Penyelenggaraan administrasi pembayaran penghasilan PPNPN harus menggunakan Aplikasi PPNPN (Dekstop dan Web). Perekaman/perubahan elemen data pada Aplikasi SAS meliputi data identitas PPNPN, surat keputusan/perjanjian kerja/kontrak PPNPN, jumlah penghasilan dan data keluarga. Pembayaran penghasilan PPNPN setiap bulan dibuat dalam suatu Daftar Pembayaran Penghasilan PPNPN dari Aplikasi PPNPN (Dekstop dan Web).

1. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi PPNPN Yang Dibebankan Pada APBN
2. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Nomor PER-31/PB/2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi PPNPN Yang Dibebankan Pada APBN
3. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi PPNPN Yang Dibebankan Pada APBN
4. Perdirjen Perbendaharaan Nomor  PER-15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi PPNPN Yang Dibebankan Pada APBN

Tahapan awal sebelum pembuatan SPM :

1. Satker membuat DPP dari aplikasi PPNPN Dekstop (piloting) atau PPNPN Web (satker non piloting)
2. Bentuk ADK kirim Bulanan (ADK *.npns)
3. Upload ADK bulanan melalui PPNPN Web (gajikita-ppnpn.kemenkeu.go.id) (/kppn/Medan I/gajikitappnpn.kemenkeu.go.id))
4. Impor data pegawai dan data gaji melalui SAKTI
5. Buat SPP dan SPM melalui SAKTI

Syarat Pengajuan SPM Penghasilan PPNPN :

1. SPM-LS PPNPN 2 (dua) rangkap >> diupload di jenis dokSPM Hasil Scan yang telah ditandatangani oleh PPSPM
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani KPA/PPK >> diupload di jenis dok SPTJM
3. Daftar rekening penerima pembayaran (Cetakan Lampiran SPM)  >> diupload di jenis dokLAINNYA
4. Daftar pembayaran gaji PPNPN (Dicetak dari Aplikasi PPNPN Desktop/Web)  >> diupload di jenis dok LAINNYA
5. SSP PPh Pasal 21 (dalam hal terdapat potongan PPh Pasal 21)  >> diupload di jenis dok SURAT SETORAN PAJAK

Rp0,- (nol rupiah) atau tidak dipungut biaya

• 1 (satu) jam setelah seluruh persyaratan dilengkapi dengan benar
• SP2D PPNPN Induk diterbitkan (diberi tanggal) pada awal bulan berikutnya

1. SPM diajukan ke KPPN Medan I pada tanggal 21 s.d. 26 sebelum bulan dilakukan pembayaran.
2. Diharapkan agar dibayarkan langsung ke rekening PPNPN agar dapat diterima langsung oleh PPNPN tanpa terkendala hari libur pada hari pertama bulan berkenaan.
3. Menggunakan kode Jenis SPM :

• Aplikasi SAS : 54 (Penghasilan PPNPN Induk)
• Aplikasi SAKTI : 217 (Penghasilan PPNPN Induk)

 B. Pengajuan SPM pada bulan pembayaran

• SPM diajukan ke KPPN Medan I mulai awal hari kerja bulan berikutnya sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya.
• Khusus untuk PPNPN yang telah mendapat persetujuan Dirjen Perbendaharaan dapat dibayarkan pada bulan berkanaan, pengajuan SPM paling lambat tanggal 10 bulan berkenaan.
• Menggunakan kode Jenis SPM :
• Aplikasi SAS : 55 (Penghasilan PPNPN Susulan)
• Aplikasi SAKTI : 227 (Penghasilan PPNPN Susulan)

Yang dimaksud dengan PPNPN adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang penghasilannya dibebankan pada APBN.

PPNPN dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, antara lain :
   1. Wakil Menteri yang berasal dari Non Pegawai Negeri
   2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
   3. Hakim Ad Hoc yang berasal dari Non Pegawai Negeri
   4. Staf Khusus non pegawai negeri pada Kementerian Negara/ Lembaga;
   5. Komisioner/pegawai non pegawai negeri pada lembaga nonstructural;
   6. Dokter/Bidan PTT;
   7. Dosen/Guru Tidak Tetap;
   8. PPNPN lainnya yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan penghasilannya bersumber dari APBN.
   9. Diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pengadaan barang/jasa.
   10. Tenaga Ahli/Konsultan untuk memenuhi kebutuhan jasa penelitian/konsultasi pada Kementerian Negara/ Lembaga;
   11. Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti pada satker yang membuat perjanjian kerja/kontrak dengan KPA/PPK untuk melaksanakan kegiatan operasional kantor;
   12. PPNPN lainnya yang membuat perjanjian kerja/kontrak dengan KPA/PPK dalam rangka pengadaan barang dan jasa, serta penghasilannya bersumber dari APBN.

Perbedaan dari kedua jenis PPNPN tersebut adalah cara pembayarannya, yaitu PPNPN yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian disetarakan dengan PNS yaitu pada hari pertama bulan berkenaan dan penghasilan PPNPN yang diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen mengikuti prinsip pengadaan barang/jasa yaitu pembayaran dilakukan setelah barang/jasa diterima.

Dalam hal ini, PPNPN tidak termasuk :

1. Pegawai pada BLU yang penghasilannya dibayarkan dari pendapatan BLU;
2. Pegawai tidak tetap/penerima honorarium yang ditugaskan terkait output kegiatan.

• Pembayaran penghasilan PPNPN dilakukan setiap bulan dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
• Pembayaran penghasilan bagi PPNPN yang diatur dalam PER-31/PB/2016 adalah penghasilan PPNPN yang dibebankan pada APBN, tidak termasuk pembayaran tunjangan kinerja PPNPN.
• Dalam hal terdapat penghasilan yang telah menjadi hak PPNPN bulan-bulan sebelumnya yang belum dibayarkan maka pembayarannya dapat dirapel.
• Penghasilan PPNPN dibayarkan setiap bulan sesuai dengan surat keputusan / perjanjian kerja/ kontrak dan/atau peraturan perundang-undangan.
• Prinsip umum pembayaran PPNPN :
  1. Penghasilan PPNPN dibayarkan pada bulan berikutnya;
  2. Penghasilan PPNPN dapat dibayaran pada bulan berkenaan setelah mendapat persetujuan Dirjen Perbendaharaan;
  3. Pembayaran penghasilan PPNPN yang dilakukan sebelum penyelesaian pelaksanaan tugas harus disertai SPTJM.