Tanjung Selor (8/4) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Selor telah mencairkan realisasi belanja APBN sampai dengan Triwulan Pertama Tahun 2022 (s.d 31/3) sebesar Rp319,17 miliar atau tumbuh mencapai 9,51 persen dari total pagu sebesar Rp 3,35 triliun. Hal ini berdasarkan data dari Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
Kepala KPPN Tanjung Selor, Juanda, menjelaskan bahwa realisasi penyaluran dana APBN ini, bila dibanding dengan perode yang sama tahun lalu (2021) maka realisasinya mengalami penurunan persentase sebesar 5,77 persen dimana realisasi triwulan pertama tahun 2021 sebesar Rp581,77 miliar atau 15,28 persen dari total pagu sebesar Rp3,8 triliun. Penurunan ini ditunjukan dari kendornya aktifitas satuan kerja (satker) dan pemerintah daerah (pemda) dalam memanfaatkan belanja pemerintah di awal tahun 2022 ini, terutama untuk belanja barang, modal, Dana Desa dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, imbuh Juanda.
Juanda, menambahkan bahwa dari jumlah realisasi APBN tersebut, disalurkan kembali untuk dua keran besar. Keran pertama, untuk realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) yang disalurkan kepada 127 satuan kerja (satker) kantor vertikal di daerah sebesar Rp286,92 miliar atau 10,86 persen dari pagu sebesar Rp2,64 triliun. Data tersebut menggambarkan bahwa belanja Satker lingkup KPPN Tanjung Selor secara rata-rata belum mencapai target nasional pada triwulan pertama sebesar 15 persen.
Dirincikan lebih lanjut oleh Juanda, penyaluran realisasi BPP diberikan kepada empat jenis belanja. Pertama, realisasi jenis belanja pegawai telah mencapai 21,35 persen atau Rp106,69 miliar dari pagu sebesar Rp499,68 miliar. Kedua, realisasi jenis belanja barang mencapai 12,28 persen atau sebesar Rp77,71 miliar dari pagu sebesar Rp632,71 miliar. Ketiga, realisasi jenis belanja modal baru mencapai 6,79 persen atau sebesar 102,52 miliar dari pagu Rp1,51 triliun. Dan terakhir realisasi jenis belanja bantuan sosial masih belum ada realisasi dari pagu Rp0,18 miliar.
Adapun penyaluran keran kedua APBN, disalurkan untuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang baru mencapai 4,53 persen atau sebesar Rp32,25 miliar dari pagu sebesar Rp712,79 miliar. Anggaran TKDD ini digunakan untuk penyaluran Dana Desa, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan DAK Non Fisik kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Pemerintah Kabupaten Malinau.
Dana TKDD yang sudah cair sebesar Rp32,25 milliar tersebut berasal dari DAK Non Fisik. Dana tersebut digunakan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan BOP Kesetaraan yang dikelola oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Tentunya realisasi APBN ini sangat bermanfaat bagi sekolah atau satuan pendidikan. Dengan telah tersalurkannya dana BOS dan BOP dapat meningkatkan kualitas Pendidikan di Provinsi Termuda ini, jelas Juanda.
Juanda berharap agar satker dan pemda dapat memacu penyerapan anggarannya dan meningkatkan kinerja belanjanya untuk mencapai target yang diharapkan pada triwulan ke dua tahun 2022 sebesar 50 persen.
Semoga dengan realisasi belanja APBN tersebut dapat dapat menciptakan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan bagi pemda khususnya di Kalimantan Utara, tutup Juanda.
Data tersebut juga dimuat pada media massa lokal yaitu pada koran Radar Tarakan, Jumat, 8 April 2022.