Forum ALCo (Asset and Liabillites Committee) Priangan Timur yang beranggotakan seluruh Unit Vertikal Kementerian Keuangan lingkup Priangan Timur, merilis kinerja dan fakta (KiTa) APBN yang memaparkan kinerja APBN di wilayah Priangan Timur s.d. 31 Oktober 2025.
Kondisi Perekonomian Nasional
Perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang luar biasa pada Q3 2025, ditandai dengan pertumbuhan yang stabil, inflasi yang terkendali, dan penguatan pasar keuangan, meskipun ketidakpastian global sedang berlangsung. Intervensi strategis pemerintah dan permintaan domestik yang kuat adalah pendorong utama.
Perekonomian Indonesia tumbuh 5,04% tahun-ke-tahun pada Q3 2025, mempertahankan lintasan pertumbuhan yang kuat. Kinerja ini sedikit di atas realisasi 2024 sebesar 5,03% dan sejalan dengan target APBN 2025 sebesar 5,2%. Konsumsi rumah tangga tetap tangguh, didukung oleh stimulus ekonomi, sementara investasi telah meningkat, terutama dalam proyek-proyek strategis dan program prioritas. Sektor manufaktur mendominasi kontribusi pertumbuhan, didorong oleh pemrosesan hilir dan permintaan domestik .
Inflasi tetap stabil, mendukung daya beli publik. Inflasi pangan yang tidak stabil dikelola melalui intervensi harga dan peningkatan peran untuk Bulog, termasuk stabilisasi melalui SPHP. Inflasi harga yang dikelola dipertahankan oleh kebijakan penetapan harga energi nasional. Tingkat inflasi Indonesia pada September 2025 adalah 2,9% tahun-ke-tahun, secara signifikan lebih rendah daripada banyak negara lain, seperti Argentina (31,8%) dan Turki (32,9%).
Nilai tukar Rupiah didukung oleh meredanya ketegangan perdagangan dan penurunan suku bunga Federal Reserve. Di dalam negeri, pemotongan suku bunga kebijakan Bank Indonesia semakin berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Pada 14 November 2025, kurs spot Rupiah adalah 16.704 terhadap USD, dengan rata-rata tahunan hingga saat ini sebesar 16.441.
Imbal hasil SBN menunjukkan tren menurun, didukung oleh pasar keuangan domestik yang kuat dan tangguh di tengah volatilitas global. Spread SBN terhadap UST 10Y telah menurun menjadi 196 bps, menunjukkan penurunan risiko negara.
Sektor manufaktur menunjukkan pertumbuhan yang solid, didorong oleh permintaan domestik dan ekspor yang kuat. Subsektor utama seperti Makanan & Minuman, Logam Dasar, dan Bahan Kimia merupakan kontributor yang signifikan. Misalnya, subsektor logam dasar tumbuh 18,62% karena permintaan besi dan baja . Sektor manufaktur secara keseluruhan tumbuh sebesar 5.54% pada Q3 2025.
Neraca perdagangan Indonesia melanjutkan surplus yang signifikan, mencapai USD 33,48 miliar dari Januari hingga September 2025, meningkat 50,9% dari USD 22,18 miliar pada tahun sebelumnya . Ekspor tumbuh 11,4% dan impor sebesar 7,2%, mencerminkan aktivitas industri domestik yang aktif dan permintaan global yang kuat . Transaksi berjalan mencatat surplus sebesar USD 4,0 miliar (1,1% dari PDB) pada Q3.
Sementara harga batubara, minyak mentah, dan nikel melemah, harga Minyak Sawit Mentah (CPO) dan harga tembaga menguat. Harga CPO turun karena ekspektasi peningkatan pasokan dan permintaan yang lebih lemah dari China dan India. Minyak mentah Brent tetap sekitar USD 65/barel, dengan risiko geopolitik diimbangi oleh surplus produksi OPEC.
Pasar keuangan global menunjukkan pemulihan relatif, dipengaruhi oleh pelonggaran perang dagang dan pemotongan suku bunga Fed Funds. Indeks pasar saham Indonesia (IHSG) mengalami peningkatan tahun ke tahun 18,2% per tanggal 14 November 2025.
