KPPN Tasikmalaya Gandeng BTN, Berikan Treasury Award 2025, Selenggarakan Evaluasi Pelaksanaan Anggaaran dan Bimtek Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Semester I 2025

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang
 

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran, KPPN Tasikmalaya gelar evaluasi pelaksanaan anggaran dan pemberian penghargaan “Tasikmalaya Treasury Award” Semester I TA 2025. Kegiatan ini juga diisi dengan penyampaian materi Digitalisasi Pengelolaan Keuangan terkait Cash Managemen System (CMS) dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang dikelola oleh BTN. Kegiatan dilaksanakan di Aula KPPN Tasikmalaya Selasa, 29/7/2025 yang dihadiri oleh seluruh Kuasa Pengguna ANggaran (KPA) Satuan Kerja lingkup KPPN Tasikmalaya.

Kepala KPPN Tasikmalaya Zaenal Abidin dalam sambutannya mengingatkan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran perlu hati-hati dalam setiap melakukan pengeluaran yang bersumber dari APBN. “Seluruh pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan” ujarnya. Sehingga saat ini seluruh pejabat perbendaharaan diwajibkan untuk membuat Pernyataan Komitmen Integritas Pelaksanaan Anggaran (PKIPA) pada yang terintegrasi pada aplikasi SAKTI. Selain itu Kepala KPPN juga menghimbau para KPA untuk melakukan monitoring capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) masing-masing satker. IKPA merupakan salah satu  indikator yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur kinerja pengelolaan APBN pada satian kerja

Hal-hal lain yang disampaikan beliau antara lain terkait kehatian-hatian dalam penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran  (SKPP) pensiuan. Akhir-akhir ini ditemukan beberapa SKPP yang ditolak Taspen dan Asabri karena terindikasi adanya kelebihan bayar. Hal ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara SK Pensiuan dengan data terakhir pembayaran gaji yang tercantum dalam SKPP. Selanjutnya beliau juga mengajak seluruh Satker untuk meningkatkan transaki APBN menggunakan KKP, CMS dan DIGIPAY sebagai upaya untuk mendorong cashless society atau budaya transaksi non tunai. “Kegiatan ini terselenggara berkat kolaborasi yang baik dengan BTN salah satunya untuk mensosialisasikan CMS dan KKP”, ungkapnya.

Sebagai salah satu  Himpunan Bank Negara (Himbara), BTN berkomitmen untuk terus mendorong ekosistem penggunaan digitalisasi pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintahan. BTN saat ini ingin dikenal tidak hanya sebagai bank yang bergerak sebagai penyalur kredit bidang perumahan tapi juga bisa menjadi mitra bagi satuan kerja yang mengelola APBN. Sebagaimana disampaikan Budi Rahman Deputy Branch Manager BTN Cabang Tasikmalaya dalam sambutannya. BTN telah mengembangkan sistem digitalisasi seperti Bale Korpora by BTN. “Informasi Lebih jauh nanti akan disampaikan oleh Tim BTN terkait produk dan layanan” ujarnya.

Kegiatan juga dihadiri oleh Regional Head Bank BTN Jawa Barat Waluyo didampingi Mikha  Fransica Branch Manager BTN Tasikmalaya. Waluyo sebagai Kepala Kantor Wilayah BTN Jawa Barat berkenan menutup kegiatan dengan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala KPPN Tasikmalaya yang telah berkenan mengajak Bank BTN untuk bisa berkontribusi membangun ekosistem digitalisasi pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintahan. Hal ini sejalan komitemen BTN untuk memberikan pengalaman terbaik melalui layanan digital dan finansial yang terintegrasi. Para Pimpinan Bank BTN Bersama-sama dengan Kepala KPPN  untuk memberikan penghargaan kepada satuan kerja terbaik sesuai dengan kategori masing-masing.

Materi Evaluasi Pelaksanaan Anggaran disampaikan oleh narasumber dari KPPN Tasikmalaya dan Bimtek Digitalisasi Pengelolaan Keuangan yang disampaikan oleh Tim BTN. Selanjutnya pada kesempatan itu, KPPN Tasikmalaya juga memberikan penghargaan “Tasikmalaya Treasury Award” Semester I TA 2025. Penghargaan tersebut diberikan guna membangun semangat kompetitif dalam pengelolaan APBN di lingkungan Satker lingkup KPPN Tasikmalaya sehingga menghasilkan kinerja pelaksanaan anggaran yang lebih baik. Terdapat 6 Kategori pemberian penghargaan untuk Kategori Pengguna  Digipay Satu, Pengguna  KKP, Pengguna  CMS, Penatausahaan Rekon dan Penyampaian Gaji Induk, Kecepatan Penyelesaian Rekonsiliasi Yang Berkualitas dan Pelaksanaan Anggaran.