Punya bisnis tapi masih gitu-gitu aja? Tenang! KPPN Pelaihari siap bantu UMKM naik kelas dengan teknik pemasaran kekinian yang bikin produk makin laris manis! Yuk, simak trik jitu yang bisa bikin bisnismu makin cuan! 💰🔥

1. Branding yang Kuat! Jangan asal jualan, UMKM wajib punya identitas yang bikin produk gampang diingat. Mulai dari logo, warna, sampai tagline harus unik dan konsisten. Ingat, produk yang punya ciri khas lebih mudah menempel di hati konsumen! ❤️

2. Manfaatkan Digital Marketing Sekarang era digital, jadi jangan cuma mengandalkan toko fisik. Manfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok buat promosi! Konten yang menarik dan interaktif bisa bikin produk makin dikenal. Jangan lupa pakai hashtag biar makin viral! 📱📢

3. Kolaborasi dengan Influencer & UMKM Lain Biar makin dikenal, coba kerja sama dengan influencer lokal atau UMKM lain yang sudah punya basis pelanggan. Dengan cara ini, jangkauan pasar bakal makin luas dan brand kamu makin terpercaya! 🤝✨

4. Gunakan Platform E-Commerce Jualan gak cuma di toko, sekarang saatnya gabung ke marketplace seperti Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak! Dengan e-commerce, produkmu bisa diakses oleh pelanggan dari berbagai daerah, bahkan luar negeri! 🌍🛒

5. Berikan Promo Menarik Siapa sih yang gak suka diskon? Tawarkan promo seperti cashback, bundling produk, atau gratis ongkir untuk menarik lebih banyak pembeli. Tapi ingat, tetap hitung margin biar gak rugi ya! 😉🎁

6. Tingkatkan Kualitas Produk & Layanan Percuma promosi besar-besaran kalau produk dan layanan kurang maksimal. Pastikan kualitas tetap terjaga dan selalu tingkatkan pelayanan agar pelanggan puas dan balik lagi! ✅💯

KPPN Pelaihari terus mendorong UMKM untuk naik level dengan berbagai program pemberdayaan. Jadi, jangan ragu untuk ikut pelatihan dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Saatnya UMKM #NaikKelas dan bersaing di pasar yang lebih luas! 🚀

Sertifikasi halal bukan sekadar label, tapi jaminan bahwa produk yang kita konsumsi atau gunakan telah memenuhi standar kehalalan Islam. Bukan cuma makanan, sertifikasi ini juga berlaku untuk kosmetik, farmasi, hingga layanan keuangan!

Di Indonesia, sertifikat halal dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal dari MUI. Sedangkan, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) bertugas menguji kehalalan produk. Dengan semakin meningkatnya kesadaran konsumen, sertifikasi halal kini menjadi keharusan bagi UMKM yang ingin memperluas pasar dan meningkatkan kepercayaan pelanggan.

Kenapa Harus Punya Sertifikat Halal? Mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, dan mereka semakin selektif dalam memilih produk. Dengan sertifikasi halal, UMKM bisa: ✅ Meningkatkan kepercayaan konsumen ✅ Memperluas pasar, termasuk ke luar negeri ✅ Memenuhi regulasi pemerintah terkait kehalalan produk

Dasar Hukum Sertifikasi Halal

1. UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

2. PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

3. PMK Nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan BPJPH

Dokumen yang Wajib Disiapkan

• Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat izin lain

• Nama dan jenis produk

• Daftar bahan baku dan tambahan

• Proses pengolahan produk dari awal hingga distribusi

KPPN Pelaihari Dukung UMKM Lewat SEHATI! Melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), UMKM kini bisa mendaftarkan produknya dengan mudah dan tanpa biaya! KPPN Pelaihari telah sukses mendampingi UMKM Roti Zahra hingga mendapatkan sertifikasi halal pada Agustus 2024. Tahun 2025, targetnya dua UMKM lagi, yaitu Jamu Mama ADIBA dan Es Pisang Ijo Kerupuk Keju Bunda FITRI.

Mau Daftar Sertifikasi Halal? Begini Caranya!

