Jl.Kopral Sayom No. 26 Klaten
KPPN Klaten bersama dengan Kankemenag Klaten menyelenggarakan acara Sharing Session dengan tema Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kegiatan ini dilaksanakan di Aula KPPN Klaten pada tanggal 17 November 2022 pukul 09.00-13.00 WIB. Sharing Session kali ini diisi oleh narasumber dari pegawai KPPN Klaten, yaitu Bapak Suwandi Pringadi dan Ibu Ragil Panca Komalasari. Pembukaan acara Sharing Session diawali dengan doa bersama dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipandu oleh Sdri. Istin. Setelah selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Dani Mei Nugroho selaku Plh Kepala KPPN Klaten dan sambutan dari Bapak Hariyadi selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten.
Sharing session ini sejalan dengan rangkaian kegiatan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang mengambil tema “Integritas Tangguh Pulih Bertumbuh”. Sharing session ini juga merupakan bukti bahwa mitra kerja KPPN Klaten “percaya” akan integritas dan kapasitas KPPN Klaten dalam membangun Zona Integritas WBK menuju WBBM.
Pada acara inti, Bapak Suwandi menjelaskan mengenai 5 strategi percepatan virus Zona Integritas menuju WBK/WBBM, menurut Permenpan 90 Tahun 2021 yaitu melalui komitmen pimpinan, kemudahan dalam pelayanan, program yang menyentuh masyarakat, monitoring dan evaluasi, serta manajemen media. Terdapat 5 kegiatan yang menjadi prioritas penting dalam rangka penyebaran virus Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi, antara lain; pemenuhan dokumen, koordinasi pendampingan, koordinasi co-location, implementasi strakom, dan island of integrity.
Setelah selesai pemaparan materi dari Bapak Suwandi dan Ibu Sari, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Pada sesi ini, audiens sangat antusias dalam menyampaikan pertanyaan dan mendiskusikan materi yang belum dipahami. Selain itu, audiens juga menyampaikan berbagai argumen sesuai gagasannya.
Harapan dengan diselenggarakannya acara ini adalah KPPN Klaten beserta satker lingkup Kankemenag Klaten memiliki integritas tinggi sebagai upaya dalam mencapai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Acara ini diakhiri dengan penyerahan kenang-kenangan dari Kankemenag Klaten, foto-foto dan makan siang bersama.
Penulis : Anita Kurniawati, Elva Windhi Astuti, Yani (Mahasiswa UNY)
Editor : Sumadi KPPN Klaten
Pada tanggal 16 November 2022 KPPN Klaten menyelenggarakan focus group discussion (FGD) yang mengundang tamu dari bank-bank BUMN dan pos sebagai mitra kerja KPPN Klaten. Acara ini dilaksanakan pukul 10.00-13.00 WIB di aula KPPN Klaten. Acara dimulai dengan pembukaan oleh Saudari. Istin yang menyampaikan maksud dari FGD ini adalah sosialisasi tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No PER 8/PB/2022.
Setelah acara pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Dani Mei Nugroho selaku Plh Kepala KPPN Klaten. Bapak Dani sekaligus dalam rangka rangkaian acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) mengenalkan sekilas materi mengenai Budaya Anti Korupsi di kementerian Keuangan, serta mengajak audiens untuk menerapkan 9 nilai antikorupsi atau nilai integritas yang akrab dengan singkatan ‘BerJuMPA Di KerTaS’ yaitu nilai berani, jujur, mandiri, peduli, adil, disiplin, kerja keras, tanggung-jawab, dan sederhana. Juga dikenalkan nilai-nilai Kementerian Keuangan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No KMK-312/KMK.01/2011 yaitu nilai ntegritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, kesempurnaan.
Pada acara inti, dilakukan diskusi yang dipimpin oleh Bapak Suwandi Pringadi selaku kepala Seksi Bank dan Ibu Isrini selaku analis bank senior. Bapak Suwandi sebagai narasumber utama membawakan materi terkait Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2022. Ibu Isrini menyampaikan penjelasan mengenai batas-batas waktu akhir pelimpahan penerimaan negara, serta jaminan pembayaran akhir tahun anggaran 2022.
Acara FGD dilaksanakan secara santai namun tetap dalam kondisi yang kondusif. Selain itu, audiens memperhatikan para narasumber secara seksama. Acara FGD ini ditutup dengan foto -foto dan makan siang bersama. Dengan diselenggarakannya acara ini, diharapkan dapat membentuk kerjasama yang baik antara mitra kerja yang satu dengan yang lainnya, serta antara mitra kerja dengan KPPN Klaten demi mewujudkan pelayanan penyaluran anggaran negara secara optimal.
