Ditulis oleh: Agi Sardjasasmita, S.E., M.Sc., MIDEc., Kepala Seksi Bank KPPN Tarakan

 

Polusi Asap Lintas Batas atau dikenal dengan nama lain Transboundary Haze Pollution (THP) adalah sebuah masalah lingkungan besar yang terjadi di kawasan negara Asia Tenggara. Masalah pelik ini sebenarnya sudah masuk menjadi agenda para negara yang tergabung didalam Association of South East Asia Nation (ASEAN) sejak tahun 90-an. Puluhan tahun telah berlalu sejak pertama kalinya agenda tersebut dibahas dan solusi terbaik atas masalah ini belum juga ditemukan. Polusi asap itu sendiri berasal dari pembakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Pulau Sumatra dan Kalimantan. Pembakaran merupakan cara termurah untuk membersihkan wilayah hutan, setelah dibersihkan area tersebut dapat diubah menjadi lahan kelapa sawit dan pohon akasia.

Walaupun Indonesia yang dibantu oleh negara Asean lainnya telah coba menerapkan beberapa strategi di masa lalu seperti tehnik penebangan Zero burning dan kampanye asistensi pemadaman api hutan (Severino2009, p.8), hasil dari upaya kolaborasi bersama itu masih mengecewakan. Hal ini bisa terlihat dari angka standar polusi di Singapura yang mencapai 401 pada Juni 2013, dimana itu adalah angka polusi tertinggi negara tersebut selama 1 dekade terakhir (Forsyth 2014, p.77). Pada situs resminya yang diupdate per tanggal 8 Oktober 2019,  Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia menyatakan bahwa luas lahan di Sumatra dan Kalimantan yang telah terbakar sepanjang bulan Januari s.d Agustus 2019 adalah seluas 328.722 Hektar. Data terkini pada situs tersebut juga menerangkan bahwa Indeks Standar Pencemar Udara di Provinsi Jambi dan Kalimantan Tengah mencapai 97,5 dan 101 (kategori tidak sehat).

Latar belakang dan Sejarah penanganan Polusi Asap.

Ketika insiden kabut asap pertama kali muncul pada tahun 1982, pelaku utama dari pencemaran lingkungan hidup ini adalah petani dari pertanian skala kecil. Mereka diduga melakukan pembukaan lahan secara membabi buta dengan teknik potong dan bakarnya.

Akan tetapi, riset dari James Cotton di tahun 1999 telah menunjukkan bahwa perusahaan besar yang memiliki hak kepemilikan hutan bertanggung jawab atas adanya bencana kabut asap ini (Cotton 1999, p.335). Selain itu, studi dari Paruedee Ngitragool di tahun 2011 menyimpulkan bahwa perusahaan kertas dan kelapa sawit secara progresif berada dibelakang layar dan menimbulkan polusi asap tersebut (Nguitragool 2011, p.367). Pada bulan Juni 2013,  Kuntoro Mangkusubroto, Staf Kepresidenan pada waktu itu menyatakan bahwa mayoritas hotspot titik api di Riau, Sumatra berasal dari hutan yang kepemilikannya dipegang oleh 2 perusahaan yang bermukim di Singapura yakni Sinar Mas dan Asia Pasific Resources International (BBC News, 2013). Lebih jauh lagi, foto tangkapan satelit dari Juni 2013 menunjukkan bahwa lebih dari 50% titik-titik api yang muncul berada di wilayah yang hak guna hutannya dimiliki oleh perusahaan kelapa sawit dan kertas, lebih mengejutkan lagi bahwa beberapa perusahaan tersebut dimodali oleh investor berkewarganegaraan Singapura dan Malaysia  (Sizer et.al, 2013).