1. Buka laman ptsp.halal.go.id

2. Buat akun sebagai Pelaku Usaha

3. Lengkapi data dan unggah dokumen persyaratan

4. Pilih Pendamping Proses Produk Halal (P3H)

5. Tunggu verifikasi BPJPH

6. Jika lolos, sertifikat halal bisa diunduh langsung secara online!

BPJPH menargetkan 1,2 juta sertifikat halal gratis di tahun 2025! Jadi, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Saatnya UMKM naik kelas dengan sertifikasi halal! 🚀

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pelaihari, Kamis (28/11) menyelenggarakan penandatanganan berita acara rekonsiliasi (BAR) sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sampai dengan periode tahun anggaran 2023. Kegiatan penandatanganan BAR tersebut dilaksanakan sebagai upaya untuk kesepakatan antara  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat Daerah Tanah Laut, dan KPPN Pelaihari, guna memperoleh perhitungan data yang akurat terkait sisa DAK Fisik yang telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Tanah Laut sampai dengan periode tahun anggaran 2023. Kepala KPPN Pelaihari, Muhammad Falih Ariyanto menyampaikan bahwa rekonsiliasi data sisa DAK Fisik merupakan amanah dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan DAK Fisik, yang mengatur bahwa sisa DAK Fisik tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya dapat digunakan kembali oleh Pemda untuk membiayai bidang/subbidang DAK Fisik yang outputnya belum tercapai atau membiayai kebutuhan daerah lainnya, dengan terlebih dahulu melakukan rekonsiliasi bersama Pemda.

BPKAD telah menghimpun sisa DAK Fisik periode 2018 sampai dengan tahun 2023 yang berasal dari seluruh SKPD pelaksana DAK Fisik di Tanah Laut dan kemudian dilakukan review oleh Inspektorat Daerah. Nilai sisa DAK Fisik yang dihimpn sebesar Rp.2,66 Miliar yang berasal dari 13 bidang. Kepala BPKAD Tanah Laut, Muhammad Darmin yang hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa sisa DAK Fisik tersebut rencananya akan digunakan membiayai beberapa output pekerjaan dan kegiatan fisik seperti pembangunan jalan yang masih belum memenuhi target capaian outputnya. “Sisa DAK Fisik tersebut merupakan selisih dana yang sudah disalurkan dari RKUD dengan penyerapan anggaran pelaksanaan DAK Fisik yang telah dilaksanakan oleh masing-masing SKPD” imbuhnya.

Untuk menjamin keakuratan dan keandalan data sisa DAK Fisik tersebut, Inspektorat Daerah memberikan assurance melalui pengecekan SP2D yang telah dicairkan untuk pelaksanaan DAK Fisik di masing-masing SKPD. Inspektur Daerah Tanah Laut, Joko Wuryanto menyampaikan bahwa Inspektorat mempunyai peran sebagai penjaga kepatuhan dari masing-masing SKPD terhadap regulasi dalam penggunaan APBD, sekaligus sebagai mitra SKPD agar tujuan dari DAK Fisik dapat tercapai untuk kesejahteraan masyarakat di Tanah Laut. “Inspektorat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan review dalam penggunaan dana transfer ke daerah, dengan melakukan percepatan proses review dengan tetap memperhatikan regulasi yang berlaku” jelasnya

Para pengelola DAK Fisik dari masing-masing SKPD menyampaikan bahwa komunikasi antar instansi di Pemda Tanah Laut sangat terbuka sehingga mempermudah koordinasi dan sinergi sehingga pelaksanaan DAK Fisik dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan. Harapannya dengan tersedianya data sisa DAK Fisik ini dapat menambah APBD untuk membiayai pembangunan sarana prasarana fisik yang masih dibutuhkan oleh masyarakat Tanah Laut.

Terdapat 7 (tujuh) Desa telah salur Dana Desa Tahap I Tahun 2025 di Tanah Laut dengan nilai salur mencapai Rp1,017 Miliar. Penyaluran Dana Desa Tahap I tersebut merupakan dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya atau yang biasa disebut Non-Earmarked. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pelaihari, Muhammad Falih Ariyanto menyampaikan bahwa 7 (tujuh) desa yang tercepat salur tersebut yaitu Desa Sungai Pinang, Kurau, Asri Mulya, Bentok Kampung, Bluru, Jilatan Alur, dan Tajau Mulya.