Penulis : Anita Kurniawati, Elva Windhi Astuti, Yani (Mahasiswa UNY)
Editor : Sumadi KPPN Klaten
APBN pada bulan Oktober 2022 masih memiliki peran penting dalam menjaga dan melindungi perekonomian secara umum dan dan daya beli masyarakat dari dampak kenaikan harga pangan dan energi global akibat dari konflik Ukraina Rusia. Paska dua bulan setelah ditetapkannya harga baru untuk bahan bakar minyak, masyarakat secara umum masih dalam tahap penyesuaian, namun berdasarkan pantauan yang dilakukan KPPN Klaten, pergerakan atas sejumlah komponan harga, terutama disektor komoditas pangan pada bulan Oktober 2022 secara perlahan namun pasti mengalami penurunan harga dibandingkan bulan sebelumnya.
Dilansir dari data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, ada beberapa daerah yang mengalami deflasi di bulan Oktober 2022 yang disebabkan penurunan harga cabai merah,telur ayam ras, daging ayam ras, cabai rawit, dan angkutan udara. Sedang komoditas dan kegiatan utama yang menahan deflasi adalah kenaikan harga beras, rekreasi, bensin, tarif jasa angkutan kendaraan roda 2 online, dan bahan bakar rumah tangga. Hal tersebut juga terlihat dari pantauan KPPN Klaten atas dua kabupaten di lingkup kerjanya yaitu kabupaten boyolali dan kabupaten klaten atas sejumlah harga bahan kebutuhan pokok yang cenderung menurun, sehingga mendorong daya beli masyarakat cenderung kearah yang positif.
Saudara saudara sekalian, akan kami sampaikan realisasi APBN yang dikelola KPPN Klaten per 31 Oktober 2022. Wilayah kerja KPPN Klaten adalah Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali dengan jumlah satker mitra kerja adalah 74 satker. Pagu dana yang dikelola adalah sebesar 2,33 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 1,20 triliun dan belanja transfer ke daerah sebesar 1,13 Triliun.
Dari total pagu dana yang dikelola sebesar 2,33 triliyun telah direalisasikan sebesar 1,87 triliyun atau sebesar 80,04%. Pagu belanja pemerintah pusat sebesar 1,2 triliun telah terealisasi sebesar 861,26 milyar atau sebesar 71,76%, yang terdiri dari :
Sedangkan untuk belanja transfer ke daerah dengan pagu sebesar 1,13 Triliun telah terealisasi sebesar 1,01 triliun atau sebesar 88,81% yang terdiri dari :
Salah satu fungsi APBN adalah fungsi stabilisasi yaitu menjaga keseimbangan keuangan antara masyarakat lewat intervensi demi menghindari inflasi dan menjaga daya beli. Diantara yang dilakukan pemerintah adalah memberikan Bantuan Langsung Tunai. Jumlah BLT yang telah disalurkan dari dana desa sebesar 124,76 milyar untuk kabupaten Klaten dan sebesar 60,31 milyar untuk Kabupaten Boyolali sehingga jumlah keseluruhan adalah sebesar 185,08 milyar.BLT disalurkan ke 652 desa dengan penerima manfaat sebanyak 65.052 keluarga.
Untuk mendorong pembangunan Fisik di daerah disalurkan DAK Fisik Reguler dan DAK Fisik Penugasan. DAK Fisik regular untuk pemenuhan pelayanan dasar dalam penyiapan sumber daya manusia berdaya saing dan infrastruktur dasar. Sedangkan DAK Fisik penugasan yang bersifat lintas sector dalam mendukung pencapaian sasaran major project dan prioritas nasional tertentu serta mendukung pemulihan ekonomi nasional. DAK Fisik untuk kabupaten Klaten meliputi 12 Bidang yang terbagi menjadi 19 Subbidang, sedangkan untuk kabupaten boyolali meliputi 12 Bidang yang terbagi menjadi 21 Subbidang Sampai dengan 31 Oktober 2022 telah disalurkan sebesar 111,10 milyar untuk kabupaten boyolali dan sebesar 50,27 milyar untuk kabupaten Klaten sehingga jumlah keseluruhan adalah sebesar 161,37 milyar atau terealisasi sebesar 63,78%.