Pasar keuangan domestik tetap stabil, dengan meningkatnya minat investor asing terhadap pasar saham Indonesia. Arus keluar modal dimoderasi pada bulan November setelah arus keluar yang signifikan pada bulan September-Oktober, dengan arus keluar dari tahun ke hari mencapai Rp 8,9 triliun pada 14 November 2025.
Penempatan dana pemerintah di bank berkontribusi pada penurunan suku bunga. Per 31 Oktober 2025, Rp 188 triliun dari Rp 200 triliun yang ditempatkan di Himbara dan BSI telah dicairkan sebagai kredit. Penempatan pemerintah lebih lanjut di bank-bank besar pada November 2025 diperkirakan akan mendukung pertumbuhan kredit.
Struktur ekonomi spasial tetap stabil, dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi yang diamati di wilayah Sulawesi (7,4%). Pulau Jawa terus menjadi kontributor utama perekonomian nasional, dengan pangsa 56,7% dan pertumbuhan 5,17%. Pertumbuhan regional didorong oleh sektor-sektor terkemuka: industri pengolahan di Sulawesi, Jawa, dan Maluku-Papua; pertanian dan perdagangan di Sumatera dan Kalimantan; dan pariwisata di Bali-Nusa Tenggara.
Singkatnya, kinerja ekonomi Indonesia pada Q3 2025 menggarisbawahi ketahanan dan stabilitasnya, didorong oleh fundamental domestik yang kuat, intervensi kebijakan yang efektif, dan lanskap keuangan global yang pulih. Fokus berkelanjutan pada sektor-sektor strategis dan manajemen ekonomi makro yang bijaksana memposisikan Indonesia positif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.
Perkembangan Kondisi Fiskal Regional
Kinerja penerimaan pajak telah terealisasi sebesar Rp662.97 miliar atau sebesar 62,18% dari target-target tahun 2025 sebesar Rp1.066,26 miliar. Penerimaan mengalami penurunan sebesar 56,18% ctoc. Capaian tersebut merupakan hasil kontribusi dari Pajak Penghasilan sebesar Rp311.99 miliar; PPN & PPNBM sebesar Rp253,07 miliar; Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp441,35 juta; serta Pajak Lainnya sebesar Rp97,47 miliar.
Berdasarkan kinerja penerimaan per sektoral, 3 (tiga) sektor dengan komposisi terbesar terdiri atas Administrasi Pemerintahan memiliki kontribusi paling tinggi dengan realisasi penerimaan sebesar Rp339,70 miliar dengan kontribusi 51,24%; dan Sektor Lainnya sebesar Rp138,35 miliar dengan kontribusi 20,87% serta Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp131,61 miliar dengan kontribusi 19,85%.
Realisasi perpajakan yang bersumber dari Wajib Pajak Pemungut sebesar Rp389,60 miliar; Badan sebesar Rp273,91 miliar; dan Orang Pribadi sebesar Rp98,30 miliar. Sementara, realisasi untuk jenis PPM sebesar Rp531,43 miliar dan PKM sebesar Rp244,82 miliar. Selanjutnya, realisasi perpajakan yang besumber dari Bendahara sebesar Rp389,30 miliar; dan Extra Effort sebesar Rp84,53 miliar.
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai telah terealisasi sebesar Rp48,31 miliar atau 80,05% dari target tahun 2025 sebesar Rp60,35 miliar. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 7,05% secara ctoc. Realisasi Cukai sebesar Rp47.58 miliar atau 79,57% dari target; dan Realisasi Bea Masuk sebesar Rp731,72 juta atau 132,61% dari target. Secara kumulatif, kontribusi Penerimaan Cukai mencakup 98,49% dari total penerimaan; dan Penerimaan Bea Masuk 1,51%. Penerimaan Cukai terbesar berasal dari Hasil Tembakau sebesar Rp43,78 miliar atau dengan tingkat kontribusi sebesar 92,01% dari total penerimaan cukai; Denda Administrasi Cukai sebesar Rp3,45 miliar atau 7,26%; dan Cukai lainnya sebesar Rp349,93 juta atau 0,74%.
