Forum ALCo (Asset and Liabillites Committee) Priangan Timur yang beranggotakan seluruh Unit Vertikal Kementerian Keuangan lingkup Priangan Timur, merilis kinerja dan fakta (KiTa) APBN yang memaparkan kinerja APBN di wilayah Priangan Timur s.d. 30 November 2025.
Perkembangan Kondisi Perkembangan Ekonomi
Meskipun ada ketegangan perdagangan yang sedang berlangsung antara AS dan China, prospek ekonomi global tetap tangguh. Pertumbuhan global diproyeksikan tetap stabil, dengan sedikit penyesuaian dalam perkiraan dari berbagai institusi. Misalnya, Bank Dunia (Juni) memproyeksikan pertumbuhan 2,3%, sementara IMF (Oktober) dan OECD (Desember) keduanya memproyeksikan pertumbuhan 3,2%, dengan Bloomberg (Desember) memproyeksikan 2,9%. Selain itu, aktivitas manufaktur global menunjukkan ekspansi, dengan beberapa negara seperti Thailand (56,8), India (56,6), Vietnam (53,8), dan Indonesia (53,3) menunjukkan kinerja yang kuat. PMI Manufaktur Global untuk November 2025 berada di 50,5, menunjukkan ekspansi keseluruhan. Federal Funds Rate (FFR) diproyeksikan akan melanjutkan tren penurunannya, dengan suku bunga diperkirakan sekitar 3,25% pada tahun 2025 dan 2026, dan pengurangan lebih lanjut diantisipasi dalam jangka panjang.
Harga komoditas terus bergejolak. Harga minyak mentah Brent telah mengalami penurunan tahun-ke-date (YtD) sebesar 20,0% dan penurunan tahun-ke-tahun (YoY) sebesar 14,5%, dipengaruhi oleh risiko geopolitik yang diimbangi dengan kekhawatiran kelebihan pasokan. Sebaliknya, harga tembaga telah menguat secara signifikan, dengan kenaikan yTd sebesar 33,9% dan kenaikan YoY sebesar 6,6%, didorong oleh kekhawatiran gangguan pasokan, tarif AS pada tembaga olahan, dan penurunan suku bunga Fed yang diantisipasi. Terlepas dari volatilitas ini, pasar keuangan global menunjukkan stabilitas relatif, didukung oleh pelonggaran perang dagang dan penurunan suku bunga Fed. Imbal hasil obligasi pemerintah di Indonesia, misalnya, mengalami penurunan sebesar 85,0 basis poin per tahun.
Risiko depresiasi Rupiah menurun, dan arus masuk modal asing kembali ke pasar keuangan domestik. Per 17 Desember 2025, kurs spot Rupiah adalah 16.688. Minat investor global membaik, dengan arus masuk yang signifikan ke pasar saham sejak Oktober, meskipun arus keluar secara keseluruhan dari tahun ke hari. Pemerintah secara aktif mempromosikan investasi yang sehat dan iklim operasional bisnis melalui layanan debottlenecking, mengatasi masalah seperti perizinan bisnis, perpajakan, perencanaan lahan dan tata ruang, dan infrastruktur. Inisiatif ini bertujuan untuk menghubungkan bisnis dengan lembaga terkait untuk menyelesaikan rintangan operasional.
Kegiatan ekonomi domestik membaik, didorong oleh meningkatnya optimisme publik. Indeks Penjualan Ritel menunjukkan kekuatan menjelang akhir tahun, terutama pada makanan dan minuman dan barang-barang terkait mobilitas. Penjualan kendaraan bermotor mempertahankan pertumbuhan, dan penjualan mobil menunjukkan pemulihan. PMI Manufaktur Indonesia telah meningkat menjadi 53,3, menunjukkan ekspansi yang didorong oleh pertumbuhan permintaan domestik yang signifikan. Inflasi November melambat, dengan tingkat inflasi nasional di 2,72%. Inflasi pangan yang tidak stabil dikelola melalui operasi pasar, penguatan saham, dan intervensi harga. Penempatan dana pemerintah di bank berkontribusi pada penurunan suku bunga, yang diharapkan dapat lebih meningkatkan kredit dan mempertahankan optimisme. Pengurangan suku bunga kredit ini mendukung kegiatan bisnis yang lebih hemat biaya dan memperkuat transmisi likuiditas ke sektor riil.
Singkatnya, ekonomi global menunjukkan ketahanan meskipun ada ketegangan perdagangan, didukung oleh proyeksi pertumbuhan yang stabil dan kebijakan moneter akomodatif. Di dalam negeri, Indonesia mengalami pemulihan ekonomi yang kuat, ditandai dengan penguatan mata uang, peningkatan iklim investasi, dan manajemen inflasi yang efektif, semua berkontribusi pada peningkatan optimisme publik dan aktivitas bisnis.