Sebenarnya pada tahun 2003, perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Asap lintas Batas telah ditandatangani bersama oleh 7 negara ASEAN. Perjanjian Hukum ini mengikat semua negara untuk secara aktif berkomitmen dan melakukan upaya untuk mengurangi polusi udara, baik melalui kerjasama nasional ataupun internasional.
Walaupun begitu, Indonesia sebagai aktor utama dalam terjadinya pencemaran asap karhutla ini baru bergabung pada tahun 2014 (Aritonang, 2014).
Sementara di Mei 2011, Pemerintah Indonesia dibawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebenarnya sudah melakukan moratorium permintaan hak penggunaan hutan selama 2 tahun sebagai hasil dari perjanjian REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) dengan Norwegia. Pemerintah Norwegia sepakat untuk memberi hibah sebesar US$ 1 Milyar secara bertahap untuk pembangunan di Indonesia dengan catatan pemerintah Indonesia bisa menurunkan tingkat penghilangan hutan alamnya (deforestasi). Akan tetapi implementasi dilapangan ternyata mengecewakan, sebuah publikasi dari lembaga independen pengawas program tersebut (REDD-Monitor.org) pada akhir 2017 menyatakan bahwa pemerintah Norwegia kecewa dengan kinerja pemerintah Indonesia selama 7 tahun terakhir. Pembakaran lahan masih berlangsung, emisi karbon terus bertambah padahal dalam kurun waktu tersebut pemerintah Norwegia telah memberikan hibah ke Indonesia sebesar US$ 97 Juta. Sejumlah dana yang cukup besar, hampir 10% dari komitmen pada perjanjian tersebut.     

Isu Utama

Isu utama yang mendasari adanya polusi asap lintas batas adalah rendahnya insentif finansial bagi para stakeholders utilisasi hutan untuk merubah metode pembersihan lahan mereka dari teknik tebang bakar (tradisional) ke metode lain yang lebih ramah lingkungan.  Warga sekitar hutan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat, petani kecil, industri perkebunan, semuanya mendapat keuntungan dari siklus kegiatan di hutan ini.  Mereka semua meraih manfaat dari pajak, perijinan, kesempatan kerja dan profit usaha, sedangkan disisi lainnya kerugian masif sistemik seperti kesehatan global, terhambatnya distribusi dan transportasi, meningkatnya emisi karbon diderita oleh penduduk Indonesia dan juga penduduk negara tetangga.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Guyon dan Simorangkir di tahun 2002 menunjukkan bahwa pada tahun 2000, implementasi pembersihan lahan menggunakan teknik “Zero Burning” menghabiskan biaya US$50 s.d US$150 lebih mahal dibandingkan metode konvensional tebang bakar (2002, p.27). Sementara di September 2014, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Alam Syamsul Maarif menyatakan, bahwa dengan membakar lahan, biaya yang dikeluarkan hanya sebesar US$30 per Hektar, sementara jika menggunakan alat besar konstruksi akan memakan biaya US$400 s.d US$500 per hektar (Basorie, 2014). Mahalnya metode Zero Burning membuat para pemilik industri perkebunan enggan menerapkan metode tersebut.

Tahapan Rekomendasi Penanganan Bencana Polusi Asap

Opini ini menyajikan langkah bagi negara di kawasan Asia Tenggara untuk mengurangi potensi polusi asap di wilayahnya. Pemerintahan Negara yang tergabung dalam ASEAN seharusnya lebih fokus dalam memperkuat komitmen multinasional dalam memerangi polusi asap, upaya penguatan tersebut dapat dilakukan dengan memodifikasi dan meningkatkan kualitas isi perjanjian ASEAN tentang pencemaran asap lintas batas. Berdasarkan fakta dan penelitian para akademisi diatas, saya berpendapat bahwa strategi global bersama yang lebih ampuh dalam mengurangi polusi asap adalah melalui skema kompensasi bagi seluruh stakeholders. Sebuah skema yang mengimbangi adanya insentif finansial dalam membersihkan lahan dengan api.

Teorema coase (Coase Theorem) adalah suatu pendapat dari pakar ekonom Ronald Coase di tahun 1960-an yang berbunyi bahwa jika pihak-pihak swasta dapat melakukan tawar-menawar mengenai alokasi sumber-sumber daya tanpa harus mengeluarkan biaya, mereka dapat menyelesaikan masalah eksternalitas mereka sendirinya.

Euston Quah melalui tulisannya “’Transboundary Pollution in Southeast Asia: The Indonesian Fires’ pada tahun 2002 mencoba menerapkan teori ekonomi tersebut kedalam masalah kabut asap lintas batas ini dan menyatakan bahwa sebuah solusi “coasian” adalah solusi yang optimal. Karena solusi “coasian” akan menyediakan lebih banyak kesempatan bagi Indonesia untuk mendapatkan dukungan dari negara lain. 

Solusi ini berkonsentrasi pada biaya transaksi. Dalam konsep yang disederhanakan, solusi “Coasian” mengharuskan para negara yang menjadi korban polusi asap memberikan penggantian finansial (reimbursment) kepada negara pelaku polusi asap dengan syarat timbal baliknya, negara tersebut harus mengurangi tindakan pembakaran hutan seminimal mungkin.

