Forum ALCo (Asset and Liabillites Committee) Priangan Timur yang beranggotakan seluruh Unit Vertikal Kementerian Keuangan lingkup Priangan Timur, merilis kinerja dan fakta (KiTa) APBN yang memaparkan kinerja APBN di wilayah Priangan Timur s.d. 30 September 2025.
Perkembangan Kondisi Perkembangan Ekonomi
Prospek perekonomian global membaik seiring meredanya perang dagang, penurunan inflasi, dan kebijakan moneter yang lebih longgar di negara-negara maju. Namun, terdapat beberapa ketidakpastian yang perlu diwaspadai, seperti tekanan fiskal dari negara-negara maju dan perubahan harga komoditas. Kondisi ini membutuhkan kebijakan ekonomi, fiskal, dan moneter yang terukur, adaptif, dan responsif untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.
Secara keseluruhan, capaian indikator ekonomi makro hingga September 2025 masih sejalan dengan asumsi APBN, dengan beberapa indikator melampaui ekspektasi awal. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,12% (yoy) pada Kuartal II 2025 didorong oleh konsumsi rumah tangga yang kuat dan investasi dalam konstruksi dan hilirisasi industri. Inflasi pada bulan September terjaga di level 2,65% (yoy) berkat stabilitas harga pangan dan energi. Sementara, nilai tukar rupiah relatif stabil di Rp16.413/USD (ytd) hingga 10 Oktober 2025, menunjukkan fundamental domestik yang stabil. Sebagai bukti kepercayaan investor terhadap kebijakan fiskal yang kredibel dan pengelolaan utang yang hati-hati, yield SBN 10 tahun stabil di level 6,09% (eop) per 7 Oktober 2025.
Di sisi eksternal, harga minyak mentah Indonesia (ICP) tercatat di USD69,01 per barel hingga akhir September 2025, lebih rendah dari asumsi APBN sebesar USD 82, memberi ruang untuk subsidi energi yang efisien. Sementara lifting minyak dan gas masih di bawah asumsi APBN, masing masing mencapai 580 ribu barel per hari dan 974 ribu barel setara minyak per hari, yang akan terus dioptimalkan melalui peningkatan investasi dan pengembangan teknologi.
Neraca perdagangan Indonesia kumulatif s.d. September 2025 mencatat surplus USD32,3 miliar, tumbuh 45,8% (yoy). Ketahanan sektor eksternal di tengah ketidakpastian global ditunjukkan oleh surplus selama 64 bulan berturut-turut. Kinerja yang positif didukung oleh pertumbuhan ekspor nonmigas sebesar 9,1% (yoy), terutama dari sektor hilirisasi logam dan pertanian, sedangkan impor hanya tumbuh 2,8%, menunjukkan bahwa permintaan di dalam negeri tetap stabil.
Perkembangan Kondisi Fiskal Regional
Kinerja penerimaan pajak telah terealisasi sebesar Rp586,06 miliar atau sebesar 54,96% dari target-target tahun 2025 sebesar Rp1.066,26 miliar. Penerimaan mengalami penurunan sebesar 56,30% ctoc. Capaian tersebut merupakan hasil kontribusi dari Pajak Penghasilan sebesar Rp280,98 miliar; PPN & PPNBM sebesar Rp218,20 miliar; Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp343,30 juta; serta Pajak Lainnya sebesar Rp86,54 miliar.
Berdasarkan kinerja penerimaan per sektoral, 3 (tiga) sektor dengan komposisi terbesar terdiri atas Administrasi Pemerintahan memiliki kontribusi paling tinggi dengan realisasi penerimaan sebesar Rp302,64 miliar dengan kontribusi 51,64%; dan Sektor Lainnya sebesar Rp121,50 miliar dengan kontribusi 20,73% dan Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp116,81 miliar dengan kontribusi 19,93%.
Realisasi perpajakan yang bersumber dari Wajib Pajak Pemungut sebesar Rp349,32 miliar; Badan sebesar Rp251,09 miliar; dan Orang Pribadi sebesar Rp88,18 miliar. Sementara, realisasi untuk jenis PPM sebesar Rp491,55 miliar dan PKM sebesar Rp211,34 miliar. Selanjutnya, realisasi perpajakan yang besumber dari Bendahara sebesar Rp349,08 miliar; dan Extra Effort sebesar Rp75,69 miliar.
