Rilis APBN Maret 2025
Menjawab Tantangan Global, APBN Fokus Jaga Momentum Ekonomi Domestik
Forum ALCo (Asset and Liabillites Committee) Priangan Timur yang beranggotakan seluruh Unit Vertikal Kementerian Keuangan lingkup Priangan Timur, merilis kinerja dan fakta (KiTa) APBN yang memaparkan kinerja APBN di wilayah Priangan Timur s.d. 31 Maret 2025.
Perkembangan Kondisi Perekonomian
Perdagangan internasional sedang menghadapi “babak baru”, penahanan suku bunga The Fed di level 4,25 s.d. 4,5 persen menyusul kondisi ketidakpastian global; tingkat inflasi Amerika Serikat yang masih di level 2,8 persen pada Februari 2025; dan ancaman potensi resesi di Amerika Serikat yang terlihat melalui US 10Y Treasury Bond yang sempat menyentuh level 3,99 persen pada 4 April 2025 atau berada di bawah US 3M/6M Treasury Bond. Selain itu, penetapan tarif resiprokal yang diterapkan di beberapa negara, termasuk kepada Indonesia sebesar 32 persen, yang saat ini berada dalam masa negosiasi antara Pemerintah Indonesia dengan US Trade Representative (USTR) dan Department of Commerce, menjadi tantangan sekaligus peluang baru bagi perekonomian Indonesia.
Kinerja Perdagangan baik secara nasional dan regional masih melanjutkan tren yang gemilang, Indonesia mengalami surplus neraca perdagangan secara nasional pada periode Maret 2025 sebesar USD4,33 miliar dan secara kumulatif pada triwulan I 2025 sebesar USD10,92 miliar. Sementara itu pada regional Jawa Barat, s.d. Februari 2025 USD4,2 miliar. Kinerja ekspor regional sebagian besar ditopang oleh ekspor kelompok barang Mesin dan Pesawat Mekanik, Perlengkapan Elektonik dan Bagiannya sebesar USD1,42 miliar; Kendaraan, Pesawat Terbang, Kendaraan dan Perlengkapannya sebesar USD1,24 miliar; dan Tekstil dan Barang dari Tekstil sebesar USD882,86 juta.
Ekspektasi dan keyakinan terhadap kondisi perekonomian masih terjaga dan terus tumbuh positif. Hal tersebut dapat terlihat dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada periode Maret 2025 yang berada di level optimis sebesar 121,1. Dari sisi produksi, kegiatan dunia usaha tetap terjaga pada triwuan I 2025. Hal tersebut terlihat dari Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) dengan pertumbuhan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 7,64 persen dengan kapasitas produksi terpakai sebesar 73,25 persen. Dari sisi distribusi, Indeks Penjualan Riil (IPR) Februari 2025 sebesar 218,5 atau mengalami pertumbuhan sebesar 2,0 persen secara yoy, dengan proyeksi pada bulan Maret 2025 berada di sekitar 236,7 atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,5 persen secara yoy. Serupa dengan aspek lainnya, sisi penyaluran modal tetap tumbuh positif sebagaimana terlihat dari SBT Penyaluran Kredit Baru pada triwulan I 2025 sebesar 55,07 persen dan Indeks Lending Standard (ILS) yang bernilai negatif sebesar 1,32 persen.
Perkembangan Harga-Harga dan Daya Beli Masyarakat yang terus terjaga, dapat terlihat melalui capaian Indeks Harga Konsumen (IHK) nasional pada bulan Maret 2025 sebesar 107,22 atau dengan tingkat inflasi yang terjaga sebesar 1,03 persen secara yoy, yang merupakan kontribusi dari Inflasi Inti yang mengalami peningkatan sebesar 2,48 persen yoy; dan Komponen Bergejolak/Volatile Food sebesar 0,37 persen yoy. Sementara itu, IHK di wilayah Priangan Timur tepatnya di Kota Tasikmalaya, mencapai sebesar 107,05 atau dengan tingkat inflasi sebesar 0,66 persen secara yoy; atau 0,20 persen ytd; atau 1,32 persen mtom. Inflasi tersebut bersumber dari peningkatan/inflasi pada Kelompok Pengeluaran Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tanggal sebesar 7,50 persen mtom atau dengan andil sebesar 0,85 poin; Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 0,94 persen atau 0,30 poin; Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 2,38 persen atau 0,15 poin; serta Transportasi sebesar 0,21 persen atau 0,02 poin. Pada kelompok pangan strategis, beberapa komoditas yang mengalami peningkatan harga rata-rata paling signifikan diantaranya adalah Bawang Merah sebesar 39,59 persen mtom; Cabai Rawit Merah sebesar 18,90 persen; dan Bawang Putih Bonggol sebesar 5,92 persen.