Jika Malaysia dan Singapura sebagai contoh, ingin mengurangi efek katastropik polusi asap, mereka dapat melakukan penawaran dan melakukan kompensasi atas insentif finansial tindakan pembukaan lahan via api dari para pihak terkait di indonesia (petani, pemilik perkebunan, otoritas). Besarnya dukungan finansial tentunya harus sebesar dengan jumlah kerugian ekonomi yang diderita oleh negara negara korban polusi asap. Malaysia atau Singapura dapat melakukan inisiasi awal ide tersebut dan menjadi ketua pengelola kumpulan dana tersebut. Kita bisa namakan dana tersebut sebagai  “Dana Kontrol Bencana Polusi Asap” (DKBPA),  sebuah dana kolaborasi dari para negara korban polusi asap yang secara profesional dikelola untuk mensubsidi praktek pembukaan lahan di Indonesia. Malaysia dan Singapura bisa dikategorikan sebagai negara yang lebih maju dibanding negara lain di kawasan ASEAN, dua negara tersebut juga tempat berdomisilinya para investor industri perkebunan di  Indonesia dan mendapat efek buruk terbanyak dari adanya polusi asap. Oleh karenanya, mereka harus mengalokasikan lebih banyak uang ke dalam DKBPA dibandingkan negara ASEAN lainnya. 

Prosedur perjanjian penyaluran dana harus mengunakan pendekatan berbasis output. Pemerintah Indonesia harus memenuhi beberapa persyaratan awal dan persyaratan lanjutan tiap tahap yang ditentukan oleh komunitas internasional. Pemenuhan syarat tiap tahapan ini untuk memastikan dana lanjutan dapat dicairkan. Syarat per tahapan yang harus dipenuhi dapat berupa penyediaan program-program jitu untuk mengurangi asap kabut dan strategi alokasi dana DKBPA tersebut.  Indonesia harus mengimplementasikan kerangka akuntabilitas yang lebih maju dan efektif (Graffon et.al 2004,p.35), oleh karenanya rincian komprehensif mengenai rencana kegiatan dengan output yang terukur adalah sebuah keharusan dalam perjanjian ini.

Karena Pemerintah Indonesia telah meratifikasi perjanjian asap lintas batas ASEAN pada September 2014, Malaysia dan Singapura dapat menekan lebih jauh untuk memainkan peranan yang lebih besar dalam melakukan monitoring polusi asap dan juga menyarankan proporsi alokasi subsidi untuk para pemangku kepentingan lainnya di Indonesia seperti petani lokal, Non Governmental Organization (NGO) dan Pemerintah Daerah. 

Setelah kontrak pendanaan untuk komunitas pemangku kepentingan lainnya ini berlaku, pemerintah Malaysia dan Singapura sebagai salah dua donor utama juga dapat menambahkan syarat lanjutan yang mengarahkan sejumlah besar dana diprioritaskan untuk metode khusus pencegahan pembakaran.

Sebagai contoh, sebuah program yang memberikan insentif bagi penduduk desa lokal untuk segera melaporkan akan adanya kebakaran hutan dan mencegah persebaran titik api tersebut. Program berikutnya adalah program yang bisa memberikan jaminan dari pemerintah daerah pulau Sumatra dan Kalimantan untuk memberikan tekanan kepada industri perkebunan. Tekanan untuk meningkatkan keterlibatan para industri perkebunan tersebut dalam mengurangi titik api. Program khusus lainnya yang bisa dilaksanakan adalah dengan menyediakan dana memadai bagi beberapa NGO untuk memonitor penggunaan dana DKBPA tersebut.

Proses penyempurnaan solusi “Coasian” ini tentunya memakan waktu yang cukup lama. Sebagai perbandingannya, kita bisa melihat upaya di negara Eropa untuk memitigasi bencana hujan asam. Menurut Johannessen, pemerintahan negara Eropa membutuhkan waktu 40 tahun untuk bisa memecahkan bersama masalah lingkungan tersebut. (Johannessen 2009,p.49).

Dari pemaparan diatas dapat kita simpulkan bahwa kontribusi pendanaan yang memadai adalah faktor yang sangat penting untuk meningkatkan peluang terselesaikannya masalah polusi asap di kawasan Asia Tenggara. Solusi “Koasian” ini membutuhkan komitmen besar dan kolaborasi dari para Negara “korban” polusi asap dan Komunitas Internasional.

