Berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi belanja APBN sampai dengan 31 Juli 2022 di wilayah pembayaran KPPN Tanjung Selor mencapai Rp1,26 triliun atau 39,07 persen dari total pagu sebesar Rp3,23 triliun.
Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021, realisasinya mengalami penurunan persentase sebesar 7,42 persen atau Rp508,6 miliar. Dimana realisasi di tahun 2021 sebesar Rp1,77 triliun atau 46,49 persen dari total pagu sebesar Rp3,8 triliun. Penurunan ini dapat dilihat dari melemahnya aktifitas satuan kerja (satker) dan pemerintah daerah (pemda) dalam memanfaatkan belanja pemerintah ini, terutama untuk belanja modal, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
Dari jumlah realisasi APBN tersebut, disalurkan kembali untuk dua saluran besar. Saluran pertama, untuk realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp981,72 miliar atau 39,01 persen dari pagu sebesar Rp2,51 triliun untuk disalurkan kepada 134 satker kantor vertikal di daerah dalam lingkup kerja KPPN Tanjung Selor.
Sedangkan saluran kedua, untuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang baru mencapai 39,27 persen atau sebesar Rp279,92 miliar dari pagu sebesar Rp712,79 miliar. Anggaran TKDD ini digunakan untuk penyaluran Dana Desa, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan DAK Non Fisik kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Pemerintah Kabupaten Malinau.
Lebih detail realisasi BPP tersebut yang terdiri dari empat jenis belanja. Pertama, realisasi jenis belanja pegawai telah mencapai 62,56 persen atau Rp312,78 miliar dari pagu sebesar Rp499,68 miliar. Kedua, realisasi jenis belanja barang mencapai 42,2 persen atau sebesar Rp271,12 miliar dari pagu sebesar Rp642,4 miliar. Ketiga, realisasi jenis belanja modal baru mencapai 28,94 persen atau sebesar Rp397,64 miliar dari pagu Rp1,37 triliun. Dan terakhir realisasi jenis belanja bantuan sosial telah mencapai 96,57 persen atau Rp0,17 miliar dari pagu Rp0,18 miliar.
Dari kondisi jenis belanja di atas yang perlu mendapat perhatian adalah belanja modal, dimana masih terbilang rendah penyerapannya yaitu masih dibawah 40 persen.
Adapun realisasi dana TKDD tersebut, pertama untuk realisasi DAK Fisik baru mencapai 24,51 persen atau Rp102,25 miliar dari pagu sebesar Rp417,2 miliar. Kedua, realisasi DAK Non Fisik untuk mendukung dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar 58,71 persen atau Rp64,29 milliar dari pagu sebesar Rp109,5 miliar. Dan terakhir Dana Desa telah mencapai 60,92 persen atau Rp113,38 miliar dari pagu sebesar Rp 186,09 miliar.
Dari kondisi tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah DAK Fisik. Realisasi tersebut masih belum diharapkan karena masih terdapat sisa DAK Fisik sebesar Rp 9,66 miliar yang tidak terserap alias menguap tidak terwujud pembangunan sehingga dana tersebut kembali ke kas Negara. Hal tersebut terjadi karena adanya keterlambatan dalam memenuhi persyaratan dokumen penyaluran oleh pemerintah daerah.
Semoga dengan realisasi belanja APBN dapat memberi manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan bagi pemda khususnya di Bumi Benuanta ini.
Kontributor : Juanda, Kepala KPPN Tanjung Selor
Berita ini telah dimuat dan diterbitkan pada Media : Radar Kaltara pada tanggal 4 Agustus 2022
