Tarakan (25/01), KPPN Tarakan menyelenggarakan kegiatan Treasury Award dalam rangka memberikan apresiasi kepada satuan kerja mitra KPPN Tarakan, kegiatan dibungkus dengan 3 agenda utama yaitu pemaparan review pelaksanaan anggaran, langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran 2024, dan agenda utama pemberian penghargaan treasury award.

Agenda diawali dengan sambutan dari Joko Santoso selaku Kepala KPPN Tarakan dan dilanjutkan dengan pemaparan Langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2024, Joko Santoso menyampaikan terdapat 8 langkah strategis yang harus dilaksankan antara lain:

1. Peningkatan kualitas perencanaan
2. Peningkatan disiplin dalam melaksanakan rencana kegiatan
3. Akeselerasi pelaksanaan program/ kegiatan/ proyek
4. Akeselerasi penetapan akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran PNPB (bagi satuan kerja PNBP)
5. Mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
6. Pengawalan program prioritas nasional
7. Peningkatan kualitas belanja melalui efisiensi dan efektivitas, dan
8. Monitoring evaluasi dan pengendalian internal

Selain itu, Joko juga menyampikan beberapa tantangan pelaksanaan anggaran Tahun 2024 antara lain: belanja infrastruktur, keterbatasan jumlah SDM tersertifikasi di banyak satker, dan adanya pemilihan umum di Tahun 2024

agenda dilanjutkan dengan pemaparan review pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 oleh Eko Siyam Budiyanto selaku Kepala Seksi PDMS, terdapat 4 poin penting yang menjadi evaluasi pada TA 2023, poin penting tersebut antara lain:

1. Nilai IKPA

Capaian IKPA KPPN Tarakan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk Tahun 2023 adalah sebesar 96,35. Nilai tersebut diambil dari rata-rata capaian IKPA satuan kerja mitra KPPN Tarakan, nilai tersebut telah melebihi target yang ditentukan oleh kantor pusat namun masih terdapat satu komponen yang belum optimal yaitu Deviasi Halaman III DIPA, oleh karena itu di Tahun 2024 satuan kerja diaharapkan dapat mengoptimalkan komponen ini dengan cara memperbaiki perencanaan serta disiplin dalam melaksanakan rencana penarikan halaman III DIPA disetiap bulannya. Jika dilihat dari sebaran kualitas pelaksanaan IKPA 34 satker dikategorikan sangat baik, 19 satker dikategorikan baik, 1 satker dikategorikan cukup, dan 2 satker dikategorikan kurang. realisasi anggaran Kementerian/Lembaga TA 2023 telah teserap sebesar 97,99% dari pagu yang dialokasikan dalam APBN.

2. Pembayaran non tunai

Pembayaran non tunai merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah pusat untuk meningkatkan kemudahan dan akuntabilitas pelaksanaan APBN, namun jika dilihat dari persentase belanja pemerintah yang menggunakan kartu kredit pemerintah (KKP) pada Tahun 2023 untuk satker lingkup KPPN Tarakan masih tergolong rendah yaitu sebesar 2,51% dari nilai transaksi yang menggunakan uang persediaan, hal ini tentu menjadi perhatian bersama agar satker dapat meningkatkan transaksi penggunaan KKP pada Tahun 2024.

3. Penyampaian SPM dan Penyelesaian SP2D

Jumlah total SPM yang diterima KPPN Tarakan pada tahun 2023 adalah 18.545 SPM, jika dilihat dari tren penyampaian SPM masih cukup besar SPM yang disampaikan ke KPPN melebihi pukul 14.00 yaitu sebanyak 3.645 SPM atau sebesar 20% dari total SPM yang diterima KPPN. Hal ini menyebabkan pencairan dana tidak dapat tersalurkan pada hari yang berkenaan dikarenakan proses kliring di perbankan. KPPN Tarakan menghimbau satker untuk memperbaiki pola penyampaian SPM menjadi  lebih awal di pagi hari agar uang dapat tersalurkan pada hari berkenaan

4. Sertifikasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-211/PMK.07/2018 bahwa Setiap ASN/TNI/POLRI yang akan diangkat sebagai PPK dan PPSPM harus Memiliki Sertifikat Kompetensi. Pada Tahun 2023 terdapat 181 pejabat perbendaharaan aktif dengan 167 pejabat atau 92,27% telah memiliki sertifikasi sesuai dengan kompetensi keahlian yang diperlukan.

Selain itu, Eko juga menyampaikan terkait perubahan besaran honor pengelola keuangan pada Tahun 2024, sesuai dengan PMK 49 Tahun 2024 honor diberikan sebesar 40% dari besaran honorarium yang tercantum dalam standar biaya masukan (SBM) untuk Pejabat/ pegawai yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan / atau PBJ, Pejabat fungsional di bidang perbendaharaan, dan Pejabat fungsional pengelola PBJ, serta honor diberikan sebesar 40% dari besaran honorarium yang tercantum dalam standar biaya masukan (SBM) untuk Pejabat/ pegawai yang tugas dan fungsinya tidak berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan / atau PBJ, Pejabat fungsional di bidang perbendaharaan, pejabat fungsional pengelola PBJ.

Agenda dilanjutkan dengan agenda utama yaitu pemberian penghargaan treasury award kepeda satker terpilih, penghargaan diberikan kepada 3 kategori yaitu satker dengan pagu besar, pagu sedang, dan pagu kecil.

Penghargaan juga turut diberikan kepada satker dengan operator terbaik. Satker penerima pengharagaan antara lain:

Kategori Pagu Besar:

1. Kantor UPBU Juwata (Terbaik I)
2. Lembaga Pemasyarakatan Tarakan (Terbaik II)
3. Perwakilan BPKP Prov Kalimantan Utara (Terbaik III)

Kategori Pagu Sedang:

1. Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan (Terbaik I)
2. RRI Tarakan (Terbaik II)
3. Badan Nasional Narkotika Prov. Kaltara (Terbaik III)

Kategori Pagu Kecil:

1. Badan Nasional Narkotika Kota Tarakan (Terbaik I)
2. Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan (Terbaik II)
3. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konsultasi Wilayah Kaltara (Terbaik III)

Operator Pengelola Keuangan Terbaik

1. Saraswati Dyah Pramuji (Badan Pusat Statistik Kota Tarakan)