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai telah terealisasi sebesar Rp42,06 miliar atau 69,68% dari target tahun 2025 sebesar Rp60,35 miliar. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 5,34% secara ctoc. Realisasi Cukai sebesar Rp41,70 miliar atau 69,73% dari target; dan Realisasi Bea Masuk sebesar Rp356,41 juta atau 64.59% dari target. Secara kumulatif, kontribusi Penerimaan Cukai mencakup 99,15% dari total penerimaan; dan Penerimaan Bea Masuk 0,85%. Penerimaan Cukai terbesar berasal dari Hasil Tembakau sebesar Rp38,45 miliar atau dengan tingkat kontribusi sebesar 92,2% dari total penerimaan cukai; Denda Administrasi Cukai sebesar Rp3,21 miliar atau 7,7%; dan Cukai lainnya sebesar Rp41,30 juta atau 0,1%.
Kinerja PNBP melalui pengelolaan Aset dan Piutang telah terealisasi sebesar Rp5,79 miliar atau 77,04% dari target tahun 2025 sebesar Rp7,52 miliar. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 5,19% secara ctoc. Penerimaan PNBP terdiri dari PNBP Lelang sebesar Rp2,72 miliar atau 97,12% dari target 2025; PNBP Pemanfaatan Aset sebesar Rp3,06 miliar atau 65,17%; dan PNBP Piutang Negara sebesar Rp3,44 juta atau 30,48%. Dari total realisasi PNBP secara kumulatif, PNBP Lelang berkontribusi sebesar 47,05%; PNBP Aset sebesar 52,89%; dan PNBP Piutang Negara 0,06%.
Kinerja APBN melalui Belanja Pemerintah Pusat telah terealisasi sebesar Rp1.776,36 miliar atau 67,21% dari pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp2.643,10 miliar. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 48,32% secara ctoc. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat meliputi realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp994,07 miliar atau 76,47% dari pagu alokasi Belanja Pegawai; Belanja Barang sebesar Rp512,74 miliar atau 59,5% dari pagu alokasi Belanja Barang; dan Belanja Modal sebesar Rp269,55 miliar atau 55,99% dari pagu alokasi Belanja Modal.
Sebagai pelaksanaan otonomi dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah pusat melalui KPPN Tasikmalaya menyalurkan Transfer ke Daerah (TKD) ke Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Priangan Timur. Secara kumulatif, nominal TKD yang telah disalurkan ke Pemda sebesar Rp5.941,29 miliar atau mencapai 79,29% dari alokasi TKD tahun 2025 sebesar Rp7.492,67 miliar. Penyaluran tersebut, didistribusikan ke beberapa jenis dana transfer, diantaranya adalah Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp262,32 miliar; Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp3.716,40 miliar; Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) sebesar Rp1.123,01 miliar, Dana Desa (DD) sebesar Rp721,91 miliar dan Dana Insentif sebesar Rp22,39 miliar dan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) sebesar Rp85,57 miliar.
Selanjutnya, dalam rangka memperkuat pondasi perekonomian masyarakat, khususnya kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai fundamental perekonomian nasional, Pemerintah melalui berbagai lembaga penyalur, telah mengimplementasikan program pembiayaan kepada para pelaku UMKM, yang diantaranya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Program Pembiayaan KUR yang telah disalurkan sebesar Rp2.433,48 miliar kepada 73.088 debitur. Penyaluran tersebut terdistribusi ke beberapa kabupaten/kota di wilayah Priangan Timur dengan nominal penyaluran pada Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp1.000,52 miliar kepada 33.714 debitur; Kabupaten Ciamis sebesar Rp646,52 miliar kepada 19.062 debitur; Kota Tasikmalaya sebesar Rp472,67 miliar kepada 10.194 debitur; Kabupaten Pangandaran sebesar Rp217,41 miliar kepada 7.484 debitur; serta Kota Banjar sebesar Rp96,37 miliar kepada 2.634 debitur.
Sementara itu, Penyaluran Program Pembiayaan UMi sebesar Rp103,69 miliar kepada 22.491 debitur, terdiri dari Kab. Tasikmalaya sebesar Rp54,81 miliar untuk 11.545 debitur, Kab. Ciamis sebesar Rp23,10 miliar untuk 5.186 debitur, Kab. Pangandaran sebesar Rp12 miliar untuk 2.557 debitur, Kota Tasikmalaya sebesar Rp11,53 miliar untuk 2.601 debitur, Kota Banjar sebesar Rp2,25 miliar untuk 602 debitur.