Perkembangan Kondisi Fiskal Regional
Kinerja penerimaan pajak telah terealisasi sebesar Rp197,03 miliar atau sebesar 11,56% dari target target tahun 2025 sebesar Rp1.704,38 miliar. Penerimaan mengalami penurunan sebesar 42,93% ctoc. Capaian tersebut merupakan hasil kontribusi dari Pajak Penghasilan sebesar Rp90,43 miliar; PPN & PPNBM sebesar Rp70,02 miliar; Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp30 juta; serta Pajak Lainnya sebesar Rp36,55 miliar. Berdasarkan perkembangannya, Pajak lainnya mencatatkan peningkatan tertinggi sebesar 142,5% secara ctoc.
Berdasarkan kinerja penerimaan per sektoral, 3 (tiga) sektor dengan komposisi terbesar terdiri atas Administrasi Pemerintahan memiliki kontribusi paling tinggi dengan realisasi penerimaan sebesar Rp83,71 miliar dengan kontribusi 45,6%; dan Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp44,98 miliar dengan kontribusi 24,51% dan Industri Pengolahan sebesar Rp13,52 miliar dengan kontrisbusi 7,37%.
Realisasi perpajakan yang bersumber dari Wajib Pajak Pemungut sebesar Rp83,71 miliar; Badan sebesar Rp67,62 miliar; dan Orang Pribadi sebesar Rp37,17 miliar. Sementara, realisasi untuk jenis PPM sebesar Rp182,94 miliar dan PKM sebesar Rp23,63 miliar. Selanjutnya, realisasi perpajakan yang besumber dari Bendahara sebesar Rp83,67 miliar; dan Extra Effort sebesar Rp23,63miliar.
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai telah terealisasi sebesar Rp11,57 miliar atau 19,16% dari target tahun 2025 sebesar Rp60,35 miliar. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 10,15% secara ctoc. Realisasi Cukai sebesar Rp11,45 miliar atau 19,14% dari target; dan Realisasi Bea Masuk sebesar Rp117,21 juta atau 21,24% dari target. Secara kumulatif, kontribusi Penerimaan Cukai mencakup 98,99% dari total penerimaan; dan Penerimaan Bea Masuk 1,01%. Penerimaan Cukai terbesar berasal dari Hasil Tembakau sebesar Rp11,22 miliar atau dengan tingkat kontribusi sebesar 97,97% dari total penerimaan cukai; Denda Administrasi Cukai sebesar Rp9,06 juta atau 0,08%; dan Cukai lainnya sebesar Rp223,22 juta atau 1,95%.
Selain sebagai Revenue Collection dan Community Protection, keberadaan KPPBC juga bertindak selaku Industrial Assistance & Trade Facilitation dengan pemberian fasilitas kepabeanan untuk Kawasan Berikat.
Kinerja PNBP melalui pengelolaan Aset dan Piutang telah terealisasi sebesar Rp1,23 miliar atau 16,38% dari target tahun 2025 sebesar Rp7,52 miliar. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 12,36% secara ctoc. Penerimaan PNBP terdiri dari PNBP Lelang sebesar Rp441,31 juta atau 15,73% dari target 2025; PNBP Pemanfaatan Aset sebesar Rp789,34 juta atau 16,78%; dan PNBP Piutang Negara sebesar Rp526,79 ribu atau 4,66%. Dari total realisasi PNBP secara kumulatif, PNBP Lelang berkontribusi sebesar 35,84%; PNBP Aset sebesar 64,11%; dan PNBP Piutang Negara 0,04%.