Kinerja PNBP melalui pengelolaan Aset dan Piutang telah terealisasi sebesar Rp6,94 miliar atau 92,45% dari target tahun 2025 sebesar Rp7,5 miliar. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 4,23% secara ctoc. Penerimaan PNBP terdiri dari PNBP Lelang sebesar Rp3,05 miliar atau 108,84% dari target 2025; PNBP Pemanfaatan Aset sebesar Rp3,89 miliar atau 82,79%; dan PNBP Piutang Negara sebesar Rp5,17 juta atau 45,76%. Dari total realisasi PNBP secara kumulatif, PNBP Lelang berkontribusi sebesar 43,94%; PNBP Aset sebesar 55,99%; dan PNBP Piutang Negara 0,07%.
Kinerja APBN melalui Belanja Pemerintah Pusat telah terealisasi sebesar Rp2.000,54 miliar atau 75,24% dari pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp2.658,73 miliar. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 46,84% secara ctoc. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat meliputi realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1.092,21 miliar atau 83,34% dari pagu alokasi Belanja Pegawai; Belanja Barang sebesar Rp578,89 miliar atau 67,14% dari pagu alokasi Belanja Barang; dan Belanja Modal sebesar Rp329,43 miliar atau 67,8% dari pagu alokasi Belanja Modal.
Sebagai pelaksanaan otonomi dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah pusat melalui KPPN Tasikmalaya menyalurkan Transfer ke Daerah (TKD) ke Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Priangan Timur. Secara kumulatif, nominal TKD yang telah disalurkan ke Pemda sebesar Rp6.564,42 miliar atau mencapai 87,89% dari alokasi TKD tahun 2025 sebesar Rp7.59,38 miliar. Penyaluran tersebut, didistribusikan ke beberapa jenis dana transfer, diantaranya adalah Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp315,15 miliar; Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp4.042,19 miliar; Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) sebesar Rp1.315,98 miliar, Dana Desa (DD) sebesar Rp739,65 miliar dan Dana Insentif sebesar Rp22,39 miliar dan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) sebesar Rp116,22 miliar.
Selanjutnya, dalam rangka memperkuat pondasi perekonomian masyarakat, khususnya kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai fundamental perekonomian nasional, Pemerintah melalui berbagai lembaga penyalur, telah mengimplementasikan program pembiayaan kepada para pelaku UMKM, yang diantaranya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Program Pembiayaan KUR yang telah disalurkan sebesar Rp2.716,77 miliar kepada 87.212 debitur. Penyaluran tersebut terdistribusi ke beberapa kabupaten/kota di wilayah Priangan Timur dengan nominal penyaluran pada Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp1.120,65 miliar kepada 40.552 debitur; Kabupaten Ciamis sebesar Rp780,82 miliar kepada 22.464 debitur; Kota Tasikmalaya sebesar Rp521,55 miliar kepada 12.059 debitur; Kabupaten Pangandaran sebesar Rp244,93 miliar kepada 9.026 debitur; serta Kota Banjar sebesar Rp108,80 miliar kepada 3.111 debitur.
Sementara itu, Penyaluran Program Pembiayaan UMi sebesar Rp151,21 miliar kepada 31.493 debitur, terdiri dari Kab. Tasikmalaya sebesar Rp80,06 miliar untuk 16.166 debitur, Kab. Ciamis sebesar Rp33,15 miliar untuk 7.194 debitur, Kab. Pangandaran sebesar Rp17,36 miliar untuk 3.539 debitur, Kota Tasikmalaya sebesar Rp17,29 miliar untuk 3.751 debitur, Kota Banjar sebesar Rp3,32 miliar untuk 843 debitur.