Perkembangan Kondisi Fiskal Regional
APBN Nasional tetap ekspansif, dengan defisit terkendali diproyeksikan sebesar 2,35% dari PDB. Per 30 November 2025, pendapatan nasional mencapai Rp2.351,5 triliun, mencapai 82,1% dari target Outlook (Lapsem). Belanja negara mencapai Rp2.911,8 triliun, mewakili 82,5% dari target Outlook (Lapsem). Hal ini mengakibatkan defisit APBN sebesar Rp560,3 triliun atau 2,35% dari PDB, dan defisit neraca primer sebesar Rp82,2 triliun.
Sektor fiskal Regional secara aktif mendukung penguatan fundamental ekonomi domestik di wilayah Priangan Timur. Komponen fiskal utama menunjukkan kinerja yang bervariasi:
Kinerja Pendapatan: Berdasarkan data yang dihimpun Kemenkeu Satu di wilayah Priangan Timur, target Penerimaan Negara pada TA 2025 dari sebesar Rp1,29 triliun. Berdasarkan data penerimaan yang telah dikompilasi, realisasi penerimaan periode s.d. November 2025 sebesar Rp1,03 triliun atau 79,98% dari target yang telah ditetapkan. Rincian Penerimaan Perpajakan terdiri atas Pajak Dalam Negeri dengan realisasi penerimaan sebesar Rp716,81 miliar atau 64,45% dari target sebesar Rp1,11 triliun; dan Penerimaan Bea Masuk sebesar Rp1,17 miliar atau 107,86% dari target sebesar Rp1,08 miliar. Pendapatan Negara Bukan Pajak telah terealisasi sebesar Rp316,27 miliar dari target penerimaan sebesar Rp179,83 miliar.
Kinerja Pengeluaran: Berdasarkan data yang dihimpun Kemenkeu Satu di wilayah Priangan Timur, Pagu Pengeluaran Negara pada TA 2025 sebesar Rp10,57 triliun. Berdasarkan data pengeluaran yang telah dikompilasi, realisasi belanja periode s.d. November 2025 sebesar Rp9,39 triliun atau 88,87% dari pagu yang telah ditetapkan. Rincian Belanja Negara terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat dengan realisasi sebesar Rp2,25 triliun atau 72,71% dari pagu sebesar Rp3,09 triliun; dan Transfer ke Daerah sebesar Rp7,15 triliun atau 95,55% dari pagu sebesar Rp7,48 triliun.
Berdasarkan data yang dihimpun Kemenkeu Satu di wilayah Priangan Timur, total realisasi Belanja Pemerintah Pusat periode s.d. November 2025 sebesar Rp2,25 triliun dengan kontribusi terbesar terdapat pada Belanja Pegawai dengan realisasi sebesar Rp1,19 triliun atau 53,05% dari total Belanja Pemerintah Pusat; Belanja Barang sebesar Rp658,82 miliar atau 29,32%; dan Belanja Modal sebesar Rp396,23 miliar atau 17,63%. Berdasarkan perkembangan secara kumulatif per klasifikasi ekonomi, cenderung bervariatif. Belanja Pegawai merupakan satu-satunya klasifikasi ekonomi belanja yang mengalami pertumbuhan secara kumulatif yaitu sebesar 3,51%. Sementara Belanja Barang dan Belanja Modal mengalami kontraksi masing-masing sebesar 43,60% dan 41,11% secara ctoc. Perlu dilakukan akselerasi terhadap seluruh jenis belanja, mengingat capaian masih di bawah 90%.
Realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) s.d. November 2025 sebesar Rp7,15 triliun atau telah tersalurkan 95,55% dari pagu alokasi TKD Tahun 2025 sebesar Rp7,48 triliun. Nominal realisasi tersebut mengalami penurunan jika dibandinkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar 2,06% ctoc. Tingkat penyaluran tertinggi terdapat pada Kabupaten Ciamis, dengan nominal penyaluran sebesar Rp1,98 triliun atau 97,56% dari pagu alokasi TKD Tahun 2025 Kabupaten Ciamis sebesar Rp2,03 triliun. Distribusi nominal penyaluran terbesar terdapat pada Kabupaten Tasikmalaya dengan nominal penyaluran sebesar Rp2,61 triliun atau 36,46% dari total penyaluran TKD s.d. November 2025 di wilayah Priangan Timur. Peningkatan penyaluran tertinggi terdapat pada Kota Tasikmalaya dengan nominal penyaluran sebesar Rp1,12 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 0,65% secara ctoc.
Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerintah menekankan percepatan pengeluaran, terutama dalam anggaran pemerintah pusat. Arahan utama termasuk mempercepat belanja modal untuk peralatan dan mesin, mewujudkan pembayaran untuk kontrak yang jatuh tempo dan mempercepat bantuan sosial dan pengeluaran bantuan pemerintah . Bagi pemerintah daerah, fokusnya adalah mempercepat penyerapan belanja daerah, memenuhi kewajiban pihak ketiga untuk proyek, dan memanfaatkan tabungan pemerintah daerah di bank untuk program dan proyek. Pemantauan rutin pelaksanaan APBD dan dana pemerintah daerah di bank sangat penting untuk evaluasi dan perbaikan pada tahun 2026.
