Setoran ke Kas Negara

Modul penerimaan Negara (MPN ) adalah sistem penerimaan negara yang menggunakan surat setoran elektronik. Surat setoran elektronik adalah surat setoran yang berdasarkan pada sistem billing.

DASAR HUKUM

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik

DAFTAR ISTILAH

Kode Billing : Kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor.
Biller : Unit Eselon I Kementerian Keuangan yang diberi tugas dan kewenangan untuk menerbitkan dan mengelola kode billing, yaitu DJP selaku biller pembayaran Pajak, DJBC selaku biller pembayaran Bea dan Cukai, dan DJA selaku biller tagihan PNBP.
Wajib Pajak : Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wajib Bayar : Orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Wajib Setor : Orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban menerima kemudian menyetorkan penerimaan negara menurut peraturan perundang-undangan.
Bank/Pos Persepsi : Penyedia layanan penerimaan setoran penerimaan negara sebagai collecting agent dalam sistem penerimaan negara menggunakan surat setoran elektronik.
LPL : Singkatan dari Lembaga Persepsi Lainnya, yaitu Lembaga selain Bank/Pos Persepsi yang ditunjuk untuk menyediakan layanan setoran penerimaan negara sebagai agen penerimaan (collecting agent) dalam sistem penerimaan negara menggunakan surat setoran elektronik.
BPN : Singkatan dari Bukti Penerimaan Negara, yaitu dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.
NTPN : Singkatan dari Nomor Transaksi Penerimaan Negara, yaitu nomor tanda bukti pembayaran/penyetoran ke Kas Negara yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan oleh sistem settlement.
NTB : Singkatan dari Nomor Transaksi Bank, yaitu nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh bank sebagai Bank Persepsi.
NTP : Singkatan dari Nomor Transaksi Pos, yaitu nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh kantor pos sebagai Pos Persepsi.
NTL : Singkatan dari Nomor Transaksi Lembaga Persepsi Lainnya, yaitu nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh Lembaga Persepsi Lainnya.

TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

Setiap Transaksi Penerimaan Negara baik berupa penerimaan perpajakan maupun Penerimaan Negara Bukan pajak harus mendapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagai tanda bahwa penerimaan tersebut telah masuk ke rekening Kas Negara atau sah sebagai Penerimaan Negara.