Untuk mendukung program wajib belajar sehingga seluruh anak dapat mengenyam pendidikan dan tidak putus sekolah, KPPN Klaten menyalurkan dana BOS, BOP PAUD dan BOP kesetaraan untuk jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Dana BOS pada tahap III telah disalurkan ke 1525 sekolah untuk 229.767 siswa di kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten. Dana BOP PAUD pada Tahap II telah disalurkan ke 1891 sekolah untuk 53.271 siswa di kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten. Dana BOP Kesetaraan pada Tahap II telah disalurkan ke 19 sekolah untuk 1519 siswa di kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten.Dana BOS, BOP PAUD dan BOP Kesetaraan yang telah disalurkan sampai dengan 31 Oktober 2022 adalah sebesar 261,81 milyar atau terealisasi sebesar 94,75%.
Selain belanja yang disalurkan melalui dana APBN, KPPN Klaten turut mengawal dan mensukseskan program Pembiayaan Ultra Mikro lebih dikenal dengan Kredit UMi. Kredit Ultra Mikro adalah program fasilitas pembiayaan kepada Usaha Ultra Mikro baik dalam bentuk kredit konvensional maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.Tujuan pembiayaan tersebut adalah lahirnya para usahawan-usahawan baru di sektor UMKM. Pada lingkup kerja KPPN Klaten program UMI sampai dengan 31 oktober 2022 terlaksana dengan data sebagai berikut:
Demikian kami sampaikan laporan realisasi APBN lingkup Kerja KPPN Klaten per 31 Oktober 2022, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Penulis : Prima-KPPN Klaten
Editor : sumadi- KPPN Klaten
Sosialisasi Perekaman Informasi TKDN pada Aplikasi Sakti dalam rangka Implementasi P3DN dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 via Zoom Meeting. Peserta sosialisasi adalah seluruh satker mitra kerja KPPN Klaten. Sosialisasi dibuka dan dipandu oleh bapak Tedy Hendrianto dan pemaparan materi disampaikan oleh bapak Joko Hartanto, Pejabat Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara.
Pemaparan dimulai dengan menjelaskan apa itu P3DN. Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) merupakan upaya Pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor. Tujuan P3DN diantaranya yaitu 1) meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha, dan masyarakat; 2) memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; dan 3) memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan SDM dari dalam negeri.
Pemaparan berikutnya adalah mengenai manfaat Strategis P3DN diantaranya yaitu : 1) Memberikan multiplier effect: menciptakan lapangan pekerjaan, menggerakkan sektor ekonomi lain, menumbuhkan industri kecil menengah; 2)Memastikan keamanan dan kualitas dari suatu produk dengan meminimalkan risiko dari tidak teridentifikasinya keaslian dari suatu produk; 3) Meningkatkan nilai tambah dari suatu produk Indonesia dengan bersumber dari bahan baku local yang berarti meningkatkan peran Indonesia dalam rantai suplai global; 4)Meningkatkan utilisasi/penggunaan Produk Dalam Negeri dan menumbuhkan kemandirian bangsa.
Kemudian disampaikan pula dasar hukum dari P3DN, kewajiban P3DN, Implementasi Kebijakan P3DN, Implementasi pada aplikasi Sakti, dan konsepsi awal P3DN, dan konsep P3DN diaplikasi Sakti.
Kemudian dilanjutkan tata cara Perekaman Informasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) pada aplikasi sakti. Praktek perekaman diikuti peserta zoom dengan masing masing membuka aplikasi sakti modul komitmen. Informasi yang direkam pada aplikasi SAKTI terkait dengan TKDN dimaksud berupa: a.Informasi PersentaseTKDN, b. Informasi Cluster TKDN (TKDN/Produk Dalam Negeri (PDN)/Impor), dan c. Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI)
Di akhir pemaparan, bapak Joko menyampaikan bahwa informasi TKDN yang direkam satker merupakan informasi yang sangat berguna bagi pimpinan tinggi dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan P3DN.
Materi Sosialisasi silakan unduh disini.
Penulis : Sumadi
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yakni Bapak Astera Primanto Bhakti bersama dengan Sekretaris Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Badan Layanan Umum beserta Plt. Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja dan silaturahmi ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Klaten pada Jumat (11/11/2022).
