Dalam rangka memantapkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN sebagai bagian dari unit pemerintahan serta agar terdapat sinkronisasi antara aspek perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Upaya ini dimaksudkan untuk mengarahkan pada konsep anggaran berbasis kinerja secara utuh sebagai salah satu pendekatan dalam sistem penganggaran sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja maka setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis instansi.

Laporan Kinerja Tahun 2022 ini selesai disusun berkat kerjasama seluruh elemen yang melibatkan seluruh unit pada KPPN Palangka Raya, oleh sebab itu saya sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi secara maksimal dalam penyelesaian penyusunan Laporan Kinerja ini. Melalui LAKIN Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palangka Raya Tahun 2022 ini diharapkan secara eksternal dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada pihak – pihak yang berkepentingan dan secara internal dapat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja KPPN Palangka Raya pada masa – masa selanjutnya sehingga pemenuhan tugas pokok dan fungsi sebagai perwujudan visi KPPN Palangka Raya “Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang unggul di tingkat Dunia”.

LAKIN 2022 UNDUH DISINI

LAKIN 2021 UNDUH DISINI

Dalam rangka peringatan Hari Ibu ke-93 Tahun 2021, Kementerian Keuangan yang mengangkat sub tema "Perempuan Indonesia: Inspirasi Bangsa" dan "Perempuan Indonesia: Berdaya untuk Pemulihan Ekonom Bangsa (Pasca Pandemi Covid 19)" selaras dengan tema peringatan pada tingkat nasional yaitu "Perempuan Berdaya, Indonesia Maju" akan melaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

1. Lomba Foto (8 s.d. 22 Desember 2021)
2. Talkshow NgopiHitam "Bagaimana Perempuan Berkarir di Kemenkeu?" (16 Desember 2021)
3. Acara Puncak PHI-93 Kemenkeu dan Penyerahan Pengharagaan Lomba PHI (22 Desember 2021)

Syarat dan Ketentuan Lomba Foto

1. Lomba diperuntukkan bagi PNS/CPNS di lingkungan Kementerian.
2. Foto diunggah melalui akun “Story Post” dengan Tema: “Perempuan Berdaya,
   Indonesia Maju” dengan pilihan kategori sebagai berikut:
    a. Perempuan Pejuang Ekonomi
    b. Laki-laki dibalik perempuan berkarir
   yang dapat diakses melalui laman http://storypost.kemenkeu.go.id dengan mencantumkan informasi pengirim meliputi nama, NIP, dan nomor ponsel saat proses log in. Periode unggah foto: 8 Desember s.d. 19 Desember 2021
3. Setiap peserta dapat mengirim maksimal 3 foto terbaiknya (bukan swipe). Gunakan hashtag #PHI93Kemenkeu #PUGKemenkeu #PejuangEkonomi #RamahPerempuan dalam setiap postingan.
4. Kamera yang digunakan adalah DSLR, mirrorless, pocket, prosumer, atau smartphone.
5. Foto memiliki resolusi minimal sisi terpanjang 3000 pixel, serta belum pernah memenangkan lomba foto sebelumnya.
6. Kementerian Keuangan berhak menggunakan seluruh foto yang dilombakan untuk tujuan kegiatan publikasi Kementerian Keuangan.
7. Penentuan pemenang untuk masing-masing kategori akan diputuskan oleh Dewan Juri dan diumumkan pada tanggal 22 Desember 2021.
8. Setiap pegawai hanya bisa memenangkan 1 (satu) kategori juara.
9. Setiap pemenang akan mendapatkan hadiah menarik dari Kementerian Keuangan dan pajak ditanggung Pemenang.
10. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
11. Narahubung: Irfan (083844070125) Adit (081215693878)

Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) setiap tahunnya diperingati pada tanggal 9 Desember oleh seluruh dunia untuk meningkatkan kesadaran bagi masyarakat terkait budaya antikorupsi.

Dalam rangka Peringatan Hakordia Tahun 2021, Kementerian Keuangan mengusung tema "Perkuat Budaya Antikorupsi, Wujudkan Kemenkeu Satu yang Terpercaya, Menuju Indonesia Tangguh dan Tumbuh". Untuk meningkatkan awareness serta memperkuat budaya integritas para pegawai melalui dukungan keluarga, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menyelenggarakan webinar dan lomba dengan rincian sebagai berikut:

1. Webinar Dongeng Antikorupsi "Kejujuran, Keberanian, dan Integritas sebagai Nilai Antikorupsi"

Hari             : Jumat, 26 November 2021

Waktu          : 14.00 s.d. 16.00 WIB

Media           :   1. Zoom Meeting

Meeting ID: 849 5326 2550

Passcode   : Hakordia21

2. Youtube Itjen

https://youtu.be/TyMYpmWIMeo 

Narasumber  : Rona Mentari (Professional Storyteller, Penyuluh Antikorupsi Tersertifikasi)

B. Lomba Poster Tagline Antikorupsi

Pengumpulan Karya  : 19 November s.d. 3 Desember 2021

Penilaian/Penjurian   : 4 s.d. 7 Desember 2021

Pengumuman Juara  : 9 Desember 2021

Informasi terkait rundown webinar dan persyaratan lomba silakan klik disini

Dalam rangka memperkuat sinergi strategi komunikasi terkait konsepsi BLU serta layanan yang diberikan oleh BLU kepada masyarakat, akan dilaksanakan BLU Expo 2021. Rangkaian kegiatan BLU Expo terdiri dari 3 (tiga) periode yaitu Pra Expo, Expo dan Post Expo.

Kegiatan yang telah diagendakan antara lain:

• Lomba Pra BLU Expo (Menulis, Fotografi, Video Pendek) ketentuan terkait lomba bisa dilihat disini 
• Coaching Clinic Menulis ( 15 Oktober 2021)
• Coaching Clinic Foto dan Video Pendek (18 Oktober 2021)
• BLU Ways yang tayang di TV Nasional (CNN Indonesia dan detiknetwork) setiap akhir pekan pukul 13.00
• Youthcamp BPDLH
• LPDP Week (25-29 November 2021)
• Podcast
• Pagelaran Wayang Orang (5 November 2021)
• Teaser dan Promosi BLU Expo 2021 di beberapa video tron
• Promosi BLU Expo di Radio

untuk informasi lebih lanjut terkait BLU Expo 2021 silakan klik disini

Survei kepuasan pengguna layanan KPPN semester I tahun 2021 terhadap 5 layanan KPPN yang terdiri dari

1. Kinerja Layanan Pencairan Dana oleh Seksi Pencairan Dana
2. Kinerja Layanan Bimbingan dan Konsultasi oleh Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal
3. Kinerja Layanan Konfirmasi Surat Setoran oleh Seksi Bank
4. Kinerja Layanan Rekonsiliasi Laporan Keuangan oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi
5. Sarana dan Prasarana

adalah sebagai berikut:

• Berdasarkan Kinerja Layanan

Capaian IKU Kemenkeu Three “Indek Kepuasan Satker Terhadap Layanan KPPN” adalah 4,65.

• Tingkat Kepentingan dan Skor Layanan

Berdasarkan hasil kali antara jumlah kepentingan (625,8) dengan jumlah kepuasan (623,16) dibagi dengan jumlah layanan (5 layanan) dikali dengan jumlah kepentingan (625,8) dikalikan 100%, maka nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan KPPN Palangka Raya adalah sebesar 93% (Kategori Sangat Puas)

-