Untuk mendapatkan NTPN Wajib Pajak penyetor agar mencantumkan data-data dengan benar seperti kode Satker, Bagian Anggaran, NPWP. Kekeliruan data dapat mengakibatkan penerimaan tersebut tidak mendapatkan NTPN atau sah sebagai Penerimaan Negara.
Penerimaan negara yang disetorkan dengan menggunakan formulir SSP, SSPCP, SSCP, SSPBB, SSPB dan STBS memerlukan NPWP, kecuali untuk setoran Penerimaan dengan Mata Anggaran Penerimaan bukan Pajak yang disetor menggunakan formulir SSBP tidak memerlukan NPWP, kecuali setoran yang dilakukan oleh Bendahara Satuan Kerja.
Penerimaan Negara dapat disetorkan melalui Bank/Pos yang ditunjuk atau terhubung dengan MPN (Modul Penerimaan Negara) atau melalui potongan SPM, SP2D.
Pengembalian atas belanja TA yang berjalan disetor menggunakan SSPB dengan mata Anggaran Kontra Pos belanja bersangkutan, sedangkan untuk belanja TA yang lalu menggunakan formulir SSBP dengan kelompok Mata Anggaran Pendapatan Lain-Lain. Penyetoran tersebut harus mencantumkan NPWP.
Sisa UP yang disetor sebelum berakhirnya TA berjalan menggunakan MA 815111 untuk Rupiah Murni, 815112 untuk Bantuan Luar Negeri, 815113 untuk PNBP, sedangkan yang disetor setelah berakhirnya tahun anggaran berjalan menggunakan MA 815114 dengan menggunakan formulir SSBP.
Penyetoran dapat dilakukan melalui loket maupun elektronic banking (e-banking)
1. Pembayaran Melalui Loket/Teller bank/Pos atau MPN Generasi Pertama (MPN-G1):
  - Mengisi formulir bukti setoran dengan data lengkap, benar dan jelas dalam rangkap 4 (empat);
  - Menyerahkan formulir bukti setoran kepada petugas Bank/Pos dengan menyerahkan uang setoran sebesar nilai yang tersebut dalam formulir yang bersangkutan;
  - Menerima kembali formulir bukti setoran lembar 1 dan lembar 3 yang telah diberi NTPN dan NTB/NTP serta dibubuhi tanda tangan/paraf, nama pejabat bank/pas, cap bank/pos tanggal dan waktu/jam setor sebagai bukti setor;
  - Menyampaikan bukti setoran kepada unit terkait.
  - Khusus untuk sistem Manual (MPN-G1) akan dihentikan terhitung mulai Juni 2016.
2. Pembayaran melalui Elektronic Banking (e-banking)/MPN Generasi Kedua (MPN-G2):
  - Melakukan pendaftaran pada system registrasi pembayaran via internet di sse.pajak.go.id (untuk setoran perpajakan) dan simponi.kemenkeu.go.id (untuk PNBP dan Pengembalian Belanja);
  - Mengisi data setoran dengan lengkap dan benar untuk mendapatkan Nomor Register Pembayaran atau ID-Billing. Masa berlaku ID-Billing sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan;
  - Untuk tagihan yang ditetapkan instansi pemerintah pendaftaran dilakukan oleh instansi terkait dan NRP tercantum pada surat tagihan dimaksud;
  - Melakukan pembayaran dengan menggunakan ID-Billing;
  - Menerima NTPN sebagai bukti pengesahan setelah pembayaran dilakukan;
  - Mencetak BPN melalui system registrasi pembayaran atau di Bank dengan menunjukan NTPN/NTB;
  - Menyampaikan BPN kepada unit terkait.
3. Pembayaran melalui Elektronic Banking (e-banking) dan LPL/MPN Generasi Ketiga (MPN-G3):
  - Pemutakhiran Infrastruktur : Infrastruktur MPN G2 dibangun pada tahun 2011 dengan kecepatan pemrosesan transaksi 60 transaction per second (tps). Namun kapasitas yg dibutuhkan biller lebih dari 600 tps. Pemutakhiran infrastruktur diperlukan untuk meningkatkan performa sistem penerimaan negara dengan kecepatan pemrosesan menjadi 1000 tps.
  - Sistem Single Sign-On (SSO) : Pembangunan Portal Penerimaan Negara sebagai opsi bagi wajib pajak/wajib bayar/wajib setor membuat billing berbagai jenis penerimaan negara (pajak, bea dan cukai, PNBP dan penerimaan lainnya) sekaligus dapat membayar penerimaan negara tersebut dalam satu website.
  - Pemutakhiran Infrastruktur Lembaga Persepsi Lainnya (LPL) : Perluasan saluran penerimaan negara dengan menambah cakupan lembaga yang dapat melayani pembayaran penerimaan negara selain melalui bank/pos, yaitu lembaga lainnya, seperti e-commerce, fintech sebagai Lembaga Persepsi Lainnya (LPL)

MANFAAT MPN G3

Link dan Download

DOWNLOAD JUKNIS

NAMA BLANGKO	DASAR HUKUM	LINK DOWNLOAD
SIMPONI
Panduan Registrasi Awal SIMPONI	-	DOWNLOAD DISINI
Panduan Pembuatan Billing Kementerian/Lembaga (K/L)	-	DOWNLOAD DISINI
Panduan Pembuatan Billing SDA Non Migas	-	DOWNLOAD DISINI
Panduan Pembuatan Billing Setoran Pajak	-	DOWNLOAD DISINI
Brosur Setoran PNBP	-	DOWNLOAD DISINI

ALUR MPN G3

LINK SSO MPN G3

Setoran ke Rekening Kas Negara

PEMBAGIAN KODE BILLING

BILLING PERBENDAHARAAN (DJPb)

BILLING PNBP SIMPONI (DJA)

BILLING PAJAK (DJP)

BILLING BEA & CUKAI (DJBC)

FAQ Billing MPN

Apakah yang dimaksud sistem billing MPN ?

Sistem billing pada MPN adalah sistem yang memfasilitasi penerbitan kode billing dalam rangka pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik.

Jadi, tanpa perlu membuat surat setoran (SSP, SSBP, SSPB, dll) secara manual. Anda cukup menyampaikan kode billing pembayaran Pajak, Bea Cukai dan PNBP ke Bank Persepsi untuk melakukan pembayaran.

Apa saja lingkup sistem billing MPN?

Penerimaan negara yang dibayarkan menggunakan sistem billing MPN antara lain :Pajak, Bea dan Cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pengembalian Belanja, Penerimaan Non Anggaran, dan Penerimaan Pembiayaan*.

Di mana membuat billing tagihan?