Kinerja APBN melalui Belanja Pemerintah Pusat telah terealisasi sebesar Rp700,73 miliar atau 21,53% dari pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp3,30 triliun. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 47,9% secara ctoc. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat meliputi realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp545,07 miliar atau 27,07% dari pagu alokasi Belanja Pegawai; Belanja Barang sebesar Rp149,69 miliar atau 17,59% dari pagu alokasi Belanja Barang; dan Belanja Modal sebesar Rp15,97 miliar atau 3,66% dari pagu alokasi Belanja Modal.
Sebagai pelaksanaan otonomi dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah pusat melalui KPPN Tasikmalaya menyalurkan Transfer ke Daerah (TKD) ke Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Priangan Timur. Secara kumulatif, nominal TKD yang telah disalurkan ke Pemda sebesar Rp3,29 triliun atau mencapai 28,62% dari alokasi TKD tahun 2025 sebesar Rp11,5 triliun. Penyaluran tersebut, didistribusikan ke beberapa jenis dana transfer, diantaranya adalah Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp93,43 miliar; Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.951,51 miliar; Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) sebesar Rp826,41 miliar dan Dana Desa (DD) sebesar Rp420,45 miliar. Sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan Dana Insentif belum ada realisasi.
Selanjutnya, dalam rangka memperkuat pondasi perekonomian masyarakat, khususnya kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai fundamental perekonomian nasional, Pemerintah melalui berbagai lembaga penyalur, telah mengimplementasikan program pembiayaan kepada para pelaku UMKM, yang diantaranya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Program Pembiayaan KUR yang telah disalurkan sebesar Rp1.057,16 miliar kepada 24.026 debitur. Penyaluran tersebut terdistribusi ke beberapa kabupaten/kota di wilayah Priangan Timur dengan nominal penyaluran pada Kabupaten Garut sebesar Rp372,76 miliar yang disalurkan kepada 9.326 debitur; Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp279,62 miliar kepada 6.489 debitur; Kabupaten Ciamis sebesar Rp177,62 miliar kepada 4.253 debitur; Kota Tasikmalaya sebesar Rp138,29 miliar kepada 1.995 debitur; Kabupaten Pangandaran sebesar Rp61,75 miliar kepada 1.382 debitur; serta Kota Banjar sebesar Rp27,12 miliar kepada 581 debitur. Sementara itu, Penyaluran Program Pembiayaan UMi sebesar Rp25 juta kepada 2 debitur, terdiri dari Kota Tasikmalaya sebesar Rp 15 juta untuk 1 debitur dan Kab. Tasikmalaya sebesar Rp10 juta untuk 1 debitur.
Selanjutnya, Realisasi Kinerja APBD telah mencatatkan pendapatan sebesar Rp3,68 triliun atau 25,19% dari target sebesar Rp14,62 triliun. Akumulasi pendapatan sebagaimana dimaksud merupakan kontribusi secara agregat dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp314,4 miliar dengan tingkat kontribusi sebesar 8,54 % dari total pendapatan; Pendapatan Perimbangan Pemerintah Pusat sebesar Rp3.291,8 miliar atau 89,37 %; dan Pendapatan lainnya sebesar Rp76,98 miliar atau 2,09%. Berdasarkan pemaparan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah 89,37% pendapatannya masih sangat bergantung pada dana transfer Pemerintah Pusat.
Selanjutnya dari sisi pengeluaran, belanja pemerintah daerah telah terealisasi sebesar Rp2,32 triliun atau 15,25 % dari alokasi sebesar Rp15,24 triliun. Realisasi tersebut merupakan kontribusi secara agregat dari Belanja Pegawai sebesar Rp1.360,63 miliar atau 58,56 % dari total realisasi; Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp358,85 miliar atau 15,44%; Belanja Modal sebesar Rp93,6 miliar atau 4,03%; serta Belanja lainnya sebesar Rp510,39 miliar atau 21,97%.
Narahubung Media:
Tri Sutopo
Kepala Sub Bagian Umum KPPN Tasikmalaya