Program prioritas pemerintah pusat, dengan total Rp752,7 triliun (81,2% dari alokasi Rp927,2 triliun), bertujuan untuk memberi manfaat langsung kepada masyarakat melalui berbagai inisiatif:
Memperkuat Daya Beli & Perlindungan: Program seperti Program Harapan Keluarga (PKH), Kartu Sembako/BPNT, dan PBI JKN memiliki tingkat realisasi yang tinggi, memberikan dukungan yang signifikan kepada jutaan penerima manfaat.
Layanan Publik: Makanan bergizi gratis dan pemeriksaan kesehatan sedang dilaksanakan, bersama dengan dukungan untuk sekolah Garuda negara bagian dan superior.
Stabilisasi Harga dan Produksi: Subsidi untuk barang-barang non-energi (KUR, pupuk) dan energi, bersama dengan cadangan pangan, sangat penting untuk stabilitas pasar.
Infrastruktur & Produktivitas Publik: Upaya meliputi renovasi sekolah, pemeliharaan infrastruktur irigasi dan SDA, dan pelestarian jalan/jembatan.
Langkah-langkah stimulus ekonomi juga dilakukan untuk melindungi pendapatan keluarga, memberdayakan pekerja muda, dan menstabilkan harga pangan. Ini termasuk program BLTS Sejahtera, dukungan untuk pengembangan gudang Bulog, dan inisiatif penanaman kembali komoditas. Program Magang Pascasarjana Baru bertujuan untuk menyediakan 100.000 posisi magang, dengan 97.972 peserta telah direkrut.
Sampai dengan November 2025, nominal penyaluran KUR sebesar Rp2,82 triliun yang disalurkan kepada 59.174 debitur. Penyaluran tersebut mengalami peningkatan sebesar 7,21% secara ctoc. Daerah dengan rasio jangkauan KUR tertinggi terhadap jumlah UMKM di wilayahnya adalah Kabupaten Ciamis dengan jangkauan 89,36% terhadap total UMKM di wilayahnya. Sementara itu, peningkatan penyaluran tertinggi terdapat pada Kota Banjar sebesar 36,12% secara ctoc. Selanjutnya, nominal penyaluran tertinggi terdapat pada Kabupaten Tasikmalaya dengan penyaluran sebesar Rp1,14 triliun atau 40,38% dari total penyaluran KUR di wilayah Priangan Timur. Sektor dengan penyaluran terbesar merupakan Perdagangan Besar dan Eceran, dengan nominal Rp1,39 triliun atau 49,26%. Sementara itu, BRI merupakan penyalur KUR terbesar, dengan nominal penyaluran sebesar Rp1,87 triliun atau 66,33%.
Sampai dengan November 2025, nominal penyaluran UMi sebesar Rp210,09 miliar yang disalurkan kepada 42.568 debitur. Penyaluran tersebut mengalami peningkatan sebesar 6,22% secara ctoc. Daerah dengan rasio jangkauan UMi tertinggi terhadap jumlah UMKM di wilayahnya adalah Kabupaten Ciamis dengan jangkauan 51,78% terhadap total UMKM di wilayahnya. Sementara itu, hampir seluruh daerah mengalami peningkatan dengan peningkatan penyaluran tertinggi terdapat pada Kabupaten Pangandaran sebesar 14,87% secara ctoc. Selain itu, nominal penyaluran tertinggi terdapat pada Kabupaten Tasikmalaya dengan penyaluran sebesar Rp111,17 miliar atau 52,95% dari total penyaluran UMi di wilayah Priangan Timur. Sektor dengan penyaluran terbesar merupakan Perdagangan Besar dan Eceran, dengan nominal Rp209,42 miliar atau 99,68%. Sementara itu, Permodalan Nasional Madani (PMN) merupakan penyalur UMi terbesar, dengan nominal penyaluran sebesar Rp205,93 miliar atau 98,02%.
Pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional tetap kuat dan berkelanjutan, didukung oleh kinerja positif di berbagai sektor, percepatan belanja negara, dan pengumpulan pendapatan yang optimal untuk mempertahankan ruang fiskal yang sehat dan responsif. APBN terus berfungsi sebagai instrumen utama untuk stabilisasi dan percepatan pertumbuhan, memastikan program prioritas yang efektif dan memperkuat perlindungan sosial. Meskipun ada tambahan kebutuhan pengeluaran akhir tahun, termasuk penanggulangan bencana di Sumatera, APBN tetap dapat dikelola, sehat, dan adaptif.
Narahubung Media:
Tri Sutopo
Kepala Sub Bagian Umum KPPN Tasikmalaya