“Permohonan Dana Desa yang telah diajukan oleh masing-masing Desa yang diajukan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, akan masuk ke masing-masing Rekening Kas Desa pada hari Jumat, 17 Januari 2024” imbuhnya. Dana Desa Non-earmarked tersebut nantinya akan digunakan untuk mendanai program sektor prioritas di Desa sesuai potensi dan karakteristik Desa dan/atau penyertaan modal pada masing-masing BUMDes.

Penyaluran Dana Desa di Tahun 2025 lebih awal dibandingkan penyaluran tahun lalu, karena tahun lalu baru terlaksana penyalurannya pada minggu kedua bulan Februari. Tahun ini dapat salur lebih cepat dikarenakan kesiapan masing-masing Desa dalam menyusun APBDes dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan. Selain itu, Pemerintah Pusat juga telah menetapkan regulasi dan petunjuk teknis dalam pengalokasian, penggunaan, dan penyaluran Dana Desa yang ditetapkan pada awal tahun anggaran 2025.

Selain Dana Desa Non-ermarked, penggunaan Dana Desa Tahun 2025 juga ada yang telah ditentukan penggunaannya (atau Earmarked) yang diutamakan penggunaannya untuk kegiatan yang mendukung penanganan kemiskinan ekstrem melalui penyediaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dengan batas penggunaan Dana Desa untuk BLT Desa paling tinggi 15% dari anggaran Dana Desa. Selain itu Dana Desa Earmarked juga digunakan untuk penguatan Desa yang adaptif terhadap perubahan iklim, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk stunting, dukungan program ketahanan pangan, pengembangan potensi dan keunggulan Desa, pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital, pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal, dan/atau program sektor prioritas lainnya di Desa.

Tahun 2025, alokasi awal Dana Desa di Tanah Laut yang akan disalurkan oleh Pemerintah Pusat melalui KPPN Pelaihari kepada 130 Desa sebesar Rp113,54 Miliar. Alokasi tersebut akan bertambah jika terdapat Desa yang memperoleh Insentif atau tambahan Dana Desa Tahun Berjalan yang diberikan atas kinerjanya dalam pengelolaan Dana Desa yang bebas dari korupsi, mengalokasikan Dana Desa minimal 40% untuk Dana Ear-Marked, mempunyai kinerja keuangan dan pembangunan Desa yang sangat baik, dan/atau memperoleh penghargaan dari Kementerian Pusat.

Atas kinerjanya dalam pengelolaan Dana Desa, Tanah Laut pada tahun 2024 memperoleh penghargaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan kategori Serapan Transaksi Keuangan Desa Terbaik dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Terbaik II di wilayah Kalimantan Selatan. Alokasi Dana Desa Tahun 2024 sebesar Rp114,34 Miliar telah tersalurkan sebesar 99,68% atau senilai Rp113,97 Miliar. Falih menyampaikan bahwa KPPN Pelaihari selaku unit yang menyalurkan dana desa dan telah berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2020, terus berkomitmen untuk selalu menjaga integritas serta memberikan pelayanan prima secara transparan dan akuntabel sesuai dengan tata Kelola keuangan yang baik dalam penyaluran Dana Desa.

Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo,  telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan daftar alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2025 secara digital di Istana Negara pada hari Selasa, 10 Desember 2024. Kegiatan tersebut menjadi simbol dimulainya pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Di lingkup regional, Gubernur Kalimantan Selatan bersama dengan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan pada hari Rabu, 18 Desember 2024 telah menyerahkan DIPA dan daftar alokasi TKD kepada masing-masing pimpinan Satker dan Bupati/Walikota di wilayah Kalimantan Selatan.

Menindaklanjuti penyerahan DIPA tersebut, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pelaihari pada hari Jumat, 27 Desember 2024 bertempat di Algoritma Café menyelenggarakan Kick Off Meeting Pelaksanaan APBN 2025 bersama dengan para Pimpinan Satuan Kerja (Satker) dan Jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut. Kepala KPPN Pelaihari, Muhammad Falih Ariyanto menyampaikan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun ini, sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, APBN masih menjadi instrumen yang diandalkan dalam menghadapi berbagai gejolak seperti pandemi, kenaikan harga energi dan pangan, serta melemahnya daya beli masyarakat, ataupun inflasi di tingkat nasional ataupun regional. “APBN menjadi instrumen memulihkan ekonomi dan melindungi masyarakat” imbuhnya.