Kedatangan Direktur Jenderal Perbendaharaan beserta rombongan disambut oleh Kepala KPPN Klaten Bapak Sugiyana beserta pejabat pengawas, pejabat fungsional serta segenap pegawai KPPN Klaten. Bertempat di Ruang Front Office, sambutan kali ini berbeda dari biasanya, penyambutan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan rombongan diawali dengan sebuah tarian spesial yang telah di kreasikan oleh sejumlah pegawai KPPN, seruan yel yel, yang dilanjutkan dengan mars Kementerian Keuangan.
Kunjungan kerja ini adalah kunjungan Kerja ke beberapa unit kerja lingkup Kanwil DJPb Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah. Merupakan suatu kebanggan, bahwa KPPN Klaten menjadi salah satu Kantor vertikal dibawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berkesempatan dikunjungi oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan yang mana kunjungan kerja ini merupakan kunjungan kerja beliau semenjak dilantik sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan pada tanggal 1 November 2022 yang lalu.
Dalam kunjungannya selama di KPPN Klaten, Direktur Jenderal Perbendahraaan dan rombongan berkeliling untuk melihat langsung kondisi ruang layanan, ruang kerja, dan fasilitas lainnya yang mendukung kinerja serta pelayanan baik kepada internal maupun eksternal KPPN, dan tidak lupa beliau menyapa para pegawai dan satuan kerja yang hadir pada hari tersebut.
Masih dalam rangkaian kunjungan kerja beliau, disampaikan sejumlah arahan diantaranya adalah Para pejabat dan pegawai agar menjaga dan mengawal keuangan Negara sebagaimana slogan Nagara Dana Rakca; para pejabat dan pegawai agar senantiasa menjaga integritas dan mampu menularkan nilai-nilai Kemenkeu kepada para satuan kerja sehingga diperoleh kesamaan frekuensi dengan stakeholders; dan para pejabat dan pegawai juga agar jangan lupa berdoa pada Allah SWT sebelum bekerja, semoga dimudahkan dan diberi kelancaran.
Arahan berikutnya adalah Para pejabat dan pegawai agar senantiasa berkinerja baik melakukan improvisasi serta menjadi partner yang baik bagi stakeholders; Seluruh pihak untuk terus bersemangat dan berintegritas karena tugas insan perbendaharaan menjadi ujung tombak menjaga keuangan negara, mengingat fungsi penerima dan penyalur APBN berada di KPPN; dan para pejabat dan pegawai dalam bekerja agar senantiasa meniatkannya sebagai ibadah.
Sedangkan arahan lainnya yaitu para pejabat dan pegawai agar senantiasa berinovasi tiada henti, insan perbendaharaan mampu kompak dan sinergi dengan jajaran eselon I lainnya dan stakeholder, selalu meningkatkan pelayanan ke stakeholder dan semua pegawai semangat tanpa menyerah dalam menyelesaikan tugasnya.
Diakhir kunjungan bapak Dirjen menuliskan kesan dan pesan ditempat yang telah disediakan. Kemudian berfoto bersama rombongan dan pegawai KPPN Klaten.
Semoga dengan kunjungan ini, seluruh insan perbendaharaan di lingkup kerja KPPN Klaten senanatiasa bersemangat menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan serta dapat mengimpementasikannnya dalam perkerjaan sehari-hari. Sehingga nilai-nilai Kementerian Keuangan yang melekat pada insan perbendaharaan menjadikan pribadi yang dapat diandalkan, dipercaya, dan diteladani.
Penulis : Prima-KPPN Klaten
Editor : sumadi- KPPN Klaten
Pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah merumuskan tujuh agenda pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2020-2024, salah satu diantaranya adalah adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Agenda ini menitikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi.
Namun agenda yang telah disusun pemerintah dihadapkan dengan kendala yang tak terduga, yaitu adanya wabah Covid-19 yang berhasil meluluh lantahkan dihampir seluruh pembangunan di dunia. Sejumlah sektor usaha goyah bahkan sebagaian besar mati karena rendahnya permintaan terhadap barang karena berubahnya pola konsumsi masyarakat di masa pandemi.
Namun secara pasti dan dalam waktu singkat pertumbuhan ekonomi secara nasional melesat ke atas terutama ketika memasuki tahun 2022. Hal tersebut didukung dengan pernyataan yang disampaikan melalui situs www.kemenkeu.go.id bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan III-2022 kembali mencatatkan kinerja impresif dengan mampu tumbuh sebesar 5,72% (yoy) melanjutkan tren pertumbuhan yang solid sejak awal tahun 2022.
