DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F dan Pasal 28J.
2. TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Keuangan No. 88/PMK.01/2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
9. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. KEP-650/PB/2018 tentang Standar Pelayanan pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

PELAYANAN

1. Jadwal layanan KPPN Pangkalpinang

a. Hari Senin dan Kamis
Pukul 08.00 - 12.15     :     Layanan Umum
Pukul 12.15 - 13.00     :     Istirahat 
Pukul 13.00 - 15.00     :     Layanan Umum

b. Hari Jumat
Pukul 08.00 - 11.30     :     Layanan Umum
Pukul 11.30 - 13.15     :     Istirahat 
Pukul 13.15 - 15.00     :     Layanan Umum

 2. Pelayanan bertempat di:

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pangkalpinang
Jl. Kejaksaan No 16
Telp. 0717 422784
Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.


JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
Penyelesaian pekerjaan sesuai dengan produk layanan dan ketentuan yang berlaku.

BIAYA
Seluruh pelayanan di KPPN Pangkalpinang tanpa dipungut biaya atau Rp0,-.


DAFTAR LAYANAN

Sesuai dengan KEP-650/PB/2018 tentang Standar Pelayanan pada Unit Vertikal DJPb

PENANGANAN PENGADUAN
Pengaduan, saran, dan masukan, pengguna informasi dapat menyampaikannya dengan cara memasukkan materi aduan atau masukan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di front office KPPN Pangkalpinang. Disamping itu, pengaduan juga dapat dilakukan melalui:

Telepon Pengaduan   : 0717 422784

Link Pengaduan        : bit.ly/pengaduan015

Email Pengaduan      : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Website Pengaduan   :

-www.wise.kemenkeu.go.id 

-www.pengaduandjpb.kemenkeu.go.id

Informasi Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN Pangkalpinang

Leaflet Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN Pangkalpinang [hal 1, hal 2]

Informasi Pengelolaan Kinerja KPPN Pangkalpinang

Leaflet Pengelolaan Kinerja KPPN Pangkalpinang [hal 1, hal 2]

Kontrak Kinerja Kemenkeu Three KPPN Pangkalpinang

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2022

Tahun 2023

Daftar Penghargaan KPPN Pangkalpinang

	Penghargaan atas Kerja Sama dalam Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 dari Pemerintah Kabupaten Bangka
	Penghargaan atas Integritas Layanan Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2017 dan 2018 dari Kota Pangkalpinang
	Penghargaan atas Integritas Layanan Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 dari Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan
	Penghargaan atas Integritas Layanan Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 dari Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
	Penghargaan atas Integritas Layanan Penyelesaian Tagihan Pembayaran APBN Tahun Anggaran 2018 dari Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	Penghargaan atas Integritas Layanan Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2017 dan 2018 dari Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
	Penghargaan atas Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Tahun Anggaran 2018 dari IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

TUGAS

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pangkalpinang sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 262/PMK.01/2017 mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A 1 Pangkalpinang menyelenggarakan fungsi:

1. pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN);
3. penyaluran pembiayaan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
4. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;
5. penyusunan laporan pelaksanaan pendapatan dan belanja negara;
6. pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi serta pertanggungjawaban bendahara;
7. pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;
8. pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
9. pelaksanaan manajemen mutu layanan;
10. pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (customer relationship management);
11. pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan Pembina Pengelola Perbendaharaan (treasury management representative);
12. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;
13. pengelolaan rencana penarikan dana;
14. pengelolaan rekening pemerintah;
15. pelaksanaan fasilitasi Kerj asama Ekonomi dan Keuangan Daerah;
16. pelaksanaan layanan bantuan (helpdesk) penenmaan negara;
17. pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja;
18. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kredit Program;
19. pelaksanaan Kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ; dan
20. pelaksanaan administrasi Kan tor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).