Selanjutnya, Realisasi Total Anggaran Bantuan Sosial telah mencapai Rp1.608,05 miliar, dengan jumlah penerima sebanyak 2.721.733 peserta. Kabupaten Tasikmalaya tercatat sebagai penerima bansos terbesar, yaitu Rp610,72 miliar untuk 1.034.943 peserta, selanjutnya Kabupaten Ciamis dengan Rp446,50 miliar untuk 809.519 peserta dan Kota Tasikmalaya sebesar Rp354,26 miliar untuk 587.706 peserta, selanjutnya Kabupaten Pangandaran dengan Rp130,18 miliar untuk 213.154 peserta dan Kota Banjar menjadi wilayah dengan penerimaan terendah yaitu Rp46,40 miliar untuk sekitar 76.411 peserta. Realisasi tiga jenis bantuan sosial; BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) Rp1.091,40 miliar dengan 1.978.474 peserta, PKH (Program Keluarga Harapan) Rp460,64 miliar dengan 665.813 peserta, dan program YAPI (Yayasan Anak Panti Indonesia) Rp56 miliar dengan 77.446 peserta.
Selanjutnya, Realisasi Total Anggaran Bantuan Pemerintah telah mencapai Rp32,86 miliar atau 69,60% dari pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp47,21 miliar. Kabupaten Tasikmalaya tercatat sebagai penerima banper terbesar, yaitu Rp19,65 miliar atau 69,18% dari pagu alokasi belanja banper per pemda, diikuti Kabupaten Ciamis dengan Rp4,89 miliar atau 64,14% dari pagu alokasi belanja banper per pemda dan Kabupaten Pangandaran Rp3,67 miliar atau 86,03% dari pagu alokasi belanja banper per pemda. Selanjutnya Kota Tasikmalaya Rp3,12 miliar atau 58,54% dari pagu alokasi belanja banper per pemda dan Kota Banjar menjadi wilayah dengan penerimaan terendah yaitu Rp1,52 miliar atau 96,85% dari pagu alokasi belanja banper per pemda.
Selanjutnya, Realisasi Total Anggaran Subsidi telah mencapai Rp270,53 miliar, dengan jumlah penerima sebanyak 216.288 peserta. Kabupaten Tasikmalaya tercatat sebagai penerima subsidi terbesar, yaitu Rp139,57 miliar untuk 102.064 peserta, selanjutnya Kabupaten Ciamis dengan Rp111,67 miliar untuk 97.732 peserta dan Kota Banjar sebesar Rp9,74 miliar untuk 7.412 peserta, selanjutnya Kota Tasikmalaya dengan Rp9,53 miliar untuk 9.058 peserta dan Kota Pangandaran menjadi wilayah dengan penerimaan terendah yaitu Rp22,69 juta untuk sekitar 22 peserta.
Selanjutnya, Realisasi Kinerja APBD telah mencatatkan pendapatan sebesar Rp7.072,29 miliar atau 72,84% dari target sebesar Rp9.709,33 miliar. Akumulasi pendapatan sebagaimana dimaksud merupakan kontribusi secara agregat dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.063,11 miliar dengan tingkat kontribusi sebesar 15,03% dari total pendapatan; Pendapatan Perimbangan Pemerintah Pusat sebesar Rp5.627,16 miliar atau 79,57%; dan Pendapatan lainnya sebesar Rp382,01 miliar atau 5,4%. Berdasarkan pemaparan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah 79,57% pendapatannya masih sangat bergantung pada dana transfer Pemerintah Pusat.
Selanjutnya dari sisi pengeluaran, belanja pemerintah daerah telah terealisasi sebesar Rp6.346,54 miliar atau 62,21% dari alokasi sebesar Rp10.202,2 miliar. Realisasi tersebut merupakan kontribusi secara agregat dari Belanja Pegawai sebesar Rp3.107,10 miliar atau 48,96% dari total realisasi; Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.563,97 miliar atau 24,64%; Belanja Modal sebesar Rp398,39 miliar atau 6,28%; serta Belanja lainnya sebesar Rp1.277,08 miliar atau 20,12%.
Narahubung Media:
Tri Sutopo
Kepala Sub Bagian Umum KPPN Tasikmalaya