Signifikannya pertumbuhan tersebut merupakan titik tempat bertumbuh atau lahirnya usahawan-usahawan baru dalam industri kecil maupun mikro. Seperti penyataan yang disampaikan melalui website Pusat Investasi Pemerintah (PIP), dinyatakan bahwa pertumbuhan kredit usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM mencatat pertumbuhan hingga 15% sampai dengan kuartal I/2022. Pembiayaan kepada sektor usaha mikro, mencatatkan laju yang paling tinggi.
Pernyataan diatas menunjukan bahwa perekonomian Indonesia pasca covid-19 menuju kearah yang lebih positif, gairah masyarakat terutama generasi muda mudi yang berusia di rentang 15-35 tahun sebagian besar ingin memiliki dan menjalankan bisnisnya mereka sendiri. Kedepannya, diperkirakan bahwa pelaku usaha muda ini akan terus bertambah karena berbagai faktor, misalnya peningkatan kualitas pendidikan, kemajuan teknologi, hingga bantuan investasi dari pemerintah yang turut menopang perkembangan bisnis para pelaku usaha muda.
Pada Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali berdasarkan data yang di publikasi oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah menunjukan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan pada periode Februari 2021 hingga Februari 2022, lebih tinggi dibandingkan kenaikan periode Februari 2020 hingga Februari 2021. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. TPAK pada Februari 2022 sebesar 72,04 persen, naik 2,65 persen poin dibanding Februari 2021 dan naik 1,59 persen poin dibanding Februari 2020. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki sebesar 84,44 persen lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 59,64 persen.
Melihat potensi tersebut dalam menjembatani usaha kecil maupun menengah pemerintah sudah berusaha memberikan kerangka regulasi serta stimulus kepada para calon pengusaha maupun pengusaha dalam mengembangkan usahanya. Regulasi di terbitkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi dan UMKM. Dan regulasi tersebut tertuang dalam peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2017, tentang Pembiayaan Ultra Mikro.
Dalam hal stimulus pendanaan kepada sektor kecil maupun mikro, pemerintah menggandeng lembaga perbankan, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dan Koperasi Simpan Pinjam melalui Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai coordinated fund pembiayaan UMi. membuat kebijakan dalam rangka mendorong ekonomi usaha kecil dan ultra mikro yang sulit dijangkau oleh perbankan.
Untuk Kabupten Klaten sendiri LKBB yang telah digandeng untuk menyalurkan pembiayaan bagi usahawan yang bergerak di sektor mikro ada delapan LKBB diantaranya Koperasi Mitra Dhuafa, KSP Pangestu, KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera, KSPPS Nur Insani, KSPPS Nusa Ummat Sejahtera, PEGADAIAN, PNM, PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia (REFI). Dan untuk Kabupaten Boyolali LKBB yang telah digandeng untuk menyalurkan pembiayaan bagi usaha sektor mikro berjumlah sembilan LKBB diantaranya Koperasi Mitra Dhuafa, KSP Pangestu, KSPPS Artha Bahana Syariah, KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera, KSPPS Nur Insani, KSPPS Nusa Ummat Sejahtera, PEGADAIAN, PNM, PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia (REFI).
Banyaknya LKBB yang hadir dan terlibat dalam pembiayaan di Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali menandai bahwa kedua Kabupaten tersebut berpotensi melahirkan UMKM di sektor Mikro, Kecil dan Menengah baru yang didukung dengan masyarakat yang handal dalam membangun potensinya menjadi pengusaha yang unggul dan terdepan.
Dapat disampaikan bahwa sampai dengan 31 Oktober 2022 realiasi pembiayaan UMI di wilayah kerja KPPN Klaten yaitu Kabupaten Klaten sebesar Rp. 25.08 Milyar sedangkan untuk kabupaten Boyolali telah disalurkan pembiayaan Umi sebesar Rp. 20.42 Milyar. Dan proporsi penyalur terbesar untuk pembiayaan UMi adalah PT Permodalan Nasional Madani (PNM), untuk kabupaten Klaten yang menyalurkan Pembiayaan Umi sebesar Rp. 20.09 Milyar dan begitupun pada Kabupaten Boyolali PT PNM sebagai penyalur terbesar menyalurkan Pembiayaan Umi sebesar Rp. 12. 21 Milyar.
Berdasarkan data tersebut diharapkan seluruh pelaku dan penggiat UMKM makin bergerak kearah yang lebih baik, karena semangat kemandirian para pelaku UMKM akan membangun pondasi kuat bagi perekonomian Indonesia.
Prima-KPPN Klaten