan strategi-strategi khusus terutama arahan dari pusat untuk melaksanakan efisiensi anggaran. Sehingga diperlukan peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, meningkatkan kualitas belanja melalui prioritisasi pelaksanaan kegiatan (value for money), serta meningkatkan pelaksanaan anggaran belanja yang berkualitas (spending better).
Tidak kalah penting dalam pembukaan kegiatan ini Kepala Kantor KPPN Kendari menyampaikan pentingnya tetap menjaga integritas bagi seluruh pejabat perbendaharaan pada satker lingkup kerja KPPN Kendari. Dengan integritas yang dijunjung tinggi, harapannya seluruh pejabat perbendaharaan selalu waspada dan berhati-hati dalam mengelola dan mengawal pelaksanaan anggaran 2026 di satuan kerja pengelola APBN. Dalam penyampaian budaya integritas ini, diperkenalkan program pengendalian gratifikasi oleh pegawai/ penyelenggara negara yang wajib ditolak dan wajib dilaporkan. Adapun penanganan pengaduan dan perlindungan pelapor telah dijamin kerahasiannya. Pengaduan ini harap disampaikan melalui saluran resmi Wise Kemenkeu. Kementerian Keuangan memiliki komitmen tinggi dalam penguatan budaya integritas pegawai, sehingga satker mitra kerja dapat membantu Kami untuk tidak melakukan pemberian apapun atas pelayanan yang telah diberikan KPPN Kendari.
Materi pertama disampaikan oleh Pelaksana Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal, M. Ilham Firmansyah terkait Implementasi Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan Tahun 2026. Sertifikasi kompetensi pejabat perbendaharaan dalam masa implementasi penuh akan dilakukan pelatihan dan uji kompetensi bagi PPK, PPSPM, dan Bendahara. Dengan ini, pejabat perbendaharaan yang belum tersertifikasi akan dilakukan pembatasan akses SAKTI otomatis oleh sistem yang terinterkoneksi oleh SIMASPATEN. Selain itu disampaikan juga terkait kebijakan dispensasi sertifikasi bagi pejabat perbendaharaan. Dispensasi ini tidak ditujukan untuk mengecualikan kewajiban sertifikasi, melainkan hanya memberikan tambahan waktu untuk pemenuhan sertifikasi.
Materi kedua disampaikan oleh Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara, Rycko Charles Plaikol terkait Implementasi Platform Pembayaran Pemerintah untuk pembayaran tagihan common expenses. Secara keseluruhan, pertumbuhan volume tagihan PPP sejak dilaksanakan pilloting pada tahun 2021 telah mengalami kenaikan transaksi yang sangat signifikan. Adapun satker mitra kerja PPP di lingkup KPPN Kendari mencapai 84 satker dengan total SPM masuk mencapai 9.497 selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Dalam pelaksaan PPP untuk pembayaran common expenses, yang perlu diperhatikan adalah linimasa pengajuan SPM setiap bulannya agar tidak terlewat. Terakhir Satuan kerja perlu memastikan telah merekam ID PLN dan Telkom pada SAKTI. RUH ID dilakukan setiap tanggal 21 s.d. akhir bulan.
Materi terakhir disampaikan oleh Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal, Ibnu Haris Felama terkait optimalisasi kinerja indikator IKPA khususnya Deviasi Halaman III DIPA. Berdasarkan monitoring aplikasi MyIntress nilai indikator Deviasi Halaman III DIPA mencapai 80,98, sangat kecil dibandingkan indikator lain. Maka diperlukan strategi khusus agar nilainya menjadi lebih baik sampai dengan tahun anggaran 2026 berakhir. Strategi optimalisasi yang dapat dilakukan satker antara lain target belanja di setiap akhir Triwulan TA. 2026 agar disinkronkan dengan RPD pada Halaman III DIPA yang telah disusun, deviasi maks (+/-) 5%; kemudian memanfaatkan periode pemutakhiran RPD Hal III DIPA (maks.10 HK setiap awal triwulan) – khusus TW 1 di awal Feb; dan pantau deviasi secara mingguan di menu MYINTRESS - Tematik, terutama di minggu terakhir di akhir bulan. Kegiatan ditutup dengan diskusi dan pertanyaan dari peserta kegiatan terutama topik terkait dengan sertifikasi pejabat perbendaharaan dan IKPA yang menjadi isu pada kebanyakan satker di lingkup kerja KPPN Kendari.
Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026 dan Monev Implementasi Central Government Advisory berjalan dengan lancar. Harapannya dengan terselenggaranya kegiatan ini, menjadi bahan evaluasi sekaligus menjadi upaya satuan kerja di lingkup kerja KPPN Kendari agar pelaksanaan anggaran 2026 lebih baik lagi.