Kumpulan dana bersama dalam DKBPA akan membiayai investasi teknologi pencegahan pembakaran hutan dan memberikan kompensasi dari insentif finansial praktek konvensional yang selama ini dilakukan para pemangku kepentingan domestik. Dengan solusi ini diharapkan mereka mau merubah praktek tebang bakar menuju cara baru yang lebih ramah terhadap lingkungan. Tambahan manfaat lainnya, solusi “Coasian” ini akan membantu upaya reformasi birokrasi kepemerintahan.

 

 

 

 

Referensi

Aritonang , M 2014 ,’RI ratifies haze treaty’,The Jakarta Post,viewed 18 October 2019, http://www.thejakartapost.com/news/2014/09/17/ri-ratifies-haze-treaty.html

Badan Nasional Penanggulangan Bencana , 2019, ‘Kebakaran Hutan dan Lahan Indonesia’, , viewed 20 November 2019,<https://www.bnpb.go.id/#lg=1&slide=0>

Basorie, WD 2014,’ Canal blocking: One solution to stop peat fires’, Jakarta Post, viewed 24 October 2019,

< http://www.thejakartapost.com/news/2014/09/01/canal-blocking-one-solution-stop-peat-fires.html>

BBC News, 2013, ‘Singapore mulls legal action over smog from Indonesia fires’, BBC.com, viewed 19 October 2019,< http://www.bbc.com/news/world-asia-23012694>

Cotton, J 1999, ‘The “haze” over Southeast Asia: Challenging the ASEAN mode of regionalengagement’, Pacific Affairs, Vol.72, No.3,pp.331-351.

Eaton,P,&Radojevic,M 2001,’ForestFiresandRegionalHazeinSoutheast Asia’, Nova Huntington,New York.

Forsyth, T 2014,’Public concerns about transboundary haze: A comparison of Indonesia, Singapore, and Malaysia’,GlobalEnviromental Change,vol.25,pp.76-86.

Grafton, RQ, Jotzo, F 2004, ‘Financing sustainable development: Country undertakings and rights for environmental sustainability’, Ecological Economics, vol. 51,no.1, pp. 65–78.

Guyon, A &Simorangkir, D, 2002,’The Economics of Fire Use in Agriculture and Forestry – A Preliminary Review for Indonesia’. Indonesia: Project FireFight South East Asia.

Johannessen, T 2009,’Clean air policy under the UNECE Convention on longrange transboundary airpollution: how are monitoring results "translated" to policy action’,iForest, vol.2, pp.49-50.

Kwok, Y 2013, ‘The Southeast Asian haze is back and worse may follow’, Time World, viewed 20 October 2019,<http://world.time.com/2013/07/30/the-southeast-asian-haze-is-back-and-worse-mayfollow/>

Nguitragool, P 2011,’Negotiating the Haze Treaty’,Asian Survey, vol.51, no.2, pp. 356–378.

Quah, E 2002, ’Transboundary Pollution in Southeast Asia: The Indonesian Fires’,World Development,vol.30, pp.429-441.

REDD-monitor 2017, ‘After seven years, Norway’s US$1 billion REDD deal in Indonesia is still not stopping deforestation’, viewed 20 October 2019, < https://redd-monitor.org/2017/12/28/after-seven-years-norways-us1-billion-redd-deal-in-indonesia-is-still-not-stopping-deforestation//>

Severino, R C 2010, ‘ASEAN: New Charter, New Optimism’, Regional Outlook,  pp.7-9.

Shen, R 2014, ‘Singapore approves bill to fine domestic, overseas air polluters’,Reuters,viewed 19 October 2019, 

<http://www.reuters.com/article/2014/08/05/us-singapore-haze-lawmaking-idUSKBN0G50WB20140805>

Sizer N, Stolle,F, Minnemeyer, S, Anderson,J,Alisjahbana, A, Putraditama, A&Johnston, L 2013,’Peering Through the Haze: What Data Can Tell Us About the Fires in Indonesia’,World Resource Institute,viewed on 17 October 2019, <http://insights.wri.org/news/2013/06/peering-through-haze-what-data-can-tell-us-about-fires-indonesia>

Varkkey, HM 2009,’ Indonesian Perspective on managing the ASEAN Haze’,Jurnal Sarjana,vol.24,no.1.pp.83-101.

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tarakan
Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 46, Kota Tarakan
Telepon (0551) 21027

Search