Sanggau, 3 Mei 2021. Dalam rangka mendukung stimulus ekonomi untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang saat ini tengah lesu akibat pandemi Covid-19, Pemerintah telah menetapkan kebijakan pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Dasar hukum pemberian THR tersebut adalah PP Nomor 63 Tahun 2021 dan diatur lebih lanjut pada petunjuk teknis pemberian THR sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2021.

Untuk memastikan pembayaran THR tepat waktu menjelang 5-10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri sesuai arahan Menteri Keuangan, Kepala KPPN Sanggau Bulus Lumban Gaol dengan surat tanggal 28 April 2021 telah memberitahukan kepada seluruh Kuasa Pengguna Anggaran satuan kerja mitra KPPN Sanggau untuk mempercepat pengajuan SPM THR kepada KPPN Sanggau dan memerintahkan para pegawai KPPN Sanggau untuk masuk kerja pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 1 dan 2 Mei 2021 khusus melayani penerimaan SPM THR satuan kerja. Seluruh proses penerimaan SPM satuan kerja ke KPPN Sanggau dilakukan secara online melalui aplikasi eSPM sehingga tidak perlu tatap muka dan datang ke KPPN Sanggau.

Pembayaran THR melalui KPPN Sanggau kepada seluruh pegawai negeri sipil dan anggota Polri pada 58 satuan kerja vertikal K/L lingkup pembayaran KPPN Sanggau yang meliputi Kabupaten Sanggau, Landak, dan Sekadau dilaksanakan mulai tanggal 30 April 2021 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp10.750.208,732 (data per tanggal 3 Mei 2021). Pembayaran THR dapat diselesaikan dengan lancar dan tepat waktu.

Sanggau, 11 Desember 2020 . Dalam kesempatan ini, Kepala KPPN Sanggau melaporkan besaran DIPA dan Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 untuk Kabupaten Sanggau sebagai berikut

1. DIPA yang diserahkan pada hari ini  berjumlah  31 DIPA dari 23 satuan kerja, dengan  nilai nominal Rp. 221,051,- Milyar, turun 5.15 persen dibandingkan tahun 2020 yang sebesar  233,315,- Milyar.
2. Besaran pagu DIPA tahun 2021 per Jenis Belanja adalah sebagai berikut:
   
   1. Belanja Pegawai sejumlah Rp.130,596 Milyar, turun  5,6 persen dibanding tahun 2020 yang sebesar  Rp. 138,468,- Milyar
   2. Belanja Barang sebesar Rp. 79,595.- Milyar, turun 7,9 persen  dibanding tahun 2020  yang sebesar Rp.  86,481,- Milyar;
   3. Belanja Modal sebesar Rp. 10,762,- Milyar, naik 29 persen dibanding tahun 2020 yang sebesar Rp. 8,259,- Milyar ; dan
   4. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 97,250,- Juta, turun 8,6 persen dibanding tahun 2020 yang sebesar Rp.106,500 ,- Juta .
3. Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp. 1.469 Trilyun, naik 6.2 persen dari tahun 2019 yang sebesar Rp. 1,382 Trilyun dengan rincian sebagai berikut: 
   1. Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 27,3,- Milyar;
   2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar 75,263,- Milyar ;
   3. Dana Alokasi Umum sebesar 764,9,- Milyar ;
   4. Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar 245,996,- Milyar;
   5. Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar 188.943,- Milyar ;
   6. Dana Insentif Daerah sebesar Rp. 7.519,- Milyar; dan
   7. Dana Desa sebesar  Rp. 159.338,- Milyar .

Beberapa langkah persiapan yang harus dilaksanakan oleh Satker K/L dan SKPD Kabupaten Sanggau untuk pelaksanaan anggaran 2021, antara lain: 

1. Percepatan proses pengadaan barang dan jasa/lelang (penandatanganan kontrak dapat dilakukan segera setelah penerimaan DIPA dan tidak perlu menunggu Januari 2021)
2. Percepatan pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik  dan Dana Desa.
3. Penetapan pejabat perbendaharaan (KPA, PPK, Bendahara, PPSPM) jika terdapat perubahan.

Kami mengharapkan agar DIPA dan Daftar Alokasi TKDD tahun 2021 dapat segera ditindaklanjuti sehingga kegiatan dapat dilaksanakan segera di awal tahun 2021. Harapan Kami semoga pada tahun 2021 nanti kinerja pelaksanaan anggaran masing-masing Satuan Kerja dan Pemerintah Daerah dapat ditingkatkan menjadi semakin berkualitas sesuai dengan capaian dan output yang telah di tetapkan. Kami juga berharap dapat  terus meningkatkan sinergi lintas sektoral dan menjalin koordinasi serta komunikasi yang lebih intensif lagi guna mewujudkan “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi”.