Tanjung Selor (03/6) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Selor telah mencairkan realisasi belanja APBN sampai dengan Mei 2022 sebesar Rp778,17 miliar atau 23,16 persen dari total pagu sebesar Rp 3,36 triliun.
Realisasi penyaluran dana APBN ini, bila dibanding dengan perode yang sama tahun lalu (2021) maka realisasinya mengalami penurunan persentase sebesar 6,86 persen dimana realisasi di tahun 2021 sebesar Rp1,14 triliun atau 30 persen dari total pagu sebesar Rp3,8 triliun. Penurunan ini dapat dilihat dari menurunnya aktifitas satuan kerja (satker) dan pemerintah daerah (pemda) dalam memanfaatkan belanja pemerintah ini, terutama untuk belanja barang, belanja modal, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Selain itu, secara alokasi pagu juga mengalami penurunan sebesar Rp447,35 miliar bila dibandingkan alokasi pagu dengan tahun 2021.
Dari jumlah realisasi APBN tersebut, disalurkan kembali untuk dua saluran besar. Saluran pertama, untuk realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) yang disalurkan kepada 134 satuan kerja (satker) kantor vertikal di daerah dalam lingkup kerja KPPN Tanjung Selor sebesar Rp637,95 miliar atau 24,1 persen dari pagu sebesar Rp2,64 triliun.
Penyaluran realisasi BPP lebih detail dicairkan kepada empat jenis belanja. Pertama, realisasi jenis belanja pegawai telah mencapai 44,24 persen atau Rp221,04 miliar dari pagu sebesar Rp499,68 miliar. Penyerapan belanja pegawai yang cukup besar ini disumbangkan dengan penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR). Kedua, realisasi jenis belanja barang mencapai 27,68 persen atau sebesar Rp176,52 miliar dari pagu sebesar Rp637,72 miliar. Ketiga, realisasi jenis belanja modal baru mencapai 15,91 persen atau sebesar 240,23 miliar dari pagu Rp1,51 triliun. Dan terakhir realisasi jenis belanja bantuan sosial telah mencapai 99,43 persen atau Rp0,17 miliar dari pagu Rp0,18 miliar.
Dari kondisi jenis belanja di atas yang perlu mendapat perhatian adalah belanja barang, belanja modal, dimana masih terbilang rendah penyerapannya yaitu masih dibawah 40 persen.
Adapun penyaluran belanja APBN yang kedua disalurkan untuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang baru mencapai 19,67 persen atau sebesar Rp140,21 miliar dari pagu sebesar Rp712,79 miliar. Anggaran TKDD ini digunakan untuk penyaluran Dana Desa, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan DAK Non Fisik kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Pemerintah Kabupaten Malinau.
Realisasi Dana TKDD tersebut disumbangkan dari oleh DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Dana Desa. Realisasi DAK Fisik baru mencapai 9,38 persen atau Rp39,12 miliar dari pagu sebesar Rp417,2 miliar. Sedangkan realisasi DAK Non Fisik disalurkan untuk mendukung dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler tahap pertama sebesar 31,1 persen atau Rp34,05 milliar dari pagu sebesar Rp109,5 miliar. Dan terakhir Dana Desa telah mencapai 36,03 persen atau Rp67,04 miliar dari pagu sebesar Rp 186,09 miliar. Dari kondisi tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah DAK Fisik. Hal ini karena penyerapannya masih rendah dibawah 25 persen dari target tahap pertama disalurkan.
Diharapkan kepada para pejabat pengelola keuangan baik di tingkat satker maupun di pemda agar segera memacu penyerapan anggarannya dan meningkatkan kinerja belanjanya. Hal tersebut dilakukan agar dapat mencapai target yang diharapkan pada triwulan ke dua tahun 2022 sebesar 50 persen.
Semoga dengan realisasi belanja APBN tersebut dapat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan bagi pemda khususnya di Kalimantan Utara.