KPPN Palangkaraya memperoleh penghargaan dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Prov. Kalimantan Tengah Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Prov. Kalimantan Tengah. Acara tersebut dilaksanakan di Aula Jayang Tingang, Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Tengah pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, dan dihadiri oleh Wakil Gubernur, Edy Pratowo, para Walikota dan Bupati, Kepala Dinas, Sekretaris Daerah dan Badan Publik penerima penghargaan. Edy Pratowo, dalam sambutannya, berharap agar acara ini menjadi motivasi bagi Badan Publik untuk terus memperbaiki keterbukaan infomasi sebagai salah satu bentuk kinerja pelayanan kepada masyarakat dan membangun kepercayaan masyarakat dengan memberikan informasi yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.

Daan Rismon, selaku Ketua Komisi Informasi Prov. Kalimantan Tengah menyampaikan bahwa acara ini dilaksanakan secara Nasional dan juga Regional. Di wilayah Prov. Kalimantan Tengah, rangkaian kegiatannya sudah dimulai sejak bulan Juli 2021 dengan tahapan antara lain pengisian SAQ oleh Badan Publik, visitasi dan pemeringkatan. Total sebanyak 46 Badan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi, 27 Instansi Vertikal, 14 PPID Kota dan Kabupaten, 13 Perguruan Tinggi, 8 Perbankan dan 4 Badan Publik Yudikatif mengikuti tahap SAQ, dan hanya 60 diantaranya yang berlanjut ke tahap visitasi. "Badan Publik Informatif adalah yang memperoleh nilai 90-100, Menuju Informatif 80-89,9, Cukup Informatif 60-79,9, Kurang Informatif 40-59,9 dan Tidak Informatif 0-39,9", tambah Daan.

Dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Prov. Kalimantan Tengah Tahun 2021 ini, sebanyak 44 Badan Publik menerima penghargaan tersebut, yaitu 22 Badan Publik Perangkat Daerah, 3 untuk kategori Informatif, 9 Menuju Informatif dan 10 Cukup Informatif; 10 Badan Publik Vertikal, 4 untuk kategori Informatif, 3 Menuju Informatif dan 3 Cukup Informatif; 9 PPID Utama, 3 untuk kategori Informatif, 4 Menuju Informatif dan 2 Cukup Informatif; 2 Perguruan Tinggi kategori Cukup Informatif; dan 1 Bank dengan kategori Cukup Informatif.

Adapun KPPN Palangkaraya mendapatkan peringkat kedua kategori Badan Publik Vertikal Cukup Informatif. Dengan penghargaan yang diperoleh pada keikutsertaannya yang pertama dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik, semoga dapat menjadi motivasi bagi KPPN Palangkaraya untuk menjadi Badan Publik yang lebih informatif pada masa-masa mendatang. 

Setelah dilaksanakan Vera Award Triwulan I Tahun 2021 pada 7 Mei 2021 yang lalu, pada hari ini, Selasa tanggal 31 Agustus 2021, dilaksanakan Vera Award Triwulan II. Acara ini diikuti oleh KPA, Bendahara dan Operator Pelaporan satuan kerja mitra kerja KPPN Palangkaraya. Para penerima penghargaan hadir langsung di Aula KPPN Palangkaraya, dan peserta lain yang mengikuti melalui media zoom meeting.

Muhtar Salim, Kepala KPPN Palangkaraya, dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa Vera Award merupakan sebuah modifikasi inovasi yang muncul karena datangnya Covid-19. Sebelumnya, KPPN Palangkaraya memiliki inovasi bernama “Adik Langkar Banar (Anda Disiplin dan Konsisten, Langsung Dapat Kartu Bebas Antrian)”, berupa kartu bebas antrian yang diberikan kepada Satker yang paling tertib. Namun, sejak masa pandemi Covid-19 dan implementasi e-SPM, inovasi tersebut sudah tidak dilaksanakan, karena sudah tidak ada lagi antrian layanan di KPPN. 

Vera Award Triwulan II diserahkan secara langsung oleh Hari Utomo, Kepala Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Tengah. Penerimanya adalah 2 satuan kerja di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, yaitu Polres Pulang Pisau untuk kategori DIPA besar (>11 Milyar) dan Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Kalimantan Tengah untuk kategori DIPA sedang. Serta untuk kategori DIPA kecil (<1,5 Milyar), diraih oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Prov. Kalimantan Tengah, yang juga meraih penghargaan yang sama pada Vera Award Triwulan I.

Selain menyerahkan penghargaan, Hari Utomo juga menyampaikan peran satuan kerja dalam siklus APBN, terutama dalam tahap perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban. Selain itu, Kepala Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Tengah juga menyampaikan peran penting APBN dalam pertumbuhan ekonomi. KPPN Palangkaraya menyalurkan sekitar 74% dari keseluruhan dana APBN di Kalimantan Tengah, termasuk Dana Desa, Dana BOS dan DAK Fisik. Oleh karenanya, dia mendorong kepada seluruh KPA satuan kerja untuk mengoptimalkan pelaksanaan anggaran di unit masing-masing dalam rangka mendukung pertumbukan ekonomi di Kalimantan Tengah. Dalam akhir sambutannya, ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh satuan kerja yang telah melaksakan kewajibannya dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN dengan baik.

Dalam rangka menyongsong implementasi SAKTI kepada seluruh satuan kerja pengguna APBN pada tahun 2022, KPPN Palangkaraya melaksanakan End User Training (EUT) SAKTI full module. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus s.d. 03 September 2021 melalui media zoom meeting dan diikuti oleh 232 satuan kerja. Tujuannya adalah, agar setiap user di satuan kerja siap dan mahir mengoperasikan SAKTI full module, karena seluruh satuan kerja yang diundang, saat ini masih menggunakan beberapa aplikasi lain yang saling terpisah dalam rangka pelaksanaan belanja APBN. 

Pada minggu pertama, materi yang dibahas adalah mengenai Modul Pelaksanaan, meliputi Modul Admin, Komitmen, Pembayaran, dan Bendahara. Bertindak sebagai trainer untuk modul Komitmen dan Pembayaran adalah Rois Triawan, serta Febriana Dwi Ramadhani sebagai trainer modul Bendahara. Sedangkan pada minggu kedua, membahas tentang Modul Aset tetap dan Persediaan yang disampaikan oleh Aulia Rahmah, serta Modul Piutang dan Pelaporan yang disampaikan oleh Zakiah Darajat.

Secara keseluruhan, kegiatan ini telah diikuti oleh sebagian besar user dari masing-masing satuan kerja. Kesiapan user menjadi salah satu hal yang paling penting mengingat bahwa Tahun Anggaran 2022 sudah di depan mata, dan setiap satuan kerja harus sudah bisa melakukan praktek pada bulan Desember 2021 untuk pengajuan gaji bulan Januari 2022.