Pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah merumuskan tujuh agenda pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2020-2024, salah satu diantaranya adalah adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Agenda ini menitikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi.
Namun agenda yang telah disusun pemerintah dihadapkan dengan kendala yang tak terduga, yaitu adanya wabah Covid-19 yang berhasil meluluh lantahkan dihampir seluruh pembangunan di dunia. Sejumlah sektor usaha goyah bahkan sebagaian besar mati karena rendahnya permintaan terhadap barang karena berubahnya pola konsumsi masyarakat di masa pandemi.
Namun secara pasti dan dalam waktu singkat pertumbuhan ekonomi secara nasional melesat ke atas terutama ketika memasuki tahun 2022. Hal tersebut didukung dengan pernyataan yang disampaikan melalui situs www.kemenkeu.go.id bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan III-2022 kembali mencatatkan kinerja impresif dengan mampu tumbuh sebesar 5,72% (yoy) melanjutkan tren pertumbuhan yang solid sejak awal tahun 2022.
Signifikannya pertumbuhan tersebut merupakan titik tempat bertumbuh atau lahirnya usahawan-usahawan baru dalam industri kecil maupun mikro. Seperti penyataan yang disampaikan melalui website Pusat Investasi Pemerintah (PIP), dinyatakan bahwa pertumbuhan kredit usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM mencatat pertumbuhan hingga 15% sampai dengan kuartal I/2022. Pembiayaan kepada sektor usaha mikro, mencatatkan laju yang paling tinggi.
Pernyataan diatas menunjukan bahwa perekonomian Indonesia pasca covid-19 menuju kearah yang lebih positif, gairah masyarakat terutama generasi muda mudi yang berusia di rentang 15-35 tahun sebagian besar ingin memiliki dan menjalankan bisnisnya mereka sendiri. Kedepannya, diperkirakan bahwa pelaku usaha muda ini akan terus bertambah karena berbagai faktor, misalnya peningkatan kualitas pendidikan, kemajuan teknologi, hingga bantuan investasi dari pemerintah yang turut menopang perkembangan bisnis para pelaku usaha muda.
Pada Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali berdasarkan data yang di publikasi oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah menunjukan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan pada periode Februari 2021 hingga Februari 2022, lebih tinggi dibandingkan kenaikan periode Februari 2020 hingga Februari 2021. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. TPAK pada Februari 2022 sebesar 72,04 persen, naik 2,65 persen poin dibanding Februari 2021 dan naik 1,59 persen poin dibanding Februari 2020. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki sebesar 84,44 persen lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 59,64 persen.
Melihat potensi tersebut dalam menjembatani usaha kecil maupun menengah pemerintah sudah berusaha memberikan kerangka regulasi serta stimulus kepada para calon pengusaha maupun pengusaha dalam mengembangkan usahanya. Regulasi di terbitkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi dan UMKM. Dan regulasi tersebut tertuang dalam peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2017, tentang Pembiayaan Ultra Mikro.
Dalam hal stimulus pendanaan kepada sektor kecil maupun mikro, pemerintah menggandeng lembaga perbankan, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dan Koperasi Simpan Pinjam melalui Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai coordinated fund pembiayaan UMi. membuat kebijakan dalam rangka mendorong ekonomi usaha kecil dan ultra mikro yang sulit dijangkau oleh perbankan.
Untuk Kabupten Klaten sendiri LKBB yang telah digandeng untuk menyalurkan pembiayaan bagi usahawan yang bergerak di sektor mikro ada delapan LKBB diantaranya Koperasi Mitra Dhuafa, KSP Pangestu, KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera, KSPPS Nur Insani, KSPPS Nusa Ummat Sejahtera, PEGADAIAN, PNM, PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia (REFI). Dan untuk Kabupaten Boyolali LKBB yang telah digandeng untuk menyalurkan pembiayaan bagi usaha sektor mikro berjumlah sembilan LKBB diantaranya Koperasi Mitra Dhuafa, KSP Pangestu, KSPPS Artha Bahana Syariah, KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera, KSPPS Nur Insani, KSPPS Nusa Ummat Sejahtera, PEGADAIAN, PNM, PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia (REFI).
Banyaknya LKBB yang hadir dan terlibat dalam pembiayaan di Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali menandai bahwa kedua Kabupaten tersebut berpotensi melahirkan UMKM di sektor Mikro, Kecil dan Menengah baru yang didukung dengan masyarakat yang handal dalam membangun potensinya menjadi pengusaha yang unggul dan terdepan.
Dapat disampaikan bahwa sampai dengan 31 Oktober 2022 realiasi pembiayaan UMI di wilayah kerja KPPN Klaten yaitu Kabupaten Klaten sebesar Rp. 25.08 Milyar sedangkan untuk kabupaten Boyolali telah disalurkan pembiayaan Umi sebesar Rp. 20.42 Milyar. Dan proporsi penyalur terbesar untuk pembiayaan UMi adalah PT Permodalan Nasional Madani (PNM), untuk kabupaten Klaten yang menyalurkan Pembiayaan Umi sebesar Rp. 20.09 Milyar dan begitupun pada Kabupaten Boyolali PT PNM sebagai penyalur terbesar menyalurkan Pembiayaan Umi sebesar Rp. 12. 21 Milyar.
Berdasarkan data tersebut diharapkan seluruh pelaku dan penggiat UMKM makin bergerak kearah yang lebih baik, karena semangat kemandirian para pelaku UMKM akan membangun pondasi kuat bagi perekonomian Indonesia.
Prima-KPPN Klaten