Selanjutnya, Realisasi Total Anggaran Bantuan Sosial telah mencapai Rp1.638,43 miliar, dengan jumlah penerima sebanyak 2.774.903 peserta. Kabupaten Tasikmalaya tercatat sebagai penerima bansos terbesar, yaitu Rp629,15 miliar untuk 1.067.809 peserta, selanjutnya Kabupaten Ciamis dengan Rp470,52 miliar untuk 816.227 peserta dan Kota Tasikmalaya sebesar Rp356,40 miliar untuk 591.350 peserta, selanjutnya Kabupaten Pangandaran dengan Rp134,59 miliar untuk 221.192 peserta dan Kota Banjar menjadi wilayah dengan penerimaan terendah yaitu Rp47.76 miliar untuk sekitar 78.325 peserta. Realisasi tiga jenis bantuan sosial; BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) Rp1.116,33 miliar dengan 2.023.018 peserta, PKH (Program Keluarga Harapan) Rp462,05 miliar dengan 667.705 peserta, dan program YAPI (Yayasan Anak Panti Indonesia) Rp60,04 miliar dengan 84.180 peserta.
Selanjutnya, Realisasi Total Anggaran Bantuan Pemerintah telah mencapai Rp35,93 miliar atau 75,41% dari pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp47,65 miliar. Kabupaten Tasikmalaya tercatat sebagai penerima banper terbesar, yaitu Rp21,78 miliar atau 75,53% dari pagu alokasi belanja banper per pemda, diikuti Kabupaten Ciamis dengan Rp5,43 miliar atau 71,31% dari pagu alokasi belanja banper per pemda dan Kabupaten Pangandaran Rp3,69 miliar atau 86,61% dari pagu alokasi belanja banper per pemda. Selanjutnya Kota Tasikmalaya Rp3,49 miliar atau 65,48% dari pagu alokasi belanja banper per pemda dan Kota Banjar menjadi wilayah dengan penerimaan terendah yaitu Rp1,51 miliar atau 96,23% dari pagu alokasi belanja banper per pemda.
Selanjutnya, Realisasi Total Anggaran Subsidi telah mencapai Rp306.59 miliar, dengan jumlah penerima sebanyak 242.224 peserta. Kabupaten Tasikmalaya tercatat sebagai penerima subsidi terbesar, yaitu Rp162,40 miliar untuk 116.708 peserta, selanjutnya Kabupaten Ciamis dengan Rp123,25 miliar untuk 107.691 peserta dan Kota Tasikmalaya dengan Rp10,85 miliar untuk 10.192 peserta, selanjutnya Kota Banjar sebesar Rp10,05 miliar untuk 7.609 peserta dan Kota Pangandaran menjadi wilayah dengan penerimaan terendah yaitu Rp23,55 juta untuk sekitar 24 peserta.
Selanjutnya, Realisasi Kinerja APBD telah mencatatkan pendapatan sebesar Rp7.869,58 miliar atau 80,31% dari target sebesar Rp9.798,75 miliar. Akumulasi pendapatan sebagaimana dimaksud merupakan kontribusi secara agregat dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.250,64 miliar dengan tingkat kontribusi sebesar 15,89% dari total pendapatan; Pendapatan Perimbangan Pemerintah Pusat sebesar Rp6.177.03 miliar atau 78.49%; dan Pendapatan lainnya sebesar Rp441,92 miliar atau 5,62%. Berdasarkan pemaparan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah 80,31% pendapatannya masih sangat bergantung pada dana transfer Pemerintah Pusat.
Selanjutnya dari sisi pengeluaran, belanja pemerintah daerah telah terealisasi sebesar Rp7.151,32 miliar atau 69,72% dari alokasi sebesar Rp10.257,36 miliar. Realisasi tersebut merupakan kontribusi secara agregat dari Belanja Pegawai sebesar Rp3.411,07 miliar atau 47,7% dari total realisasi; Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.906,33 miliar atau 26,66%; Belanja Modal sebesar Rp452,81 miliar atau 6,33%; serta Belanja lainnya sebesar Rp1.381,08 miliar atau 19,31%.
Narahubung Media:
Tri Sutopo
Kepala Sub Bagian Umum KPPN Tasikmalaya