Dalam forum tersebut, Falih menyampaikan evaluasi atas kinerja pelaksanaan anggaran selama TA 2024 dan memberikan apresiasi atas kinerja pengelolaan anggaran Satker yang sagat baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk menjaga akuntabilitas dalam pelaksanaan APBN 2025, di forum tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas bersama, sebagai wujud komitmen dalam pelaksanaan APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan hal-hal yang terkait dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). “Tahun 2025, Belanja Negara yang teralokasi kepada Pemda dan Satker di Tanah Laut mencapai Rp2.098,96 Miliar, dengan rincian alokasi belanja Tranfer Ke Daerah sebesar Rp1.831 Miliar dan belanja Kementerian/Lembaga di Daerah sebesar Rp267 Miliar” Jelasnya. APBN 2025 di Tanah Laut tersebut meningkat sebesar 11,92% dari tahun lalu.

Selanjutnya Falih beharap agar DIPA Satker yang telah diterima dapat segera ditindaklanjuti sehingga APBN 2025 dapat memberikan manfaat langsung secara maksimal kepada masyarakat dan perekonomian di wilayah Tanah Laut. “Jaga terus kualitas belanja, perkuat sinergi serta jaga integritas dan tata kelola sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat” tutupnya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 menjadi Undang-undang pada bulan September 2025. Salah satu bagian penting dari belanja negara dalam APBN 2025 adalah Transfer Pemerintah Pusat ke seluruh Pemerintah Kab./Kota dan Provinsi di seluruh Indonesia dalam bentuk Dana Transfer ke Daerah (TKD). Tahun 2025, Kab. Tanah Laut memperoleh Dana TKD sebesar Rp1,83 Triliun. Proporsi terbesar mencapai 79,8% Dana TKD tersebut berupa Dana Transfer Umum yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Bagi Hasil (DBH) senilai Rp1,46 Triliun. Terdapat juga Dana Transfer Khusus (DTK) berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik dengan nilai Rp249,78 Miliar, Dana Desa sebesar Rp113,54 Miliar dan Insentif Fiskal sebesar Rp7,59 Miliar.

Seluruh dana TKD tersebut akan disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pelaihari. Kepala KPPN Pelaihari, Muhammad Falih Ariyanto menyampaikan bahwa alokasi TKD TA 2025 untuk Tanah Laut mengalami penurunan secara total mencapai 6,3% dari alokasi TA 2024. “Tanah laut menerima alokasi TKD lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu, seperti DBH yang mengalami penurunan mencapai 13% dan Insentif Fiskal mencapai 71,2%” imbuhnya.

Adanya penurunan harga komoditas hasil perkebunan kepala sawit dan minerba batu bara pada tahun 2024 berdampak terhadap rendahnya alokasi DBH. Sedangkan alokasi dana insentif fiskal saat ini merupakan alokasi awal untuk tahun 2025 berdasarkan kinerja TA 2024, dan alokasi tersebut belum memperhitungkan reward kinerja tahun 2025 yang biasanya akan disahkan di Triwulan III tahun 2025.

Namun demikian, untuk alokasi Dana Transfer Khusus mengalami kenaikan alokasi yang dikontribusi oleh DAK Non Fisik mencapai 9,5%. Kenaikan alokasi tersebut untuk membiayai kegiatan antara lain Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Tunjangan Guru ASN Daerah serta Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana.

Falih menyampaikan bahwa kebijakan fiskal dan APBN TA 2025 didesain selaras dengan Asta Cita 2024-2029 yang diusung Presiden Prabowo, salah satunya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan konvergensi daerah melalui pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta pemberantasan kemiskinan.  “Pemerintah pusat berupaya mendorong belanja daerah yang efektif dan efisien untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di daerah, salah satunya melalui peningkatan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah dengan penggunaan TKD yang terarah, terukur, dan transparan” jelasnya

Falih berharap Dana TKD yang telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat ke Daerah dapat digunakan sebaik-baiknya untuk menciptakan kegiatan ekonomi baru di daerah sehingga menciptakan akselerasi pertumbuhan ekonomi, wellbeing masyarakat, dan konvergensi antardaerah serta tentunya memberikan arah perbaikan terhadap kualitas belanja dalam APBD untuk kesejahteraan dan kemandirian daerah.