Billing tagihan bisa diperoleh secara self assesment oleh Wajib Pajak, Wajib Bayar dan Wajib Setor melalui kanal yang disediakan oleh masing-masing biller.

DJP Online untuk pembuatan billing pajak
Portal Pengguna Jasa untuk pembuatan billing Bea dan Cukai
SIMPONI untuk pembuatan billing PNBP, Pengembalian Belanja, Penerimaan Non Anggaran dan Penerimaan Pembiayaan

Selain itu, billing tagihan bisa diperoleh melalui website/kantor/instansi tertentu sehubungan dengan layanan, misalnya Layanan pasport, biaya nikah, biaya pelatihan BAPETEN, dll.

Di mana melakukan pembayaran kode billing tersebut?

Anda dapat melakukan pembayaran billing tagihan pada Bank/Pos Persepsi yang terdaftar, baik melalui teller secara langsung maupun melalui kanal elektronik yang tersedia.

Ke rekening mana saya harus transfer billing pembayaran MPN?

Pembayaran billing MPN tidak melalui transfer ke rekening manapun. Anda cukup menyampaikan billing tagihan kepada teller Bank/Pos Persepsi atau menggunakan kode billing tersebut untuk melakukan pembayaran melalui kanal elektronik yang tersedia.

Bagaimana jika terjadi transaksi time out?

Apabila transaksi pembayaran sudah dilakukan atau dana sudah terdebet (untuk transaksi elektronik), penyetor akan mendapatkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) sementara. BPN sementara merupakan bukti transaksi yang sah.

Penyetor yang telah mendapatkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) sementara dapat meminta dilakukan cetak ulang Bukti Penerimaan Negara yang telah ditera NTPN paling lambat hari kerja berikutnya pada kantor cabang penerima setoran atau melalui layanan elektronik yang tersedia.

Bagaimana jika kode billing kadaluarsa?

Billing yang sudah kadaluarsa tidak dapat dibayarkan. Apabila billing dibuat sendiri secara self assesment, silakan membuat billing baru.

Namun apabila billing tagihan diperoleh dari pihak lain (instansi tertentu secara official maupun layanan online), silahkan menghubungi instansi dimaksud atau mekanisme yang berlaku lainnya agar dapat diterbitkan billing tagihan yang baru, karena terkait dengan dokumen lain atau layanan yang sedang diminta.

Bagaimana jika terdapat kesalahan pada billing tagihan?

Billing yang salah agar diabaikan dan tidak dibayarkan, selanjutnya membuat billing tagihan yang benar atau meminta untuk dibuatkan billing tagihan yang benar kepada pihak penerbit tagihan.

Bagaimana jika terdapat kesalahan pada billing tagihan?

Billing yang salah agar diabaikan dan tidak dibayarkan, selanjutnya membuat billing tagihan yang benar atau meminta untuk dibuatkan billing tagihan yang benar kepada pihak penerbit tagihan.

Dimana melakukan pembayaran tagihan billing USD?

Untuk saat ini pembayaran dapat dilakukan melalui Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI.

Dimana mendapatkan informasi NTPN atas transaksi time out atau tidak jelas?

Penyetor yang telah mendapatkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) sementara dapat meminta dilakukan cetak ulang Bukti Penerimaan Negara yang telah ditera NTPN paling lambat hari kerja berikutnya pada kantor cabang penerima setoran atau melalui layanan elektronik yang tersedia.

Apabila NTPN tidak jelas, penyetor dapat meminta informasi kepada bank penerima setoran, meminta cetak ulang BPN pada bank penerima setoran, menghubungi layanan online Hai DJPb pada nomor 14090 / https://hai.kemenkeu.go.id atau dapat juga menghubungi KPPN Khusus Penerimaan pada nomor 021-3840516 untuk informasi terkait NTPN.

Apakah transaksi yang telah dibayar dapat dibatalkan

Pembatalan dapat dilakukan sepanjang memenuhi kriteria yang telah diatur dalam PMK 115/PMK.05/2017. Silakan menghubungi bank penerima setoran apabila terdapat kesalahan pembayaran.

Pengaduan Layanan

Pengaduan atas Layanan KPPN Kotabumi

Kotak Pengaduan di Ruang Layanan KPPN Kotabumi
Nomor WA Pengaduan seksi MSKI : 0811-7969-393
Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Pengaduan melalui website http://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/kontak-kami/layanan-pengaduan.html

Managed by DorinteZ

- Setoran Ke Kas Negara